Pengacara Pertanyakan Rencana DPR Revisi UU Advokat

Kamis, 14-02-2013 16:33

Pengacara Pertanyakan Rencana DPR Revisi UU Advokat : aktual.co
DPR (Foto: Aktual.co/Agung Nugraha)

Undang-undang yang berlaku sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan. Jadi, untuk apa lagi perlu revisi peraturan perundangan tersebut.


Jakarta, Aktual.co — Kalangan pengacara di Provinsi Aceh mempertanyakan alasan Badan Legislasi DPR RI merevisi Undang-undang Advokat yang kini rancangannya sedang dibahas di lembaga legislatif tersebut.

"Kami menilai UU Advokat sekarang ini tidak bermasalah. Tapi, kenapa Baleg ingin merevisi undang-undang tersebut," kata Jakfar, pengacara di Banda Aceh, Kamis (14/2).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Baleg DPR RI di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.

RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI H Sunardi Ayub turut dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah serta kalangan pengacara dan kalangan pejabat Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Menurut dia, undang-undang yang berlaku sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan. Jadi, untuk apa lagi perlu revisi peraturan perundangan tersebut.

"Kami juga ingin mempertanyakan, apakah sebelum Aceh, Baleg DPR RI sudah pernah berkomunikasi membahas masalah revisi undang-undang ini dengan organisasi advokat di Jakarta," ungkap dia.

Sementara itu, Mirdas, pengacara lainnya, menyarankan usulan seseorang menjadi advokat harus melalui proses yang selektif, sehingga memiliki kualitas, terutama di persidangan di pengadilan.

"Dalam undang-undang ini harus jelas mengatur usulan menjadi advokat, seperti harus melalui proses magang sekitar dua tahun lamanya, serta batas umur minimal," sebut dia.

Lain halnya Muhammad Amin Said, yang juga pengacara di Banda Aceh. Mantan Ketua DPRD Banda Aceh tersebut menyarankan kepada Baleg DPR RI agar tidak memasukkan aturan yang melarang pensiunan kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, menjadi advokat.

"Advokat bukan tempat orang-orang yang sudah pensiun. Kalau ini diakomodir, bagaimana nanti jika ada jaksa yunior berhadapan dengan pensiunan kejaksaan agung yang menjadi pengacara di pengadilan," ungkap Muhammad Amin Said.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI H Sunardi Ayub mengatakan, revisi undang-undang advokat tersebut lebih semata-mata untuk menyempurnakan peraturan yang sudah berlaku.

"Setelah kami duduk bersama organisasi advokat dan kalangan pengacara lainnya serta Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi, diketahui undang-undang ini masih terjadi permasalahan," katanya.

Oleh karena itu, sebut dia, tim Baleg DPR RI yang dipimpinnya menjaring masukan di Provinsi Aceh guna penyempurnaan undang-undang tersebut yang akan disahkan nantinya.

