Akil: Ray Kurang Paham Statemen Saya

Novrizal Sikumbang - Senin, 12-08-2013 21:54

Akil: Ray Kurang Paham Statemen Saya : aktual.co
Akil Mochtar (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai bahwa Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kurang memahami statemennya soal DKPP.


Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai bahwa Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kurang memahami statemennya soal DKPP.

Hal itu menyusul pernyataan Ray yang mengatakan bahwa pendapat Ketua MK merupakan anjuran yang dapat memundurkan pencapaian penegakan integritas penyelenggara pemilu.

"Ray kurang memahami substansi yang saya uraikan, dia hanya berprasangka saja," ucap Akil, di Jakarta, Senin (12/8).

Lebih lanjut, Akil tetap setuju, siapa pun yang salah harus dihukum. Termasuk anggota KPUD yang benar-benar melanggar etik harus diberi sanksi berat. Akan tetapi, sambung dia, yang jadi permasalahan adalah apakah dengan pemecatan anggota KPUD itu memberi jaminan bahwa tahapan pemilu jadi berkualitas?.

Akil menjelaskan, pemecatan bukanlah satu-satunya solusi. Pasalnya, anggota KPUD juga bekerja berdasarkan UU Pemilu.

"Kalau misalnya ada calon yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam UU Pemilu, kemudian dicoret oleh KPUD, lalu digugat ke DKPP oleh si calon, apakah anggota KPUD itu melanggar etik? Kan dia sudah sesuai UU Pemilu," ujarnya.

Tetapi jika ada anggota KPUD yang menerima suap atau janji oleh calon, itu baru bisa dikatakan melanggar etik. Dan itu, tutur Akil, memang harus diberi sanksi berat.

"Buat saya yang salah ya harus di hukum. Saya hanya mengatakan pemecatan bukan satu-satunya solusi. Saya hanya khawatir pemecatan akan berdampak distrus terhadap KPU secara kelembagaan yang berujung kepada terganggunya jadwal pemilu," tandasnya.

Sebelumnya sempat dikatakan Ray Rangkuti, Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak cepat menjatuhkan sanksi pemberhentian anggota KPUD karena melanggar kode etik merupakan anjuran yang dapat memundurkan pencapaian penegakan integritas penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti melalui surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (12/8).

"Pernyataan itu seperti memberi kembali peluang bagi penyelenggara pemilu untuk terus melanggar kode etik karena sekalipun kelak diadukan ke DKPP ada kemungkinan hanya mendapat sanksi tertulis," ucapnya.
Ari Purwanto
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 27 Nov 2014 08:03:43
    Tidak spesifik bahas Saipul, tapi bahwa buronan harus kita usahakan tangkap, saya juga ga kenal Saipul, kita kerjakan sungguh-sungguh
  • 26 Nov 2014 22:41:46
    Kalau ada pemalsuan itu tindak pidana, yang dipalsu apa barang buktinya mana kita analisa. Dari situ kita ketahui siapa yang memalsukan dan dari situ bisa kita ungkap. Semuanya dan sampai sekarang yang dipalsukan belum ada
  • 26 Nov 2014 20:48:14
    Pemeriksaan terhadap mantan dirut itu, terkait kedudukannya saat itu dan ikut dalam menandatangani kontrak pengerjaan pengadaan alat tersebut
  • 26 Nov 2014 20:22:26
    Hasil visum dari ketiga rumah sakit tersebut tidak ada yang mengungkapkan adanya DNA pelaku dalam tubuh korban, sehingga sulit sekali untuk dibuktikan
  • 26 Nov 2014 20:18:45
    Badan Nasional Narkotika (BNN) memperlihatkan tersangka pengedar 6 Kilo ganja dan 506,7 gram sabu, saat rilis di lapangan parkir gedung BNN, jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Ganja yang dimusnahkan terungkap dari penemuan dua paket mencurigakan yang dikirim dari dua perusahaan jasa pengiriman barang. Selain itu, petugas meringkus M Nur berserta satu kotak susu bubuk yang berisi dua bungkus kristal bening (sabu). AKTUAL/MUNZIR
  • 26 Nov 2014 18:28:52
    Berkasnya sudah disusun dan tinggal tahap penyempurnaan. Dalam waktu dekat akan segera dikirimkan ke Kejaksaan
  • 26 Nov 2014 18:13:16
    "Saya kesini untuk mengucapkan semoga sukses dalam melaksanakan tugas,"sebut Hendarman ketika tiba di gedung Kejagung.
  • 26 Nov 2014 18:05:15
    "Masih belum sampai kepada tahapan secara lengkap, keterlibatannya sejauh mana," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 17:48:02
    "Kami memilih Badung sebagai proyek percontohan pencegahan korupsi dana APBD, karena pencegahan korupsi di daerah ini cukup baik didukung pemerintahan pro-rakyat," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Mangupura, Badung, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 17:23:27
    "Kalau sampai tanggal 10 Desember 2014, posisi komisioner tak terisi yaitu Perppu caranya. Tapi saya tak mendorong," kata Ketua Pansel Capim KPK Amir Syamsuddin di kantor Menkumham, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 16:22:22
    "Itu satu hal yang amat berat bagi seoarang narapidana, kalau kita pernah ditahan ataupun dihukum. Apalagi, kalau tidak boleh dikunjungi keluarga, itu amat sangat menyakitkan hati," kata Adnan Buyung ketika mendatangi KPK, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 16:01:53
    Kuasa hukum Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/11/2014), Kedatangannya ingin menjenguk kliennya yang kini berada di Rumah Tahanan Guntur. Adnan mengatakan, kedatanga itu untuk memastikan kabar yang menyatakan kliennya tidak boleh dijenguk oleh keluarga. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 26 Nov 2014 15:46:19
    "Kami telah menyiapkan sekitar 225 ribu lebih surat tilang yang digunakan dalam operasi ini," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono di Jakarta.
  • 26 Nov 2014 15:43:03
    "Semua polisi lalu lintas diturunkan untuk melaksanakan Operasi Zebra Jaya ini dengan tujuan untuk menegakkan aturan berlalu lintas dan ada sekitar 2.000 lebih polisi diterjunkan dalam operasi ini," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:26:42
    "Karena mereka memprotes aturan rutan, namun dalam surat tersebut dianggap ada unsur menghina, menghalang-halangi petugas dalam menjalankan tugas. Sesuai aturan Permenkum HAM masuk kategori pelanggaran berat‎," kata Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:15:49
    "Sedang dihitung apa (pendidikannya) tiga bulan atau empat bulan saja. Tidak akan sampai satu tahun," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mabes Polri, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 15:13:44
    Menurutnya, penunjukan Jaksa Agung yang berlatar belakang politisi sangat kental dengan kepentingan, mengingat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kridit Bank Mandiri oleh PT Cipta Graha Nusantara tahun 2004 yang tangani Kejaksaan.
  • 26 Nov 2014 15:05:02
    "Ada 140 personil yang kita berangkatkan dengan komposisi 100 personel taktis dan 40 personel pendukung," kata Kapolri Jenderal Sutarman yang memimpin upacara pemberangkatan Rabu (26/11) di Mabes Polri.
  • 26 Nov 2014 14:42:41
    "Seleksi calon pimpinan KPK telah dilakukan secara sangat ketat. Pansel telah bekerja keras dan mengeluarkan biaya dari uang rakyat yang tidak sedikit," kata Robby ketika dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 14:20:40
    Penggeledahan apartemen milik seorang laki-laki bernama Hartono tersebut terkait pengembangan kasus dugaan suap dalam rekruitmen CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014.
  • 26 Nov 2014 13:57:16
    Menanggapi hal tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly merasa tugasnya sudah selesai dalam seleksi di kementerianya. Sehingga tidak perlu lagi melakukan seleksi ulang calon pimpinan KPK seperti yang disampaikan oleh Komisi III DPR.
  • 26 Nov 2014 13:22:00
    Mantan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah saat berada di lobi kedatangan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (26/11/2014). Amir dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK). AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 26 Nov 2014 13:21:18
    "Ada tren yang menarik, sekarang swasta itu pihak yang terlibat hampir 40 persen di case-case yang ditangani KPK itu melibatkan swasta," kata Bambang di sela acara Forum Pemerintah dan Swasta dalam Manajemen Gratifikasi‎ di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 12:43:57
    "Bos sekarang saya mau kasih tahu sama sampean, dulu pernah KPK awal Pak Pandu sakit, KPK guncang tidak? Itu di zaman periode gini, dulu pernah sekian banyak 2 pimpinan, KPK tetap jalan. Kapolri cuma 1 ngawasi sekian ribu bisa, kejaksaan agung bisa, kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 12:17:07
    "(Penyelenggaraan haji tahun 2010-2011) itu sudah dibuat penyelidikan baru. Sudah diajukan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Rabu (26/11).


eXTReMe Tracker