Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru

Jum'at, 03-05-2013 18:10

Pemerintah Terbitkan Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Baru : aktual.co
Petani tembakau di gudang pembelian (Foto: Aktual.co/Arif Tjakraningrat)

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.


Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, mulai berlaku 12 Juni 2013.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/5), menyebutkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 yang berlaku 60 hari setelah diundangkan.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911PMK.04/2010 mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci.

Selain itu aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.

Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (pernyataan diri/self declare dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Penqusaha Pabrik serta Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Oct 2014 14:52:08
    "Pasar rakyat itu orientasi kepemilikannya jelas, jadi yang memiliki adalah rakyat atau publik," katanya dalam diskusi "Quo Vadis" Pasar Tradisional di Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 12:27:09
    "Shadow banking merupakan sebuah anugerah dan kutukan bagi negara-negara, dan untuk menuai manfaatnya, pembuat kebijakan harus meminimalkan risiko-ri ditimbulkannya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan," kata IMF dalam Laporan Stabilitas Keuangan Global terbarunya.
  • 2 Oct 2014 10:07:47
    "Pemulihan ekonomi Amerika Serikat, penarikan stimulus 'quantitative easing' dan kenaikan suku bunga AS (Fed rate) masih menjadi sentimen utama di pasar keuangan dalam negeri," kata Pengamat Pasar Uang Bank Himpunan Saudara Rully Nova di Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 10:02:09
    Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia mengumumkan subsidi bensin RON95 dan diesel diturunkan masing-masing sebanyak 20 sen per liter menyusul langkah rasionalisasi subsidi harga BBM yang mulai berlaku pada pukul 00.01, Kamis.
  • 2 Oct 2014 09:52:07
    "Bursa Asia pagi ini, termasuk indeks BEI bergerak melemah merespon sentimen data indeks manufaktur Eropa yang melambat serta mengantisipasi berakhirnya program 'quantitative easing' (QE) AS," kata Analis Samuel Sekuritas Aiza di Jakarta, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 09:39:53
    "Ada perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan elpiji 3Kg, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga elpiji 12Kg. Perlu pengawasan untuk mencegah kelangkaan pasokan elpiji bersubsidi itu," kata Deputi Kepala Perwakilan Kantor BI Wilayah VI Jabar Nita Yosita di Bandung, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 09:29:17
    “Kita sekarang masih melihat mereka mau kemana arahnya, kita masih bahas. Kalau memang belum saatnya naik, kita akan bilang jangan naik dulu,” tegas Ida.
  • 2 Oct 2014 09:00:32
    "Kami masih menunggu karena sampai sekarang tim dari presiden terpilih belum menghubungi terkait kebijakan kerja sama ekonomi dan infrastruktur dengan Jepang," ujar pejabat "minister of embassy" Kedutaan Besar Jepang Yoshiko Kijima ditulis Aktual, Kamis (2/10).
  • 2 Oct 2014 08:45:17
    Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) menyatakan minimal terdapat 450 ribu kartu kredit yang ditutup atau ditarik pada 2015, karena pembatasan kepemilikan kartu berdasarkan usia dan pendapatan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14./2/PBI/2012 pada 1 Januari 2015.
  • 2 Oct 2014 05:08:44
    “Kami siap untuk mengimplementasikan penggunaan PIN 6 digit dan sudah membuat sekitar 67 ribu mesin EDC (Electronic Data Capture) mulai kemarin. Kami juga akan memberikan program sesuai keinginan pengguna kartu kredit,” ujar Dodit ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 21:08:55
    "Dengan adanya kenaikan BBM dan TDL ini sektor properti juga harus menyesuaikan harga jualnya, jika tidak maka sektor ini akan sulit tumbuh," ujar Wakil Ketua REI Jateng Bidang Promosi, Humas, dan Publikasi Dibya K Hidayat di Semarang, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 20:34:19
    Perusahaan operator seluler, PT XL Axiata Tbk (EXCL), menjual 3.500 unit menara telekomunikasi senilai Rp5,6 triliun kepada PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR).
  • 1 Oct 2014 19:10:11
    Chatib menambahkan, dari sisi penerimaan pendapatan negara 2015 ditargetkan Rp1.793,6 triliun yang terbesar bersumber dari perpajakan serta bea keluar, bea masuk dan cukai. Dengan sedemikian besarnya pengeluaran negara, pihaknya harus mampu mengoptimalkan segala sumber pemasukan.
  • 1 Oct 2014 18:45:57
    "Pembatasan kepemilikan kartu kredit dari sisi pendapatan yaitu individu dengan pendapatan kurang dari Rp3 juta tidak diperbolehkan memiliki kartu kredit," ujar Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Ida Nurhayati di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 18:16:46
    "Satu bulan terakhir, mata uang Rupee (India), Real (Brazil), Lira (Turki), Rand (Afrika Selatan) dan Rupiah (Indonesia) mengalami depresiasi yang cukup tajam. Itu terjadi praktis sejak satu bulan terakhir. Cek datanya, semuanya terjadi tren pelemahan," kata Menkeu Chatib Basri di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 18:10:44
    "Saya terus terang baru pertama kali ke sini (Hutan Kota), saya baru tahu ada hutan di kota. Saya apresiasi agen utama menyelenggarakan acara ini di sini," ujar Menkeu Chatib Basri saat menggelar konferensi pers di Hutan Kota Srengseng, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 17:38:06
    “Penggunaan PIN 6 Digit dan pembatasan kepemilikan kartu kredit ini akan membuat pemegang kartu kredit menjadi lebih aman,” ujar Ronald di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 17:05:17
    Ia mengemukakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada periode Agustus 2014 mengalami defisit sebesar 318,1 juta dolar AS.
  • 1 Oct 2014 15:15:40
    Target pemerintah kota Malang untuk memaksimalkan pemasukan pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 100 miliar rupanya masih belum berhasil terpenuhi pada tahun ini.
  • 1 Oct 2014 14:18:08
    "Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menjadi penyumbang inflasi, karena adanya kenaikan harga elpiji dan listrik," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 13:29:13
    Kepala BPS Suryamin menjelaskan, bila dilihat secara sektoral, ekspor non migas selama Agustus 2014 mencapai USD11,88 miliar, naik 2,14 persen dibanding Juli 2014, demikian juga bila dibanding ekspor Agustus 2013 naik 14,61 persen.
  • 1 Oct 2014 12:55:20
    "Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menjadi penyumbang inflasi, karena adanya kenaikan harga elpiji dan listrik," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam pemaparan di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 12:50:51
    "Tingginya defisit pada sektor migas yaitu USD800 juta menjadi pemicu defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, neraca perdagangan sektor non migas mencatatkan surplus USD490 juta," kata Suryamin dikantornya, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 11:55:38
    "Dibandingkan dengan tren pada periode yang sama ditahun-tahun sebelumnya, inflasi September 2014 terbilang masih terkendali," kata Suryamin di Kantornya, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 11:41:21
    "Dalam aksi itu buruh akan menyuarakan tuntutan menolak kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum 30 persen, tambah item kebutuhan hidup layak atau KHL menjadi 84 item, benefit jaminan pensiun 75 persen dari nilai upah terakhir, jaminan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat dan penghapusan 'outsourcing' termasuk di BUMN," kata Said Iqbal melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (1/10).


eXTReMe Tracker