Elda dan Suami Kembali Digarap KPK

Nebby Mahbubirrahman - Jum'at, 26-04-2013 11:25

Elda dan Suami Kembali Digarap KPK : aktual.co
Priharsa Nugraha (Foto: Aktual.co/Istimewa)

“Elda diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AF dan LHI,“ ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha.


Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Radina Niaga Mulia, Elda Deviane Adhiningrat. Mantan Ketua Asosiasi Benih Indonesia itu rencananya diperiksa untuk dua tersangka, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Isaaq dan Ahmad Fathanah.

“Elda diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AF dan LHI,“ ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (26/4).

Terkait kasus suap jatah import daging, KPK hari ini juga melakukan pemanggilan terhadap suami dari Elda Direktur PT Radina Bio Adicita Denni Pramudia Adiningrat. Selain itu juga ada beberapa nama dari pihak swasta. Mereka antara lain adalah Tri Kurnia Rahayu,Caroline, Vitalia Shesya, Yuni Kustianingsih, Marcel Oma Moey.

LHI ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus suap yang diberikan PT Indoguna Utama sebesar Rp1 miliar. Uang itu diterima oleh koleganya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka Ahmad Fathanah.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka untuk TPPU terkait kasus itu.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Sep 2014 19:57:27
    Sebut "Tuhan Membusuk" Front Pembela Islam (FPI) Jatim akhirnya melaporkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya ke Polda Jatim.
  • 2 Sep 2014 19:31:06
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKP di Gedung BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (2/9/2014). Penandatanganan dilakukan sebagai komitmen BPKP untuk "membunuh" korupsi tepat pada awal mulanya korupsi berasal, yaitu adanya gratifikasi dan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Aktual/Tino Oktaviano
  • 2 Sep 2014 17:35:43
    Ari Hermanto Soemarno yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Menteri ESDM dalam kabinet Jokowi-JK sempat terseret dalam kasus suap oleh Innospec. Ltd, perusahaan energi asal Inggris.
  • 2 Sep 2014 17:07:47
    Dalam Kesaksianya, Khalilur dan Syarifa menegaskan bahwa perusahaan tambang yang disebut dalam dakwaan Jaksa KPK, PT. Arina Kotajaya tidak ada kaitanya dengan terdawa Anas Urbaningrum.
  • 2 Sep 2014 15:27:17
    Pemerhati perempuan dan anak Giwo Rubianto mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 61/2014 mengenai pelegalan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan bertentangan dengan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
  • 2 Sep 2014 15:17:08
    Gubernur Riau Annas Maamun diketahui telah dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan melakukan pelecehan seksual. Pekan ini, Wide Wirawaty yakni selaku pelapor dalam kasus tersebut akan di periksa penyidik Bareskrim Polri.
  • 2 Sep 2014 15:12:05
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk menjerat Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  • 2 Sep 2014 14:16:11
    "Pengungkapan kasus ini bermula dari ditangkapnya Alex pada 14 Agustus 2014, di kawasan Pasar Turi Surabaya Utara. Alex tertangkap tangan membawa 6.566,9 gram sabu yang dikemas menjadi 14 bungkus dan disembunyikan dalam 14 buah tas ransel,"
  • 2 Sep 2014 13:54:35
    Majelis Hakim Tipikor Semarang berkeyakinan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani S.R diduga bersalah dalam kasus penyelewengan dana subsidi perumahan rakyat Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp11,8 miliar.
  • 2 Sep 2014 13:41:34
    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara milik dua tersangka dugaan pelecehan seksual murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS), yakni Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong ke Polda Metro Jaya.
  • 2 Sep 2014 13:18:51
    Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur sistem rekapitulasi berjenjang yang diajukan LSM Warga Bela Negara.
  • 2 Sep 2014 13:10:25
    Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pakar ekonomi Faisal H Batubara alias Fasial Basri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Bandung 2009/2010
  • 2 Sep 2014 12:50:54
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) I Wayan Koster menjadi saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Muhtar Ependy.
  • 2 Sep 2014 03:45:17
    Kalau ada indikasi kesana (melanggar), langsung diputuskan pelanggarannya apa dan langsung di proses saja. Kalau tidak masuk kategori diberhentikan, ada kode etik profesi di bidang propam
  • 2 Sep 2014 03:25:51
    Belum ada yang signifikan
  • 2 Sep 2014 01:11:14
    Ya benar, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi
  • 1 Sep 2014 23:00:09
    "Ada beberapa hal, satu lamanya masa pidana tidak sesuai, yang kedua ada pidana tambahan yang tidak dipenuhi tentunya kalau bagi kami itu kan berarti tidak sesuai dengan tuntutan, tapi kan harus kami laporkan dulu pada pimpinan
  • 1 Sep 2014 22:10:51
    Polri tidak akan ikut campur atas proses hukum yang terjadi terhadap dua anggota yang ditangkap di Malaysia
  • 1 Sep 2014 22:06:07
    Dia ditetapkan bersama mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumer Daya Air Departemen PU Pemprov DKI inisial RA, ME dan mantan Direktur Utama PT Asiana Technologies Lestari Ir. NH
  • 1 Sep 2014 21:24:15
    Ketika di Polda Metro Jaya walau sebentar, kontribusi beliau sangat baik
  • 1 Sep 2014 19:30:02
    "Pengadilan sebagai wadah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi ukuran saat ini apakah akan berpihak kepada rakyat atau segelintir orang atau perusahaan yang telah mendzalimi rakyat," tegas Tohir.
  • 1 Sep 2014 18:04:13
    Gubernur Banten Ratu Atut non-aktif Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/9/2014). Oleh Hakim Tipikor, Atut divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Aktual/Junaidi Mahbub
  • 1 Sep 2014 17:29:12
    Menimbang dalam perkara terdakwa Ratu Atut Chosiyah tidak didakwa dengan Pasal 18 UU Nomor 31/1999. Oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18
  • 1 Sep 2014 17:03:46
    Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan kalau tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 5 bulan
  • 1 Sep 2014 17:00:15
    Saya keberatan dengan kesaksian saksi Harun. Saya tidak pernah mengatakan uang itu terkait proyek talud,


eXTReMe Tracker