Rencana Kerja Gubernur Baru Jateng Tentang Bansos Tuai Pro-Kontra

Muhammad Dasuki - Rabu, 12-06-2013 10:06

Rencana Kerja Gubernur Baru Jateng Tentang Bansos Tuai Pro-Kontra : aktual.co
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

Menurutnya, dihapuskannya pos dana bansos justru akan menambah permasalahan bagi rakyat. Alokasi dana bansos dan hibah yang diperuntukkan kepada masyarakat bawah akan memperparah kondisi masyarakat.


Semarang, Aktual.co — Rencana penghapusan pagu anggaran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terpilih, Ganjar Pranowo ternyata menuai pro-kontra di elit masyarakat, terutama pandangan di jajaran legislatif.

Salah satunya, Syamsul Мa'ari Fadalah anggota Komisi E DPRD Jateng yang tidak meyepakati dana kemasyarakatan.

Menurutnya, dihapuskannya pos dana bansos justru akan menambah permasalahan bagi rakyat. Alokasi dana bansos dan hibah yang diperuntukkan kepada masyarakat bawah akan memperparah kondisi masyarakat.

"Kami menolak bansos dan hibah dihapus. Karena jika itu terjadi di kepemimpinan Pak Ganjar selaku gubernur Jateng yang baru nanti akan menutup dan mengurangi perhatian pemerintah kepada desa-desa, lembaga sosial serta pendidikan di masyarakat tidak diperhatikan," tanda Syamsul Ma'ari, di Semarang, Selasa (11/6) kemarin.

Selain itu, lanjut dia, isu mengenai dana bansos yang akan dialihkan ke APBD dianggap tidak tepat, mengingat bansos sendiri merupakan bantuan yang dikhususkan bagi lembaga-lembaga masyarakat yang tidak tersentuh dana APBD.

"Kalau bansos dialihkan ke infrastruktur ataupun ke APBD, maka tidak tepat dan tidak proporsional dan mengurangi perhatian pemerintah ke lembaga di masyarkat," jelasnya.

Komisi E sendiri telah memberikan masukan ke Fraksi PDI Perjuangan untuk menjadikan masukan bagi gubernur baru, Ganjar Pranowo.

"Kami telah sampaikan pandangan umum ke fraksi PDIP untuk dilanjutkan ke gubernur. Dan kebanyakan dari fraksi semuanya mendukung," tambahnya.

Menyoal adanya bansos yang selalu menimbullkan berbagai penyelewengan, Syamsul menjelaskan agar ditangani dan dikroscek ke dinas terkait. Pihaknya pun siap kasus bansos yang sampai saat ini masih ditangani agar diproses hukum.

"Masalah bansos ini kan pada permasalahan teknis pelasanaan. Silahkan saja ditindak jika melanggar hukum. Dan itu masalahnya kan pada LPJ, jadi harus ada ketegasan," ungkapnya.

Jadi permasalahannya, kata dia, lebih pada alamat fiktif dan lain-lain memang harus dikroscek secara benar. Mulai dari kerja dinas sosial sampai kabupaten kota agar dicek keasliannya.

"Secara umum, masalah itu tidak harus menjadi satu-satunya alasan untuk menghapus bansos, " terangnya.

Ditempat terpisah, Rabu (12/6) pakar Politik Universitas Diponegoro, Susilo Utomo menyatakan sikap demikian makin memperburuk citra DPRD dalam proses demokrasi.

Menurutnya, inisiatif penghapusan dana Bansos dan Hibah Provinsi Jateng oleh gubernur Jateng yang baru itu setelah melihat banyak kasus yang muncul dari alokasi Bansos selama ini bermasalah.

"Jadi keputusan tersebut telah sesuai, dan saya kira tepat. Apalagi melihat UU No 25 tentang pembangunan nasional, nanti kalau tidak malah repot," jelasnya.

Ia menerangkan, bahwa pelaksanaan Bansos dan Hibah sendiri adalah kinerja Eksekutif. Sedangkan legislatif seperti DPRD tidak punya hak untuk mempertahankan.

"Dalam hal ini DPRD harus kembali ke Khittah lah, yaitu sebagai inisiatif, budgeting dan pengawasan. Karena tentang kebijakan ini bukan domainnya DPRD," tambahnya.
Nur Lail -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 21 Sep 2014 16:00:56
    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih Harry Azhar Azis mengatakan, ia akan memperketat pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan instansi pemerintahan lainnya.
  • 21 Sep 2014 15:15:11
    Kodam XVII/Cenderawasih segera menggelar sepeda santai (fun bike) yang dipadukan dengan jalan santai. Acara ini direncanakan melibatkan sekitar 25.000 peserta, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-69 TNI.
  • 21 Sep 2014 14:45:14
    Sekelompok pelajar sekolah menengah umum di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekan lalu tampak galau ketika berkumpul di depan salah satu warung internet di Distrik Abepura.
  • 21 Sep 2014 14:30:06
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Pangkalpinang, mengimbau nelayan di wilayah itu agar mewaspadai gelombang Selat Karimata yang tingginya mencapai hingga 3,5 meter berlaku mulai Senin (22/9) pukul 07.00 WIB.
  • 21 Sep 2014 14:15:54
    Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengancam akan memberikan sanksi berupa denda kepada masyarakat kota itu, apabila memberikan uang kepada pengemis.
  • 21 Sep 2014 13:30:09
    Sebanyak 170 desa di 17 kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Minggu (21/9) masih mengalami krisis air bersih.
  • 21 Sep 2014 12:30:48
    Dua calon haji dari Embarkasi Palembang dilaporkan wafat di Tanah Suci, yakni Yansuri Zainal Abidin dari kelompok terbang 7 dan Herawati Sukarno dari kloter 3.
  • 21 Sep 2014 12:15:40
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, pesawat dari Australia akan membantu menanggulangi kebakaran hutan di beberapa provinsi yang terdapat titik api.
  • 21 Sep 2014 12:00:04
    Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan dana sebesar Rp 15 miliar untuk mengatasi krisis air bersih yang melanda sekitar 170 desa di 17 kabupaten di daerah itu
  • 21 Sep 2014 11:45:23
    Dua calon haji dari Embarkasi Palembang dilaporkan wafat di Tanah Suci yakni Yansuri Zainal Abidin dari kelompok terbang 7 dan Herawati Sukarno dari kloter 3.
  • 21 Sep 2014 11:15:27
    Bupati Malang, Rendra Kresna, menanggapi hal ini meminta pabrik rokok yang tersisa segera menggunakan dana CSR nya untuk memberikan bekal pelatihan ketrampilan kerja.
  • 21 Sep 2014 10:30:31
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,1 skala Richter di tenggara Manokwari, Papua Barat, Minggu pukul 01.27 WIB.
  • 20 Sep 2014 16:32:50
    Kasus ini bermula saat Suparno hendak mengajukan ijin menaikkan status hak tanah di Jalan Bantaran No 5, dari semula hak guna bangunan (SHGB) menjadi hak milik (SHM) dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp. 840.582.000.
  • 20 Sep 2014 15:57:06
    Tak tanggung-tanggung, warga Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang ini bahkan sudah melancarkan aksinya di sembilan wilayah. Delapan aksi dilakukan pasutri nekat ini di Kota Malang dan satu kali dilakukan di Kabupaten Malang.
  • 20 Sep 2014 15:45:09
    Warga asal Banjarnegara RT 1 RW 2 kelurahan Sambong, Kecamatan Punggelan Banjarnegara, tewas mengenaskan dan mengalami luka patah pada bagian tulang dada, tulang punggung, dan kedua kaki patah pada tulang kering. Nasib nahas juga dialami seorang pejalan kaki Sukardi (64) yang tertimpa tubuh Parsum.
  • 19 Sep 2014 20:20:24
    Tim SAR Gabungan dari Malang Raya hingga saat ini terus melakukan pencarian terhadap Hengky Sampurna, bocah 12 tahun yang hanyut di sekitar Sungai Brantas. Hingga Jumat (19/9) siang, putra kedua dari Nul Arifin ini belum ketemu.
  • 19 Sep 2014 20:00:10
    Sekitar 300 jiwa warga Desa Jabal Musara, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara mendatangi pendopo Bupati Aceh Utara, Jumat (19/9).
  • 19 Sep 2014 17:54:26
    Nama Darwin Silalahi yang santer berhembus bakal menduduki kursi menteri ESDM rupanya menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.
  • 19 Sep 2014 13:50:06
    Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Masyarakat Transfaransi Aceh (MaTA) mendesak agar Kejari Lhokseumawe mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah Pembangunan (PDPL).
  • 19 Sep 2014 13:40:59
    Polres Pamekasan, Jawa Timur (Jatim), melakukan penyelidikan kasus pembunuhan warga Desa Ragang, Kecamatan Waru yang terjadi pada Kamis (18/9) malam di depan masjid di desa itu.
  • 19 Sep 2014 13:30:32
    Kabut asap yang melanda sejumlah daerah Sumatera Barat, hari ini, Jumat (19/9) berangsur berkurang. Hal ini terlihat dengan berkurangnya titik panas (hotspot) yang tersebar pada sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera.
  • 19 Sep 2014 13:20:50
    Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta Utara Syarifuddin Nur, mengungkapkan 90 persen istri yang menggugat cerai karena suami selingkuh.
  • 19 Sep 2014 13:10:25
    Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Semarang mengamankan seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Marinir TNI AL berpangkat Kapten.
  • 19 Sep 2014 13:00:39
    Kota Banjarmasin dan sekitarnya di Kalimantan Selatan, Jumat pagi, diselimuti kabut asap dengan jarak pandang sekitar 500--1.000 meter.
  • 19 Sep 2014 12:20:52
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.236 titik hotspot terjadi di enam provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.


eXTReMe Tracker