Nota Pembelaan Jenderal Susilo akan Dilawan KPK

Nebby Mahbubirrahman - Selasa, 07-05-2013 10:42

Nota Pembelaan Jenderal Susilo akan Dilawan KPK : aktual.co
Djoko Susilo (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) kembali melanjutkan sidang perkara dugaan korupsi proyek Simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Mabes Polri dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo.


Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) kembali melanjutkan sidang perkara dugaan korupsi proyek Simulator SIM roda dua dan empat  di Korlantas Mabes Polri dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo.

Kali ini, sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suhartoyo beragendakan mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK soal eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Djoko Susilo.

Pada persidangan pekan kemarin, eksepsi Jendral Bintang II yang berjudul "Kehabisan Kata-kata", pihak Djoko merinci pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan KPK

Pelanggaran pertama, KPK telah keliru menetapkan Djoko sebagai tersangka pada 27 Juli tahun lalu lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup yang bersumber dari seorang saksi, Sukotjo S Bambang.

"Hanya berdasar keterangan seorang saksi yakni Sukotjo S Bambang. Ini terlihat dari sprindik, dalam surat dakwaan terdakwa. Alat bukti menjadi tersangka hanya keterangan saksi dan alat bukti surat," kata salah satu pengacara Djoko, Hotma Sitompul di Pengadilan Tipikor, Selasa (30/4/2013).

Penetapan tersangka kliennya, sambung Hotma, juga atas berdasar dokumen yang disita dari Bambang pada tanggal 27 Juli lalu dengan bukti empat lembar asli print out dari email Bambang yang judulnya "biaya publikasi simulator". Bagi Hotma, dokumen tersebut belum memberikan gambaran secara jelas mengenai proyek tersebut.

Pelanggaran kedua, tambah Hotma, jadwal pemeriksa Djoko kerap tanpa melalui pemanggilan yang sah dari KPK. Selama di tahanan, Djoko selalu diperiksa tanpa ada pemanggilan yang sah.

"Penyidik tiba-tiba datang meminta terdakwa akan diperiksa tanpa memberikan surat panggilan yang sah, dan tanpa memberitahukan pada kuasa hukum," paparnya.

Menurut Hotma, KPK telah over akting karena telah menyita barang-barang atau aset-aset Jendral Bintang Dua itu yang sebenarnya tidak ada kitannya dengan perkara. "KPK telah bertindak di luar kewenangan saat melakukan TPPU pada terdakwa," tegasnya.

Menanggapi eksepsi pihak Djoko Susilo, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto justru merasa kasihan dengan suami dari Dipta Anindita tersebut  karena memiliki tim pengacara yang tidak bisa beragumen dengan baik.

“Kasihan dengan djoko karena bila cara-cara itu dilakukan, yang menanggung hukuman adalah Pak Djoko. Bila pengacara-pengacara ini tetap melakukan hal itu. bisa merugikan kepentingan Pak Djoko,” kata Bambang kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2013).

