UU Perlintan Bikin Petani Makin Terjerat Ijon

Senin, 21-10-2013 00:21

UU Perlintan Bikin Petani Makin Terjerat  Ijon : aktual.co
UU 19/ 2013 Perlintan Makin Terpurukan Petani (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Konsepsi petani menyewa tanah kepada Negara, jelas akan menghidupkan feodalisme baru di mana negara jadi tuan tanah dan petani hanya penggarap. Konsep sewa menyewa akan mempersulit petani hidup layak. Sebagai kelompok rentan selama berabad abad, petani Indonesia terbukti tidak mampu membayar sewa. Sehingga petani akan terus terperangkap lintah darat dan sistem ijon. Padahal sisa-sisa penghisapan feodalisme itu yang hendak diberantas UUPA 1960.


Jakarta, Aktual.co — Tim Advokasi Hak Asasi Petani yang mengajukan Uji Materi atas Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) kepada Mahkamah Konstitusi (MK), menilai UU Perlintan bukan melindungi dan memberdayakan petani, malah semakin mempersulit petani memiliki lahan.

Tim Advokasi yang merupakan aksi bersama 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) ini menyesalkan UU Pelintan ini tidak menjamin Ihwal lahan pertanian atau jaminan kepemilikan tanah oleh petani. Ihwal kepemilikan lahan yang merupakan kendala utama petani Indonesia, justru tidak dicantumkan dalam konsiderans UU 19/2013 ini.

Di dalam bagian MENIMBANG dari UU 19/2013, ihwal tanah tidak dimasukkan sebagai masalah nyata petani. UU ini juga tidak mengupayakan redistribusi tanah secara komprehensif bagi petani. UU ini hanya mengatur soal konsolidasi tanah, tanah terlantar, dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusikan bagi petani.

Lebih aneh lagi Pasal 59 UU ini malah menyebutkan tanah yang diredistribusikan kepada petani tidak akan jadi Hak Milik petani. Tetapi hanya bisa dipakai petani berdasarkan Hak Sewa, Izin Pengusahaan, Izin Pengelolaan, atau Izin Pemanfaatan.

Hak Sewa dalam arti petani penggarap membayar sewa kepada negara, jelas melanggar prinsip Hak Menguasai Negara. Karena berarti menjadikan negara menjadi pemilik tanah yang tanahnya disewa oleh petani.

Pembatasan hak atas tanah petani yang diperoleh melalui redistribusi tanah berdasarkan hak sewa dan izin, jelas bukti nyata dari ketiadaan upaya negara meredistribusi tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Padahal konsep Penguasaan Negara sesuai pertimbangan hukum putusan MK dalam perkara Undang-Undang Minyak dan Gas tealh menafsirkan “Hak Menguasai Negara/HMN” bukan dalam arti negara harus memiliki. Tetapi, dalam arti negara merumuskan kebijakan (beleid), dan melakukan pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) serta pengawasan (toezichthoudendaad).

Konsepsi petani menyewa tanah kepada Negara, jelas akan menghidupkan feodalisme baru di mana negara jadi tuan tanah dan petani hanya penggarap. Konsep sewa menyewa akan mempersulit petani hidup layak.

Sebagai kelompok rentan selama berabad abad, petani Indonesia terbukti tidak mampu membayar sewa. Sehingga petani akan terus terperangkap lintah darat dan sistem ijon. Padahal sisa-sisa penghisapan feodalisme itu yang hendak diberantas UUPA 1960.

Pasal 69 Ayat (2) UU 19/2013 memang telah menyatakan pembentukan Kelembagaan Petani harus dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai macam lembaga petani sesuai sistem nilai yang berkembang di dalam masyarakat petani.

Namun ketentuan itu diredusir oleh Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013 yang menolerir bentuk kelembagaan petani yang mengabaikan bentuk lain kelembagaan petani yang semula telah ditetapkan dalam Pasal 69 Ayat (2) UU 19/2013 ini juga, seperti: Serikat Petani, Kelembagaan Subak (Bali), kelompok perempuan tani, dan lain sebagainya.

