Rencana Kerja Gubernur Baru Jateng Tentang Bansos Tuai Pro-Kontra

Muhammad Dasuki - Rabu, 12-06-2013 10:06

Rencana Kerja Gubernur Baru Jateng Tentang Bansos Tuai Pro-Kontra : aktual.co
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

Menurutnya, dihapuskannya pos dana bansos justru akan menambah permasalahan bagi rakyat. Alokasi dana bansos dan hibah yang diperuntukkan kepada masyarakat bawah akan memperparah kondisi masyarakat.


Semarang, Aktual.co — Rencana penghapusan pagu anggaran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terpilih, Ganjar Pranowo ternyata menuai pro-kontra di elit masyarakat, terutama pandangan di jajaran legislatif.

Salah satunya, Syamsul Мa'ari Fadalah anggota Komisi E DPRD Jateng yang tidak meyepakati dana kemasyarakatan.

Menurutnya, dihapuskannya pos dana bansos justru akan menambah permasalahan bagi rakyat. Alokasi dana bansos dan hibah yang diperuntukkan kepada masyarakat bawah akan memperparah kondisi masyarakat.

"Kami menolak bansos dan hibah dihapus. Karena jika itu terjadi di kepemimpinan Pak Ganjar selaku gubernur Jateng yang baru nanti akan menutup dan mengurangi perhatian pemerintah kepada desa-desa, lembaga sosial serta pendidikan di masyarakat tidak diperhatikan," tanda Syamsul Ma'ari, di Semarang, Selasa (11/6) kemarin.

Selain itu, lanjut dia, isu mengenai dana bansos yang akan dialihkan ke APBD dianggap tidak tepat, mengingat bansos sendiri merupakan bantuan yang dikhususkan bagi lembaga-lembaga masyarakat yang tidak tersentuh dana APBD.

"Kalau bansos dialihkan ke infrastruktur ataupun ke APBD, maka tidak tepat dan tidak proporsional dan mengurangi perhatian pemerintah ke lembaga di masyarkat," jelasnya.

Komisi E sendiri telah memberikan masukan ke Fraksi PDI Perjuangan untuk menjadikan masukan bagi gubernur baru, Ganjar Pranowo.

"Kami telah sampaikan pandangan umum ke fraksi PDIP untuk dilanjutkan ke gubernur. Dan kebanyakan dari fraksi semuanya mendukung," tambahnya.

Menyoal adanya bansos yang selalu menimbullkan berbagai penyelewengan, Syamsul menjelaskan agar ditangani dan dikroscek ke dinas terkait. Pihaknya pun siap kasus bansos yang sampai saat ini masih ditangani agar diproses hukum.

"Masalah bansos ini kan pada permasalahan teknis pelasanaan. Silahkan saja ditindak jika melanggar hukum. Dan itu masalahnya kan pada LPJ, jadi harus ada ketegasan," ungkapnya.

Jadi permasalahannya, kata dia, lebih pada alamat fiktif dan lain-lain memang harus dikroscek secara benar. Mulai dari kerja dinas sosial sampai kabupaten kota agar dicek keasliannya.

"Secara umum, masalah itu tidak harus menjadi satu-satunya alasan untuk menghapus bansos, " terangnya.

Ditempat terpisah, Rabu (12/6) pakar Politik Universitas Diponegoro, Susilo Utomo menyatakan sikap demikian makin memperburuk citra DPRD dalam proses demokrasi.

Menurutnya, inisiatif penghapusan dana Bansos dan Hibah Provinsi Jateng oleh gubernur Jateng yang baru itu setelah melihat banyak kasus yang muncul dari alokasi Bansos selama ini bermasalah.

"Jadi keputusan tersebut telah sesuai, dan saya kira tepat. Apalagi melihat UU No 25 tentang pembangunan nasional, nanti kalau tidak malah repot," jelasnya.

Ia menerangkan, bahwa pelaksanaan Bansos dan Hibah sendiri adalah kinerja Eksekutif. Sedangkan legislatif seperti DPRD tidak punya hak untuk mempertahankan.

"Dalam hal ini DPRD harus kembali ke Khittah lah, yaitu sebagai inisiatif, budgeting dan pengawasan. Karena tentang kebijakan ini bukan domainnya DPRD," tambahnya.
Nurlail Qadr -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya



eXTReMe Tracker