Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru

Jum'at, 03-05-2013 18:10

Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru : aktual.co
Petani tembakau di gudang pembelian (Foto: Aktual.co/Arif Tjakraningrat)

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.


Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, mulai berlaku 12 Juni 2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/5), menyebutkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci.

Selain itu aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik serta Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 22 Oct 2014 20:42:40
    "Tantangan perekonomian rezim Jokowi-JK, kalau menurut saya cukup berat, ada 8 tantangan dalam jangka pendek," kata Burhanudin dalam acara diskusi di Wisma Intra Asia, Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 20:00:04
    "Yang paling penting untuk dikelola adalah ekspekstasi masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM tersebut agar tidak terjadi efek lanjutan yang panjang," kata Kepala Perwakilan BI Wilayah Riau, Mahdi Muhammad di Pekanbaru, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 19:30:25
    "Isu digabungkannya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dianggap sebuah jalan mundur bagi penyediaan rumah rakyat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 19:00:53
    "Untuk memperkuat pertumbuhan usaha ayanan dan jaringan tersebut, Telkom pada 2015 menyiapkan investasi broadband sekitar Rp45 triliun melonjak tiga kali lipat dari 2014 sekitar Rp15 triliun," kata Dirut Telkom Arief Yahya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 18:00:49
    "Merujuk pada pedoman kerja, maka antar kedua lembaga akan disusun tata cara pelaporan dan pembahasan dugaan tindak pidana, tukar menukar informasi, penyediaan saksi dan ahli serta kegiatan lainnya," kata dia.
  • 22 Oct 2014 17:50:32
    "Rini itu pebisnis. Tentu posisinya sedikit banyak pasti akan digunakan untuk kepentingan bisnisnya, dan inilah lobang neraka bagi pejabat," ujarnya.
  • 22 Oct 2014 17:30:59
    "Judulnya saja 'revolusi mental', masak masih pakai menteri yang kemarin?" kata Direktur Eksekutif "Institute for Development of Economics and Finance" (Indef) itu saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 17:27:42
    "Kalau posisi kabinet diisi orang-orang kredibel indeks BEI akan masuk dalam tren positif," katanya di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 17:23:06
    "Para investor mulai mengesampingkan potensi kenaikan suku bunga lebih cepat dari ekspektasi oleh Federal Reserve akibat melambatnya perekonomian global," katanya di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 16:54:05
    "Kalau susunan kabinet dinilai kurang kredibel oleh pelaku pasar maka akan sulit bagi indeks BEI bergerak naik," ujar Harry Su yang juga Kepala Riset Bahana Securities di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 16:30:58
    "Pemerintah harus lebih fokus mengurus 'public housing' (perumahan rakyat) dan bukan perumahan umum komersial," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 15:52:03
    "Proyeksi KEN terhadap pertumbuhan ekonomi kita berada dikisaran 5,2-5,5 persen. Akibat dari pertumbuhan rendah ini akan terlihat pada masalah kemiskinan dan pengangguran" kata Didik di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 13:40:03
    Rini Soemarno atau lebih lengkapnya Rini Mariani Soemarno Soewandi lahir di Maryland, Amerika Serikat pada 9 Juni 1958. Rini adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong. Dirinya menjabat Menteri Perindustrian pada tahun 2001 hingga 2004. Saat itu, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai presiden.
  • 22 Oct 2014 12:30:59
    "Pejabat menteri yang korup tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan seorang menteri yang memiliki keyakainan neoliberal. Seorang koruptor hanya mencuri anggaran negara. Tapi seorang neoliberal menjual negara kepada asing secara gelondongan," tegasnya.
  • 22 Oct 2014 12:00:46
    "Ga ada, bicara murni soal APBN," katanya seusai bertemu dengan Presiden Jokowi
  • 22 Oct 2014 11:43:05
    Seorang pialang melihat papan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 26 poin mengekor penguatan bursa global tadi malam. Aksi beli asing kembali muncul setelah kemarin menjual saham. Pada perdagangan preopening, IHSG menguat 26,150 poin (0,52%) ke level 5.055,494. Sedangkan Indeks LQ45 naik 6,552 poin (0,77%) ke level 859,984. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 22 Oct 2014 11:20:01
    "Ruang penguatan rupiah masih ada di tengah penantian investor yang menunggu susunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla," kata Pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara Rully Nova di Jakarta, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 10:18:33
    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka naik 26,14 poin atau 0,52 persen menjadi 5.055,49 dan indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat 6,55 poin (0,77 persen) ke level 859,98.
  • 22 Oct 2014 10:10:42
    "Ya kami masih kesulitan membeli beras petani untuk memenuhi target yang ditetapkan, sebab harga beras pembelian pedagang diatas harga pembelian pemerintah (HPP)," kata Kepala Perum Bulog Sulteng, Mar'uf di Palu, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 09:26:39
    "Kami prihatin dengan tanaman sawah yang tengah tumbuh namun terancam tidak berkembang karena debit air dari kali Oesao dan sumber air Pukdale mulai turun drastis mencapai sekitar 40 persen," kata Aditya Loloin (50) petani sawah panas di Naibonat, Kupang, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 09:14:40
    "Sudah menjadi tradisi yang kurang baik, dimana setiap ada rencana kenaikkan harga BBM selalu disambut dengan kenaikan harga sembako lebih awal. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dari instansi teknis di lapangan supaya tidak meluas," ungkap Mardiana, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 09:00:09
    Pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,49 triliun dari lelang tiga seri Sukuk Negara dari total penawaran yang masuk sebesar Rp3,56 triliun lebih.
  • 22 Oct 2014 08:45:08
    "Saya terpilih setelah mendapat lima suara dari sembilan anggota BPK," kata Harry saat dikonfirmasi Antara melalui sambungan telepon di Jakarta, ditulis Aktual, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 08:30:55
    "Indeks berpeluang menguat terbatas seiring positifnya bursa AS pada hari ini," kata Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang dalam risetnya, Rabu (22/10).
  • 22 Oct 2014 08:15:18
    "Kalau sampai seperti itu, maka artinya Jokowi memang terpaksa menerima orang yang disodorkan kepadanya dari pihak berkepentingan di belakangnya," kata Marwan kepada Aktual.co, Selasa (21/10).


eXTReMe Tracker