Pertamina Lakukan Percepatan Pembangunan Terminal Regasifikasi Arun

Vicky Anggriawan - Rabu, 17-04-2013 09:57

Pertamina Lakukan Percepatan Pembangunan Terminal Regasifikasi Arun : aktual.co
Kilang Pertamina (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

“Setelah FID ditetapkan bulan Februari lalu, Rekayasa Industri sebagai kontraktor EPC proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun telah memulai tahap EPC sejak Maret dan diperkirakan pada September 2014 pekerjaan EPC akan tuntas,” ujar Daniel Syahputra Purba.


Jakarta, Aktual.co — Setelah menetapkan Final Investment Decision proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun, PT Pertamina (Persero) mulai melaksanakan tahapan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) untuk percepatan penyediaan infrastruktur penerima LNG di Tanah Air.

Seperti diketahui, Pertamina telah menetapkan PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor EPC untuk proyek senilai USD80 juta tersebut. Kegiatan EPC telah dimulai sejak Maret dan diperkirakan akan tuntas dalam waktu 19 bulan.

“Setelah FID ditetapkan bulan Februari lalu, Rekayasa Industri sebagai kontraktor EPC proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun telah memulai tahap EPC sejak Maret dan diperkirakan pada September 2014 pekerjaan EPC akan tuntas,” ujar VP Technology Direktorat Gas Pertamina Daniel Syahputra Purba di sela-sela penyelenggaraan 17th International Conference & Exhibition on Liquefied Natural Gas (LNG 17), Houston, Amerika Serikat, Selasa kemarin (16/4).

Daniel mengungkapkan setelah pekerjaan EPC tuntas, akan dilakukan start up dan commissioning yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.

“Sehingga November 2014 fasilitas tersebut diharapkan sudah dapat beroperasi secara komersial.”

Proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun sangat mendesak untuk dilakukan mengingat kilang LNG Arun yang akan stop beroperasi pada 2014 karena pasokan gas dari hulu yang sudah menipis dan tidak ditemukannya prospek baru serta berakhirnya kontrak penjualan LNG Arun pada 2014.

Di sisi lain, asset yang dikelola oleh PT Arun NGL sejak 1974 itu terdiri dari 6 train kilang LNG berkapasitas 12,5 juta ton per tahun (MTPA) yang dilengkapi dengan 5 unit tangki LNG berkapasitas 636.000 m3, fasilitas ekstraksi LPG berkapasitas 1,4 MTPA berikut 4 unit tangki LPG berkapasitas 302.000 m3 dan fasilitas lainnya yang masih dapat dimanfaatkan.

Adapun, kebutuhan gas di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, khususnya Medan, rata-rata akan berada pada level di atas 420,20 MMscfd hingga 2020. Sedangkan kemampuan pasokan gas tanpa adanya penambahan infrastruktur baru maksimal hanya akan mencapai 224 MMscfd, itu pun hanya akan berlangsung dalam setahun pada 2018 dengan kecenderungan akan terus turun.

“Fakta ini menunjukkan urgensi dari proyek terminal regasifikasi dan hub LNG Arun dan proyek-proyek infrastruktur gas lainnya di kedua daerah tersebut,” tuturnya.

Daniel mengatakan untuk membawa sebagian gas dari terminal regasifikasi dan hub LNG Arun ke Medan dan sekitarnya, Pertamina melalui anak perusahaan, PT Pertamina Gas, segera menetapkan pemenang kontraktor EPC pada bulan ini. Pipa gas dari Arun ke Medan tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2014 sehingga langsung terintegrasi dengan fasilitas terminal regasifikasi dan hub LNG Arun.

Sejak melakukan pengapalan perdana pada 1977, kilang LNG Arun telah mengapalkan LNG sebanyak 4.251 kargo, 1.880 kargo kondensat, 355 kargo LPG propane dan 359 kargo LPG butane, serta 211 kargo sulfur.

Selain terminal regasifikasi dan hub LNG Arun dan jaringan pipa gas Arun-Medan, Pertamina berencana melaksanakan proyek LPG Transshipment yang akan dimulai pada tahun depan dengan target operasi Agustus 2015.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

Trisakti


Berita Lainnya

  • 22 Dec 2014 18:35:49
    "Soal energi itu tidak semuanya ditanggung oleh Kementerian ESDM,"
  • 22 Dec 2014 12:42:27
    Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menginstruksikan Pertamina menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 di pasaran dan menggantinya dengan BBM RON 92.
  • 22 Dec 2014 12:12:00
    Energy Watch Indonesia (EWI) mengapresiasi langkah tim Reformasi Tata Kelola Migas yang merekomendasikan Pertamina untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) Ron 88 dan menggantinya dengan BBM RON 92 yang lebih rendah kandungan sulfurnya sekirar 0.25%.
  • 21 Dec 2014 17:42:02
    "Dia (ISC) yang menetapkan spek, volume, kebutuhan. Lalu dikembalikan ke Petral untuk dijalankan. Jadi memang benar ISC sangat signifikan perannya,"
  • 21 Dec 2014 17:31:19
    "Kami diskusi dengan Petral soal trader bebas, dan sekarang dengan perusahaan minyak nasional. Kami minta data lelang Petral selama 9 tahun. Data itu nanti akan kami proses biar enggak bias"
  • 21 Dec 2014 16:33:52
    Indonesia tidak bisa ikut menentukan harga minyak Ron88 karena tidak ikut dalam proses pembentukan Ron88 itu alias murni sebagai pembeli polos.
  • 21 Dec 2014 16:27:47
    Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (TRTKM) Faisal Basri (dua kiri) bersama anggota tim lainnya Agung Wicaksono, Dendi Ramadhan, Daniel P.urba, Darmawan Prasetyo, Faisal Basri, Naryanto Wagimin, Chandra Hamzah, Susyanto, Parulian S dan Djoko Siswanto saat konferensi di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Minggu (21/12/2014). Dalam kesempatan tersebut, TRTKM memberi rekomendasi untuk menghentikan impor BBM jenis Ron 88 atau premium. AKTUAL/MUNZIR
  • 21 Dec 2014 16:02:01
    "Saya enggak apa-apa difitnah. Dibilang masuk angin dan segala macam, padahal kita sampaikan sesuatu berdasarkan pendalaman"
  • 21 Dec 2014 15:52:45
    "Seluruhnya diserahkan pasar. Namun kita terapkan ada range batas atas dan batas bawah. Kemudian kita bisa buat subsidi tetap misalnya Rp500 per liter"
  • 21 Dec 2014 15:36:09
    "BPH Migas sudah mengembalikan alokasi kuota solar untuk nelayan. Pertamina telah mendapatkan penyaluran solar untuk nelayan kembali, saya lihat suratnya tertanggal itu"
  • 21 Dec 2014 15:15:38
    "Kami tidak bertugas temukan mafia migas, tapi bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, agar para rente enggak masuk. Gitu".
  • 21 Dec 2014 11:49:36
    Sumber migas nasional dari hulu hingga hilir sudah dikuasai pemain-pemain asing dan ini didukung oleh regulasi yang tidak jelas.
  • 21 Dec 2014 09:09:57
    "Seharusnya kita genjot pengembangan energi baru terbarukan. Tapi saya tidak melihat langkah kebijakan pemerintah Jokowi ke arah sana"
  • 20 Dec 2014 13:46:42
    "Tanggung jawab kita sebagai anggota DPR-RI adalah mengawal seluruh proses yang terjadi dan kita akan mengecek apakah betul kontraktor sudah melanjutkan pengerjaan proyek tersebut atau tidak," kata anggota komisi VII DPR-RI, Mercy Christy Barends di Ambon, Sabtu (20/12).
  • 20 Dec 2014 12:41:05
    "Ya lumrah karena tidak tahu banyak Petral mungkin baru mendengan rumor itu, sehinga mempengaruhi secara emosional sehingga berpendapat Petral dibubarkan,"
  • 20 Dec 2014 12:25:41
    "Pak Basri seharusnya, mendalami dulu persoalan, jangan membuat pernyataan kontroversial dulu, jangan emosional, sehingga tidak terulang lagi seperti sekarang, kalau pernyataan berubah-ubah bisa menimbulkan persepsi publik bahwa seseorang itu terkesan tidak konsisten,"
  • 20 Dec 2014 11:44:53
    “Kalau Pertamina bilang sanggup, Pertamina bilang mampu, Pertamina bilang siap, untuk kelola sepenuhnya dan tunggal, serta menjadi operator 100 persen Blok Mahakam. Itu pasti bisa dijamin. Blok Mahakam itu harga mati bagi Pertamina,” ujar
  • 20 Dec 2014 10:56:26
    "Karena murah, jadi cepet rusak, supaya kalau rusak paling menguntungkan, turun anggaran lagi, setahun jadi proyek lagi, ya mirip proyek jalan pantura lah, itulah mengapa PLN hobi bangun pembangkit listrik dari China," ujarnya
  • 20 Dec 2014 08:58:13
    Proyek akan dibangun konsorsium Sinohydro Corporation Limited-PT Pembangunan Perumahan Tbk. Kontrak pembangunan atau rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) ditandatangani pada Jumat. Sesuai jadwal, Konsorsium Sinohydro-PP akan membangun PLTA selama 48 bulan setelah proses pembiayaan selesai (financial close).
  • 19 Dec 2014 15:53:23
    "Penentuan HET merupakan wewenang pemerintah daerah yakni gubernur dan bupati/wali kota. Kalau harga dari Pertamina ke agen, tetap Rp11.550 per tabung," papar Humas Pertamina
  • 19 Dec 2014 15:08:25
    "Pada prinsipnya, siapa pun pengelolanya di Blok Kampar, kami siap untuk bekerjasama," kata Kepala Bagian Humas SKK Migas Rudianto Rimbono, di Pekanbaru Jumat (19/12).
  • 19 Dec 2014 14:40:20
    "Harga gas sudah murah, marjin kita berkurang. Jadi kenaikan Dolar mencekik pengusaha," ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia (APCNGI), Roby Sukardi di Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (19/12).
  • 19 Dec 2014 13:49:54
    "Pemerintah harus memberikan insentif ke pemakai Kit konverter karena harganya cukup mahal, berkisar USD1.000-1.500. Gaikindo mendukung penggunaan energi alternatif dengan mengeluarkan varian kendaraan berBBG. Harganya seharusnya sama dengan kendaraan yang memakai premium atau dual fuel," ujar Roby di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (19/12).
  • 19 Dec 2014 09:50:06
    "Pada 2015, kita alokasikan dana lima juta dolar AS untuk eksplorasi seluruh lahan konsesi. Kita akan lakukan pemetaan," kata Senior Manager Operation NNT Wudi Raharjo di Taliwang,
  • 18 Dec 2014 16:37:06
    "Dalam hal ini untuk program jangka pendek, kita akan mendorong supaya dilakukan sewa-sewa pembangkit listrik," kata Jarman di Jakarta, Kamis (18/12).


eXTReMe Tracker