Ketua PISPI: Pemerintah Butuh Nyali Berantas Kartel

Rian Sartono Perdana - Rabu, 02-10-2013 15:20

Ketua PISPI: Pemerintah Butuh Nyali Berantas Kartel : aktual.co
Petani (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

Persoalan harga tidak hanya bergantung kepada suplay and demand yang masuk ke dalam masalah teknis ekonomi. Tapi, kini masalah harga telah dipengaruhi oleh faktor non teknis yaitu adanya kartel yang bermain


Jakarta, Aktual.co — Persoalan harga tidak hanya bergantung kepada suplay and demand yang masuk ke dalam masalah teknis ekonomi. Tapi, kini masalah harga telah dipengaruhi oleh faktor non teknis yaitu adanya kartel yang bermain.

Begitu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia, Arif Satria, dalam diskusi yang bertajuk 'Ketahanan Pangan Indonesia, Mungkinkah?' di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Menurut dia, untuk dapat memberantas keberadaan kartel, tidak mungkin dilakukan oleh petani maupun nelayan.

"Cuma pemerintah yang bisa atasi. Keberanian dan kegetasan pemerintah sangat diperlukan," ujar Arif yang juga Dosen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Menurut dia, pemerintah sangat lemah dalam pengendalian instrumen di daerah terutama soal penyukuhan.

"Penyuluh pertanian, sekarang tak punya rumah di daerah. Mereka meminta resentralisasi penyuluhan karena tidak betah lagi denga suasana yg ada," tambahnya.

