Pakar: MA Bertanggung Jawab Koreksi Putusan Susno

Rabu, 24-04-2013 22:45

Pakar: MA Bertanggung Jawab Koreksi Putusan Susno  : aktual.co
Mantan Kabareskrim Komjen Pol (purn) Susno Duadji (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"MA harus bertanggung jawab dengan mengoreksi putusan. MA punya otoritas untuk mengoreksi itu," kata Liona Nanag.


Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Liona Nanang Supriatna mengatakan, Mahkamah Agung (MA) memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi putusan kasasi yang tidak melampirkan ketentuan penahanan Susno Duadji sebagaimana yang tertuang dalam pasal 197 KUHAP.

"MA harus bertanggung jawab dengan mengoreksi putusan. MA punya otoritas untuk mengoreksi itu," kata Liona Nanag ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (24/4).

Dia mengatakan bahwa kekeliruan ada pada MA, mulai dari tahap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga kasasi di MA, sehingga menyebabkan amar putusan Susno Duadji tidak ada dasar hukumnya.

Suatu putusan yang dijatuhkan kepada seorang terpidana harus diikuti dengan ketentuan eksekusi penahanan, karena itu merupakan bentuk sanksi hukuman yang harus dijalani oleh terpidana.

"Kalau dia (Susno) diputuskan bersalah, sanksinya harus ada, misalnya ditahan. Kalau tidak ada sanksinya, bagaimana bisa dilakukan eksekusi," katanya.

Susno didakwa dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Dia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kabareskrim, ketika menangani kasus PT SAL dengan menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu.

Pengadilan juga menyatakan Susno terbukti memangkas Rp 4.208.898.749 yang merupakan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi.

Dalam putusan perkara Nomor perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, MA menguatkan putusan PN Jaksel dan PT DKI Jakarta, dia divonis bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Meski Susno dan tim kuasa hukumnya berpendapat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu cacat hukum, pihaknya tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya menolak permohonan kasasi itu.

