Masyarakat NTT Tolak Keputusan MK Tentang Pemilukada SBD

Albertus Vincentius - Jum'at, 20-09-2013 14:45

Masyarakat NTT Tolak Keputusan MK Tentang Pemilukada SBD : aktual.co
Demo Tolak Keputusan MK (Foto: Aktual.co/Albertus Vincentius)

"Kami tetap berharap kebenaran dan keadilan ditegakan di SBD. Kami dengan tegas menolak kuputusan MK dan KPU yang bertindak tidak proposional dengan memenangkan pasangan tertentu. Jelas-jelas sudah kalah berdasarkan hasil pleno di tingkat desa/kelurahan dan PPK," katanya.


Kupang, Aktual.co — Sebanyak 100 mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam "Solidaritas Masyarakat NTT untuk Sumba Barat Daya" menggelar aksi unjuk rasa menolak Keputusan Mahkamah Konstiltusi tanggal 29 Agustus 2013 lalu terkait hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Koordinator aksi, Aloysius Malo Ladi dalam aksi unjuk rasa damai di Kantor KPU NTT mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk memohon agar KPU setempat ikut berjuang bersama rakyat SBD. Rakyat merasa hak suaranya pada pelaksanaan Pemilukada 5 Agustus 2013 dirampok oleh penyelenggara.

"Kami tetap berharap kebenaran dan keadilan ditegakan di SBD. Kami dengan tegas menolak kuputusan MK dan KPU yang bertindak tidak proposional dengan memenangkan pasangan tertentu. Jelas-jelas sudah kalah berdasarkan hasil pleno di tingkat desa/kelurahan dan PPK," katanya.

Dia juga meminta pasangan yang dimenangkan oleh KPUD setempat jangan dulu dilantik sampai selesai proses hukum pidana yang saat ini sedang berlangsung. Ini untuk menghindari pertumpahan darah di tengah masyarakat.

Menurutnya, situasi keamanan di SBD saat ini ibarat api dalam sekam. Ini berbeda dengan sebelum terjadinya upaya penggelembungan suara untuk calon tertentu oleh KPUD pada rapat pleno 10 Agustus 2013 lalu. Puncaknya setelah ada putusan MK yang menolak gugutan pasangan Kodimete-Umbu Moto.

"Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mencari terobosan hukum baru untuk menyelamatkan demokrasi di SBD. kami tahu permintan ini tidak mudah," ujarnya.

Dia menambahkan, MK bisa melakukan senbuah terobosan hukum baru berdasarkan temuan persidangan pidana pelanggaran pilkada tanggal 13 September 2013, total suara Kornelis-Daud 79.498. Sementara Markus - Dara hanya 67.831 suara, berbeda dengan hasil pleno KPUD SBD 10 Agustus  2013 yang menetapkan Markus - Dara 81.543 suara, Kornelis - Daud 79.498 dan Jacob-John meraih  10.179 suara.

Dia menuturkan, satu-satunya jalan untuk menguji kebenaran suara dalam 149 kotak suara, yakni  hanya melalui persidangan di MK. Dengan membuka kembali persidangan untuk meninjau kembali putusan MK tersebut melalui kewenangan MK berdasarkan pasal 86 Undang - Undang No. 24  Tahun 2003 Tentang MK.

"Kami dengan rendah hati juga memohon kepada Gubernur NTT untuk menunda proses pengajuan calon bupati dan wakil bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebelum  proses pidanya diselesaikan dan mendudukkan persoalan Pemilukada SBD pada proporsi yang  sebenarnya," ujarnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya



eXTReMe Tracker