Pengacara Pertanyakan Rencana DPR Revisi UU Advokat

Kamis, 14-02-2013 16:33

Pengacara Pertanyakan Rencana DPR Revisi UU Advokat : aktual.co
DPR (Foto: Aktual.co/Agung Nugraha)

Undang-undang yang berlaku sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan. Jadi, untuk apa lagi perlu revisi peraturan perundangan tersebut.


Jakarta, Aktual.co — Kalangan pengacara di Provinsi Aceh mempertanyakan alasan Badan Legislasi DPR RI merevisi Undang-undang Advokat yang kini rancangannya sedang dibahas di lembaga legislatif tersebut.

"Kami menilai UU Advokat sekarang ini tidak bermasalah. Tapi, kenapa Baleg ingin merevisi undang-undang tersebut," kata Jakfar, pengacara di Banda Aceh, Kamis (14/2).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Baleg DPR RI di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.

RDPU yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI H Sunardi Ayub turut dihadiri Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah serta kalangan pengacara dan kalangan pejabat Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Menurut dia, undang-undang yang berlaku sekarang ini tidak pernah dipermasalahkan. Jadi, untuk apa lagi perlu revisi peraturan perundangan tersebut.

"Kami juga ingin mempertanyakan, apakah sebelum Aceh, Baleg DPR RI sudah pernah berkomunikasi membahas masalah revisi undang-undang ini dengan organisasi advokat di Jakarta," ungkap dia.

Sementara itu, Mirdas, pengacara lainnya, menyarankan usulan seseorang menjadi advokat harus melalui proses yang selektif, sehingga memiliki kualitas, terutama di persidangan di pengadilan.

"Dalam undang-undang ini harus jelas mengatur usulan menjadi advokat, seperti harus melalui proses magang sekitar dua tahun lamanya, serta batas umur minimal," sebut dia.

Lain halnya Muhammad Amin Said, yang juga pengacara di Banda Aceh. Mantan Ketua DPRD Banda Aceh tersebut menyarankan kepada Baleg DPR RI agar tidak memasukkan aturan yang melarang pensiunan kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, menjadi advokat.

"Advokat bukan tempat orang-orang yang sudah pensiun. Kalau ini diakomodir, bagaimana nanti jika ada jaksa yunior berhadapan dengan pensiunan kejaksaan agung yang menjadi pengacara di pengadilan," ungkap Muhammad Amin Said.

Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI H Sunardi Ayub mengatakan, revisi undang-undang advokat tersebut lebih semata-mata untuk menyempurnakan peraturan yang sudah berlaku.

"Setelah kami duduk bersama organisasi advokat dan kalangan pengacara lainnya serta Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi, diketahui undang-undang ini masih terjadi permasalahan," katanya.

Oleh karena itu, sebut dia, tim Baleg DPR RI yang dipimpinnya menjaring masukan di Provinsi Aceh guna penyempurnaan undang-undang tersebut yang akan disahkan nantinya.

"Apalagi di Aceh memiliki khususkan yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aturan khusus ini juga harus diakomodir dalam Undang-undang Advokat nantinya," kata dia.
(Ant)
Febrianto
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker