Harita Group Mulai Pembangunan Smelter Alumina di Kalbar

Vicky Anggriawan - Rabu, 17-07-2013 16:13

Harita Group Mulai Pembangunan Smelter Alumina di Kalbar   : aktual.co
Harita Grup Smelter Kalbar (Foto: Aktual.co/Vicky Anggriawan)

Menurut Gunawan, nantinya hasil produksi alumina ini akan digunakan untuk kebutuhan alumina domestik, terutama bagi kebutuhan alumina di PT Inalum yang ada di Sumatera Utara.


Jakarta, Aktual.co — Harita Group melalui perusahaan join venture-nya, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW), hari ini (Rabu, 17/7), melakukan upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit di Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Presiden Direktur PT WHW Lie Feng Hai mengatakan, selain Harita Group melalui unit usahanya, PT Cita Mineral Investindo Tbk, pemegang saham lainnya di PT WHW adalah, China Hong Qiao Group Ltd, Winning Investment (HK) Ltd, dan PT Danpac Resources Kalbar Investment.

"Total investasi proyek ini mencapai USD 1 miliar. Pembangunan smelter akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, dibangun dengan kapasitas satu juta ton per tahun yang diharapkan bisa beroperasi pada 2015. Kedua, penambahan kapasitas produksi sebesar satu juta ton per tahun, total menjadi dua juta ton per tahun, yang dijadwalkan bisa beroperasi pada 2017," kata Lie Feng Hai, Rabu (17/7).

CEO Harita Group Lim Gunawan Haryanto menambahkan, di PT WHW, Harita Group memiliki 25% saham. "Pemegang saham mayoritas adalah China Hong Qiao. Namun, meskipun Harita hanya memiliki 25%, kami bangga bisa menarik investor asing untuk berinvestasi membangun smelter di Indonesia. Sebab, pembangunan smelter tidak murah," ujar Gunawan.

Menurut Gunawan, nantinya hasil produksi alumina ini akan digunakan untuk kebutuhan alumina domestik, terutama bagi kebutuhan alumina di PT Inalum yang ada di Sumatera Utara.

Direktur Eksekutif PT Cita Mineral Investindo Tbk Liem Hok Seng mengatakan, menyangkut pembiayaan, khususnya dana yang akan disiapkan Cita Mineral yang memiliki 25% saham di PT WHW, sekitar 30% bersumber dari kas internal perusahaan. "Sedangkan sisanya yang 70% bersumber dari pihak ketiga, baik itu perbankan atau sumber lainnya," ujar dia.

Epung Saepudin
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 18 Sep 2014 18:48:14
    "Jadi peran KESDM, SKK Migas dan BPH Migas harus bersinergi. Pertamina juga yang mendistribusikan itu dan mengimpor juga harus jelas dan bertanggung jawab," tukasnya.
  • 18 Sep 2014 18:41:15
    "Daripada buat satgas, kita benahi sistemnya. Jadi peran KESDM, SKK Migas dan BPH Migas harus bersinergi. Pertamina juga yang mendistribusikan itu dan mengimpor juga harus jelas dan bertanggung jawab," tukasnya.
  • 18 Sep 2014 18:00:07
    Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Efendi menyatakan, energi nuklir yang akan dikembangkan di daerah itu tidak hanya untuk energi listrik tetapi juga untuk pemandulan nyamuk malaria dan sektor pertanian.
  • 18 Sep 2014 16:18:15
    PT Pertamina (Persero) memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bakal berlebih 1,62 juta kiloliter dari kuota APBN Perubahan 2014 sebesar 46 juta kiloliter.
  • 18 Sep 2014 15:35:12
    "Jadi IDD sedang di review kembali, bukan dibatalkan. Sedang di review kembali untuk diajukan program yang terbaru," kata Johanes saat di temui di kampus UGM Jakarta, Kamis (18/9).
  • 18 Sep 2014 14:20:51
    "Pemprov Malut akan mengupayakan dana, baik melalu APBD maupun sumber lain untuk pengadaan PLTS tersebut. Selain itu juga akan mendorong perusahaan tambang di daerah ini membantu pengadaan PLTS untuk dibagikan kepada masyarakat yang belum terjangkau layanan PT PLN," katanya di Malut, Kamis (18/9).
  • 18 Sep 2014 13:27:42
    "Jangan terlalu didramatisir. Masyarakat kita sebenarnya bisa diberi pengertian asalkan tujuannya untuk kebaikan," ujarnya.
  • 18 Sep 2014 11:22:30
    "Produksi minyak di Jambi separoh lebih dihasilkan oleh PetroChina, rata-rata produksi kita mendekati 30.000 barel perhari," kata Tirat di Jambi saat dikonfirmasi, Kamis (18/9).
  • 18 Sep 2014 09:42:11
    "Sebagai BUMN, kami akan berusaha menjadi solusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendorong penguatan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas bumi," ujar Direktur Keuangan Perusahaan Gas Negara (PGN) M Riza Pahlevi Tabrani di Jakarta, ditulis Aktual Kamis (18/9).
  • 17 Sep 2014 21:32:40
    "Sambungan listrik gratis sebanyak 93.323 rumah tangga sasaran," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Plt Menteri ESDM Chairul Tanjung pada rapat tersebut.
  • 17 Sep 2014 21:30:32
    "Alokasi anggaran SKK Migas tahun 2015 sebesar Rp1,9 triliun," ujar Pelaksana Tugas Menteri ESDM Chairul Tanjung, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:00:18
    "Mudah-mudahan selesai sebelum 20 Oktober, tapi kami tidak akan memaksakan untuk segera selesai," kata Deputi Akuntan Negara BPKP Gatot Darmasto di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 18:16:03
    "Bagi SKK Migas yang penting ada kepastian hukum, dipastikan tidak akan ada gejolak, karena kontraktor migas pasti akan mengikuti apa yang jadi keputusan pemerintah," kata Johannes Widjonarko, di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:00:31
    "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun 2014, bahwa perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum untuk Kabupaten Kotabaru untuk 2014 sebesar Rp374.450.123.354," kata Staf Ahli Bupati Kotabaru Bidang Ekonomi dan Keuangan, H Akhmad Rivai di Kotabaru, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 12:42:35
    Ada istilah prokem di kalangan dunia bawah tanah untuk menyebut sindikat pemain mafia BBM bersubsidi. Dalam informasi yang diperoleh Aktual.co, para sindikat ini menamakan dirinya bos "OPEC Laut" dan "OPEC Darat". Istilah tersebut hanya diperuntukkan bagi bos mafianya.
  • 17 Sep 2014 12:17:27
    "Jokowi harus memperhatikan bahwa kuatnya kepentingan para pebisnis untuk menguasai kekuaasaan, dan berlindung dibalik kekuasaan untuk memperluas bisnis mereka. Para pebisnis yang menjarah minyak, tambang, hutan Indonesia tidak layak menempatkan CEO dan orangnya dalam jajaran kabinet," kata Salamuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 12:09:17
    Laporan hasil penindakan secara hukum Satgas KP4 BBM dan Mabes Polri menyebutkan perkara tindak pindana penyalahgunaan BBM periode tahun 2007 s/d 2013 hanya sebagian saja yang bisa diungkap.
  • 17 Sep 2014 10:30:49
    "Usulan Pertamina diterima, untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Anggaran untuk dibahas sesuai dengan perundang-undangan," kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, ditulis Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 10:21:08
    Utilitas gas Slovakia, Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) menegaskan bahwa penurunan pasokan gas dari Rusia telah meningkat menjadi hampir 25 persen. Demikian dikatakan juru bicara SPP Peter Bednar.
  • 17 Sep 2014 09:35:26
    "Kami akan kerjakan apa yang harus kami kerjakan. We will deliver what we have to deliver," kata Presiden Direktur dan General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono di Balikpapan, ditulis Aktual Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 05:40:06
    "Saya tidak tahu nama-nama itu jadi saya tidak mau berkomentar. Siapa saja itu hak prerogatif Presiden. Saya hanya harapkan yang terbaik saja," kata Sofjan dengan nada gusarnya saat dihubungi Aktual.co, Selasa (16/9).
  • 16 Sep 2014 21:52:27
    "Terserah Presiden saja mau seperti apa Menterinya, kami hanya mendukung jika beliau berencana menempatkan seorang yang profesional dan nonpolitik sebagai calon menteri," kata Sofjan dengan nada gusarnya saat dihubungi Aktual.co, Selasa (16/9).
  • 16 Sep 2014 19:30:27
    "Batu bara yang diangkut oleh Djakarta Lloyd diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan Independent Power Producer (IPP) PT Sumber Segara Primadaya (S2P) berkapasitas 2 x 300 Mega Watt (MW). Sementara Adaro akan memasok batu bara buat PLTU IPP S2P Cilacap," ujar Helmi di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (19/8).
  • 16 Sep 2014 12:10:50
    "Tidak perlu repot-repot buat Satgas, menurut saya langkah yang kongkrit itu bisa dilakukan dengan empat cara. Pertama, beri saja KPK wewenang dan SDM yang lebih lagi agar bisa menjangkau sektor migas dengan mudah dan percayakan persoalan mafia migas pada mereka saja. Mafia itu juga kan koruptor," tutur Boyamin
  • 16 Sep 2014 11:53:29
    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 719 dari 966 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak wilayah atau NPWP setempat.


eXTReMe Tracker