Mesir Di Simpang Jalan Revolusi

Jum'at, 12-07-2013 21:41

Mesir Di Simpang Jalan Revolusi : aktual.co
Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abd-el Nasser, Presiden lndonesia Sukarno, Presiden Jugoslavia Josif Broz Tito; tokoh Dunia anti Neolib

Revolusi Mesir pertama, 1920 dan 1952 bercita-cita besar: kemerdekaan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Inilah yang digaungkan Nasserisme tahun 1950-an lewat land reform, nasionalisasi, dan lain-lain. Tahun 1970 semua proses itu berakhir. Presiden baru Anwar Sadat menjalankan “de-Nasserization” dengan membuka pintu ekonomi Mesir bagi kapital asing. Itulah awal “neoliberalisme” Mesir. Anwar juga membebek pada Amerika dan bersahabat dengan Israel. Sadat pula yang memulai “Re-Islamisasi” Mesir.


Jakarta, Aktual.co —Perlawanan rakyat di Mesir sudah lebih dari 2,5 tahun mengalami kenaikan revolusioner luar biasa. Beberapa minggu terakhir, puluhan juta orang tergerak turun ke jalanan. Ini membuat protes menentang rezim Muhamad Mursi jadi salah satu aksi massa terbesar dalam sejarah. Tentu ada kekuatan yang terancam oleh kebangkitan revolusioner ini. Pertama, klas berkuasa di Mesir yang didominasi borjuis komprador dan kapitalis birokrat. Kedua, kekuatan asing penikmat keuntungan ekonomi dan politik akibat posisi Mesir yang lemah. Mereka lazim disebut Troika: AS, Israel, dan negara-negara Teluk (Qatar dan Arab Saudi).

Inisiatif militer “melengserkan”  Presiden Mursi adalah bagian kepentingan Troika. Seolah berpihak pada perlawanan rakyat, tapi sebetulnya militer punya agenda politik terselubung: membendung revolusi dan mengkanalisasinya menuju konsesi baru.  Itulah esensi “peta jalan” yang ditawarkan militer. Pertentangan militer dengan Ikwanul Muslimin bukan pertentangan sejati. Keduanya “kawan akrab”.  Sejarah neoliberalisme di Mesir sejak era Anwar Sadat tak lepas dari aliansi komando politik militer dan fundamentalis Islam.

Revolusi Mesir pertama, 1920 dan 1952 bercita-cita besar: kemerdekaan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Inilah yang digaungkan Nasserisme tahun 1950-an lewat land reform, nasionalisasi, dan lain-lain. Tahun 1970 semua proses itu berakhir.  Presiden baru Anwar Sadat menjalankan “de-Nasserization” dengan membuka pintu ekonomi Mesir bagi kapital asing. Itulah awal “neoliberalisme” Mesir.  Anwar juga membebek pada Amerika dan bersahabat dengan Israel. Sadat pula yang memulai “Re-Islamisasi”  Mesir.

Samir Amin, ekonom kritis Mesir, menilai integrasi Mesir dalam sistem kapitalisme global justru menempatkan negara firaun itu jadi sangat lemah bergantung pada kekuatan metropolis (negara kapitalis maju). Itulah model “pembangunan lumpen” yang melahirkan tipe borjuis yang bergantung pada kapital asing atau “borjuis komprador”.  Yaitu para elit militer dan kepolisian, politisi sipil Partai Nasional Demokratik –ciptaan Sadat dan Mubarak– dan pemimpin agama. 

Mereka adalah “blok reaksioner” yang mengontrol instrumen politik kuat: aparatus militer dan polisi, Partai Nasional Demokratik, aparatus agamawan (syekh di Al Azhar), dan faksi politik Islam (IM dan Salafi). Blok reaksioner ini punya orientasi politik sama: pro-Amerika, pro-kapitalisme/pasar, anti-komunis, dan anti-demokrasi. Militer sangat loyal pada AS. Tiap tahun, AS memberi bantuan 1,5 milyar USD. Bukan untuk memperkuat kapasitas militer Mesir. Sebaliknya menciptakan “korupsi sistematis” di lingkaran militer. Sehingga tentara menjadi salah satu klik dalam borjuis komprador, dan membuat posisi militer sangat kuat dalam kehidupan ekonomi-politik.

