Pembebasan Lahan Untuk Kantung Parkir Baru Malioboro Berjalan Alot

Anton W - Kamis, 17-01-2013 19:21

Pembebasan Lahan Untuk Kantung Parkir Baru Malioboro Berjalan Alot : aktual.co
Pembebasan lahan bioskop Indra di Malioboro (Foto: Aktual.co/Anton.W)

Lahan yang diklaim Pemda DIY sebagai tanah negara tersebut, juga diklaim sebagai hak milik oleh salah satu penghuni, Sukrisno Wibowo.


Yogyakarta, Aktual.co — Pembebasan lahan eks bioskop Indra di Jalan Malioboro yang sedianya akan dipakai untuk membangun kantung parkir baru untuk mengatasi kemacetan pada Kamis (17/1) berlangsung alot dan belum selesai.

Lahan yang diklaim Pemda DIY sebagai tanah negara tersebut, juga diklaim sebagai hak milik oleh salah satu penghuni, Sukrisno Wibowo. Akibatnya, usaha Pemda DIY untuk memasang papan pengumuman aset negara batal dilakukan.

Sukrisno hanya mau menyerahkan lahan itu, jika Pemda berani mengeluarkan ganti rugi sebesar Rp 49 miliar. "Pemda mau mengambil tanah itu dasarnya apa? Ini masih hak kita," ujar Sukrisno, yang bersama sanak keluarganya menghadang petugas yang berusaha memasang papan pengunguman.

Dikatakannya, seluruh lahan eks bioskop Indra merupakan hak miliknya. Hal itu, dia buktikan dengan berbagai surat dan dokumen yang menunjukkan jika lahan itu merupakan hak waris dari leluhurnya.

Ditambahkannya, lahan tersebut sebenarnya seluas 7.425 meter persegi. Namun dalam catatan Pemda, lahan itu hanya selaus 7.005 meter persegi. "Saya punya dokumen-dokumen yang menunjukkan jika lahan ini milik ahli waris keluarga kami," tuaksnya.

Diakuinya, dia pernah beberapa kali diundang Pemda untuk bermusyawarah. Akan tetapi, menurutnya, saat itu undangan dari Pemda untuk membahas pengosongan. Padahal, belum ada kesepakatan mengenai ganti rugi. "Saya memang tidak datang, karena untuk membahas pengosongan, bukan untuk terkait ganti rugi," tandasnya.

Berbeda diungkapkan oleh Jaksa Pengacara Negara, Nunuk Sugiarti. Dia mengatakan, tanah tersebut memang merupakan tanah negara. Hal itu dibuktikan dengan berbagai dokumen yang sah. Dijelaskannya, awal mulanya tanah tersebut merupakan tanah milik kolonila Belanda. Kemudian NV JBBM (nenek moyang Sukrisno) menyewa lahan tersebut untuk bioskop. "Dari semua dokumen menunjukkan NV JBBM menyewa lahan tersebut pada tahun 1916 hingga 1946," katanya.

Kemudian, terangnya, pada tahun 1946 NV JBBM tidak memperpanjang tata laksana. Sehingga otomatis kontraknya terputus, sehingga status tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. "Kalau memeng dia bersikukuh itu tanah hak waris, silahkan menggugat ke pengadilan," tukasnya.

Diakuinya, pihaknya sudah tujuh kali memangggil yang bersangkutan, namun tidak pernah ditanggapi. Bahkan, semua lahan yang eks bioskop Indra dikalim miliknya. Padahal, lahan yang mereka tempati hanya seluas 1.800 meter persegi. "Bukan tujuh ribu meter persegi lebih seperti klaim mereka," terangnya.

Ditandaskannya, sejatinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengijinkan untuk melakukan pengusaan fisik secara paksa. Namun, langkah tersebut tidak akan ditempuh pihaknya. Pihaknya akan berusaha mengedepankan jalan musyawarah. Tetapi, ditegaskannya, Pemda tidak akan menyanggupi permintaan ganti rugi sebesar Rp49 miliar, sebagaimana keinginan Sukrisno. "Ganti rugi juga tidak menggunakan patokan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tetapi berdasarkan kesepatan nantinya," paparnya.

Staf Biro Hukum Setda DIY Sukamto mengatakan, Pemda dan keluarga Sukrisno bersepakat akan membicarakan persoalan ini Senin mendatang.
Faizal Rizki
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya



eXTReMe Tracker