Pakar: MA Bertanggung Jawab Koreksi Putusan Susno

Rabu, 24-04-2013 22:45

Pakar: MA Bertanggung Jawab Koreksi Putusan Susno  : aktual.co
Mantan Kabareskrim Komjen Pol (purn) Susno Duadji (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

"MA harus bertanggung jawab dengan mengoreksi putusan. MA punya otoritas untuk mengoreksi itu," kata Liona Nanag.


Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung, Liona Nanang Supriatna mengatakan, Mahkamah Agung (MA) memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi putusan kasasi yang tidak melampirkan ketentuan penahanan Susno Duadji sebagaimana yang tertuang dalam pasal 197 KUHAP.

"MA harus bertanggung jawab dengan mengoreksi putusan. MA punya otoritas untuk mengoreksi itu," kata Liona Nanag ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (24/4).

Dia mengatakan bahwa kekeliruan ada pada MA, mulai dari tahap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga kasasi di MA, sehingga menyebabkan amar putusan Susno Duadji tidak ada dasar hukumnya.

Suatu putusan yang dijatuhkan kepada seorang terpidana harus diikuti dengan ketentuan eksekusi penahanan, karena itu merupakan bentuk sanksi hukuman yang harus dijalani oleh terpidana.

"Kalau dia (Susno) diputuskan bersalah, sanksinya harus ada, misalnya ditahan. Kalau tidak ada sanksinya, bagaimana bisa dilakukan eksekusi," katanya.

Susno didakwa dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Dia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kabareskrim, ketika menangani kasus PT SAL dengan menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu.

Pengadilan juga menyatakan Susno terbukti memangkas Rp 4.208.898.749 yang merupakan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi.

Dalam putusan perkara Nomor perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, MA menguatkan putusan PN Jaksel dan PT DKI Jakarta, dia divonis bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Meski Susno dan tim kuasa hukumnya berpendapat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu cacat hukum, pihaknya tetap mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang akhirnya menolak permohonan kasasi itu.

Susno mulai ditahan Polri pada 10 Mei 2010. Dia dikeluarkan demi hukum dari tahanan saat masih proses persidangan di PN Jaksel 18 Februari 2011, karena masa perpanjangan penahanannya sebagai terdakwa telah berakhir. Artinya, dia sudah menjalani hukuman sekitar sembilan bulan.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 29 Jul 2014 13:51:53
    "Pada hari pertama sebanyak 60 Surat tilang. Hal ini disebabkan banyak masyarakat di Medan yang tidak membawa surat kendaraan bermotor," sebut Kasat Lantas Polresta Medan, Kompol M. Budi Hendrawan kepada wartawan di Medan, Selasa (29/7).
  • 29 Jul 2014 08:44:45
    Peristiwa yang menimpa seorang nenek paruh bayah ini terjadi saat warga sedang melaksanakan Salat Idul Fitri 1435 Hijriah, tepat pukul 08.00 Wita, Senin (29/7).
  • 29 Jul 2014 08:21:31
    "Karena pemberian remisi bisa tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujarnya di Banjarmasin, Selasa (29/7).
  • 28 Jul 2014 23:13:26
    Sebelumnya Nazaruddin menjadi salah satu dari 137 terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan penjara lain yang rencananya akan mendapat remisi.
  • 28 Jul 2014 23:00:24
    Tadi kami serahkan surat keputusan remisi kepada sebagian warga binaan. Penyerahan remisi belum selesai diserahkan
  • 28 Jul 2014 22:47:37
    Pada 28 Juli 2014 sekitar pukul 12.10 WIB telah terjadi penembakan di daerah Indawa Kabupaten Lanny Jaya terhadap delapan anggota Polres Lanny Jaya yang sedang berpatroli
  • 28 Jul 2014 21:19:07
    Prabowo-Hatta memberikan kuasanya kepada 95 advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam 'Tim Pembela Merah Putih.
  • 28 Jul 2014 17:20:48
    Komisi Pemberantasan Korupsi dikritik oleh para keluarga tahanan kasus korupsi karena hanya memberikan satu hari besuk kepada keluarga tahanan sehingga tidak semua keluarga tidak diberi waktu membesuk lagi.
  • 28 Jul 2014 16:45:20
    Artis Nadya Mulya membesuk ayahnya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang ditahan di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah.
  • 28 Jul 2014 16:29:36
    22 orang tahanan kasus korupsi lain yang ditahan di gedung KPK maupun rutan Guntur dijenguk oleh para keluarganya di hari pertama Idul fitri
  • 28 Jul 2014 16:00:59
    Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany membesuk suaminya komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merayakan hari raya Idul Fitri 1435 Hijriah.
  • 28 Jul 2014 14:50:55
    "Enggak-engak bawa (ketupat)," singkat Darin saat antre di lobi kantor KPK, Jakarta, Senin (28/7).
  • 28 Jul 2014 14:38:34
    "Untuk jam besuk tahanan kebijakan yang diambil KPK adalah jam besuk atau kunjungan tahanan hanya hari pertama lebaran saja dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
  • 28 Jul 2014 12:27:27
    pemerintah memberikan remisi khusus Idul Fitri kepada 56.704 narapidana atau anak pidana yang beragama Islam.
  • 28 Jul 2014 12:01:09
    "Makna Lebaran tahun ini jadi lebih dekat dengan Tuhan karena dalam keadaan dicoba, keluarga kami tetap solid,"
  • 28 Jul 2014 10:17:27
    "Dikabari, katanya adik saya berkelahi, dikeroyok," ujarnya.
  • 28 Jul 2014 08:43:20
    Data yang diperoleh dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, Sunar Agus, menjelaskan bahwa di lapas terbesar di Bali itu tercatat 310 orang mendapatkan pemotongan masa tahanan.
  • 27 Jul 2014 12:05:01
    Sejumlah petugas kepolisian sektor di jajaran Polres Bondowoso, Jawa Timur, menyita ratusan batang mercon berbagai ukuran dalam razia yang dilakukan, Minggu (27/7) dini hari.
  • 27 Jul 2014 11:35:01
    Dia menjelaskan, remisi yang diberikan kepada para napi tersebut bervariasi antara 15 hari hingga dua bulan. Remisi selama 15 hari diberikan kepada 44 napi, remisi satu bulan kepada 91 napi. Remisi satu bulan 15 hari diberikan kepada 11 napi, dan remisi dua bulan untuk empat napi.
  • 27 Jul 2014 08:42:07
    "Adapun rute yang akan dilalui seperti biasa dari depan kantor wali kota, Jalan Achmad Yani dan berakhir di Lapangan Persiba," kata Kapolres Balikpapan, AKBP Andi Azis Nizar, Sabtu (26/7).
  • 27 Jul 2014 08:28:40
    "Dari 193 narapidana yang mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah, tidak satupun narapidana menghirup udara bebas pada saat Lebaran," kata Kepala Seksi Pembinaan dan Anak Didik (Binadik) Lapas Kelas II-A Jember, Alip Purnomo, Sabtu (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:30:49
    "Ada 360 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap tahunnya. Rata-rata TKI diperas oleh oknum tak bertanggungjawab dan preman sebesar Rp 2,5 juta," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:15:45
    Berbagai praktik yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta, Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).
  • 26 Jul 2014 19:00:03
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta, Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7), telah mengkaji sistem penempatan TKI yang ternyata penuh kelemahan.
  • 26 Jul 2014 18:45:01
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta. Sidak dilakukan pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7).


eXTReMe Tracker