Negara kekeluargaan adalah negara yang mengatasi paham perseorangan dan golongan. Dalam ungkapan Soekarno, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’.”

Lemahnya wibawa otoritas ini ditandai oleh tiadanya aparatur penggaransi kepastian, akibat terjadinya pengembangbiakkan kelembagaan negara serta penyebaran pusat-pusat kekuasaan dengan sistem checks and balances dan batas kewenangan yang kabur. Selain itu, berbagai undang-undang dibuat secara tumpang tindih dengan diwarnai oleh konflik horizontal dan vertikal antara lembaga-lembaga kenegaraan.

Dengan berlalunya perang dingin, dua ekstrem fundamentalisme menebar ancaman baru bagi masa depan bangsa dan kemanusian: fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Keduanya merupakan dua sisi dari koin yang sama, bernama “globalisme triumphalis”, yang berlomba menaklukan setiap jengkal dunia hidup atas dasar hegemoni penunggalan agama dan pasar.

Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke rumah Pancasila!

Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang melanda jiwa bangsa.

Apabila demokrasi benar-benar ingin memasukkan pertimbangan lingkungan, ia harus memastikan bahwa musyawarah (dan bukan kompetisi) yang menjadi penentu dalam struktur ataupun proses pengambilan keputusan dalam berdemokrasi.

Sejatinya, demokrasi ekologis adalah "komunikasi integral ekologi dan politik secara lebih mangkus"

Krisis ekologi sebagai bentuk penurunan mendasar kualitas kehidupan manusia, merupakan kelanjutan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan, atau dengan kata lain: ekonomi berideologi pertumbuhan.

Cepat atau lambat, jika dibiarkan, krisis ekologi yang terjadi Indonesia akan menjungkirbalikkan proses pembangunan di Indonesia.

"Dalam hutan itu tersimpan kekayaan nasional, modal nasional kita"

Bahwa pemimpin yang baik tidak cukup sekadar berbudi baik dan menarik. Yang lebih penting adalah kesanggupan untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mesin politik dan pemerintahan yang bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Di atas segala cacat dan kekurangannya, Soekarno dan Mohammad Hatta memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital.