Ombudsman Jateng Buka Posko Pengaduan PPDB

Muhammad Dasuki - Sabtu, 22-06-2013 09:17

Ombudsman Jateng Buka Posko Pengaduan PPDB : aktual.co
Konferensi Pers Ombudsman Perwakilan Jateng (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
Semarang, Aktual.co — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah membuka posko pengaduan pelanggaran pelayanan administrasi (maladaministrasi), terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013.

Hal itu menyusul peluncuran program Ombudsman di seluruh Indonesia sebagai lembaga parsial yang indepent mengawasi dan menerima pengaduan di wilayah hukum, terkait pelanggaran pungutan PPDB diluar ketentuan pada setiap jenjang satuan pendidikan.

"Pembukaan posko pengaduan pelanggaran terhadap penyelanggaran pelayanan publik PPDB di tingkat satuan pendidikan sekolah hingga berlangsung. Ombudsman RI diseluruh Indonesia membuka pesan posko pengaduan pelanggaran maladministrasi," terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Ahmad Zaed, saat menggelar konferensi Pers, di kantor Ombudsman RI Perwakilan Jateng,di Semarang, Jum'at (21/6).

Berkaiatan dengan adanya pengaduan PPDB tersebut, dia menjelaskan, Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, sesuai mandat dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan secara pasif maupun aktif. Proses pengawasan baik dilakukan pada awal pendaftaran PPDB dan pasca pendaftaran peserta didik diterima di tingkat satuan jenjang pendidikan.

"Investigator dilakukan baik pra PPDB maupun pasca PPDB, bahkan hingga siswa diterima masuk di satuan jenjang pendidikan tertentu. Artinya kita tidak pasif saja menunggu laporan masyarakat, melainkan aktif melakukan investigasi secara langsung ke lapangan atas inisiatif sendiri," ucapnya.

Selain Ombudsman RI Perwakilan Jateng membuka posko pengaduan pelanggaran pelayanan publik (maladministrasi), menerima pesan singkat (SMS) pengaduan ke call center (0812 4117 4422) dan menerima kiriman via surat di 23 kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi setempat.

"Kita menerima pengaduan secara pasif atau aktif, dan lewat pesan singkat  (SMS) maupun kirim via surat langsung beserta bukti laporan pengaduan," imbuh dia.

Tercatat, berdasarkan data Kemendikbud per Agustus 2012, penyelenggaraan PPDB dari mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, jumlah satuan pendidikan di Jateng sebanyak 31.442.

Dari jumlah tersebut, menurutnya, satuan pendidikan negeri maupun swasta yang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun pelayanan publik terancam di dikenai UU nomor 25 Tahun 2009 pada pasal (4) tentang instasi pelayanan publik. 

Segala bentuk maladministrasi berazaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan hak/diskriminatif, akuntabilitas, transparansi, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, dan penyelenggaraan negara yang tercantun dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 

"Dimana pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi asas kepastian hukum, asa tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan asas akuntabilitas," jelasnya.

Pihaknya telah menerima 42 pengaduan laporan yang diterima sejak 1 Januari-21 Juni 2013. Dari jumlah tersebut, 29 laporan sudah diselesaikan dan 13 laporan sedang ditangani. "Sekitar ada 10 laporan pengaduan dari jumlah tersebut yang kami terima, termasuk pelanggaran di satuan jenjang pendidikan yang masih dalam taraf proses berjalan," imbuh dia. 

Nur Lail -

Berani Melangkah
Komentar
Nama
Email
Komentar
Kode Verifikasi