Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru

Jum'at, 03-05-2013 18:10

Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru : aktual.co
Petani tembakau di gudang pembelian (Foto: Aktual.co/Arif Tjakraningrat)

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.


Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, mulai berlaku 12 Juni 2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/5), menyebutkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci.

Selain itu aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik serta Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 1 Feb 2015 09:05:00
    Gebrakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi dalam 100 hari pertama masa kerjanya mendapat apresiasi.
  • 1 Feb 2015 02:38:00
    Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembenahan fundamental ekonomi bisa menjadi salah satu modal Indonesia menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2016.
  • 1 Feb 2015 01:32:00
    Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memprediksi inflasi bulan Januari 2015 jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Januari sebelumnya.
  • 31 Jan 2015 20:32:52
    "Diharapkan kebijakan tersebut akan segera berdampak juga pada penurunan harga barang kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional,"
  • 31 Jan 2015 15:39:09
    "Perusahaan yang berinvestasi di Papua tersebut terbagi dua kategori yakni 108 penanaman modal asing (PMA) dan 78n sisanya perusahaan modal dalam negeri (PMDN)," kata Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua Jhon Way di Jayapura, Sabtu (31/1).
  • 31 Jan 2015 15:09:53
    "Jadi UMKM dilatih bagaimana menjalankan usaha yang baik, Bank dilatih bagaiamana mengenal dan melihat bisnis UMKM," ujar Mirza di Pontianak, Sabtu (31/1).
  • 31 Jan 2015 14:29:01
    Bank sentral Rusia menurunkan suku bunga utamanya menjadi 15 persen dari 17 persen dalam sebuah langkah yang mengejutkan pasar. Penurunan tersebut bertujuan mencegah penurunan yang cukup besar dalam aktivitas ekonomi terhadap latar belakang faktor eksternal yang negatif.
  • 31 Jan 2015 14:09:14
    "Dari 35 BUMN tersebut, ada 14 BUMN yang memiliki catatan dan temuan signifikan yang belum diselesaikan," kata Achsanul di Jakarta, Sabtu (31/1).
  • 31 Jan 2015 12:19:55
    "Saat ini pihak Pangkalan TNI-AL Palembang sedang melakukan persiapan pindah ke markas baru yang ada di kawasan Sungai Lais dekat markas Polairud Polda Sumsel. Jika tidak ada hambatan kegiatan relokasi bisa dimulai pada bulan depan," kata General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Cabang Palembang Gunta Prabawa
  • 31 Jan 2015 10:59:08
    "Kalau persaingannya terkait barang, saya mempunyai optimisme, karena ada tiga sektor manufaktur Indonesia yang bisa bersaing,"
  • 31 Jan 2015 06:40:49
    "Penambahan alokasi PMN tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk menambah pembiayaan yang bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Target tambahan itu melalui penerbitan surat utang Negara dalam denominasi Rupiah dan juga Valuta Asing dengan tambahan net sekitar Rp31 triliun," ujarnya.
  • 31 Jan 2015 05:39:37
    Mintarsih Abdul Latief, Direktur Utama PT Gamya Taksi Group yang menggugat merek “Blue Bird” dan logo “Burung Biru” yang digunakan PT Blue Bird Tbk (BIRD) mengaku nominal gugatan sebesar Rp 6,65 triliun merupakan nilai yang wajar.
  • 30 Jan 2015 21:24:18
    "Anggaran Rp4,1 triliun yang dipotongkan dari perjalanan dinas di Kementerian Pertanian ini, dimanfaatkan untuk berbagai keperluan di bidang pertanian, di antaranya untuk pengadaan 10.000 traktor, untuk dibagikan kepada para petani," katanya di Bojonegoro, Jatim, Jumat (30/1).
  • 30 Jan 2015 21:18:16
    "Kalau ada perubahan kebijakan mengenai pajak barang mewah dikhawatirkan akan berdampak pada omzet yang kami terima, apalagi saat ini kan harga bahan-bahan bangunan terus meningkat," kata Wakil Ketua DPD REI Jateng Tejdo Sukmono di Semarang, Jumat (30/1).
  • 30 Jan 2015 18:52:52
    "Kita sepenuhnya mendukung target tersebut, tapi kalau sampai USD36 miliar itu saya rasa berat sekali," ujar Direktur Eksekutif GAPKI, Fadhil Hasan di kantor GAPKI Jakarta, Jumat (30/1).
  • 30 Jan 2015 17:38:29
    Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup naik sebesar 26,68 poin atau 0,51 persen ke posisi 5.289,40. Sementara itu indeks 45 saham unggulan (LQ45) naik sebesar 2,99 poin atau 0,33 persen ke posisi 912,05.
  • 30 Jan 2015 17:29:48
    Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, bergerak melemah sebesar 90 poin menjadi Rp12.672 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.582 per dolar AS.
  • 30 Jan 2015 15:52:08
    "Misalnya sawit dan sapi, problemnya ada di sapi itu sendiri. Added value sapi itu karena ada lahannya, sekarang lahan kita itu (sawit) saja berkurang," ujar Joko di kantor GAPKI Jakarta, Jumat (30/1).
  • 30 Jan 2015 15:25:37
    "Ekspor ke India tahun 2014 mencapai 5,1 juta ton, tahun lalu mencapai 6,1 juta ton," ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fadhil Hasan
  • 30 Jan 2015 14:50:52
    "Dari PMN ke BUMN sebesar Rp74,9 triliun terdapat beberapa BUMN yang sudah terdaftar di bursa saham atau sudah berstatus perusahaan terbuka. Selain itu ada BUMN yang masuk kategori premium serta BUMN yang memang akan segera gulung tikar jika tidak disuntik modal," ujar
  • 30 Jan 2015 14:07:09
    "Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan Uni Eropa yang masih dalam proses pemulihan dari krisis moneter," ujar Sekretaris Jenderal GAPKI, Joko Supriyono di kantor GAPKI Jakarta, Jumat (30/1).
  • 30 Jan 2015 12:32:37
    "Perpanjangan MoU pemerintah dengan Freeport memperlihatkan pemerintah telah tersandera oleh kepentingan perusahaan tambang tersebut," kata Agus Tony Poputra
  • 30 Jan 2015 12:23:36
    Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Provinsi Jambi untuk periode 30 Januari - 5 Februari 2015, mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp326 dari Rp7.772 menjadi Rp7.446 per kg.
  • 30 Jan 2015 12:05:05
    Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan atau suspensi terhadap efek PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I perdagangan 30 Januari 2015.
  • 30 Jan 2015 11:55:58
    "Harga CPO kita itu merupakan batas bawah pengenaan bea keluar, jadi Oktober sampai Desember 2014 bea keluar CPO kita nol persen," ujar Sekretaris Jenderal GAPKI, Joko Supriyono di kantor GAPKI Jakarta, Jumat (30/1).


eXTReMe Tracker