Nota Pembelaan Jenderal Susilo akan Dilawan KPK

Nebby Mahbubirrahman - Selasa, 07-05-2013 10:42

Nota Pembelaan Jenderal Susilo akan Dilawan KPK : aktual.co
Djoko Susilo (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) kembali melanjutkan sidang perkara dugaan korupsi proyek Simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Mabes Polri dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo.


Jakarta, Aktual.co — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) kembali melanjutkan sidang perkara dugaan korupsi proyek Simulator SIM roda dua dan empat  di Korlantas Mabes Polri dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo.

Kali ini, sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suhartoyo beragendakan mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK soal eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Djoko Susilo.

Pada persidangan pekan kemarin, eksepsi Jendral Bintang II yang berjudul "Kehabisan Kata-kata", pihak Djoko merinci pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan KPK

Pelanggaran pertama, KPK telah keliru menetapkan Djoko sebagai tersangka pada 27 Juli tahun lalu lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup yang bersumber dari seorang saksi, Sukotjo S Bambang.

"Hanya berdasar keterangan seorang saksi yakni Sukotjo S Bambang. Ini terlihat dari sprindik, dalam surat dakwaan terdakwa. Alat bukti menjadi tersangka hanya keterangan saksi dan alat bukti surat," kata salah satu pengacara Djoko, Hotma Sitompul di Pengadilan Tipikor, Selasa (30/4/2013).

Penetapan tersangka kliennya, sambung Hotma, juga atas berdasar dokumen yang disita dari Bambang pada tanggal 27 Juli lalu dengan bukti empat lembar asli print out dari email Bambang yang judulnya "biaya publikasi simulator". Bagi Hotma, dokumen tersebut belum memberikan gambaran secara jelas mengenai proyek tersebut.

Pelanggaran kedua, tambah Hotma, jadwal pemeriksa Djoko kerap tanpa melalui pemanggilan yang sah dari KPK. Selama di tahanan, Djoko selalu diperiksa tanpa ada pemanggilan yang sah.

"Penyidik tiba-tiba datang meminta terdakwa akan diperiksa tanpa memberikan surat panggilan yang sah, dan tanpa memberitahukan pada kuasa hukum," paparnya.

Menurut Hotma, KPK telah over akting karena telah menyita barang-barang atau aset-aset Jendral Bintang Dua itu yang sebenarnya tidak ada kitannya dengan perkara. "KPK telah bertindak di luar kewenangan saat melakukan TPPU pada terdakwa," tegasnya.

Menanggapi eksepsi pihak Djoko Susilo, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto justru merasa kasihan dengan suami dari Dipta Anindita tersebut  karena memiliki tim pengacara yang tidak bisa beragumen dengan baik.

“Kasihan dengan djoko karena bila cara-cara itu dilakukan, yang menanggung hukuman adalah Pak Djoko. Bila pengacara-pengacara ini tetap melakukan hal itu. bisa merugikan kepentingan Pak Djoko,” kata Bambang kepada wartawan di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2013).

Ia mengatakan Jenderal Bintang dua itu salah pilih pengacara.dan harusnya berpikir untuk mengganti lawyer-lawyer itu. “Jangan membangun sensasi tidak penting yang merugikan kliennya,” sindirnya.
Ari Purwanto
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker