Dishubkominfo Padang Imbau Provider Bayar Retribusi Menara

Selasa, 02-04-2013 18:10

Dishubkominfo Padang Imbau Provider Bayar Retribusi Menara : aktual.co
Ilustrasi Tower seluler (Foto : istimewa)
Jakarta, Aktual.co — Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo) Kota Padang, Sumatera Barat mengimbau provider (pemilik tower) untuk membayar retribusi terhutang.

"Pihak provider sebagai pengusaha telekomunikasi untuk segera membayarkan kepada kepada pemerintah,"kata Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kota Padang, Firdaus Ilyas, di Padang, Selasa (2/4).

Menurut dia, pemilik tower harus memenuhi kewajiban dalam membayar retribusi tower sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Membayar Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi di wilayah Kota Padang.

"Besaran jumlah retribusinya yaitu 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi tersebut," ungkap dia.

Dishubkominfo Padang telah melayang surat kepada provider (pemilik tower) yang beralamat di Jakarta untuk segera membayarkan retribusi terhutang tahun 2012. Surat tersebut dikirimkan melalui email provider bersangkutan dan melalui pos, serta ditelepon langsung, termasuk kepada Asosisasi Telekomunikasi Seluler Indonesia yang juga beralamat di Jakarta.

"Kita menunggu sikap kongkrit dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) agar provider mau melunasi tunggakan hutang retribusi menara atau tower," tegas Firdaus Ilyas.

Dia mengatakan, ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang masih menunggak retribusi tower tahun 2012. Operator-operator seluler tersebut antara lain Axis 4 tower, Bakrie Telecom TBK 5 unit, Exelcomindo Pratama TBK 1 unit, PT. HCPT 26 unit, PT Indosat 11 unit, "Selanjutnya, PT Solusindo Kreasi Pratama 11 unit, PT Tower Bersama 11 unit, PT Solusi Tunas Pratama 1 unit, PT Natewave 2 unit, PT Protelindo 1 unit, PT Dian Swastatika/ Smartfrend 1 unit, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 1 unit dan PT Mega Tower 5 unit," kata dia.

Menurut dia, jika para pemilik tidak membayar retribusinya maka ada sangsinya yang sudah diatur didalam Perda yang berbunyi wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa 2 persen setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (STRD).

"Sedangkan untuk sanksi pidananya yaitu wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar,"ungkap dia.

Dishubkominfo hingga 1 April 2013 telah memungut retribusi menara atau tower yang terhutang sebesar Rp689.462.000. Data yang dimiliki Dishub Kominfo, dari 284 tower di daerah Kota Padang, sampai 1April 2013 retribusi terhutang yang terkumpul Rp689.462.000," jelas Firdaus Ilyas.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -

Berani Melangkah
Komentar
Nama
Email
Komentar
Kode Verifikasi