Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X kesal atas permainan oknum pejabat dari Jakarta. Ulah oknum pejabat nasional itu, telah membuat harga tanah di Kulon Progo melonjak tidak karuan, sehingga membuat proyek bandara internasional baru di Yogyakarta terhambat.   

Bahkan jika upaya pembebasan tanah untuk bandara itu terus berlarut terhambat, Sultan HB X ini pun mengancam, akan memindahkan lokasi bandara dari Kabupaten Kulon Progo ke daerah lain jika harga tanah tetap mahal.

"Kalau harga tanah tetap mahal, lokasi bandara pindah. Tapi jangan tanya lagi akan dipindah ke mana. Nanti kalau diberitakan lokasi pemindahannya, harga tanah akan naik lagi. Saya tidak akan bicara masalah itu," kata Sultan saat meninjau rumah warga yang tertimpa pohon akibat angin kencang di Kulon Progo, pekan lalu  .

Kenaikan harga tanah di Kabupaten Kulon Progo, menurut Sultan,itu akibat ada permainan oknum pejabat dari Jakarta. Ulah oknum pejabat tersebut yang menspekulasikan harga tanah, membuat  harga tanah melonjak mahal dan meresahkan masyarakat.

"Satu tahun lalu, PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) membeli tanah Rp20 ribu per meter persegi. Kemudian untuk rencana bandara, harganya naik menjadi Rp50 ribu per meter persegi atau naik 150 persen, masa di masyarakat menjadi Rp300 ribu. Rp300 ribu bukan milik warga Kulon Progo, soalnya sudah dibeli oleh pejabat dari Jakarta. Saya tahu, tapi saya tidak mau bicara," kata Sultan.

Sultan selaku Gubernur DIY ini menyatakan pemprov juga akan segera melakukan pertemuan dengan pihak PT Angkasa Pura untuk membahas perkembangan rencana pembangunan bandara tersebut.

Agenda pertemuan tersebut rencananya pada Kamis (17/1) pekan depan. Saat disinggung apakah pertemuan tersebut akan membahas Izin Penetapan Lokasi, Sultan enggan berkomentar.

"Kalau tanggal 17 presentasi, akan saya terima," kata Sultan.

Kepala Bagian Hukum Setda Kulon Progo, Heryanto, pengendalian harga tanah di lokasi rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo, membutuhkan payung hukum izin penetapan lokasi yang dikeluarkan gubernur. Izin Penetapan Lokasi (IPL) akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

"Untuk mengendalikan harga tanah yang akan didirikan bandara dan kawasan ekonomi lain di Kulon Progo membutuhkan IPL yang dikeluarkan gubernur. Pemkab hanya bisa mengimbau supaya masyarakat tidak menjual tanah," kata Heryanto.

Kata dia, Pemerintah Kabupaten (pemkab) tidak dapat berbuat banyak, tanpa adanya IPL. Dengan adanya IPL, warga yang melakukan transaksi jual beli tanah di lokasi yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi.

IPL diajukan oleh pihak instansi pihak pengguna dan lembaga pengguna atas rekomendasi bupati yang kemudian diproses untuk disetujui gubernur. Dalam kaitannya dengan pembangunan bandara di Kulon Progo, yakni PT Angkasa Pura atau pihak pemrakarya yang harus mengajukan.