Menkumham: Putusan MK Soal Pasal 197 KUHAP Tak Berlaku Surut

Novrizal Sikumbang - Minggu, 17-02-2013 12:02

Menkumham: Putusan MK Soal Pasal 197 KUHAP Tak Berlaku Surut : aktual.co
Amir Syamsuddin (Foto: Aktual.co/Istimewa)
Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya tetap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ketentuan Pasal 197 ayat 1 Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kendati demikian, dia berkukuh bahwa putusan MK tersebut tidak berlaku surut.

"Saya mematuhi putusan itu, tetapi putusan itu tidak mengatakan secara eksplisit mengatakan bahwa yang sebelum putusan MK harus batal demi hukum," kata Amir kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (17/2).

Menurut Amir, bunyi putusan MK terhadap ketentuan a quo yang ada saat ini dinyatakan tidak batal demi hukum lagi. Lalu, kemudian persoalannya apakah putusan MK itu berlaku surut ataukah tidak. "Kalau saya, sementara berpendapat bahwa itu tidak. Karena MK bukan mengadili seseorang tentang terbukti tidaknya seseorang melakukan suatu perbuatan," ujarnya.

Seharusnya, imbuh Amir, dalam putusan tersebut diterjemahkan dengan baik, 197 itu kan merupakan irah-irah dari sebuah putusan yang tidak memenuhi persyaratan 197 ayat 1 a qui. Dengan kebetulan terjadi di beberapa kasus tindak pidana korupsi terkait segelintir orang.
"Tetapi kita harus ingat bahwa proses persidangannya sudah berjalan dan seluruh kebenaran materiil telah terungkap dalam persidangan-persidangan itu tadi sehingga seseorang karena kesalahannya dijatuhi hukuman. Hanya saja di dalam irah-irah diktum putusan itu karena tidak mencantumkan satu frasa, itu tidak berarti membuat pembuktian materialnya harus dianulir," pungkasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap putusan yang tidak memenuhi Pasal 197 Kuhap khususnya huruf k terkait perintah pemidanaan memang tidak batal demi hukum. MK juga memutuskan untuk menghapuskan huruf k dari Pasal 197 ayat 1 Kuhap, dan menetapkan bahwa rumusan dari ayat 2 dari Pasal 197 itu tidak mencantumkan lagi huruf k. Namun putusan MK tersebut baru berlaku setelah hakim mengetok palu. Pasalnya, putusan MK tidak berlaku retroaktif (tidak berlaku surut). Sehingga putusan pemidanaan sebelum 22 November 2012, tetap batal demi hukum dan tak bisa dieksekusi.

Karena setiap putusan MK tak berlaku surut, lanjut dia, maka putusan pemidanaan tertanggal 22 November 2012 yang tidak memuat Pasal 197 ayat 1 huruf k adalah batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi. Sehingga yang sudah terlanjur dieksekusi oleh jaksa wajib dibebaskan demi hukum.
Oki Baren

Berani Melangkah
Komentar
Nama
Email
Komentar
Kode Verifikasi