Pengacara Pertanyakan Rencana DPR Revisi UU Advokat

Kamis, 14-02-2013 16:33

Pengacara Pertanyakan Rencana DPR Revisi UU Advokat : aktual.co
DPR (Foto: Aktual.co/Agung Nugraha)

Undang-undang yang berlaku sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan. Jadi, untuk apa lagi perlu revisi peraturan perundangan tersebut.


Jakarta, Aktual.co — Kalangan pengacara di Provinsi Aceh mempertanyakan alasan Badan Legislasi DPR RI merevisi Undang-undang Advokat yang kini rancangannya sedang dibahas di lembaga legislatif tersebut.

"Kami menilai UU Advokat sekarang ini tidak bermasalah. Tapi, kenapa Baleg ingin merevisi undang-undang tersebut," kata Jakfar, pengacara di Banda Aceh, Kamis (14/2).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Baleg DPR RI di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.

RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI H Sunardi Ayub turut dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah serta kalangan pengacara dan kalangan pejabat Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Menurut dia, undang-undang yang berlaku sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan. Jadi, untuk apa lagi perlu revisi peraturan perundangan tersebut.

"Kami juga ingin mempertanyakan, apakah sebelum Aceh, Baleg DPR RI sudah pernah berkomunikasi membahas masalah revisi undang-undang ini dengan organisasi advokat di Jakarta," ungkap dia.

Sementara itu, Mirdas, pengacara lainnya, menyarankan usulan seseorang menjadi advokat harus melalui proses yang selektif, sehingga memiliki kualitas, terutama di persidangan di pengadilan.

"Dalam undang-undang ini harus jelas mengatur usulan menjadi advokat, seperti harus melalui proses magang sekitar dua tahun lamanya, serta batas umur minimal," sebut dia.

Lain halnya Muhammad Amin Said, yang juga pengacara di Banda Aceh. Mantan Ketua DPRD Banda Aceh tersebut menyarankan kepada Baleg DPR RI agar tidak memasukkan aturan yang melarang pensiunan kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, menjadi advokat.

"Advokat bukan tempat orang-orang yang sudah pensiun. Kalau ini diakomodir, bagaimana nanti jika ada jaksa yunior berhadapan dengan pensiunan kejaksaan agung yang menjadi pengacara di pengadilan," ungkap Muhammad Amin Said.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI H Sunardi Ayub mengatakan, revisi undang-undang advokat tersebut lebih semata-mata untuk menyempurnakan peraturan yang sudah berlaku.

"Setelah kami duduk bersama organisasi advokat dan kalangan pengacara lainnya serta Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi, diketahui undang-undang ini masih terjadi permasalahan," katanya.

Oleh karena itu, sebut dia, tim Baleg DPR RI yang dipimpinnya menjaring masukan di Provinsi Aceh guna penyempurnaan undang-undang tersebut yang akan disahkan nantinya.