Pertentangan isi Pasal 69 Ayat (2) dengan Pasal 70 Ayat (1) dalam UU 19/2013 jelas menciptakan ketidakpastian hukum atas kelembagaan petani, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 70 Ayat (1) UU 19/2013 jelas berisi korporatisme Negara. Karena pemerintah memfasilitasi dan menentukan bentuk lembaga petani. Korporatisme yang semasa lalu dilakukan Rezim Militer Orde Baru dengan memberlakukan wadah tunggal bagi organisasi petani yang dikooptasi oleh negara. Sehingga petani kelak hanya boleh berorganisasi dalam wadah yang sudah ditentukan.

Penentuan bentuk kelembagaan petani secara sepihak oleh pemerintah, niscaya membuat petani yang tergabung dalam lembaga petani akan semakin berbeda dari tujuan UU 19/2013, karena mereka akan semakin rentan dan tidak diberdayakan atau tidak dilindungi pemerintah. Alhasil UU 19/2013 ini mendiskriminasi petani, karena tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama berdasarkan undang-undang.

Jelas Pasal 59, dan Pasal 70 ayat (1) UU 19/2013 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; Juga Pasal 71 Ayat (1) sepanjang frasa “berkewajiban” jelas bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu Tim Advokasi Hak Asasi Petani sebagai aksi bersama 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) sepanjang frasa “berkewajiban”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Uji material ini diajukan oleh 12 LSM yang terdiri dari Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD),  Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia for Global Justice (IGJ), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).  

 

