Budi Mulia Bakal di Sidang Awal Bulan Maret

Novrizal Sikumbang - Selasa, 11-02-2014 13:01

Budi Mulia Bakal di Sidang Awal Bulan Maret : aktual.co
Budi Mulya Ditahan KPK (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

"Awal bulan depan sidangnya, tadi hanya penyerahan dari penyidik ke penuntut umum, hanya itu," kata Luhut usai mendampingi kliennya, di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).


Jakarta, Aktual.co — Penasihat hukum Budi Mulia tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Luhut Pangaribuan mengatakan bahwa kliennya akan menjalani sidang perdana pada awal Maret 2014 ini.

Hal ini menyusul lengkapnya berkas penyidikan mantan Deputi Gubernur Bidang Pengelolaan Moneter Bank Indonesia tersebut.

"Awal bulan depan sidangnya, tadi hanya penyerahan dari penyidik ke penuntut umum, hanya itu," kata Luhut usai mendampingi kliennya, di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Dengan telah diserahkannya berkas penyidikan dari penyidik ke pihak penuntut umum, berarti kliennya tinggal menunggu jadwal persidangannya saja.

"Jadi penyidikan sudah ditutup untuk pak Budi Mulya dan diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Menurut perkiraan JPU dalam waktu tidak lebih lama dari 2 minggu surat dakwaan sudah selesai jadi awal bulan Maret sudah akan ada sidang pertama," paparnya.

Sementara ketika disinggung, apakah pihaknya akan menghadirkan saksi meringankan dalam kasus ini? Luhut mengaku hal tersebut belum dibicarakan dengan kliennya.