"Apalagi di Aceh memiliki khususkan yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan khusus ini juga harus diakomodir dalam Undang-undang Advokat nantinya," kata dia.
(Ant)
Febrianto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Jul 2014 14:50:55
    "Enggak-engak bawa (ketupat)," singkat Darin saat antre di lobi kantor KPK, Jakarta, Senin (28/7).
  • 28 Jul 2014 14:38:34
    "Untuk jam besuk tahanan kebijakan yang diambil KPK adalah jam besuk atau kunjungan tahanan hanya hari pertama lebaran saja dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
  • 28 Jul 2014 12:27:27
    pemerintah memberikan remisi khusus Idul Fitri kepada 56.704 narapidana atau anak pidana yang beragama Islam.
  • 28 Jul 2014 12:01:09
    "Makna Lebaran tahun ini jadi lebih dekat dengan Tuhan karena dalam keadaan dicoba, keluarga kami tetap solid,"
  • 28 Jul 2014 10:17:27
    "Dikabari, katanya adik saya berkelahi, dikeroyok," ujarnya.
  • 28 Jul 2014 08:43:20
    Data yang diperoleh dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, Sunar Agus, menjelaskan bahwa di lapas terbesar di Bali itu tercatat 310 orang mendapatkan pemotongan masa tahanan.
  • 27 Jul 2014 12:05:01
    Sejumlah petugas kepolisian sektor di jajaran Polres Bondowoso, Jawa Timur, menyita ratusan batang mercon berbagai ukuran dalam razia yang dilakukan, Minggu (27/7) dini hari.
  • 27 Jul 2014 11:35:01
    Dia menjelaskan, remisi yang diberikan kepada para napi tersebut bervariasi antara 15 hari hingga dua bulan. Remisi selama 15 hari diberikan kepada 44 napi, remisi satu bulan kepada 91 napi. Remisi satu bulan 15 hari diberikan kepada 11 napi, dan remisi dua bulan untuk empat napi.
  • 27 Jul 2014 08:42:07
    "Adapun rute yang akan dilalui seperti biasa dari depan kantor wali kota, Jalan Achmad Yani dan berakhir di Lapangan Persiba," kata Kapolres Balikpapan, AKBP Andi Azis Nizar, Sabtu (26/7).
  • 27 Jul 2014 08:28:40
    "Dari 193 narapidana yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah, tidak satupun narapidana menghirup udara bebas pada saat Lebaran," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) Lapas Kelas II-A Jember, Alip Purnomo, Sabtu (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:30:49
    "Ada 360 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap tahunnya. Rata-rata TKI diperas oleh oknum tak bertanggungjawab dan preman sebesar Rp 2,5 juta," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:15:45
    Berbagai praktik yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta, Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:00:03
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta, Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7), telah mengkaji sistem penempatan TKI yang ternyata penuh kelemahan.
  • 26 Jul 2014 18:45:01
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta. Sidak dilakukan pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).
  • 26 Jul 2014 17:55:12
    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan kondisi di sejumlah terminal di Jakarta pada H-2 atau dua hari menjelang Lebaran cukup aman dan kondusif.
  • 26 Jul 2014 16:55:35
    Direktur Angkasa Pura II Tri S. Sunoko mengakui bahwa pemerasan terhadap TKI sudah berlangsung lama, tapi pihaknya tidak dapat melakukan apa-apa.
  • 26 Jul 2014 16:25:17
    Kabareskim Irjen Pol Suhardi Alius menjelaskan bahwa beberapa orang yang diamankan tersebut pernah bertugas di bandara.
  • 26 Jul 2014 15:10:18
    Jumlah Pemerasan TKI yang tiba di tanah air mencapai angka yang fantastis yakni Rp 325 miliar.
  • 26 Jul 2014 14:55:30
    Kejahatan dengan modus pembiusan terjadi dalam masa mudik seperti ini. Ya, hal itu dialami oleh pemudik asal Solo Jawa Tengah bernama Slamet.
  • 26 Jul 2014 05:27:45
    Petugas dari Polda Metro Jaya sudah hadir melakukan pengamanan di MK. Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak MK agar setiap kegiatan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan
  • 26 Jul 2014 05:15:11
    Kedua pelaku diringkus aparat, karena saat kejadian anggota polisi unit reskrim Polres Ogan Komering Ulu (OKU) itu sedang berada di warung dekat tempat kejadian perkara
  • 26 Jul 2014 05:07:27
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia
  • 26 Jul 2014 05:00:02
    Jadi kali ini hanya satu orang napi laki-laki yang mendapatkan remisi khusus II (langsung bebas)
  • 26 Jul 2014 04:11:55
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Bareskrim Polri mengankan sekitar 18 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta
  • 26 Jul 2014 02:24:46
    "Kita lihat kesalahannya, kalau ada unsur-unsur pemerasan, kita akan tindak lanjuti


eXTReMe Tracker