Yusril Kritisi Sistem Pemilu 2014

Jum'at, 13-12-2013 16:39

Yusril Kritisi Sistem Pemilu 2014 : aktual.co
Yusril Ihza Mahendra (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Calon Presiden yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi sistem Pemilihan Umum 2014. Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, pemilu, mengacu pada UUD 1945, diselenggarakan satu kali dalam tempo lima tahun.


Jakarta, Aktual.co — Calon Presiden yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi sistem Pemilihan Umum 2014. Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, pemilu, mengacu pada UUD 1945, diselenggarakan satu kali dalam tempo lima tahun.

"Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun," kata Yusril saat mendaftarkan gugatan uji materi UU Pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu Yusril juga mengingatkan bahwa di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa capres diajukan partai peserta pemilu. Namun UU Pilpres memungkinkan pengajuan capres baru dilakukan setelah pemilu legislatif diberlangsungkan, yang artinya parpol bukan lagi berstatus peserta pemilu setelah pemilu legisltif diberlangsungkan.

"Di dalam UU Partai Politik dijelaskan bahwa parpol dinyatakan sebagai peserta pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilihan umum selesai. Sedangkan kalau baru mendaftarkan capres setelah pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD berlangsung maka pada saat itu partai itu tidak lagi berstatus sebagai partai peserta pemilu, maka ini bertentangan," kata Yusril.

Sementara itu faktanya di dalam UU Pilpres dinyatakan parpol yang berhak mengusung capres adalah parpol yang mendapatkan 25 persen suara nasional dan 20 persen kursi di DPR (ketentuan ambang batas presidensial/parliamentary threeshold).

Yusril mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan ketentuan ambang batas presidensial itu, meskipun faktanya jika uji materi UU Pilpres dikabulkan MK maka secara otomatis menggugurkan ketentuan ambang batas itu.

"Saya tidak terlalu mempermasalahkan (ambang batas presidensial) itu. Saya hanya mengatakan bahwa maksud saya adalah bahwa Parpol itu mengajukan capres dan cawapres sebelum pemilu dilaksanakan," ujar dia.

Yusril menekankan apabila gugatannya terhadap UU Pilpres dikabulkan maka tidak akan membuat jadwal pemilihan umum berantakan. KPU hanya perlu mengundurkan pelaksanaan pemilu DPR, DPRD, dan DPD agar dilakukan serentak dengan Pilpres. (Ant)
Zaenal Arifin -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Jul 2014 23:13:26
    Sebelumnya Nazaruddin menjadi salah satu dari 137 terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan penjara lain yang rencananya akan mendapat remisi.
  • 28 Jul 2014 23:00:24
    Tadi kami serahkan surat keputusan remisi kepada sebagian warga binaan. Penyerahan remisi belum selesai diserahkan
  • 28 Jul 2014 22:47:37
    Pada 28 Juli 2014 sekitar pukul 12.10 WIB telah terjadi penembakan di daerah Indawa Kabupaten Lanny Jaya terhadap delapan anggota Polres Lanny Jaya yang sedang berpatroli
  • 28 Jul 2014 21:19:07
    Prabowo-Hatta memberikan kuasanya kepada 95 advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam 'Tim Pembela Merah Putih.
  • 28 Jul 2014 17:20:48
    Komisi Pemberantasan Korupsi dikritik oleh para keluarga tahanan kasus korupsi karena hanya memberikan satu hari besuk kepada keluarga tahanan sehingga tidak semua keluarga tidak diberi waktu membesuk lagi.
  • 28 Jul 2014 16:45:20
    Artis Nadya Mulya membesuk ayahnya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang ditahan di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah.
  • 28 Jul 2014 16:29:36
    22 orang tahanan kasus korupsi lain yang ditahan di gedung KPK maupun rutan Guntur dijenguk oleh para keluarganya di hari pertama Idul fitri
  • 28 Jul 2014 16:00:59
    Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany membesuk suaminya komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah.
  • 28 Jul 2014 14:50:55
    "Enggak-engak bawa (ketupat)," singkat Darin saat antre di lobi kantor KPK, Jakarta, Senin (28/7).
  • 28 Jul 2014 14:38:34
    "Untuk jam besuk tahanan kebijakan yang diambil KPK adalah jam besuk atau kunjungan tahanan hanya hari pertama lebaran saja dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
  • 28 Jul 2014 12:27:27
    pemerintah memberikan remisi khusus Idul Fitri kepada 56.704 narapidana atau anak pidana yang beragama Islam.
  • 28 Jul 2014 12:01:09
    "Makna Lebaran tahun ini jadi lebih dekat dengan Tuhan karena dalam keadaan dicoba, keluarga kami tetap solid,"
  • 28 Jul 2014 10:17:27
    "Dikabari, katanya adik saya berkelahi, dikeroyok," ujarnya.
  • 28 Jul 2014 08:43:20
    Data yang diperoleh dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, Sunar Agus, menjelaskan bahwa di lapas terbesar di Bali itu tercatat 310 orang mendapatkan pemotongan masa tahanan.
  • 27 Jul 2014 12:05:01
    Sejumlah petugas kepolisian sektor di jajaran Polres Bondowoso, Jawa Timur, menyita ratusan batang mercon berbagai ukuran dalam razia yang dilakukan, Minggu (27/7) dini hari.
  • 27 Jul 2014 11:35:01
    Dia menjelaskan, remisi yang diberikan kepada para napi tersebut bervariasi antara 15 hari hingga dua bulan. Remisi selama 15 hari diberikan kepada 44 napi, remisi satu bulan kepada 91 napi. Remisi satu bulan 15 hari diberikan kepada 11 napi, dan remisi dua bulan untuk empat napi.
  • 27 Jul 2014 08:42:07
    "Adapun rute yang akan dilalui seperti biasa dari depan kantor wali kota, Jalan Achmad Yani dan berakhir di Lapangan Persiba," kata Kapolres Balikpapan, AKBP Andi Azis Nizar, Sabtu (26/7).
  • 27 Jul 2014 08:28:40
    "Dari 193 narapidana yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah, tidak satupun narapidana menghirup udara bebas pada saat Lebaran," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) Lapas Kelas II-A Jember, Alip Purnomo, Sabtu (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:30:49
    "Ada 360 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap tahunnya. Rata-rata TKI diperas oleh oknum tak bertanggungjawab dan preman sebesar Rp 2,5 juta," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:15:45
    Berbagai praktik yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta, Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:00:03
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta, Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7), telah mengkaji sistem penempatan TKI yang ternyata penuh kelemahan.
  • 26 Jul 2014 18:45:01
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta. Sidak dilakukan pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).
  • 26 Jul 2014 17:55:12
    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan kondisi di sejumlah terminal di Jakarta pada H-2 atau dua hari menjelang Lebaran cukup aman dan kondusif.
  • 26 Jul 2014 16:55:35
    Direktur Angkasa Pura II Tri S. Sunoko mengakui bahwa pemerasan terhadap TKI sudah berlangsung lama, tapi pihaknya tidak dapat melakukan apa-apa.
  • 26 Jul 2014 16:25:17
    Kabareskim Irjen Pol Suhardi Alius menjelaskan bahwa beberapa orang yang diamankan tersebut pernah bertugas di bandara.


eXTReMe Tracker