Ombudsman Jateng Buka Posko Pengaduan PPDB

Muhammad Dasuki - Sabtu, 22-06-2013 09:17

Ombudsman Jateng Buka Posko Pengaduan PPDB : aktual.co
Konferensi Pers Ombudsman Perwakilan Jateng (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

Hal itu menyusul peluncuran program Ombudsman di seluruh Indonesia sebagai lembaga parsial yang indepent mengawasi dan menerima pengaduan di wilayah hukum, terkait pelanggaran pungutan PPDB diluar ketentuan pada setiap jenjang satuan pendidikan.


Semarang, Aktual.co — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah membuka posko pengaduan pelanggaran pelayanan administrasi (maladaministrasi), terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013.

Hal itu menyusul peluncuran program Ombudsman di seluruh Indonesia sebagai lembaga parsial yang indepent mengawasi dan menerima pengaduan di wilayah hukum, terkait pelanggaran pungutan PPDB diluar ketentuan pada setiap jenjang satuan pendidikan.

"Pembukaan posko pengaduan pelanggaran terhadap penyelanggaran pelayanan publik PPDB di tingkat satuan pendidikan sekolah hingga berlangsung. Ombudsman RI diseluruh Indonesia membuka pesan posko pengaduan pelanggaran maladministrasi," terang Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Ahmad Zaed, saat menggelar konferensi Pers, di kantor Ombudsman RI Perwakilan Jateng,di Semarang, Jum'at (21/6).

Berkaiatan dengan adanya pengaduan PPDB tersebut, dia menjelaskan, Ombudsman akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, sesuai mandat dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan secara pasif maupun aktif. Proses pengawasan baik dilakukan pada awal pendaftaran PPDB dan pasca pendaftaran peserta didik diterima di tingkat satuan jenjang pendidikan.

"Investigator dilakukan baik pra PPDB maupun pasca PPDB, bahkan hingga siswa diterima masuk di satuan jenjang pendidikan tertentu. Artinya kita tidak pasif saja menunggu laporan masyarakat, melainkan aktif melakukan investigasi secara langsung ke lapangan atas inisiatif sendiri," ucapnya.

Selain Ombudsman RI Perwakilan Jateng membuka posko pengaduan pelanggaran pelayanan publik (maladministrasi), menerima pesan singkat (SMS) pengaduan ke call center (0812 4117 4422) dan menerima kiriman via surat di 23 kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi setempat.

"Kita menerima pengaduan secara pasif atau aktif, dan lewat pesan singkat  (SMS) maupun kirim via surat langsung beserta bukti laporan pengaduan," imbuh dia.

Tercatat, berdasarkan data Kemendikbud per Agustus 2012, penyelenggaraan PPDB dari mulai tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, jumlah satuan pendidikan di Jateng sebanyak 31.442.

Dari jumlah tersebut, menurutnya, satuan pendidikan negeri maupun swasta yang melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun pelayanan publik terancam di dikenai UU nomor 25 Tahun 2009 pada pasal (4) tentang instasi pelayanan publik. 

Segala bentuk maladministrasi berazaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan hak/diskriminatif, akuntabilitas, transparansi, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, dan penyelenggaraan negara yang tercantun dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 

"Dimana pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi asas kepastian hukum, asa tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan asas akuntabilitas," jelasnya.

Pihaknya telah menerima 42 pengaduan laporan yang diterima sejak 1 Januari-21 Juni 2013. Dari jumlah tersebut, 29 laporan sudah diselesaikan dan 13 laporan sedang ditangani. "Sekitar ada 10 laporan pengaduan dari jumlah tersebut yang kami terima, termasuk pelanggaran di satuan jenjang pendidikan yang masih dalam taraf proses berjalan," imbuh dia. 

Nurlail Qadr -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 31 Oct 2014 23:25:01
    Ia mengatakan sudah menjadi pengakuan orang tua dan guru di sekolah anak yang membawa "handphone" ke sekolah dan menggunakannya saat kegiatan belajar sering menjadi penghambat proses belajar-mengajar. Hal ini ditimbulkan dari gangguan konsentrasi melalui media telepon seluler saat di kelas.
  • 31 Oct 2014 23:19:36
    Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPSI PT Freeport Indonesia, PUK SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPSI PT Puncak Jaya Power mengumumkan bahwa rencana mogok kerja selama sebulan mulai 6 November-6 Desember 2014 dinyatakan batal.
  • 31 Oct 2014 23:14:59
    "Pembangunan lima rumah layak huni bagi masyarakat Kampung bekas markas OPM itu dalam rangka Karya Bakti TNI Skala Besar Tahun 2014," kata Letkol Inf. Stevanus Satrio Aribowo di Manokwari, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 23:11:21
    Pemadaman listrik bukan hanya terjadi di wilayah Baturaja, namun juga di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
  • 31 Oct 2014 23:03:21
    "Kita masih mendalami kasus ini siapa yang harus bertanggung jawab atas 3 WNA yang tidak punya dokumen tersebut," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, (31/10).
  • 31 Oct 2014 22:57:33
    "Mari libatkan masyarakat dalam pembangunan. Memimpin itu bukan soal berkuasa, namun itu menjadikannya juga amal ibadah yang yang berguna bagi banyak orang," ujar Sarwo saat menerima kunjungan silaturahmi Plt. Bupati Tapteng, Sukran Djamilan Tanjung di kantor DPW Muhammadiyah, jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 17:28:43
    Pembukaan lahan (land clearing) yang dilakukan sebuah perusahaan perkebunan di daerah Wahau, Kabupaten Kutai Timur, mengancam kelestarian orangutan.
  • 31 Oct 2014 17:02:53
    Kirab diawali sejumlah pemuda yang membawa dua gunungan agung yang tersusun dari hasil bumi diiringi ratusan warga yang mengenakan pakaian adat Jawa berjalan dari balai desa menuju komplek situs yang berjarak sekitar satu kilometer.
  • 31 Oct 2014 16:31:11
    Bahkan, warisan benda-benda peninggalannya, seperti kamera jadul dan tas warna hitam masih mendapat perhatian masyarakat luas. Buktinya warisan benda pers milik wartawan yang meninggal pada usia 32 tahun itu dipajang dalam gelaran event Museum Art di Museum Ronggowarsito, Semarang, sejak tanggal 28-31 Oktober 2014.
  • 31 Oct 2014 16:26:53
    “Kami di DPR ini menampung semua aspirasi masyarakat, sejauh aspirasi itu sesuai konstitusi. Termasuk aspirasi pemekaran Aceh Pase Raya itu. Silahkan disampaikan aspirasinya ke DPR dan kita akan tampung aspirasi itu,” sebut Nasir Djamil saat dihubungi Aktual.co, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 16:23:56
    "Saya kira tidak (oposisi), Muhammadiyah itu sebagai organisasi yang posisinya bagaikan air yang bisa merembes kemana-mana. Jadi tidak ada istilah Muhammadiyah itu jadi oposisi atau nyatu (koalisi) dengan pemerintahan. Karena Muhammadiyah merupakan lembaga yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka," katanya.
  • 31 Oct 2014 16:06:52
    “Kami dapat kabar Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat akan kembali membuka jalur itu. Kami masih menunggu intruksi dari Kemenhub. Kami sebagai operator siap menerima intruksi pembukaan jalur kereta api di Aceh. Namun, secara ekonomi memang tidak menguntungkan,” sebut Kepala Humas PT KA Regional Sumatera, Jaka Jarkasih dihubungi per telepon, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 16:02:08
    Penurunan muka air atau debit air sungai di DIY pada musim kemarau ini berdampak pada berkurangnya suplai atau pasokan air irigasi terhadap lahan pertanian seluas kurang lebih 70.000 hektar. Tak sedikit lahan pertanian bahkan diketahui harus mengalami kekeringan karena tak mendapat suplai air irigasi.
  • 31 Oct 2014 15:58:28
    "Seperti di daerah-daerah lain, setiap musim kemarau seperti ini debit air sungai selalu mengalami penurunan. Khusus di DIY sendiri penurunan debit air atau muka air sungai rata-rata mencapai sekitar 60 persen," ujarnya didampingi seksi operasi dan pengelolaan data balai PSDA DIY, Tri Wartono di Yogyakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 15:50:58
    Sebab, proses pemilihan pimpinan DPR sebelumnya, bukan tandingan versi KIH, sudah sesuai dengan prinsip rechstaat (negara hukum) dan mengacu pada konstitusi yang sah.
  • 31 Oct 2014 15:40:21
    "Saya tidak terbayang, ini terjadi. Sama sekali di luar nalar, ini luar biasa terjadi di DPR terjadi dualisme. Dan ini di luar akal sehat, kedua-duanya, KMP-nya berfikir dengan KMP-nya, dan KIH-nya berfikir dengan nenek moyangnya. Indonesia ini kan bukan mereka yang 560 orang tapi 250 juta orang," tandas Dadang.
  • 31 Oct 2014 15:32:49
    “Saat ini, tim telah menyusun rencana pemekaran Provinsi Aceh Pase Raya. Kita rencanakan, kami mendukung penuh pemekaran provinsi itu. Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat Aceh juga,” sebut kepada Aktual.co, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 10:21:09
    Desember, Puncak Musim Hujan di Sumbar‎
  • 31 Oct 2014 05:08:00
    Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, H Syamsulijar membantah adanya penjualan konsesi tambang oleh pemilik kuasa pertambangan emas kepada investor Australia.
  • 31 Oct 2014 04:15:00
    "Kejadiannya tepat di areal parkir toko modern, sesaat setelah liputan kegiatan peresmian toko modern itu," kata salah satu wartawan koran harian lokal Karawang Djunot Gusti, Kamis (30/10).
  • 31 Oct 2014 01:26:12
    Sudah Lama Pemprov Sumut Tak Tes Urin PNS
  • 31 Oct 2014 00:38:00
    "Kita harus memberkan perhatian yang betul kepada kualitas dan makanan ternak," ujarnya kepada wartawan di Kupang, Kamis (30/10) malam.
  • 30 Oct 2014 21:28:55
    Jumlah bank sampah yang dikelola masyarakat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekarang ini melebihi dari target pemerintah setempat. Ini terjadi karena manfaat bank sampah sepertinya mulai dirasakan warga setempat.
  • 30 Oct 2014 20:46:10
    Lalu, mungkinkah Menhan Ryamizard akan sungguh-sungguh meninjau ulang produk konstitusi yang tak sesuai cita-cita pendiri bangsa? Hanya waktu yang bisa menjawab.
  • 30 Oct 2014 20:37:56
    Sikap menteri pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang berjanji bakal meninjau ulang produk konstitusi yang tak sesuai cita-cita pendiri bangsa merupakan sebuah penguatan ideologi.


eXTReMe Tracker