"Jadi kita belum ada pembicaraan mengenai itu karena tadi hanya administrasi dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum," tandasnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 30 Mar 2015 01:10:22
    ia menduga korban melakukan bunuh diri karena mengahadapi masalah dan tidak kunjung menemukan solusinya.
  • 30 Mar 2015 00:40:56
    Riza menjelaskan permasalahan polemik politik aturan kelautan dan pelanggaran hukum di laut yang terjadi saat ini terjadi karena kurangnya penjelasan dari orang-orang ahli.
  • 29 Mar 2015 22:12:38
    "PP ini pernah diajukan ke MA 2013. Dan putusan MA mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran terkait HAM, ngga ada,"
  • 29 Mar 2015 20:20:08
    Kecurigaan semakin menguat jika melihat latar belakang sang menteri sebagai politisi PDI Perjuangan dari Komisi Hukum DPR RI.‎ Belum lagi terkait deretan pelaku korupsi dari berbagai parpol yang sudah masuk dan menjalani masa hukuman. Tentu remisi menjadi hal yang diharapkan oleh para koruptor.
  • 29 Mar 2015 20:10:03
    "PP Nomor 99 Tahun 2012 malah berbanding terbalik dengan 'Basic Principles for Treatment of Prisoners' (General Assebly Resolution 45/11), dimana Indonesia merupakan negara yang termasuk 'signatory' dan wajin menjalankan konvensi yang mengatur mengenai standar minimum perlakuan terhadap seorang narapidana,"
  • 29 Mar 2015 20:00:16
    Iya betul secara azas (remisi hak narapidana). Tapi, menurutnya saya yang harus jadi urgensi pemerintah adalah penegakan hukum yang baik dan benar
  • 29 Mar 2015 19:38:38
    Dia pun membandingkan dengan cara memimpin ketiga Peradi dipegang oleh Otta Hasibuan. Menurutnya, karena ulah Otto Peradi terbelah menjadi tiga faksi.
  • 29 Mar 2015 17:48:59
    PP ini bertentangan dengan UU Pemasyarakatan sendiri. Karena disana (UU Pemasyarakatan) sebagai 'reward', di sini (PP Nomor 99 Tahun 2012) sebagai syarat
  • 29 Mar 2015 17:37:43
    Arah kebijakan pemerintah ke depan dalam revisi PP 99/2012 yakni mereposisi penegak hukum terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan berkordinasi tanpa harus melakukan intervensi
  • 29 Mar 2015 17:27:28
    Padahal pemberian remisi diberikan dengan melihat perlakuan terpidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
  • 29 Mar 2015 17:05:38
    Di dalam PP 99 tahun 2012 disebutkan dampak kejahatan teroganisir seperti narkoba, teroris, korupsi dan lain-lain.
  • 29 Mar 2015 17:00:39
    Di kpk sudah ada dan mengakui justice collaborator dan di tandatangani pimpinan KPK, diberikan ketika proses penuntutan. Di kejaksaan dan kepolisian pedomannya enggak ada. Jadi perlu di evaluasi
  • 29 Mar 2015 16:27:47
    Komisi III sempat memberikan rekomendasi untuk di revisi dan memberikan dukungan KemenkumHAM untuk mengevaluasi PP 99 Tahun 2012
  • 29 Mar 2015 16:08:50
    Dari kiri ke kanan, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, Penggagas Indonesia Prison Studies Ahmad Taufik, Ketua Dewan Etik Peradi Sugeng Teguh Santoso, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil dan Staf Ahli Menteri Bidang Pelanggaran HAM Kementerian Hukum dan HAM Ma'mun saat diskusi Aktual Forum dengan tema "Remisi dalam Perspektif Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi" di Resto Warung Komando, Jakarta, Minggu (29/3/2015). Diskusi ini menyoroti wacana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terus menuai pro kontra, baik dikalangan akademisi maupun politisi. AKTUAL/MUNZIR
  • 29 Mar 2015 15:17:26
    Saya sedih teman-teman antikoruptor ini tidak melihat secara utuh. Justru disitu terjadi korupsi seperti jual beli remisi
  • 29 Mar 2015 15:00:02
    Pertama kehilangan kemerdekaan, dimana seorang napi tidak mudah mengakses dunia luar, dan ini sudah berdampak
  • 29 Mar 2015 14:36:09
    Saya yakin diselesaikan dengan musyawarah yang baik
  • 29 Mar 2015 13:24:18
    Puluhan aktivis pegiat anti korupsi melakukan aksi teaterikal kampanye sapu koruptor di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (29/3/2015). Aksi ini untuk mendesak presiden untuk lugas, tegas dan mengambil sikap yang konkrit di tengah gejolak politik dan hukum yang terjadi saat ini. AKTUAL/MUNZIR
  • 29 Mar 2015 12:40:54
    Sedangkan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan La Nyalla terhadap Ryan Latif, Polda Sulsel sudah memeriksa 20 saksi, termasuk saksi kunci Rusli RN.
  • 29 Mar 2015 10:00:53
    Selain dihadiri oleh Presiden RI, acara penghormatan terakhir bagi mendiang Lee Kuan Yew juga akan dihadiri 17 kepala negara atau kepala pemerintahan lainnya
  • 29 Mar 2015 07:35:36
    "Pasalnya, terpidana korupsi sulit mendapat persyaratan sebagai 'justice colaborator'. Kalau dia tidak tahu (permasalahan suatu kasus korupsi), harus cari-cari kesalahan orang,"
  • 28 Mar 2015 23:45:56
    "Sangat disayangkan bila kasus keduanya digantung tanpa arah yang jelas,"
  • 28 Mar 2015 23:30:45
    "Tidak ada lagi pengetatan pemberian remisi buat narapidana yg dulunya melakukan tindak pidan korupsi, terorisme atau peredaran narkotika,"
  • 28 Mar 2015 21:00:15
    "Ini merupakan razia operasi rutin, namun kali ini di samping menindaklanjuti kejadian beberapa waktu lalu tertembaknya seorang anggota Polres Pidie, siapa tahu pelakua yang sudah kita identifikasi melintasi Aceh Barat," kata Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai kepada wartawan di Meulaboh, Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 19:30:13
    Bandar tersebut berinisial S diringkus di kebun sawit Merlung bersama seorang kurir berinisial H dengan barang bukti 22 gram narkotika jenis sabu dan 36 butir pil ekstasi, kata Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Sudarisman, Sabtu (28/3).


eXTReMe Tracker