"Apalagi di Aceh memiliki khususkan yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan khusus ini juga harus diakomodir dalam Undang-undang Advokat nantinya," kata dia.
(Ant)
Febrianto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Sep 2014 19:57:27
    Sebut "Tuhan Membusuk" Front Pembela Islam (FPI) Jatim akhirnya melaporkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya ke Polda Jatim.
  • 2 Sep 2014 19:31:06
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKP di Gedung BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (2/9/2014). Penandatanganan dilakukan sebagai komitmen BPKP untuk "membunuh" korupsi tepat pada awal mulanya korupsi berasal, yaitu adanya gratifikasi dan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Aktual/Tino Oktaviano
  • 2 Sep 2014 17:35:43
    Ari Hermanto Soemarno yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Menteri ESDM dalam kabinet Jokowi-JK sempat terseret dalam kasus suap oleh Innospec. Ltd, perusahaan energi asal Inggris.
  • 2 Sep 2014 17:07:47
    Dalam Kesaksianya, Khalilur dan Syarifa menegaskan bahwa perusahaan tambang yang disebut dalam dakwaan Jaksa KPK, PT. Arina Kotajaya tidak ada kaitanya dengan terdawa Anas Urbaningrum.
  • 2 Sep 2014 15:27:17
    Pemerhati perempuan dan anak Giwo Rubianto mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 61/2014 mengenai pelegalan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan bertentangan dengan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
  • 2 Sep 2014 15:17:08
    Gubernur Riau Annas Maamun diketahui telah dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan melakukan pelecehan seksual. Pekan ini, Wide Wirawaty yakni selaku pelapor dalam kasus tersebut akan di periksa penyidik Bareskrim Polri.
  • 2 Sep 2014 15:12:05
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk menjerat Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  • 2 Sep 2014 14:16:11
    "Pengungkapan kasus ini bermula dari ditangkapnya Alex pada 14 Agustus 2014, di kawasan Pasar Turi Surabaya Utara. Alex tertangkap tangan membawa 6.566,9 gram sabu yang dikemas menjadi 14 bungkus dan disembunyikan dalam 14 buah tas ransel,"
  • 2 Sep 2014 13:54:35
    Majelis Hakim Tipikor Semarang berkeyakinan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani S.R diduga bersalah dalam kasus penyelewengan dana subsidi perumahan rakyat Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp11,8 miliar.
  • 2 Sep 2014 13:41:34
    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara milik dua tersangka dugaan pelecehan seksual murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS), yakni Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong ke Polda Metro Jaya.
  • 2 Sep 2014 13:18:51
    Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur sistem rekapitulasi berjenjang yang diajukan LSM Warga Bela Negara.
  • 2 Sep 2014 13:10:25
    Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pakar ekonomi Faisal H Batubara alias Fasial Basri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Bandung 2009/2010
  • 2 Sep 2014 12:50:54
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) I Wayan Koster menjadi saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Muhtar Ependy.
  • 2 Sep 2014 03:45:17
    Kalau ada indikasi kesana (melanggar), langsung diputuskan pelanggarannya apa dan langsung di proses saja. Kalau tidak masuk kategori diberhentikan, ada kode etik profesi di bidang propam
  • 2 Sep 2014 03:25:51
    Belum ada yang signifikan
  • 2 Sep 2014 01:11:14
    Ya benar, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi
  • 1 Sep 2014 23:00:09
    "Ada beberapa hal, satu lamanya masa pidana tidak sesuai, yang kedua ada pidana tambahan yang tidak dipenuhi tentunya kalau bagi kami itu kan berarti tidak sesuai dengan tuntutan, tapi kan harus kami laporkan dulu pada pimpinan
  • 1 Sep 2014 22:10:51
    Polri tidak akan ikut campur atas proses hukum yang terjadi terhadap dua anggota yang ditangkap di Malaysia
  • 1 Sep 2014 22:06:07
    Dia ditetapkan bersama mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumer Daya Air Departemen PU Pemprov DKI inisial RA, ME dan mantan Direktur Utama PT Asiana Technologies Lestari Ir. NH
  • 1 Sep 2014 21:24:15
    Ketika di Polda Metro Jaya walau sebentar, kontribusi beliau sangat baik
  • 1 Sep 2014 19:30:02
    "Pengadilan sebagai wadah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi ukuran saat ini apakah akan berpihak kepada rakyat atau segelintir orang atau perusahaan yang telah mendzalimi rakyat," tegas Tohir.
  • 1 Sep 2014 18:04:13
    Gubernur Banten Ratu Atut non-aktif Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/9/2014). Oleh Hakim Tipikor, Atut divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Aktual/Junaidi Mahbub
  • 1 Sep 2014 17:29:12
    Menimbang dalam perkara terdakwa Ratu Atut Chosiyah tidak didakwa dengan Pasal 18 UU Nomor 31/1999. Oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18
  • 1 Sep 2014 17:03:46
    Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan kalau tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 5 bulan
  • 1 Sep 2014 17:00:15
    Saya keberatan dengan kesaksian saksi Harun. Saya tidak pernah mengatakan uang itu terkait proyek talud,


eXTReMe Tracker