Yusril Kritisi Sistem Pemilu 2014

Jum'at, 13-12-2013 16:39

Yusril Kritisi Sistem Pemilu 2014 : aktual.co
Yusril Ihza Mahendra (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Calon Presiden yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi sistem Pemilihan Umum 2014. Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, pemilu, mengacu pada UUD 1945, diselenggarakan satu kali dalam tempo lima tahun.


Jakarta, Aktual.co — Calon Presiden yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi sistem Pemilihan Umum 2014. Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, pemilu, mengacu pada UUD 1945, diselenggarakan satu kali dalam tempo lima tahun.

"Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun," kata Yusril saat mendaftarkan gugatan uji materi UU Pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu Yusril juga mengingatkan bahwa di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa capres diajukan partai peserta pemilu. Namun UU Pilpres memungkinkan pengajuan capres baru dilakukan setelah pemilu legislatif diberlangsungkan, yang artinya parpol bukan lagi berstatus peserta pemilu setelah pemilu legisltif diberlangsungkan.

"Di dalam UU Partai Politik dijelaskan bahwa parpol dinyatakan sebagai peserta pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilihan umum selesai. Sedangkan kalau baru mendaftarkan capres setelah pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD berlangsung maka pada saat itu partai itu tidak lagi berstatus sebagai partai peserta pemilu, maka ini bertentangan," kata Yusril.

Sementara itu faktanya di dalam UU Pilpres dinyatakan parpol yang berhak mengusung capres adalah parpol yang mendapatkan 25 persen suara nasional dan 20 persen kursi di DPR (ketentuan ambang batas presidensial/parliamentary threeshold).

Yusril mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan ketentuan ambang batas presidensial itu, meskipun faktanya jika uji materi UU Pilpres dikabulkan MK maka secara otomatis menggugurkan ketentuan ambang batas itu.

"Saya tidak terlalu mempermasalahkan (ambang batas presidensial) itu. Saya hanya mengatakan bahwa maksud saya adalah bahwa Parpol itu mengajukan capres dan cawapres sebelum pemilu dilaksanakan," ujar dia.

Yusril menekankan apabila gugatannya terhadap UU Pilpres dikabulkan maka tidak akan membuat jadwal pemilihan umum berantakan. KPU hanya perlu mengundurkan pelaksanaan pemilu DPR, DPRD, dan DPD agar dilakukan serentak dengan Pilpres. (Ant)
Zaenal Arifin -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Sep 2014 19:57:27
    Sebut "Tuhan Membusuk" Front Pembela Islam (FPI) Jatim akhirnya melaporkan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Surabaya ke Polda Jatim.
  • 2 Sep 2014 19:31:06
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (kanan) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo melakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPKP di Gedung BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (2/9/2014). Penandatanganan dilakukan sebagai komitmen BPKP untuk "membunuh" korupsi tepat pada awal mulanya korupsi berasal, yaitu adanya gratifikasi dan dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Aktual/Tino Oktaviano
  • 2 Sep 2014 17:35:43
    Ari Hermanto Soemarno yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Menteri ESDM dalam kabinet Jokowi-JK sempat terseret dalam kasus suap oleh Innospec. Ltd, perusahaan energi asal Inggris.
  • 2 Sep 2014 17:07:47
    Dalam Kesaksianya, Khalilur dan Syarifa menegaskan bahwa perusahaan tambang yang disebut dalam dakwaan Jaksa KPK, PT. Arina Kotajaya tidak ada kaitanya dengan terdawa Anas Urbaningrum.
  • 2 Sep 2014 15:27:17
    Pemerhati perempuan dan anak Giwo Rubianto mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) 61/2014 mengenai pelegalan aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan bertentangan dengan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
  • 2 Sep 2014 15:17:08
    Gubernur Riau Annas Maamun diketahui telah dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan melakukan pelecehan seksual. Pekan ini, Wide Wirawaty yakni selaku pelapor dalam kasus tersebut akan di periksa penyidik Bareskrim Polri.
  • 2 Sep 2014 15:12:05
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka untuk menjerat Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
  • 2 Sep 2014 14:16:11
    "Pengungkapan kasus ini bermula dari ditangkapnya Alex pada 14 Agustus 2014, di kawasan Pasar Turi Surabaya Utara. Alex tertangkap tangan membawa 6.566,9 gram sabu yang dikemas menjadi 14 bungkus dan disembunyikan dalam 14 buah tas ransel,"
  • 2 Sep 2014 13:54:35
    Majelis Hakim Tipikor Semarang berkeyakinan mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani S.R diduga bersalah dalam kasus penyelewengan dana subsidi perumahan rakyat Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp11,8 miliar.
  • 2 Sep 2014 13:41:34
    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara milik dua tersangka dugaan pelecehan seksual murid Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (JIS), yakni Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong ke Polda Metro Jaya.
  • 2 Sep 2014 13:18:51
    Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur sistem rekapitulasi berjenjang yang diajukan LSM Warga Bela Negara.
  • 2 Sep 2014 13:10:25
    Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil pakar ekonomi Faisal H Batubara alias Fasial Basri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Bandung 2009/2010
  • 2 Sep 2014 12:50:54
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) I Wayan Koster menjadi saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Muhtar Ependy.
  • 2 Sep 2014 03:45:17
    Kalau ada indikasi kesana (melanggar), langsung diputuskan pelanggarannya apa dan langsung di proses saja. Kalau tidak masuk kategori diberhentikan, ada kode etik profesi di bidang propam
  • 2 Sep 2014 03:25:51
    Belum ada yang signifikan
  • 2 Sep 2014 01:11:14
    Ya benar, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi
  • 1 Sep 2014 23:00:09
    "Ada beberapa hal, satu lamanya masa pidana tidak sesuai, yang kedua ada pidana tambahan yang tidak dipenuhi tentunya kalau bagi kami itu kan berarti tidak sesuai dengan tuntutan, tapi kan harus kami laporkan dulu pada pimpinan
  • 1 Sep 2014 22:10:51
    Polri tidak akan ikut campur atas proses hukum yang terjadi terhadap dua anggota yang ditangkap di Malaysia
  • 1 Sep 2014 22:06:07
    Dia ditetapkan bersama mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumer Daya Air Departemen PU Pemprov DKI inisial RA, ME dan mantan Direktur Utama PT Asiana Technologies Lestari Ir. NH
  • 1 Sep 2014 21:24:15
    Ketika di Polda Metro Jaya walau sebentar, kontribusi beliau sangat baik
  • 1 Sep 2014 19:30:02
    "Pengadilan sebagai wadah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi ukuran saat ini apakah akan berpihak kepada rakyat atau segelintir orang atau perusahaan yang telah mendzalimi rakyat," tegas Tohir.
  • 1 Sep 2014 18:04:13
    Gubernur Banten Ratu Atut non-aktif Ratu Atut Chosiyah saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/9/2014). Oleh Hakim Tipikor, Atut divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan karena dianggap bersalah memberikan uang Rp1 miliar kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Aktual/Junaidi Mahbub
  • 1 Sep 2014 17:29:12
    Menimbang dalam perkara terdakwa Ratu Atut Chosiyah tidak didakwa dengan Pasal 18 UU Nomor 31/1999. Oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18
  • 1 Sep 2014 17:03:46
    Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ratu Atut Chosiyah dengan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan kalau tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 5 bulan
  • 1 Sep 2014 17:00:15
    Saya keberatan dengan kesaksian saksi Harun. Saya tidak pernah mengatakan uang itu terkait proyek talud,


eXTReMe Tracker