Ia mengatakan Jenderal Bintang dua itu salah pilih pengacara.dan harusnya berpikir untuk mengganti lawyer-lawyer itu. “Jangan membangun sensasi tidak penting yang merugikan kliennya,” sindirnya.
Ari Purwanto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 21 Sep 2014 17:00:07
    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan, belum ada informasi mengenai kebakaran di gedung Kementerian ESDM yang dapat dikaitkan dengan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.
  • 21 Sep 2014 16:45:02
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap telusuri kekayaan dan rekam jejak calon menteri pilihan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Demikian dinyatakan Johan Budi, juru bicara KPK, Jumat (19/9).
  • 21 Sep 2014 16:30:27
    Kepolisian Sektor Gambir, Jakarta Pusat, mengamankan dua pria asal Lampung, yaitu Syahmin (48) dan Andi Saputra (30), dikarenakan membawa tiga pucuk senjata api (senpi) berikut amunisinya dan senjata tajam jenis badik di dalam mobilnya. Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Balikpapan, Gambir, Sabtu (20/9).
  • 21 Sep 2014 16:15:45
    Rusti Sinaga (76) tewas mengenaskan di tangan pembantunya AM dengan luka tikam di leher. Penikaman tersebut dilakukan di dalam rumah sang majikan sendiri, Cluster Aralia Blok HY23/5 RT 1/17, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
  • 21 Sep 2014 13:45:18
    Indonesianis Anton Lucas menilai, pengungkapan kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir pada 7 September 2004 akan menjadi tolok ukur bagi komitmen Presiden-Wapres Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam penegakan HAM.
  • 21 Sep 2014 13:15:57
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dan diundangkan pada 30 Juli 2012 baru secara resmi mulai diberlakukan pada 2014 atau dua tahun setelah diundangkan.
  • 21 Sep 2014 01:05:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 21 Sep 2014 00:45:40
    Sehingga dia bisa segera mendapatkan pertolongan pemulihan kondisi psikologis, dan perlindungan dari intimidasi dan ancaman. Karena beberapa terduga pelaku hingga saat ini masih buron.
  • 20 Sep 2014 21:40:25
    Dia dianggap tahu seluk beluk kasus dugaan korupsi proyek pendidikan dan pelatihan pelayaran di Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua Tahun 2011. Lantararan saat proyek berlangsung dia tengah menjabat sebagai menhub.
  • 20 Sep 2014 21:20:20
    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menyatakan semua pihak yang terkait dan diduga terlibat akan dipanggil penyidik. Apalagi telah ada bukti yang mendukung keterlibatannya.
  • 20 Sep 2014 15:44:57
    Perwakilan Mahasiswa dan Keluarga korban pelanggaran HAM memasukan koin ke dalam kotak aksi peduli di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/9/2014). Koin peduli untuk pembentukan Pengadilan HAM AD HOC yang digalang di kantor kontras ini akan diserahkan kepada tim transisi untuk Jokowi – JK. Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan kepada media, Negara tidak mempunyai anggaran untuk membentuk Pengadilah HAM AD HOC. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 Sep 2014 15:24:20
    Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution, Kuasa Hukum Anas Urbaningrum, Patra M Zen, Sekjend Perhimpunan Pergerakan IndonesiaGede Pasek Suardika, Peneliti ICW, Tama S Langkun, saat melakukan diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/9/2014). Diskusi tersebut membahas seputar perjalalanan sidang Anas Urbaningrum dengan tema ”Menanti Vonis Anas”. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 Sep 2014 12:40:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 20 Sep 2014 12:40:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 20 Sep 2014 09:00:33
    Jadi, mungkin untuk memfollow up lebih jauh mungkin KPK kurang personel. Ngga cukup personelnya
  • 19 Sep 2014 18:23:48
    Ya itu sih soal mudah. Semuanya biasa diatur. Memangnya di negeri ini gak ada yang bisa diatur? Saya kira dulu 20 tahun ternyata hanya 16 kan
  • 19 Sep 2014 18:05:49
    Tunggulah pendapat penyidik. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tinggal menunggu bagamana pendapatnya jaksa penyidik, ada pak Kasubdit Tipikor (Sarjono Turin), Pak Dirdik (Sujadi) jadi semua bertahap
  • 19 Sep 2014 17:50:12
    Tersangka kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Palembang di Mahkamah Konstitusi, Masyitoh memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (19/9/2014). Istri pertama mantan Wali Kota Palembang Romi Herton tersebut menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus yang menjerat dirinya dan suaminya. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 19 Sep 2014 17:47:34
    Kita harapakan yangbersangkutan (Alexiat) segera datang, dan kita periksa dia dan nanti kalau ada pengembangan dengan pihak-pihak lain (pemerintah) apa boleh buat, teori apa boleh buat juga itu perlu
  • 19 Sep 2014 17:22:57
    Terpidana mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq menyapa awak media usai salat Jumat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (19/9/2014). Luthfi Hasan Ishaaq tetap tersenyum meski Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa KPK yang menuntut hukuman 18 tahun penjara dan mencabut hak politik Luthfi, lebih besar dari vonis sebelumnya 16 tahun penjara. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 19 Sep 2014 17:20:33
    Eh, politisi itu ada yang tampil di permukaan, ada king maker. Kalian kira SBY (Susilo Bambang Yudhoyon) itu satu-satunya pengambil keputusan?
  • 19 Sep 2014 17:13:38
    Ini sedang kita dalami, apakah ada konspirasi. Ini sedang didalami
  • 19 Sep 2014 14:00:52
    Kalau HP (Hadi Purnomo) bisa jadi tersangka, kan dia pasti ngga sendirian. Dia melakukan itu bersama-sama orang BCA
  • 19 Sep 2014 13:35:06
    Tak masalah. Gak apa-apa. Biasa doang beda antara 16 sama 18
  • 19 Sep 2014 12:46:23
    Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi RAC


eXTReMe Tracker