"Ini faktor politik, faktor leadership. Leadership ini menjadi kunci," pungkasnya.
Nebby Mahbubirrahman
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Feb 2015 22:04:11
    "Menyusul keputusan pemerintah, Pertamina menetapkan harga baru BBM jenis premium di Jawa-Bali dari semula Rp6.700 menjadi Rp6.900 per liter mulai 1 Maret 2015 pukul 00.00 WIB,"
  • 28 Feb 2015 18:20:20
    "Stok cukup dan bisa turunkan harga beras karena sekali lagi panen bulan depan bahkan minggu depan sudah ada sedikit panen. Jadi tak perlu ada kekhawatiran," kata Jusuf Kalla kepada pers di Makassar, Sabtu (28/2).
  • 28 Feb 2015 17:29:27
    Direktur Kerjasama Birateral Kemterian Perdagangan RI, Syamsul Bahri saat berbicara pada acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015). Diskusi tersebut bertema "Liberalisasi Perdagangan, Peluang Bagi Rakyat?" AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 28 Feb 2015 17:10:05
    "Kami sudah kesulitan mendapatkan kedelai. Hal itu sudah sangat merugikan, ada lahan pertanian yang hasil panennya ternyata tidak dijual, untuk kembali dijadikan bibit," kata Aip Syarifuddin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/02).
  • 28 Feb 2015 16:24:57
    "Ada yang tidak menjual kedelai ke pasaran. Mereka panen sekian hektar untuk dijadikan bibit kedelai kembali. Kami minta agar Bulog dapat impor langsung agar ada kepastian harga, Liberalisasi perdagangan ini sudah menyengsarakan petani dan produsen tempe," pungkasnya.
  • 28 Feb 2015 16:10:58
    "Stabil tuh bukan flat, kita menghindari fluktuasi yang berlebihan juga, karena mengakibatkan uncertainty di pasar keuangan, ini yang kita jaga," kata dia.
  • 28 Feb 2015 15:57:01
    "Kita ada di tengah-tengah terkait kenaikan harga beras. Kemendag sedang melakukan perbaikan, seluruh staleholder di hulu, pertanian dan perhubungan soal distribusi," ujar Robert di Jakarta, Sabtu (28/2).
  • 28 Feb 2015 15:29:19
    "kita sudah minta Mendag panggil mafia, setiap kanaikan harga dilihat dari supply tahun ketahun pertambahan beras naik," katanya
  • 28 Feb 2015 15:01:11
    "Transmisi kebijakan moneter itu sama seperti kalau kita melakukan refleksi, ada mekanisme dalam tubuh yang distimulus. Badan sehat ekonomi sehat, hasilnya output tinggi, inflasi rendah," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro di Bandung, Sabtu (28/2).
  • 28 Feb 2015 13:53:27
    Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPPSI) mempertanyakan kebijakan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mengaku telah mendistribusikan 71.000 ton beras raskin kepada ketiga unsur pedagang yakni pedagang kecil, menengah dan pedagang besar.
  • 28 Feb 2015 13:48:08
    Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, bahwa sesuai yang di amanatkan oleh Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk Lembaga Pangan yang akan menjadi induk dari berbagai instrumen pangan yang ada saat ini.
  • 28 Feb 2015 13:39:33
    "OJK akan merevitalisasi peran BPD tentunya tanpa mengurangi peran industri keuangan lain di daerah ini," kata Kepala OJK Sulut Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut), Purnama Jaya, di Manado, Sabtu (28/2).
  • 28 Feb 2015 13:25:42
    "Sampai saat ini belum satu pun provinsi yang melaporkan indeks prestasi keuangannya, padahal laporan ini penting untuk melihat korelasi dan manfaat pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di masing-masing provinsi," kata Harry Azhar di Ambon, Sabtu (28/2).
  • 28 Feb 2015 13:11:02
    Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Bali menyiapkan pasar murah menjelang Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2015. "Kami sudah jauh-jauh hari siapkan pasar murah yang menjual sejumlah kebutuhan pokok," kata Kepala Bulog Bali I Wayan Budita di Denpasar, Sabtu (28/2).
  • 28 Feb 2015 12:29:59
    "Januari raskin terlambat di salurkan karena ada leg disana satu bulan, secara resmi di salurkan 28 Januari, itu kosong selama 3 bulan hanya ditutup sama operasi pasar 71. 000 ton, operasi pasar ke 3 saluran besar, pengusaha besar, kecil dan satgas, setelah fluktuasi tahun ini biasa digelontorkan raskin ke 13 sampai raskin ke 14, tapi boro-boro karena November sampai Desember kosong," ujar Leli di Jakarta, Sabtu (28/2)
  • 28 Feb 2015 08:57:20
    "Kira-kira usulan kami yang finalisasi, senin besok, di rapat bersama Wapres, sekitar 15 miliar dolar-23 miliar dolar, itu 2015 sampai 2019," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat koordinasi membahas pinjaman luar negeri di Jakarta, Jumat (27/2) malam.
  • 28 Feb 2015 08:43:15
    "Kemarin itu lead indicator kita confident untuk turunkan BI rate. Dan ketika kita naikkan BI rate, karena kita ingin patahkan ekspekstasi inflasi," ujar Agus di kantor BI Jakarta, Jumat (27/2).
  • 27 Feb 2015 22:27:58
    Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang melunasi utang pajak sebelum 1 Januari 2016, sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
  • 27 Feb 2015 22:04:08
    "Luas lahan pertanian yang akan memasuki masa panen pada awal Maret 2015 seluas 7.549 hektare, seluruhnya padi," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Yunianti Setyorini di Bantul, Jumat (27/2).
  • 27 Feb 2015 20:30:50
    Perusahaan telah mempertimbangkan untuk memproduksi kendaraan roda empat selama bertahun-tahun, memamerkan prototipe mesin mobil 1.000 cc dan baterai mobil listrik di Tokyo Motor Show 2013.
  • 27 Feb 2015 20:01:46
    "Walau belum terjadi permasalahan beras, baik mengenai persediaan maupun harga sebagaimana beberapa daerah lain di Pulau Jawa, tapi Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalsel harus segera mengantisipasi," katanya di Banjarmasin, Jumat (27/2).
  • 27 Feb 2015 18:35:54
    "Saya merasa terhormat telah diangkat menjadi Dirut Danamon. Nantinya, Danamon akan kita dorong agar berkontribusi dalam pasar dan industri," kata Sng Seow Wah usai RUPSLB di Jakarta, Jumat (27/2).
  • 27 Feb 2015 18:25:51
    "Tentu kami akan meminta penjelasan resmi dari GMI, misalnya tentang bagaimana nasib karyawan, apakah di-PHK atau bagaimana," kata Menperin usai menghadiri acara Suzuki di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/2).
  • 27 Feb 2015 17:52:42
    "Fluktuasi indeks BEI bergerak cenderung mendatar menyusul kondisi saham-saham di dalam negeri sudah masuk dalam area jenuh beli setelah menglami 'rally' penguatan dalam pekan ini," ujar Director of Investment of PT Valbury Asia Asset Management Andreas Yasakasih di Jakarta, Jumat (27/2).
  • 27 Feb 2015 17:45:44
    "Dengan kata lain, terkandung di dalam skema TPP ini adalah Free Trade Agreement yang sejatinya merupakan sebuah program meliberalisasikan perekonomian nasional negara-negara anggota yang tergabung dalam TPP," terangnya.


eXTReMe Tracker