Yusril Kritisi Sistem Pemilu 2014

Jum'at, 13-12-2013 16:39

Yusril Kritisi Sistem Pemilu 2014 : aktual.co
Yusril Ihza Mahendra (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Calon Presiden yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi sistem Pemilihan Umum 2014. Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, pemilu, mengacu pada UUD 1945, diselenggarakan satu kali dalam tempo lima tahun.


Jakarta, Aktual.co — Calon Presiden yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi sistem Pemilihan Umum 2014. Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, pemilu, mengacu pada UUD 1945, diselenggarakan satu kali dalam tempo lima tahun.

"Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun," kata Yusril saat mendaftarkan gugatan uji materi UU Pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/12).

Selain itu Yusril juga mengingatkan bahwa di dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa capres diajukan partai peserta pemilu. Namun UU Pilpres memungkinkan pengajuan capres baru dilakukan setelah pemilu legislatif diberlangsungkan, yang artinya parpol bukan lagi berstatus peserta pemilu setelah pemilu legisltif diberlangsungkan.

"Di dalam UU Partai Politik dijelaskan bahwa parpol dinyatakan sebagai peserta pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilihan umum selesai. Sedangkan kalau baru mendaftarkan capres setelah pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD berlangsung maka pada saat itu partai itu tidak lagi berstatus sebagai partai peserta pemilu, maka ini bertentangan," kata Yusril.

Sementara itu faktanya di dalam UU Pilpres dinyatakan parpol yang berhak mengusung capres adalah parpol yang mendapatkan 25 persen suara nasional dan 20 persen kursi di DPR (ketentuan ambang batas presidensial/parliamentary threeshold).

Yusril mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan ketentuan ambang batas presidensial itu, meskipun faktanya jika uji materi UU Pilpres dikabulkan MK maka secara otomatis menggugurkan ketentuan ambang batas itu.

"Saya tidak terlalu mempermasalahkan (ambang batas presidensial) itu. Saya hanya mengatakan bahwa maksud saya adalah bahwa Parpol itu mengajukan capres dan cawapres sebelum pemilu dilaksanakan," ujar dia.

Yusril menekankan apabila gugatannya terhadap UU Pilpres dikabulkan maka tidak akan membuat jadwal pemilihan umum berantakan. KPU hanya perlu mengundurkan pelaksanaan pemilu DPR, DPRD, dan DPD agar dilakukan serentak dengan Pilpres. (Ant)
Zaenal Arifin -
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker