Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru

Jum'at, 03-05-2013 18:10

Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru : aktual.co
Petani tembakau di gudang pembelian (Foto: Aktual.co/Arif Tjakraningrat)

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.


Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, mulai berlaku 12 Juni 2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/5), menyebutkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci.

Selain itu aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik serta Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 24 Nov 2014 00:21:15
    "Permintaan batu maba dari Halmahera Timur berdatangan dari para pengusaha batu permata di Jakarta, Makassar dan Balikpapan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor," kata salah seorang pengusaha batu maba, Ifan di Ternate, Minggu (23/11).
  • 23 Nov 2014 20:27:50
    Sehingga target penerimaan pajak harus dibuat serealistis mungkin. "Tahun ini (2014) saja target tidak tercapai. Jangan sampai seperti itu lagi"
  • 23 Nov 2014 20:07:46
    "Positifnya bisa memacu para pejabat di Ditjen Pajak itu lebih baik"
  • 23 Nov 2014 19:27:03
    "Yang paling penting adalah sosok itu punya integritas yang tinggi. Bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan pajak kita"
  • 23 Nov 2014 18:25:33
    Pemerintah akan melelang jabatan Direktur Jendral (Dirjen) Pajak yang akan ditinggalkan Fuad Rahmany pada Desember 2014. Harus ada jaminan kredibilitas dan akuntabilitas Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)
  • 23 Nov 2014 18:24:53
    Ekonom IPB Mangasa A Sipahutar (kiri) bersama Anggota Dewan Pertimbangan kadin Imron Rosyidhi (tengah),Pengamat Perpajakan Wiko Saputra, serta Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio saat menyampaikan kriteria calon dirjen pajak hasil lelang saat diskusi publik uneg uneg Politik di Jakarta, Minggu (23/11/2014). Sosok Dirjen Pajak diharapkan bebas dari calon calon dan kooptasi mafia pajak dan mampu mengenjot penerimaan negara. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 23 Nov 2014 13:10:47
    "Kebijakan penaikan BBM khususnya solar ini memang menjadi pemicu untuk menaikkan tarif jasa angkutan di pelabuhan," kata Ketua Umum Angkutan Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu
  • 23 Nov 2014 10:25:19
    Kenaikan harga CPO domestik dapat mempengaruhi peningkatan uang beredar di tangan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan inflasi yang akhirnya memengaruhi apresiasi nilai tukar riil Rupiah
  • 22 Nov 2014 15:45:53
    "Kami bicarakan soal bagaimana kita bisa memulai membangun trans Sumatera. Jadi, saya sekarang menekankan betul bagaimana koordinasi antar BUMN agar dapat saling mendukung dalam membangun di satu kawasan. Jadi, tidak sendiri-sendiri," kata Rini, di Kementerian BUMN.
  • 22 Nov 2014 15:30:10
    "Investasi yang kami tanamkan untuk pembangunan empat tower mencapai Rp1 Triliun. Sedangkan pendanaan berasal dari joint venture Ciputra residence sebesar 51 persen dengan Mitsui Fudosan Co, Ltd sebesar 49 persen," ujar Managing Director Ciputra Grup, Budiarsa Sastrawinata di Jakarta, Minggu (22/11).
  • 22 Nov 2014 12:27:05
    Seorang pengrajin menata tempe yang diproduksi di Bekasi, Jawa Barat (22/11/2014). Industri tempe di Bekasi tidak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM. Setiap harinya, pengrajin memerlukan 150 kg kedelai menghasilkan 500 potong tempe, dan mendapat omzet Rp. 20-30 juta/bulan. AKTUAL/AZZI YUPHIKATAMA
  • 22 Nov 2014 08:12:07
    "Jika kita memiliki LPS rate khusus syariah, masyarakat juga akan lebih yakin untuk menyimpan uangnya di bank syariah," kata Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indriano di Jakarta, ditulis Sabtu (22/11).
  • 22 Nov 2014 07:00:18
    "Kami harapkan proyek-proyek Ciputra Grup menjadi sarana promosi dan edukasi tentang nilai seni dan estetika kepada generasi muda yang tentunya turut mendorong peningkatan kemampuan apresiasi seni yang lebih tinggi dan bermutu bagi semua masyarakat untuk masa-masa yang akan datang,” ujar Budiarsa.
  • 22 Nov 2014 06:26:08
    "Kami memutuskan melanjutkan hak pengelolaan blok Pase ke BUMD Aceh Yaitu PT Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh," kata Menteri ESDM Sudirman Said, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 21:36:22
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih mempertahankan suku bunga penjaminan (LPS Rate), meskipun Bank Indonesia (BI) telah meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 7,75 persen, yang dapat memicu ikut terangkatnya bunga simpanan perbankan.
  • 21 Nov 2014 20:29:55
    "Layaknya indeks saham, indeks obligasi secara ideal dihitung secara obyektif dengan menggunakan metodologi dan sumber data yang transparan dan realiable," ujar Direktur Utama IBPA, Ignatius Girendroheru dalam sambutan peluncuran INDOBeX di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:23:43
    Pada tahap pertama, SGX Platts PX CFR China and Futures akan diluncurkan pada 2 Desember tahun ini.
  • 21 Nov 2014 19:00:39
    "Perbankan tidak bisa konvensional lagi, musti lakukan new product development, new process development, dan mulai memikirkan yang terkait dengan branchless banking kemudian transaksi nontunai. Kalau hanya yang biasa-biasa saja, semua juga sudah punya produk itu," ujar Zulkifli di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 18:19:26
    "BI tidak panik, justru itu antisipatif. Karena kita sudah melihat dengan kenaikan BBM ini, inflasi sudah di depan mata," ujar Zulkifli di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 17:30:31
    "Pada 2015, skemanya akan kita perkuat untuk perbankan syariah, karena selama ini masih mengikuti tingkat penjaminan LPS yang umum," kata Kepala Eksekutif LPS Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 16:02:35
    "Dalam lima tahun terakhir duit Rp714 triliun kita bakar. Sekarang harus lebih ke hal yang produktif, yang bermanfaat," ujarnya di Rakernas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 14:40:26
    "Ini bukan basa basi, 40 tahun saya berkecimpung di dunia bisnis pemerintah ini ramah dan reaching out kepada bisnis. Begitu sudah dilantik, langsung menghubungi Kadin ingin bertemu dengan pengusaha," ujar Suryo di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 14:11:02
    "Utang kita sebenarnya masih aman, kan batasnya 60 persen. Tapi pembayaran cicilan utang dan bunga sudah cukup membebani APBN kita. Ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah." pungkasnya.
  • 21 Nov 2014 13:40:22
    "Utang negeri dengan swasta yang demikian besar pada dasarnya disebabkan oleh bunga pinjaman yang tinggi dalam negeri, sedang bunga pinjaman di luar negeri rendah," ujarnya di Hotel Sahid Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 10:50:17
    "Dalam Rakernas ini kita ingin mengetahui secara langsung tentang rencana pemerintah Jokowi JK," ujar Hariyadi di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (21/11).


eXTReMe Tracker