(Ant)
Dhia Prekasha Yoedha
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 26 Nov 2014 17:48:02
    "Kami memilih Badung sebagai proyek percontohan pencegahan korupsi dana APBD, karena pencegahan korupsi di daerah ini cukup baik didukung pemerintahan pro-rakyat," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Mangupura, Badung, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 17:23:27
    "Kalau sampai tanggal 10 Desember 2014, posisi komisioner tak terisi yaitu Perppu caranya. Tapi saya tak mendorong," kata Ketua Pansel Capim KPK Amir Syamsuddin di kantor Menkumham, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 16:22:22
    "Itu satu hal yang amat berat bagi seoarang narapidana, kalau kita pernah ditahan ataupun dihukum. Apalagi, kalau tidak boleh dikunjungi keluarga, itu amat sangat menyakitkan hati," kata Adnan Buyung ketika mendatangi KPK, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:46:19
    "Kami telah menyiapkan sekitar 225 ribu lebih surat tilang yang digunakan dalam operasi ini," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono di Jakarta.
  • 26 Nov 2014 15:43:03
    "Semua polisi lalu lintas diturunkan untuk melaksanakan Operasi Zebra Jaya ini dengan tujuan untuk menegakkan aturan berlalu lintas dan ada sekitar 2.000 lebih polisi diterjunkan dalam operasi ini," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:26:42
    "Karena mereka memprotes aturan rutan, namun dalam surat tersebut dianggap ada unsur menghina, menghalang-halangi petugas dalam menjalankan tugas. Sesuai aturan Permenkum HAM masuk kategori pelanggaran berat‎," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:15:49
    "Sedang dihitung apa (pendidikannya) tiga bulan atau empat bulan saja. Tidak akan sampai satu tahun," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:13:44
    Menurutnya, penunjukan Jaksa Agung yang berlatar belakang politisi sangat kental dengan kepentingan, mengingat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kridit Bank Mandiri oleh PT Cipta Graha Nusantara tahun 2004 yang tangani Kejaksaan.
  • 26 Nov 2014 15:05:02
    "Ada 140 personil yang kita berangkatkan dengan komposisi 100 personel taktis dan 40 personel pendukung," kata Kapolri Jenderal Sutarman yang memimpin upacara pemberangkatan Rabu (26/11) di Mabes Polri.
  • 26 Nov 2014 14:42:41
    "Seleksi calon pimpinan KPK telah dilakukan secara sangat ketat. Pansel telah bekerja keras dan mengeluarkan biaya dari uang rakyat yang tidak sedikit," kata Robby ketika dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 14:20:40
    Penggeledahan apartemen milik seorang laki-laki bernama Hartono tersebut terkait pengembangan kasus dugaan suap dalam rekruitmen CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014.
  • 26 Nov 2014 13:57:16
    Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly merasa tugasnya sudah selesai dalam seleksi di kementerianya. Sehingga tidak perlu lagi melakukan seleksi ulang calon pimpinan KPK seperti yang disampaikan oleh Komisi III DPR.
  • 26 Nov 2014 13:22:00
    Mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat berada di lobi kedatangan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (26/11/2014). Amir dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 26 Nov 2014 13:21:18
    "Ada tren yang menarik, sekarang swasta itu pihak yang terlibat hampir 40 persen di case-case yang ditangani KPK itu melibatkan swasta," kata Bambang di sela acara Forum Pemerintah dan Swasta dalam Manajemen Gratifikasi‎ di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 12:43:57
    "Bos sekarang saya mau kasih tahu sama sampean, dulu pernah KPK awal Pak Pandu sakit, KPK guncang tidak? Itu di zaman periode gini, dulu pernah sekian banyak 2 pimpinan, KPK tetap jalan. Kapolri cuma 1 ngawasi sekian ribu bisa, kejaksaan agung bisa, kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 12:17:07
    "(Penyelenggaraan haji tahun 2010-2011) itu sudah dibuat penyelidikan baru. Sudah diajukan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 12:12:04
    Lusiana bakal menjalani pemeriksaan sebagai saksi Kwee Cahyadi Kumala yang merupakan tersangka kasus tersebut. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk KCK," kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 11:54:07
    "Nanti kami akan panggil lagi yang bersangkutan yang sebelumnya mangkir dari panggilan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 11:43:23
    "Pemberitahuan sudah diberitahukan ke kami. Kami sedang evaluasi apakah ada masalah," kata Kapolri usai memimpin upacara pemberangkatan 140 personel Satgas Formed Police Unit Indonesia VII Garuda Bhayangkara ke Sudan, Rabu (26/11), di Mabes Polri.
  • 26 Nov 2014 11:36:18
    Amir pun sudah memenuhi panggilan KPK. Namun, dia tidak banyak berkomentar mengenai pemeriksaannya. "Iya saya diperiksa (sebagai tersangka)," kata dia sembari masuk ke dalam Gedung KPK.
  • 26 Nov 2014 10:31:05
    "Kita ini bekerja berdasarkan permintaan. Kan yang minta presiden (waktu memeriksa rekam jejak menteri). Kalau presiden tak minta, saya tidak akan lakukan. Karena asumsi kita semua orang adalah baik, kecuali terbukti sebaliknya. Dasar saya adalah permintaan resmi," kata dia di Jakarta, Selasa (25/11) malam.
  • 26 Nov 2014 09:20:00
    Menanggapi hal tersebut, KPK tidak akan ikut campur dalam melakukan pengawasan terhadap musyawarah nasional Partai yang berlambangkan pohon beringin itu. Dikhawatirkan jika KPK turun langsung ke lapangan dan melakukan pengawasan terhadap munas tersebut, akan menimbulkan citra negatif terhadap partai tersebut.
  • 26 Nov 2014 08:27:12
    "Tersangka SVP Teknologi Informasi PT Pos Indonesia dengan inisial BDS tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tony Tribagus Spontana, Selasa (25/11).
  • 26 Nov 2014 08:25:54
    Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas berpendapat, lembaga eksekutif dan legislatif sebagai penggerak negara semestinya menerapkan prinsip demokrasi secara utuh. Namun, malah sebaliknya, produk Undang-undang kepolitikan dihasilkan parlemen justru tumpul dan disalahgunakan oleh eksekutif.
  • 25 Nov 2014 22:00:21
    Kami akan menindaklanjuti laporan ini. Hanya saja perlu waktu untuk memproses laporan tersebut


eXTReMe Tracker