Akil: Ray Kurang Paham Statemen Saya

Novrizal Sikumbang - Senin, 12-08-2013 21:54

Akil: Ray Kurang Paham Statemen Saya : aktual.co
Akil Mochtar (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)
Jakarta, Aktual.co — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menilai bahwa Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kurang memahami statemennya soal DKPP.

Hal itu menyusul pernyataan Ray yang mengatakan bahwa pendapat Ketua MK merupakan anjuran yang dapat memundurkan pencapaian penegakan integritas penyelenggara pemilu.

"Ray kurang memahami substansi yang saya uraikan, dia hanya berprasangka saja," ucap Akil, di Jakarta, Senin (12/8).

Lebih lanjut, Akil tetap setuju, siapa pun yang salah harus dihukum. Termasuk anggota KPUD yang benar-benar melanggar etik harus diberi sanksi berat. Akan tetapi, sambung dia, yang jadi permasalahan adalah apakah dengan pemecatan anggota KPUD itu memberi jaminan bahwa tahapan pemilu jadi berkualitas?.

Akil menjelaskan, pemecatan bukanlah satu-satunya solusi. Pasalnya, anggota KPUD juga bekerja berdasarkan UU Pemilu.

"Kalau misalnya ada calon yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam UU Pemilu, kemudian dicoret oleh KPUD, lalu digugat ke DKPP oleh si calon, apakah anggota KPUD itu melanggar etik? Kan dia sudah sesuai UU Pemilu," ujarnya.

Tetapi jika ada anggota KPUD yang menerima suap atau janji oleh calon, itu baru bisa dikatakan melanggar etik. Dan itu, tutur Akil, memang harus diberi sanksi berat.

"Buat saya yang salah ya harus di hukum. Saya hanya mengatakan pemecatan bukan satu-satunya solusi. Saya hanya khawatir pemecatan akan berdampak distrus terhadap KPU secara kelembagaan yang berujung kepada terganggunya jadwal pemilu," tandasnya.

Sebelumnya sempat dikatakan Ray Rangkuti, Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tidak cepat menjatuhkan sanksi pemberhentian anggota KPUD karena melanggar kode etik merupakan anjuran yang dapat memundurkan pencapaian penegakan integritas penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti melalui surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (12/8).

"Pernyataan itu seperti memberi kembali peluang bagi penyelenggara pemilu untuk terus melanggar kode etik karena sekalipun kelak diadukan ke DKPP ada kemungkinan hanya mendapat sanksi tertulis," ucapnya.
Ari Purwanto

Berani Melangkah
Komentar
Nama
Email
Komentar
Kode Verifikasi