UU Perlintan Bikin Petani Makin Terjerat Ijon

Senin, 21-10-2013 00:21

UU Perlintan Bikin Petani Makin Terjerat  Ijon : aktual.co
UU 19/ 2013 Perlintan Makin Terpurukan Petani (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Konsepsi petani menyewa tanah kepada Negara, jelas akan menghidupkan feodalisme baru di mana negara jadi tuan tanah dan petani hanya penggarap. Konsep sewa menyewa akan mempersulit petani hidup layak. Sebagai kelompok rentan selama berabad abad, petani Indonesia terbukti tidak mampu membayar sewa. Sehingga petani akan terus terperangkap lintah darat dan sistem ijon. Padahal sisa-sisa penghisapan feodalisme itu yang hendak diberantas UUPA 1960.


Jakarta, Aktual.co — Tim Advokasi Hak Asasi Petani yang mengajukan Uji Materi atas Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), menilai UU Perlintan bukan melindungi dan memberdayakan petani, malah semakin mempersulit petani memiliki lahan.

Tim Advokasi yang merupakan aksi bersama 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini menyesalkan UU Pelintan ini tidak menjamin Ihwal lahan pertanian atau jaminan kepemilikan tanah oleh petani. Ihwal kepemilikan lahan yang merupakan kendala utama petani Indonesia, justru tidak dicantumkan dalam konsiderans UU 19/2013 ini.

Di dalam bagian MENIMBANG dari UU 19/2013, ihwal tanah tidak dimasukkan sebagai masalah nyata petani. UU ini juga tidak mengupayakan redistribusi tanah secara komprehensif bagi petani. UU ini hanya mengatur soal konsolidasi tanah, tanah terlantar, dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusikan bagi petani.

Lebih aneh lagi Pasal 59 UU ini malah menyebutkan tanah yang diredistribusikan kepada petani tidak akan jadi Hak Milik petani. Tetapi hanya bisa dipakai petani berdasarkan Hak Sewa, Izin Pengusahaan, Izin Pengelolaan, atau Izin Pemanfaatan.

Hak Sewa dalam arti petani penggarap membayar sewa kepada negara, jelas melanggar prinsip Hak Menguasai Negara. Karena berarti menjadikan negara menjadi pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh petani.

Pembatasan hak atas tanah petani yang diperoleh melalui redistribusi tanah berdasarkan hak sewa dan izin, jelas bukti nyata dari ketiadaan upaya negara meredistribusi tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Padahal konsep Penguasaan Negara sesuai pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara Undang-Undang Minyak dan Gas tealh menafsirkan “Hak Menguasai Negara/HMN” bukan dalam arti negara harus memiliki. Tetapi, dalam arti negara merumuskan kebijakan (beleid), dan melakukan pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) serta pengawasan (toezichthoudendaad).

Konsepsi petani menyewa tanah kepada Negara, jelas akan menghidupkan feodalisme baru di mana negara jadi tuan tanah dan petani hanya penggarap. Konsep sewa menyewa akan mempersulit petani hidup layak.

Sebagai kelompok rentan selama berabad abad, petani Indonesia terbukti tidak mampu membayar sewa. Sehingga petani akan terus terperangkap lintah darat dan sistem ijon. Padahal sisa-sisa penghisapan feodalisme itu yang hendak diberantas UUPA 1960.

Pasal 69 Ayat (2) UU 19/2013 memang telah menyatakan pembentukan Kelembagaan Petani harus dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai macam lembaga petani sesuai sistem nilai yang berkembang di dalam masyarakat petani.

Namun ketentuan itu diredusir oleh Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013 yang menolerir bentuk kelembagaan petani yang mengabaikan bentuk lain kelembagaan petani yang semula telah ditetapkan dalam Pasal 69 Ayat (2) UU 19/2013 ini juga, seperti: Serikat Petani, Kelembagaan Subak (Bali), kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya.

Pertentangan isi Pasal 69 Ayat (2) dengan Pasal 70 Ayat (1) dalam UU 19/2013 jelas menciptakan ketidakpastian hukum atas kelembagaan petani, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013 jelas berisi korporatisme Negara. Karena pemerintah memfasilitasi dan menentukan bentuk lembaga petani. Korporatisme yang semasa lalu dilakukan Rezim Militer Orde Baru dengan memberlakukan wadah tunggal bagi organisasi petani yang dikooptasi oleh negara. Sehingga petani kelak hanya boleh berorganisasi dalam wadah yang sudah ditentukan.

Penentuan bentuk kelembagaan petani secara sepihak oleh pemerintah, niscaya membuat petani yang tergabung dalam lembaga petani akan semakin berbeda dari tujuan UU 19/2013, karena mereka akan semakin rentan dan tidak diberdayakan atau tidak dilindungi pemerintah. Alhasil UU 19/2013 ini mendiskriminasi petani, karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama berdasarkan undang-undang.

Jelas Pasal 59, dan Pasal 70 ayat (1) UU 19/2013 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Juga Pasal 71 Ayat (1) sepanjang frasa “berkewajiban” jelas bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu Tim Advokasi Hak Asasi Petani sebagai aksi bersama 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) sepanjang frasa “berkewajiban”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Uji material ini diajukan oleh 12 LSM yang terdiri dari Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD),  Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).  

 

(Ant)
Dhia Prekasha Yoedha
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker