Wamen ESDM Belum Tahu Kabar Pencekalan Sekjen

Vicky Anggriawan - Jum'at, 30-08-2013 13:24

Wamen ESDM Belum Tahu Kabar Pencekalan Sekjen  : aktual.co
Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

Menurut Susilo, pihaknya saat ini menyerahkan proses hukum Sekjen Kementerian ESDM kepada KPK, dan Kementeriannya akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi.


Jakarta, Aktual.co — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga saat ini belum mengetahui kabar pencekalan Sekretaris Jenderal (Sekjend) ESDM, Waryono Karno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil, opsi penonaktifan juga belum dibicarakan. 

"Kami belum tahu, kita belum dapat laporannya," ujar Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, di Jakarta, Jumat (30/8).

Menurut dia, pihaknya saat ini menyerahkan proses hukum Sekjen Kementerian ESDM kepada KPK, dan Kementerian akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi.

"KPK menjalankan apa yang harus dilakukannya," tambahnya.

Untuk diketahui, Waryono Karno terus menghindar dari wartawan pasca penemuan uang sebesar USD 200 ribu di ruang kerja Waryono Karno.

"Hari ini masuk kok," imbuh Susilo.

Menurut informasi yang didapatkan di kalangan wartawan, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK. 
Epung Saepudin
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 22 Sep 2014 13:08:55
    itu sodara mengatakan, ada permintaan dari Teddi dan menyanggupi? Kan proyek masih berjalan
  • 22 Sep 2014 11:17:21
    Diperiksa sebagai saksi bagi RAC (R Atut Chosiyah)
  • 22 Sep 2014 10:55:10
    Mengenakan batik berwarna coklat, Didik memasuki gedung KPK dengan tidak berkomentar apa-apa
  • 22 Sep 2014 09:09:58
    Itu saja kami memberikan rekomendasi tidak diindahkan, artinya tetap diberikan PB seperti permintaan 5 napi sebelumnya
  • 21 Sep 2014 22:15:09
    Pasangan suami istri (Pasutri) yang diduga teroris yaitu GN (31) bersama istrinya CL, keduanya disergap Tim Departemen Khusus 88 antiteror saat melintas di Dusun Pali, Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
  • 21 Sep 2014 18:45:47
    Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku, akan membentuk pansus hak angket atau hak penyelidikan dewan terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta.
  • 21 Sep 2014 17:30:22
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menagih janji presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tentang dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jokowi-JK juga pernah menandatangani pakta integritas di KPK sebelum pengumuman harta kekayaan.
  • 21 Sep 2014 17:00:07
    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan, belum ada informasi mengenai kebakaran di gedung Kementerian ESDM yang dapat dikaitkan dengan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.
  • 21 Sep 2014 16:45:02
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap telusuri kekayaan dan rekam jejak calon menteri pilihan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Demikian dinyatakan Johan Budi, juru bicara KPK, Jumat (19/9).
  • 21 Sep 2014 16:30:27
    Kepolisian Sektor Gambir, Jakarta Pusat, mengamankan dua pria asal Lampung, yaitu Syahmin (48) dan Andi Saputra (30), dikarenakan membawa tiga pucuk senjata api (senpi) berikut amunisinya dan senjata tajam jenis badik di dalam mobilnya. Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Balikpapan, Gambir, Sabtu (20/9).
  • 21 Sep 2014 16:15:45
    Rusti Sinaga (76) tewas mengenaskan di tangan pembantunya AM dengan luka tikam di leher. Penikaman tersebut dilakukan di dalam rumah sang majikan sendiri, Cluster Aralia Blok HY23/5 RT 1/17, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
  • 21 Sep 2014 13:45:18
    Indonesianis Anton Lucas menilai, pengungkapan kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir pada 7 September 2004 akan menjadi tolok ukur bagi komitmen Presiden-Wapres Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam penegakan HAM.
  • 21 Sep 2014 13:15:57
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dan diundangkan pada 30 Juli 2012 baru secara resmi mulai diberlakukan pada 2014 atau dua tahun setelah diundangkan.
  • 21 Sep 2014 12:26:05
    Petani Indonesia, seharusnya dapat memanfaatkan paten teknologi yang telah menjadi milik umum, guna mengerjakan lahan sawah mereka mulai dari pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan sampai pemanenan petani yang harus menggunakan traktor.
  • 21 Sep 2014 01:05:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 21 Sep 2014 00:45:40
    Sehingga dia bisa segera mendapatkan pertolongan pemulihan kondisi psikologis, dan perlindungan dari intimidasi dan ancaman. Karena beberapa terduga pelaku hingga saat ini masih buron.
  • 20 Sep 2014 21:40:25
    Dia dianggap tahu seluk beluk kasus dugaan korupsi proyek pendidikan dan pelatihan pelayaran di Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua Tahun 2011. Lantararan saat proyek berlangsung dia tengah menjabat sebagai menhub.
  • 20 Sep 2014 21:20:20
    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menyatakan semua pihak yang terkait dan diduga terlibat akan dipanggil penyidik. Apalagi telah ada bukti yang mendukung keterlibatannya.
  • 20 Sep 2014 15:44:57
    Perwakilan Mahasiswa dan Keluarga korban pelanggaran HAM memasukan koin ke dalam kotak aksi peduli di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/9/2014). Koin peduli untuk pembentukan Pengadilan HAM AD HOC yang digalang di kantor kontras ini akan diserahkan kepada tim transisi untuk Jokowi – JK. Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan kepada media, Negara tidak mempunyai anggaran untuk membentuk Pengadilah HAM AD HOC. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 Sep 2014 15:24:20
    Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution, Kuasa Hukum Anas Urbaningrum, Patra M Zen, Sekjend Perhimpunan Pergerakan IndonesiaGede Pasek Suardika, Peneliti ICW, Tama S Langkun, saat melakukan diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/9/2014). Diskusi tersebut membahas seputar perjalalanan sidang Anas Urbaningrum dengan tema ”Menanti Vonis Anas”. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 Sep 2014 12:40:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 20 Sep 2014 12:40:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 20 Sep 2014 09:00:33
    Jadi, mungkin untuk memfollow up lebih jauh mungkin KPK kurang personel. Ngga cukup personelnya
  • 19 Sep 2014 18:23:48
    Ya itu sih soal mudah. Semuanya biasa diatur. Memangnya di negeri ini gak ada yang bisa diatur? Saya kira dulu 20 tahun ternyata hanya 16 kan
  • 19 Sep 2014 18:05:49
    Tunggulah pendapat penyidik. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tinggal menunggu bagamana pendapatnya jaksa penyidik, ada pak Kasubdit Tipikor (Sarjono Turin), Pak Dirdik (Sujadi) jadi semua bertahap


eXTReMe Tracker