Di sisi lain 30 tahun sistem neoliberal selama era Sadat Mubarak malah memiskinkan rakyat Mesir. Hampir 60% rakyat Mesir hidup dalam ekonomi “informal”.  Kemiskinan dan “ekonomi informal” ini menjadi lahan subur pertumbuhan IM. Dengan dukungan dana negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi dan Qatar, IM bergerak gesit dalam “kegiatan amal” mendirikan pusat-pusat layanan amal (apotik, dll). Kegiatan amal –plus janji surga–ini efektif menciptakan “loyalitas ketergantungan” dari massa yang terjepit kemiskinan.

IM sendiri tidak anti-kapitalis dan tidak anti-amerika. IM mendukung ekonomi pasar. Bandingkan dengan PKS di Indonesia yang falsafah dasar dan platform pembangunan PKS menyebutkan: “menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan kesempatan berusaha. Prinsip itu menyetarakan kapital (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil.”

Perimbangan Kekuatan Revolusi

Ada dua hal utama yang mempengaruhi dinamika revolusi di Mesir.  Pertama, latar belakang frustasi akibat kondisi ekonomi-politik sebagai pemicu yang meletupkan revolusi atas “kediktatoran”  rezim neolib Mubarak. Kedua, kebijakan neolib yang diterapkan sejak 1970-an yang menyebabkan ekonomi nasional Mesir hancur, sehingga melahirkan: kemiskinan, pengangguran, pembengkakkan sektor informal, dan lain-lain. Praktis pemberontakan rakyat  tahun 2011 bukanlah sekedar “anti-kediktatoran”, tetapi juga frustasi atas sistem ekonomi-politik selama 30-an tahun. Sehingga perlawanan rakyat pun tak pernah berhenti meski Mubarak sudah terguling.

Kedua, perimbangan kekuatan dalam barisan penentang rezim Mubarak tahun 2011 lalu.  Spektrum politik komposisi kelompok yang terlibat pemberontakan tahun 2011 lazim disederhanakan sebagai: radikal, liberal, dan oposisi Islam.  Namun, menurut Samir sebenarnya terdiri dari: kaum muda, kiri-radikal, demokrat klas menengah, dan Ikhwanul Muslimin.  

Kaum muda mewakili oposisi paling luas dan kuat di Mesir ini terdiri atas kaum muda yang terpolitisasi, kecewa dengan ketimpangan ekonomi, menentang ketidakadilan, dan hegemoni imperialisme AS. Semula mereka kurang terorganisasikan baik, tapi kini mereka mengelompok menjadi Tamaroud (pemberontakan).

Kiri radikal yang berasal dari tradisi komunis, nasionalis kiri, dan kelompok-kelompok kiri, meski mereka lebih kecil, tetapi memainkan peranan panjang dalam menentang rezim neoliberal.

Lalu kekuatan demokrat liberal meliputi kaum intelektual, golongan liberal, dan pengusaha menengah. Tokoh utamanya Mohamed ElBaradei jubir Front Penyelamat Nasional (NSF) sangat pro-kapitalisme dan pasar. Yang mereka tolak hanya konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit militer, polisi, dan borjuis komprador.

Terakhir ada Ikhwanul Muslimin, yang menurut Samir sejak berdiri tahun 1927 selalu menjadi sekutu loyal kekuatan imperialisme dan blok reaksioner lokal. Bagi imperialis, kelompok islam reaksioner seperti IM efektif untuk melawan rezim nasionalis-sekuler, seperti pada era Gamal Abdul Nasser. IM pro-pasar dan tidak menolak hegemoni AS. IM menentang gerakan buruh dan petani. IM melarang pemogokan, serikat buruh, land-reform, dan lain-lain. IM punya pengaruh kuat di klas menengah yang reaksioner dan anti-komunis. Mereka juga berhasil merangkul guru-guru, dokter, pengacara, dan lain-lain. Dengan program amalnya, IM berhasil menyentuh massa miskin di perkotaan dan pedesaan.

Inisiator perlawanan anti-Mubarak ialah kaum muda. Mereka memanfaatkan pengalaman Revolusi di Tunisia sebagai pembakar semangat. Lalu bergabunglah kelompok kiri radikal dan kaum demokrat-liberal.  Semula IM menolak berpartisipasi. Namun begitu aksi anti-Mubarak marak didukung rakyat luas, sikap IM  pun berubah. Mereka lalu memobilisasi pendukungnya. Dari keseluruhan oposisi penentang Mubarak, barisan IM yang paling terorganisir rapih.

