Yudi Setiawan Ungkap Borok PKS Dibawah Kendali "Kekuasaan"

Wahyu Romadhony - Senin, 20-05-2013 21:50

Yudi Setiawan Ungkap Borok PKS Dibawah Kendali
Tumpukan Uang (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

Sebanyak 25 perusahaan fiktif dibuat Yudi untuk melakukan kejahatan.


Jakarta, Aktual.co — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sedang menyiapkan dana untuk pemenangan pemilu 2014 sebesar Rp2 triliun. Keterangan tersebut diungkapkan oleh tersangka pembobol Bank Jabar Banten (BJB), Yudi Setiawan, yang juga pembobolan Bank Jatim.

Sebanyak 25 perusahaan fiktif dibuat Yudi Setiawan untuk melakukan kejahatan. Yudi juga sempat terlibat dalam korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala untuk pengadaan barang dan jasa berupa lelang buku pada 2011 senilai Rp1,2 miliar. Dalam kasus inilah Yudi ditangkap.

Polda Kalimantan Selatan menangkap Yudi di aparteman Sudirman Oktober tahun lalu. Namun yang mengejutkan saat Yudi Setiawan ditangkap bersama dengan  asisten staf khusus Presiden Bidang Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arief yang bernama Wisnu Agung Prasetyo. "Sabu dan senpi ilegal akan ditangani penyidik Polda Metro. Di situ ada pula Wisnu, dan keduanya dibawa ke Polda Meto," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto(14/10/12).

Wisnu Agung Prasetyo sempat dikabarkan tertangkap pihak kepolisian saat penggeledahan di Apartemen Sudirman, Rabu (10/10/12) siang. Saat itu, Wisnu ada bersama seorang pria bernama Yudi Setiawan yang selama ini menjadi target kepolisian

Namun Wisnu akhirnya dilepaskan setelah dites urine dan dimintai keterangan ternyata negatif narkoba. Wisnu juga membantah bahwa dirinya ditangkap.

Sekedar mengingat, Andi Arief merupakan pihak yang pernah melaporkan politisi PKS saat itu Mukhamad Misbakhun dalam kasus LC di Bank Century. Meskipun kemudian dalam kasus tersebut Misbakhun yang saat ini menjadi politisi Partai Golkar dinyatakan tidak bersalah.

Informasi yang dihimpun Aktual.co setelah penangkapan Yudi, informasi mengenai sepak terjang pimpinan PKS ditelanjangi oleh "kekuasaan" tertentu. Dari Yudi lah yang juga Direktur PT Cipta Inti Parmindo, KPK pada Maret-April 2013 meminta keterangan mengenai keterkaitan nya dengan para petinggi PKS.

Yang lebih menarik, kuasa hukum Yudi Setiawan, Eben Eser Ginting meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih kasus yang sedang menimpa kliennya. Eben mengatakan, permohonan pengambilalihan perkara Yudi Setiawan oleh KPK, karena dia menilai, penanganan perkara kliennya di Kepolisian Polda Kalsel tidak maksimal. “Kita minta KPK segera mengambil alih kasus ini,” kata Eben dalam siaran persnya kepada wartawan, Sabtu (2/3/13) pagi. Padahal Polda Kalsel menjadikan Yudi target penangkapan dalam kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala untuk pengadaan barang dan jasa berupa lelang buku pada 2011 senilai Rp1,2 miliar.

Seperti dilansir Majalah Tempo edisi pekan ini. Yudi mengaku memiliki semua rekaman, dokumentasi dan catatan keuangan terkait petinggi PKS. Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi Hasan Ishaaq pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Di dalam pertemuan, itu Luthfi mengungkapkan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya.

Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 18 Dec 2014 22:09:35
    Tersangka mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno keluar mengunakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014) malam. Waryono yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Januari 2014 lalu, diduga melakukan sejumlah tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM pada 2012 sebesar Rp25 miliar dan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan dugaan korupsi Kegiatan Sosialisasi, Sepeda Sehat dan Perawatan Gedung Kantor ESDM, selain itu penyidik KPK juga menemukan uang US$ 200 ribu saat melakukan penggeladahan di ruang kerja Waryono. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 21:31:21
    Johan mengatakan alasan penyidik melakukan penahanan terjadap KPK antara lain adalah karena ditakutkan melarikan diri.
  • 18 Dec 2014 21:14:46
    Waryono sempat diperiksa oleh tim penyidik KPK selama lebih dari 11 jam sejak pukul 09.30 WIB dan baru selesai diperiksa pukul 20.50 WIB‎ dengan mengenakan pakaian tahanan khas KPK berwarna oranye.
  • 18 Dec 2014 21:05:09
    Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (18/12/2014) malam. Penyidik KPK terus mendalami kasus Fuad Amin dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Bangkalan, Jawa Timur. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 20:49:13
    Mantan Presiden Direktur PT Pertamina EP Tri Siwindono, usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (18/12/2014) malam. Tri Siwindono diperiksa bersama Mantan Direktur Pertamina EP Haposan Napitupulu, sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Media Karya Sentosa ABD (Antonio Bambang Djatmiko) dalam kasus dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili-Timur di Bangkalan, Jawa Timur. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 19:11:27
    Presiden sudah menandatangani Keppres pemberhentian Pak Busyro, sebagai (Wakil) ketua KPK karena masa tugasnya sudah berakhir
  • 18 Dec 2014 18:45:13
    Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara dalam perkara tersebut sebesar Rp1,2 miliar
  • 18 Dec 2014 18:35:28
    merasa suaminya diperlakukan tidak adil, Ervani mengeluh di facebook beberapa waktu lalu
  • 18 Dec 2014 18:17:00
    Pak jokowi kan waktu kampanye presiden itu menandatangani deklarasi, 8 agenda anti korupsi bagi presiden 2014-2019
  • 18 Dec 2014 18:16:33
    Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly serta Sekretaris Kabinet, Andi Widjayanto saat keluar dari Lobby Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (18/12/2014). Kedatangannya untuk membahas soal berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai komisioner KPK. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 18:14:47
    Dari kiri ke kanan, Pengacara LBH Jakarta Ahmad Hardifirman, Warga Rawamangun Samsul Bahri, Ketua Rw warga Rawamangun Didi Yusuf, Korban yang juga Pengacara LBH Jakarta Hendra Supriatna, Pengacara LBH Jakarta Muhammad Isnur dan Pengacara LBH Jakarta Ichsan Zikry, saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Kamis (18/12/2014). LBH Jakarta mengecam tindakan kekerasan aparat Kepolisian dari Polres Jakarta Timur yang menlakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap pengacara publik LBH Jakarta Hendra Supriatna. AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 17:37:26
    Tidak dibutuhkan upaya khusus bidang perundang-undangan, seperti misalnya menerbitkan perpu untuk kekosongan satu pimpinan KPK ini
  • 18 Dec 2014 17:09:06
    "Dia tidak stres, dia mau berangkat ke Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di sana,"
  • 18 Dec 2014 16:39:14
    Kami kan baru bertemu dengan pimpinan KPK dan akan segera menyampaikan ke presiden dulu
  • 18 Dec 2014 16:06:03
    Mentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yosanna Hamonangan Laoly saat tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (18/12/2014). Kedatangannya untuk membahas soal berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai komisioner KPK. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 15:15:12
    Ketua Pansel Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra bersama anggota pansel Refly Harun menyerahkan calon hakim MK kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (18/12/2014). Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi menyerahkan 15 nama calon hakim konstitusi kepada KPK agar bisa dilakukan penelusuran rekam jejak terhadap 15 calon hakim MK tersebut. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 15:14:38
    Berdasarkan Keppres Nomor 33/P Tahun 2011, jabatan Busyro telah berakhir pada 16 Desember 2014.
  • 18 Dec 2014 15:12:19
    Sejumlah pejuang veteran RI dan keluarganya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Dalam aksinya, mereka berorasi meminta KPK membongkar kasus mafia tanah. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 18 Dec 2014 15:02:56
    Perbuatan itu, lanjut dia, sudah dilakukan mulai tahun pajak 2008 sampai 2012, dengan cara tersangka U menerima penjualan faktur pajak tidak sah dari terpidana Sumarno seharga 16 persen dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.
  • 18 Dec 2014 14:46:27
    Petugas memusnahkan ribuan botol minuman keras hasil tangkapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kanwil Jakarta siap di lapangan depan Kodim 0501/JP, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014). DJBC Kanwil Jakarta memusnahkan 50.334 botol minuman keras, 2760 liter ethyl alkohol, 415.456 batang rokok dan 15.144 botol kosong hasil penindakan atas pelanggaran di bidang cukai. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 18 Dec 2014 14:19:20
    Duit ini berasal dari pembayaran yang diterima PT Dutasari Citralaras sebagai sub-kontraktor PT Adhi Karya dalam pekerjaan mekanikal elektrikal.
  • 18 Dec 2014 14:17:37
    Heri Noferi menceritakan, sebelum kejadian, Aspar yang masih ada hubungan keluarga dengan dirinya itu datang ke Buntok untuk menghadiri sebuah acara.
  • 18 Dec 2014 14:09:02
    Dalam ini, lanjut jaksa, Machfud menerima total pembayaran seluruhnya Rp 185,580 miliar sebagai sub-kontraktor pekerjaan mekanikal elektrikal (ME).
  • 18 Dec 2014 14:04:27
    "Pertama 18 orang, dua orang mengundurkan diri dan satu lagi tidak memenuhi persyaratan, sudah kita keluarkan, jadi tinggal 15 sekarang,"
  • 18 Dec 2014 13:47:22
    Machfud dalam dakwaan terbukti telah melawan hukum mempengaruhi Kuasa Pengguna Anggaran, panitia pengadaan, dan pihak-pihak terkait dalam proyek Hambalang.


eXTReMe Tracker