Susno mulai ditahan Polri pada 10 Mei 2010. Dia dikeluarkan demi hukum dari tahanan saat masih proses persidangan di PN Jaksel 18 Februari 2011, karena masa perpanjangan penahanannya sebagai terdakwa telah berakhir. Artinya, dia sudah menjalani hukuman sekitar sembilan bulan.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 22 Sep 2014 14:26:44
    Karena rumah dinasnya ada masalah. Dipalang oleh masyarakat karena pembayarannya belum selesai. Saya terpaksa kontrak rumah
  • 22 Sep 2014 14:00:43
    Iya jumlahnya segitu. Selama tiga bulan saya terimanya Rp 6,7 juta. Gaji pokok malah di bawah itu. Tidak lebih
  • 22 Sep 2014 13:55:06
    Saya tak pernah menyuruh, karena itu memang tupoksi mereka, proposal itu hanya diajukan kepada saya
  • 22 Sep 2014 13:44:13
    Dari yang kemarin di reschedule (datang ke KPK), saksi buat ibunda (ratu atut)
  • 22 Sep 2014 13:29:08
    Sodara menyadari sebagai Bupati? Kenapa meminta uang? Sodara mengerti konsekwesinya tidak?
  • 22 Sep 2014 13:08:55
    itu sodara mengatakan, ada permintaan dari Teddi dan menyanggupi? Kan proyek masih berjalan
  • 22 Sep 2014 11:17:21
    Diperiksa sebagai saksi bagi RAC (R Atut Chosiyah)
  • 22 Sep 2014 10:55:10
    Mengenakan batik berwarna coklat, Didik memasuki gedung KPK dengan tidak berkomentar apa-apa
  • 22 Sep 2014 09:09:58
    Itu saja kami memberikan rekomendasi tidak diindahkan, artinya tetap diberikan PB seperti permintaan 5 napi sebelumnya
  • 21 Sep 2014 22:15:09
    Pasangan suami istri (Pasutri) yang diduga teroris yaitu GN (31) bersama istrinya CL, keduanya disergap Tim Departemen Khusus 88 antiteror saat melintas di Dusun Pali, Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
  • 21 Sep 2014 18:45:47
    Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku, akan membentuk pansus hak angket atau hak penyelidikan dewan terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menemukan kerugian negara dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta.
  • 21 Sep 2014 17:30:22
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menagih janji presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tentang dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jokowi-JK juga pernah menandatangani pakta integritas di KPK sebelum pengumuman harta kekayaan.
  • 21 Sep 2014 17:00:07
    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyatakan, belum ada informasi mengenai kebakaran di gedung Kementerian ESDM yang dapat dikaitkan dengan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.
  • 21 Sep 2014 16:45:02
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap telusuri kekayaan dan rekam jejak calon menteri pilihan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Demikian dinyatakan Johan Budi, juru bicara KPK, Jumat (19/9).
  • 21 Sep 2014 16:30:27
    Kepolisian Sektor Gambir, Jakarta Pusat, mengamankan dua pria asal Lampung, yaitu Syahmin (48) dan Andi Saputra (30), dikarenakan membawa tiga pucuk senjata api (senpi) berikut amunisinya dan senjata tajam jenis badik di dalam mobilnya. Penangkapan tersebut terjadi di Jalan Balikpapan, Gambir, Sabtu (20/9).
  • 21 Sep 2014 16:15:45
    Rusti Sinaga (76) tewas mengenaskan di tangan pembantunya AM dengan luka tikam di leher. Penikaman tersebut dilakukan di dalam rumah sang majikan sendiri, Cluster Aralia Blok HY23/5 RT 1/17, Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
  • 21 Sep 2014 13:45:18
    Indonesianis Anton Lucas menilai, pengungkapan kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir pada 7 September 2004 akan menjadi tolok ukur bagi komitmen Presiden-Wapres Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam penegakan HAM.
  • 21 Sep 2014 13:15:57
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dan diundangkan pada 30 Juli 2012 baru secara resmi mulai diberlakukan pada 2014 atau dua tahun setelah diundangkan.
  • 21 Sep 2014 12:26:05
    Petani Indonesia, seharusnya dapat memanfaatkan paten teknologi yang telah menjadi milik umum, guna mengerjakan lahan sawah mereka mulai dari pengolahan tanah, pembibitan, pemupukan sampai pemanenan petani yang harus menggunakan traktor.
  • 21 Sep 2014 01:05:16
    Hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus itu, meskipun hingga saat ini belum ada agenda baru untuk pemeriksaan saksi-saksi atas kasus tersebut.
  • 21 Sep 2014 00:45:40
    Sehingga dia bisa segera mendapatkan pertolongan pemulihan kondisi psikologis, dan perlindungan dari intimidasi dan ancaman. Karena beberapa terduga pelaku hingga saat ini masih buron.
  • 20 Sep 2014 21:40:25
    Dia dianggap tahu seluk beluk kasus dugaan korupsi proyek pendidikan dan pelatihan pelayaran di Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua Tahun 2011. Lantararan saat proyek berlangsung dia tengah menjabat sebagai menhub.
  • 20 Sep 2014 21:20:20
    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menyatakan semua pihak yang terkait dan diduga terlibat akan dipanggil penyidik. Apalagi telah ada bukti yang mendukung keterlibatannya.
  • 20 Sep 2014 15:44:57
    Perwakilan Mahasiswa dan Keluarga korban pelanggaran HAM memasukan koin ke dalam kotak aksi peduli di Kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/9/2014). Koin peduli untuk pembentukan Pengadilan HAM AD HOC yang digalang di kantor kontras ini akan diserahkan kepada tim transisi untuk Jokowi – JK. Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan kepada media, Negara tidak mempunyai anggaran untuk membentuk Pengadilah HAM AD HOC. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 20 Sep 2014 15:24:20
    Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia, Fadli Nasution, Kuasa Hukum Anas Urbaningrum, Patra M Zen, Sekjend Perhimpunan Pergerakan IndonesiaGede Pasek Suardika, Peneliti ICW, Tama S Langkun, saat melakukan diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/9/2014). Diskusi tersebut membahas seputar perjalalanan sidang Anas Urbaningrum dengan tema ”Menanti Vonis Anas”. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB


eXTReMe Tracker