Masyarakat NTT Tolak Keputusan MK Tentang Pemilukada SBD

Albertus Vincentius - Jum'at, 20-09-2013 14:45

Masyarakat NTT Tolak Keputusan MK Tentang Pemilukada SBD : aktual.co
Demo Tolak Keputusan MK (Foto: Aktual.co/Albertus Vincentius)

"Kami tetap berharap kebenaran dan keadilan ditegakan di SBD. Kami dengan tegas menolak kuputusan MK dan KPU yang bertindak tidak proposional dengan memenangkan pasangan tertentu. Jelas-jelas sudah kalah berdasarkan hasil pleno di tingkat desa/kelurahan dan PPK," katanya.


Kupang, Aktual.co — Sebanyak 100 mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam "Solidaritas Masyarakat NTT untuk Sumba Barat Daya" menggelar aksi unjuk rasa menolak Keputusan Mahkamah Konstiltusi tanggal 29 Agustus 2013 lalu terkait hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Koordinator aksi, Aloysius Malo Ladi dalam aksi unjuk rasa damai di Kantor KPU NTT mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk memohon agar KPU setempat ikut berjuang bersama rakyat SBD. Rakyat merasa hak suaranya pada pelaksanaan Pemilukada 5 Agustus 2013 dirampok oleh penyelenggara.

"Kami tetap berharap kebenaran dan keadilan ditegakan di SBD. Kami dengan tegas menolak kuputusan MK dan KPU yang bertindak tidak proposional dengan memenangkan pasangan tertentu. Jelas-jelas sudah kalah berdasarkan hasil pleno di tingkat desa/kelurahan dan PPK," katanya.

Dia juga meminta pasangan yang dimenangkan oleh KPUD setempat jangan dulu dilantik sampai selesai proses hukum pidana yang saat ini sedang berlangsung. Ini untuk menghindari pertumpahan darah di tengah masyarakat.

Menurutnya, situasi keamanan di SBD saat ini ibarat api dalam sekam. Ini berbeda dengan sebelum terjadinya upaya penggelembungan suara untuk calon tertentu oleh KPUD pada rapat pleno 10 Agustus 2013 lalu. Puncaknya setelah ada putusan MK yang menolak gugutan pasangan Kodimete-Umbu Moto.

"Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mencari terobosan hukum baru untuk menyelamatkan demokrasi di SBD. kami tahu permintan ini tidak mudah," ujarnya.

Dia menambahkan, MK bisa melakukan senbuah terobosan hukum baru berdasarkan temuan persidangan pidana pelanggaran pilkada tanggal 13 September 2013, total suara Kornelis-Daud 79.498. Sementara Markus - Dara hanya 67.831 suara, berbeda dengan hasil pleno KPUD SBD 10 Agustus  2013 yang menetapkan Markus - Dara 81.543 suara, Kornelis - Daud 79.498 dan Jacob-John meraih  10.179 suara.

Dia menuturkan, satu-satunya jalan untuk menguji kebenaran suara dalam 149 kotak suara, yakni  hanya melalui persidangan di MK. Dengan membuka kembali persidangan untuk meninjau kembali putusan MK tersebut melalui kewenangan MK berdasarkan pasal 86 Undang - Undang No. 24  Tahun 2003 Tentang MK.

"Kami dengan rendah hati juga memohon kepada Gubernur NTT untuk menunda proses pengajuan calon bupati dan wakil bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebelum  proses pidanya diselesaikan dan mendudukkan persoalan Pemilukada SBD pada proporsi yang  sebenarnya," ujarnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 21 Oct 2014 21:23:26
    "Kita resmi kerjakan yang di utara. Artinya, yang di utara mulai dikerjakan hari ini,"
  • 21 Oct 2014 20:30:19
    Laki-laki dua anak itu membakar tubuhnya, lantaran kecewa tidak dikasih uang untuk usaha senilai Rp 200 juta oleh ibu kandungnya.
  • 21 Oct 2014 20:25:44
    "Awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat tentang kasus penipuan dengan pelaku anggota BIN gadungan"
  • 21 Oct 2014 18:10:12
    Warga Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung digegerkan oleh penemuan mayat warga negara asing tanpa identitas. Mayat tersebut tergolek di pinggir selokan. Tragisnya, mayat berjenis kelamin laki-laki itu tewas dengan gorokan senjata tajam dileher.
  • 21 Oct 2014 17:26:30
    Dua perusahaan media besar di Solo kembali dihadirkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penyelewengan pembangunan perumahan subsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp11,8 miliar yang melibatkan mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR.
  • 21 Oct 2014 17:00:41
    Polisi mengamankan sekitar 10 senjata tajam berupa golok dan pisau yang disita dari tamu undangan sidang paripurna DPRD Banten di Serang
  • 21 Oct 2014 16:55:36
    Komando Distrik Militer 0805 Ngawi, Jawa Timur, mengamankan sebuah senjata api milik terduga teroris Suyitno alias Guntur Pamungkas yang ditangkap Densus 88 Antiteror Polri pada Agustus 2014 lalu.
  • 21 Oct 2014 16:45:01
    Kepolisian Resor Sukoharjo masih melakukan penyelidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Dukuh Ngesong Kelurahan Puhgogor RT 2 RW 2 Bendosari, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 16:25:22
    Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh memprotes pernyataan petinggi partai itu, Zakaria Saman. Dalam pernyataannya, tuha peut (majelis pertimbangan partai) Partai Aceh itu, menyatakan bendera Aceh sudah bukan hal yang penting untuk dibahas.
  • 21 Oct 2014 15:41:49
    BJ Habibie akhirnya meninggalkan Rumah Sakit Borromeus, Kota Bandung, sekitar pukul 11.20 WIB setelah dinyatakan sehat oleh dokter.
  • 21 Oct 2014 15:37:16
    Kedua saksi tersebut adalah Direktur Utama PT Trans Abadi (TATV), Budianto dan Niko, selaku kolektor (juru tagih) iklan Solo Pos.
  • 21 Oct 2014 15:12:27
    "Kita lakukan pengawalan dan menyediakan tempat untuk para pendukung Persebaya saat berada di Kota Bandung"
  • 21 Oct 2014 15:00:58
    Dianggap parkir liar, Dishub Kota Surabaya, menggembosi ban sepeda yang parkir di pedestrian depan warnet Jalan Gubernur Suryo, Surabaya.
  • 21 Oct 2014 13:32:39
    “Hampir semua sumber air di TTS nyaris mengering sehingga warga terpaksa mengkonsumsi air yang tidak layak untuk dimanfaatkan. Pemerintah daerah sudah mengatasi hal itu pada Minggu (19/10) dengan mengerahkan sejumlah mobil tangki air ke lokasi-lokasi yang dilanda kekeringan"
  • 21 Oct 2014 11:44:01
    Mantan Presiden Republik Indonesia, BJ Habibie dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Borromeus dan sempat dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).
  • 21 Oct 2014 11:00:54
    Partai Aceh berharap Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla komit menjaga perdamaian Aceh. Selain itu, diharapkan presiden ketujuh Indonesia itu segera mengesahkan turunan UU Pemerintah Aceh. Sehingga, Aceh memiliki kewenangan khusus seperti diatur dalam UU tersebut.
  • 21 Oct 2014 10:32:42
    Masyarakat tergusur eks Blang Lancang dan Rancung, Senin (20/10) malam di bawah tenda yang dibangun di atas badan jalan lingkar depan kilang PT Arun NGL, Lhokseumawe, Aceh.
  • 20 Oct 2014 21:33:19
    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) menggelar aksi demonstrasi. Aksi mereka ditujukan untuk mengajak masyarakat mengawal pemerintahan Jokowi Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla (JK).
  • 20 Oct 2014 20:38:27
    Asisten Intel Kodam XII Tanjungpura Letkol (TNI) A Rizal menyatakan pihak Malaysia telah mencabut tiang pancang rambu suar yang sebelumnya dibangun di Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
  • 20 Oct 2014 20:14:16
    Anggota DPRD Bali Wayan Tagel Arjana meminta penanganan bencana alam seperti kebakaran hutan lindung pada musim kemarau perlu diantisipasi oleh instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
  • 20 Oct 2014 19:40:57
    Mobil jenis pikap yang digunakan untuk mencuri pasir laut pada tengah malam nyaris dibakar massa, saat puluhan warga gabungan dari Desa Yehembang Kangin dan Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali, mengepung pelaku.
  • 20 Oct 2014 19:00:42
    Pejabat Kabupaten Malang yang enggan memberikan informasi bakal terkena sanksi hukum. Hal ini disebabkan, saat ini DPRD Kabupaten Malang sedang menggodok, perda turunan dari undang undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2015.
  • 20 Oct 2014 17:25:58
    Angin yang berhembus kencang sepanjang 4 hari ini di wilayah kota Batu rawan akan adanya pohon tumbang. Rahmatullah Aji, Kepala Observasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso, menyebutkan, kecepatan angin di wilayah Kota Batu saat ini berkisar antara 23-25 Knot.
  • 20 Oct 2014 17:03:10
    Kepolisian Resort (Polresta) Padang mengaku sampai saat ini situasi pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Kota Padang masih kondusif.
  • 20 Oct 2014 14:34:48
    Data SOB terkait kronologis kasus ini, yakni Kementerian Kehutanan pada tahun 2000 pernah mengeluarkan Surat Keputusan No 186/Kpts-II/2000 tentang pelepasan sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Sungai Mentaya seluas 5.369,80 hektare, untuk perkebunan Kkelapa sawit atas nama PT Hati Prima Agro.


eXTReMe Tracker