Ketika perlawanan menguat dan gagal dipukul mundur polisi dan milisi pro-Mubarak, posisi militer tiba-tiba berbalik mendukung gerakan rakyat. Padahal, militer salah satu pilar penting rezim Mubarak. Ini niscaya bukan skenario internal murni militer, tapi plot yang dibisikkan dari luar: AS. Kepentingan AS adalah menjaga kontinuitas kebijakan neolib dan bisnis korporasinya di Mesir. Sehingga, AS butuh “rezim boneka pro-Amerika” guna hegemoni di kawasan itu.

Jebakan Kotak Suara

Dengan berpura-pura “anti-Mubarak” dan memihak rakyat,  militer menjalankan skenario AS. Mereka tunjuk Omar Sulaiman, Wapres Mubarak, sebagai Presiden sementara. Lalu, Omar Sulaiman mentransfer kekuasaan ke Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF). SCAF yang tampil sebagai penguasa baru lalu menggodok peta jalan roadmap Mesir pasca Mubarak, berupa transisi demokrasi persis seperti proposal Presiden Barack Obama.

November 2011, protes anti junta militer meletus. Rakyat kembali ke lapangan Tahrir. Tapi kali ini pemimpin IM melarang anggotanya ikut protes. Artinya, IM menerima proposal “Transisi” dari militer dan Obama. Ketika militer menindas gerakan rakyat, IM dan dunia barat tutup mata. Padahal, saat itu 36 aktivis tewas menolak kekuasaan politik militer yang semakin dominan pasca Mubarak. Sejak itu, militer dan IM berhasil mengisolasi gerakan radikal dari massa rakyat mesir secara luas.

Datanglah tawaran pemilu. Dengan pemilu, AS dan blok reaksioner lokal bakal berhasil mengatur transisi menuju pemulihan kekuasaan mereka. Karena dengan pemilu, yang paling siap IM. Mereka punya organisasi politik rapi. IM juga menguasai media, lembaga pendidikan, dan pengadilan. Sehingga membuat pengaruh mereka cukup kuat di publik. Pesaingnya paling militer dan borjuis-liberal. Kelompok radikal, baik kaum muda maupun kiri, belum terorganisir baik.

Terbukti IM tampil jadi pemenang, kendati di pemilu itu ada kecurangan dan intervensi AS. Bagi AS siapa pun yang menang bukan masalah, asal masih mau menerima neoliberal dan politik luar negeri AS di Timur Tengah. Nah, itu pula yang dilakukan IM begitu berkuasa, melanjutkan kebijakan ekonomi-politik era Mubarak. Rezim Mursi tetap mengadopsi kebijakan neoliberal (privatisasi, pencabutan subsidi, liberalisasi perdagangan, dll). Bisnis dan investasi asing tidak terganggu. Ia malah melanjutkan negosiasi dengan IMF untuk pinjaman 4,8 milyar USD. Ia memotong subsidi energi, roti, minyak, dan beras. Termasuk Mursi ikut-ikutan mengutuk rezim Assad di Syria.

Sikap politik IM itu mengundang protes anti-Mursi.  Rakyat Mesir berpendirian energi revolusi tidak mau diinterupsi. Tujuan awal Revolusi: perubahan sistem ekonomi-politik. Rezim Mursi terbukti hanya pelanjut era Mubarak.  Karena itu energi utama revolusi, kaum muda dan kaum kiri yang mulai terorganisasi  baik, melalui Tamarod berhasil mengumpulkan tanda-tangan 22 juta orang rakyat Mesir yang menuntut pengunduran diri Mursi.

Lagi lagi militer sok campur tangan melengserkan Mursi, hanya untuk mencegah aksi itu bermuara jadi revolusi. Gelagat ini terbaca, setelah melengserkan Mursi, militer berpura-pura galak mengenakan tahanan rumah terhadap Mursi, menangkap pimpinan IM Mohammed Badie, menutup media milik IM, dan menangkap ratusan pendukungnya. Ini hanya skenario. Dulu Anwar Sadat juga melakukan trik ini: memukul islamis kemudian merangkulnya lagi. Terbukti, Kamis (4/7), Presiden sementara Mesir, Adly Mansour, telah menyeru IM untuk bergabung kembali dalam kehidupan politik Mesir.
Dhia Prekasha Yoedha
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker