Akibat Putusan MA, Partai Demokrat Sulit Bela Boediono

Kamis, 24-01-2013 06:54

Akibat Putusan MA, Partai Demokrat Sulit Bela Boediono  : aktual.co
Wakil Presiden Boediono Berjalan Sendiri (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Duh, sekali lagi Partai milik Presiden SBY ini disuguhi buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak yang mati. "Gimana mau bela, putusan MA itu jelas sebutkan keterlibatan Boediono," kata anggota DPR RI yang menolak disebut jati dirinya itu.


Jakarta, Aktual.Co -- Permintaan Wakil Presiden Boediono agar Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR-RI membela dia dalam Kasus Century dan juga Skandal BLBI, ternyata melimbungkan langkah politik partai yang berkuasa ini. Maju kena, mundur kena, itulah posisi Boediono sekarang, yang oleh mantan Menteri Keuangan Fuad Bawaizier disebut sebagai Residivis (Penjahat Kambuhan) Perbankan.

Sebagai wakil rakyat yang wajib menjunjung supremasi hukum, keterlibatan dan dosa Boediono dalam skandal mega kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) jelas tidak bisa dibantah oleh Fraksi Partai Demokrat. Apalagi nama Boediono termaktub di dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomer 981K/Pid/2004.   

Adalah Yopie Hidayat, Juru Bicara Wapres yang meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat membela Pak Boediono, terutama dalam rapat Timwas Century dan rapat paripurna DPR. Permintaan mantan redaktur Tempo itu diungkapkan oleh seorang anggota DPR RI asal Partai Demokrat yang meminta agar Aktual.Co merahasiakan jati diri dia, sebagaimana diberiitakan tanggal 23 Januari  2013 pukul 15:15:51 hari Rabu ini.

Kegamangan Partai Demokrat

Duh, sekali lagi Partai milik Presiden SBY ini disuguhi buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak yang mati. "Gimana mau bela, putusan MA itu jelas sebutkan keterlibatan Boediono," kata anggota DPR RI yang merasa gamang sehingga menolak disebut jati dirinya itu.

Padahal  Akbar Faizal, anggota DPR dari Fraksi Hanura, justru akan menyoal peran aktif Boediono yang dalam Putusan MA dimaksud,  disebut  terlibat langsung Mega Skandal BLBI dalam kapasitas dia selaku Direktur BI bidang Analisis Kredit.  “Saya akan pertanyakan kepada rapat paripurna DPR RI mendatang soal Boediono yang jelas-jelas terlibat sebagaimana putusan MA," kata Akbar.

Putusan MA No 979 dan 981 tahun 2004 itu, dinilai Akbar sebagai  starting point  (titik awal) untuk menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten. Putusan MA itu bersifat mengikat. Sebagai konsekwensi hukumnya, meski pejabat itu saat ini telah menjabat  jabatan lain yang lebih tinggi, dia tetap wajib mempertanggungjawabkan kesalahan masa lalu dia saat menjabat jabatan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara

Gayung bersambut, kata berjawab, Pakar Hukum Tata Negara dan mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan Polri dan Kejaksaan Agung agar segera melakukan penyelidikan atas keterlibatan Boediono dalam kasus pengucuran BLBI sebagaimana termaktub dalam berbagai Putusan MA tersebut. "... penegak hukum harus melakukan penyidikan, penyelidikan lah paling tidak untuk menemukan cukup alasan yang bersangkutan didakwa ke pengadilan,"

Berdasarkan amar putusan MA tersebut, hemat Yusril, penegak hukum (baik Polri maupun kejaksaan) telah bisa menjerat Boediono dengan pasal 55 KUHP. Yakni turut serta melakukan tindak pidana. "Sebenarnya kalau itu di mention di putusan pengadilan, aparat penegak hukum harus melakukan sesuatu pengkajian yang seksama atas putusan itu, dan apakah putusan itu perlu di follow up atau tidak," ujarnya.

Begitu pula dengan DPR-RI melalui Tim Pengawas Century (Timwas), menurut Yusril, juga bisa mendalami keterlibatan Boediono dalam kasus ini. "Timwas bisa melakukan pengawasan bahwa ada putusan-putusan mengatakan seperti itu. Memang itu perlu dilakukan investigasi,"

Karena itu sejalan dengan sikap Fuad Bawazier sejawat di Partai Hanura yang menuding Boediono sebagai residivis yang pernah dipecat Presiden Soeharto (berita Aktual.Co 17 Januari 2013 pukul 18:45:46), Akbar menantang sesama anggota DPR di Senayan: “ Apakah ada yang berani memulai dengan kasus Boediono ini demi menegakkan hukum dan keadilan,"  Maksud Akbar selaku penggagas dan anggota Timwas Century, apa ada anggota DPR lain berani bersikap pula dalam sidang paripurna DPR mendatang. 

Tanggapan Pihak Boediono

Lantas bagaimana dengan tanggapan dan sikap dari Boediono selaku pribadi yang diguncang pendapat umum tentang semua kasus tersebut? Ketika aktual.co mengkonfirmasi via telepon genggam kepada Yopie Hidayat perihal permintaan Wapres kepada anggota DPR tersebut, Dia menolak berkomentar.

Selaku jurnalis senior, bagi Yopie, pers hendaknya mampu menegakan kode etik secara benar. Terutama berkenaan dengan 'hak ingkar' jurnalis serta permintaan 'perahasiaan jati diri' dari 'narasumber'. Sikap kukuh jurnalis menegakkan kode etik dan kewaspadaan menghadapi 'narasumber' yang belum tentu 'beritikad baik' itu penting, agar pers terhindar dari jebakan pemelintiran fakta oleh kepentingan pihak mana pun yang memahami seluk beluk delik pers.   

Isi Putusan MA

Ihwal keterlibatan Boediono menyeruak sesuai hasil dokumentasi data yang dihimpun Aktual.Co, Antara lain Putusan MA 981K/Pid/2004 yang berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat tanggal 4 April 2003 No 2042/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst, terhadap terdakwa mantan Direktur BI, Paul Soetopo Tjokronegoro. Putusan ini menyebutkan bahwa Boediono bersama Hendrobudiyanto, Heru Soepraptomo, Mukhlis Rasyid, Haryono dan J Soedrajad Djiwandono secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Putusan MA itu kemudian juga menyebutkan, (Boediono bersama yang lain, red) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Boediono juga memberikan dan menyetujui pemberian fasilitas saldo debet yang menguntungkan 5 bank seperti Bank Harapan Sentosa, Bank Nusa Internasional, Bank Nasional, Bank Anricoi dan Bank Uppindo.

Data putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus BLBI yang diperoleh Aktual.co, menyebut Boediono turut serta dalam kasus BLBI sebagaimana termaktub dalam isi Direktori Putusan Mahkamah Agung setebal 96 halaman bernomor 979 K/PID/2004 tentang permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait tersangka BLBI, Drs. Hendrobudiyanto dan Putusan MA bernomor 981 K/PID/2004 tentang permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait tersangka BLBI, Paul Soetopo Tjokronegoro, SE. ME. MPE.

"Bahwa saldo debet yang diberikan terdakwa bersama-sama Drs Hendrobudiyanto, dan anggota Direksi lainnya yaitu Prof. Dr. Heru Soepratomo, Paul Soetopo Tjokronegoro, Boediono, Haryono, Mukhlis Rasyid, Soedradjat Djiwandono telah merugikan negara sebesar  Rp18.164.798.150.266,51 (sekitar delapan belas triliun.red)," demikian kutipan dari putusan itu.

Dhia Prekasha Yoedha
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 18 Sep 2014 16:43:20
    Kalau perlu, negara memberi keyakinan bahwa tulang punggung kelangsungan negara ini sangat bergantung kepada mereka, kepada petani. Petani adalah the real hero.
  • 15 Sep 2014 13:56:44
    Hendrajit, mengatakan bahwa ada selintingan nama Darwin Silalahi, salah seorang presiden direktur Shell yang kabarnya akan menjadi salah satu menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya dari semua itu yang harus dicermati adalah pengkaderan orang-orang yang akan menempati posisi strategis.
  • 11 Sep 2014 22:40:01
    Bahrullah mengatakan, sudah sepantasnya empat pilar kebangsaan ditambahkan satu poin yaitu "ekonomi gotong royong" yang dimaksudkan sebagai bentuk kerja sama untuk mengatasi persoalan ekonomi.


eXTReMe Tracker