Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru

Jum'at, 03-05-2013 18:10

Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru : aktual.co
Petani tembakau di gudang pembelian (Foto: Aktual.co/Arif Tjakraningrat)

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.


Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, mulai berlaku 12 Juni 2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/5), menyebutkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci.

Selain itu aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik serta Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 26 Oct 2014 06:20:21
    "Pada 2014 likuiditas dalam perekonomian turun antara lain karena kondisi fiskal yang tidak membaik," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah dalam diskusi tentang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Sabtu (25/10).
  • 26 Oct 2014 06:00:44
    "Kami harus meninjau lokasi rencana kantor perwakilan BI di sini," kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah usai diskusi tentang peran BI dalam stabilitas sistem keuangan di Pangkalpinang, Sabtu (25/10).
  • 26 Oct 2014 05:30:15
    Dalam catatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM-PPT) Kabupaten Lebak, tercatat sudah ada 21 investor yang siap menggelontorkan dananya ke Maja.
  • 26 Oct 2014 04:01:08
    "Sebagai kota besar dengan penduduk hampir mencapai 3 juta jiwa dan pendapatan perkapita masyarakat yang terus meningkat, industri properti di kota ini memiliki prospek yang cukup cerah," kata Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Sabtu (25/10).
  • 26 Oct 2014 03:01:09
    "Di Indonesia, sektor jasa keuangan tumbuh dengan pesat, beragam produk dan layanan keuangan ditawarkan kepada masyarakat, di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya memahami produk dan layanan tersebut," kata Kepala Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan Sulampua (KR6 OJK Sulampua), Adnan Djuandadi di Mamuju, Sabtu (25/10).
  • 26 Oct 2014 01:02:06
    "Wacana dari pusat ada rencana untuk menggeser Stasiun Wilangan ke arah barat atau di wilayah Saradan. Lokasi tepatnya berada di kawasan jalan lingkar atau "ring road" Saradan. Dimungkinkan tahun 2016 mulai dibangun," ujar Supriyanto, kepada wartawan.
  • 26 Oct 2014 00:01:03
    "Jadi sekarang ini bank tidak boleh lagi melakukan kerjasama dengan penyelenggara layanan apapun. Hanya ada satu kartu," ujarnya.
  • 25 Oct 2014 21:45:27
    "Bahkan, maraknya pemberitaan yang menghubungkan pelantikan dan harapan baru terhadap pemerintahan Jokowi-JK dengan kondisi pasar cukup berpengaruh positif pada laju pasar obligasi," ujar analis pasar dari PT Woori Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada dalam riset yang diterima Aktual, Sabtu (25/10).
  • 25 Oct 2014 20:45:45
    "Padahal, jika tarik-menarik politik berlarut-larut seperti pengumuman kabinet ini, pasar pasti gusar dan nampak pertama melalui gejolak nilai tukar. Tetapi sampai sekarang masih tetap stagnan," katanya di Kupang, Sabtu (25/10).
  • 24 Oct 2014 21:30:29
    "Pupuk urea nonsubsidi itu dipasarkan ke perusahaan perkebunan di sembilan provinsi yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pusri Sulfa Ghanie di Palembang, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 20:24:29
    "Dari analisis kami, hampir semua kerja sama asing (di bidang perekonomian) tidak ada yang memberi manfaat ke Indonesia," kata Shanti di Jakarta, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 18:48:26
    "Jangan sampai kabinet nanti menjadi kabinet Astra. Di mana industri nasional sulit untuk hidup. Perlu diketahui, Rini Soemarno juga sosok yang terlibat dalam meruntuhkan industri dalam negeri," kata Noorsy di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 18:32:00
    "Bantuan Jepang ke kita memang cukup besar, pemerintah memang dalam posisi dilematis, tetapi ketegasan itu tetap diperlukan," ujar dia.
  • 24 Oct 2014 18:05:05
    Dari kiri ke kanan, Pengamat Geopolitik Ekonomi, Hendrajit, Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamudin Daeng, Peneliti dan Penulis buku Shanti Darmastuti dan Pengamat Ekonomi, Ichsannuddin Noorsy, menyampaikan pemikirannya tentang hubungan ekonomi Indonesia Jepang saat diskusi dan bedah buku bertajuk 'Dalam Bayangan Matahari Terbit" Telaah kritis atas subtansi dan implementasi perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia Jepang (IJEPA) di Jakarta, Jumat (24/10/2014). Pemerintahan Jokowi-JK harus punya komitmen kuat pada Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, kedaulatan energi bisa dijabarkan sebagai penguasaan penuh sumber-sumber energi oleh negara. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 24 Oct 2014 17:02:36
    Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan penguatan rupiah tertahan terhadap dolar AS menyusul penurunan rata-rata klaim pengangguran Amerika Serikat yang mencerminkan bahwa pemulihan pasar tenaga kerja membaik.
  • 24 Oct 2014 16:55:38
    Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah sebesar 30,45 poin atau 0,60 persen ke posisi 5.073,06 didorong aksi ambil untung pelaku pasar. Sementara indeks 45 saham unggulan (LQ45) turun 5,16 poin (0,60 persen) ke level 862,55.
  • 24 Oct 2014 16:20:03
    "Di Jambi banyak pendatang. Itu menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Pembukaan lowongan kerja ini, diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran," kata Gubernur di Jambi, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 15:27:17
    "Ruwetnya perseteruan di sisi internal kubu Jokowi yang menjadi penyebab batalnya pengumuman di Tanjung Priuk itu," kata Hendrajit dalam Diskusi Buku di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 14:05:49
    "Pak Mahendra sudah mengundurkan diri per tanggal 20 Oktober," ujar Deputi Bidang Perencanaan BKPM Himawan Hariyoga di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 14:00:00
    "Saya minta segera dilakukan investigasi dan tindaklanjuti," tegas Nurdin Subandi di Pekanbaru, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 12:45:08
    "Kami sarankan agar Jokowi mengkaji ulang rencananya jika benar-benar kedua kementerian ini akan digabung," kata Pengamat properti IPW Ali Tranghanda di Jakarta, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 12:25:07
    "Hendaknya pemerintahan yang baru tidak lagi salah pilih sosok Menteri Perumahan Rakyat yang saat ini membuat iklim penyediaan rumah rakyat tidak berjalan dengan baik," kata di Jakarta, Jumat (24/10).
  • 24 Oct 2014 12:15:26
    Lebih lanjut dikatakan jika Tim head hunter sengaja memasukan nama-nama yang berpotensi bermasalah soal korupsi untuk mempersulit Jokowi-JK di masa depan, karena tersandera dgn kabinet yang bermasalah dengan kasus korupsi.
  • 24 Oct 2014 09:42:18
    Berdasarkan keterangan resmi Bank Sentral Korea pada Jumat (24/10), Gross domestic product naik 0,9 persen di kuartal yang berakhir September. Sementara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ekonomi Korea Selatan telah tumbuh sebesar 3,2 persen.
  • 24 Oct 2014 09:36:31
    "Seminggu itu terlalu lama bagi pengusaha, bisnis mereka 'kan harus jalan terus. Dua hari saja sudah membuat pengusaha dan investor resah," katanya.


eXTReMe Tracker