Akhirnya Komnas HAM Turun di Kasus PLTU Batang

Muhammad Dasuki - Selasa, 19-02-2013 19:40

Akhirnya Komnas HAM Turun di Kasus PLTU Batang : aktual.co
Demo PLTU Batang (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

"Kami sangat menantikan kedatangan Komnas HAM, karena kami ingin menceritakan situasi yang dialami tentang adanya pelarangan hak berpendapat, baik secara lisan maupun tertulis atas keberatan warga terhadap rencana pembangunan PLTU Batang oleh TNI/ Polri setempat.


Semarang, Aktual.co —Kehadiran Komnas HAM dari Jakarta untuk investigasi pelanggaran HAM di PLTU Batang disambut riuh ribuan warga desa Ponowareng, Karanggeneng, Ujungnegoro, Wonokerso, dan Roban Kabupaten Batang.

"Kami sangat menantikan kedatangan Komnas HAM, karena kami ingin menceritakan situasi yang dialami tentang adanya pelarangan hak berpendapat, baik secara lisan maupun tertulis atas keberatan warga terhadap rencana pembangunan PLTU Batang oleh TNI/ Polri setempat. Kami dilarang untuk berkumpul dengan warga lainnya oleh pihak aparat. Justru keberadaan TNI/ Polri membuat warga menjadi tertekan dan tidak nyaman, pendirian posko –posko BPI yang berfungsi untuk pembebasan lahan ini juga membuat warga gerah," kata tutur Ilmiyanto (24), warga Ponowareng, di Semarang, Selasa (19/2).

Kedatangan Komnas HAM kali ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atas proses hukum terhadap 5 warga Batang yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, Komnas HAM juga memantau kondisi sosial terkini di Lokasi PLTU dan rencana pertemuan multipihak untuk membahas pembangunan PLTU Batang dalam perspektif HAM.

Warga melaporkan semua situasi yang dialami kepada Komnas HAM. Mereka dipaksa untuk menjual tanahnya. TNI/ Polri ini bersama perangkat desa dan PTBhimasena Power mendatangi rumah warga untuk menawarkan pembelian tanah dengan harga Rp 100 ribu/meter. Bahkan pembuatan posko-posko di desa-desa tersebut.

"Hal ini merupakan sebuah bukti penekanan dan pemaksaan warga untuk menjual tanah-tanahnya kepada pihak PT Bhimasena Power Indonesia atau dalam kata lain warga dipaksa "mendukung” pembangunan PLTU Batang, padahal dalam hati nuraninya mereka tidak merelakan tanahnya untuk dijual. Peran TNI dan Polri ini sebuah institusi negara sebagai pengayom dan pelayan masyarakat bukan sebagai alat-alat swasta untuk menekan dan membatasi hak asasi masyarakat apalagi melarang hak asasi masyarakat," ujarnya.
 
Hal senada diungkapkan pula oleh aktifis YLBHI-LBH Semarang, Wahyu Nandang Herawan atas kehadiran Komnas HAM menindaklanjuti kasus yang diback-up oleh keberadaan TNI/ Polri. Pasalnya, kehadiran aparat penegak hukum ini merupakan metode sebagai bentuk intimidasi terhadap warga.

"Warga keberatannya terhadap rencana pembangunan PLTU Batang yang mengancam lingkungan dan tanah produktif mereka," tutur Wahyu Nandang Herawan, Staff LBH Semarang.

Wahyu berharap kedatangan Komnas HAM akan bisa memberi rekomendasi kepada pemerintah soal pelanggaran HAM di PLTU Batang.

"Semoga hasil investigasi soal hak asasi masyrakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar membatalkan pembangunan PLTU Batang," pungkas dia.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 17 Sep 2014 18:22:02
    Menteri Kelautan dan Perikanan, Cicip Syarif Sutarjo menuturkan jika akhir bulan ini pemerintah akan mengesahkan UU Kelautan.
  • 17 Sep 2014 17:21:20
    Kapolres Sorong Kota AKBP Herry Goldenhard, dicopot dari jabatannya, terkait kasus perjudian yang yang dikemas dalam arena pasar malam di Sorong.
  • 17 Sep 2014 17:15:14
    Mahasiswa Semetser V Jurusan Arsitektur Universitas Katolik (Unika) Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Edgar Palembangan, 22 tahun, Rabu (17/9) sekitar pukul 06.00 Wita ditemukan tewas gantung diri.
  • 17 Sep 2014 17:03:13
    Ratusan personel bersama belasan kapal cepat dikerahkan untuk mencari korban longboat yang hilang di perairan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut) sejak Minggu (14/9).
  • 17 Sep 2014 16:20:04
    Tunggakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) 2013 untuk RSUD dr. Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Kota Surabaya yang selama delapan bulan belum terbayar dari Kementerian Kesehatan akhirnya cair.
  • 17 Sep 2014 16:01:21
    Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan kualitas udara di berbagai kabupaten/kota di wilayah itu kian memburuk dalam dua hari terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap.
  • 17 Sep 2014 15:30:04
    Kapal tanker MT Sangesti menggantikan MT Cilacap yang terbakar di perairan Kotabaru, untuk mendistribusikan solar di Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
  • 17 Sep 2014 15:16:58
    Warsa dan Rosyid, dua orang tahanan yang mendekam di Lapas Kelas II Banceuy, Kota Bandung melarikan diri dari dalam Lapas. Diperkirakan keduanya melarikan diri Rabu (17/9) antara pukul 02.00 WIB - 05.30 WIB.
  • 17 Sep 2014 15:00:39
    Kepolisian Daerah Provinsi Riau akan menyelidiki dugaan bisnis penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi yang kemudian dijual secara ilegal ke sejumlah industri di daerah pesisir Riau, termasuk menelusuri para pemodalnya.
  • 17 Sep 2014 14:42:20
    Belasan laki-laki usia lanjut atau orang tua berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 14:27:04
    Polres Lhokseumawe menangkap empat tersangka dan 20 ton kayu illegal di kawasan pedalaman Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara
  • 17 Sep 2014 13:58:49
    Warga Ternate yang merasakan getaran gempa 4,4 SR sempat panik, bahkan tidak sedikit yang berlarian ke luar rumah untuk menyelamatkan diri dari berbagai kemungkinan dampak gempa tersebut.
  • 17 Sep 2014 13:57:42
    Gempa tektonik berkuatan 4,4 Skala Richter pada Rabu (17/9) pukul 13.23 WIT mengguncang Kota Ternate dan wilayah sekitar di Maluku Utara, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik.
  • 17 Sep 2014 13:41:16
    Kapolres Kotabaru, AKBP Rizal Irawan dengan didampingi Kasat Polair AKP H Sumari, mengatakan, MT Cilacap yang mengalami naas terbakar di perairan Kotabaru.
  • 17 Sep 2014 13:38:04
    Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Riau menyatakan sejumlah industri di berbagai daerah, khususnya wilayah pesisir Riau diindikasi kerap membeli bahan bakar minyak bersubsidi hasil dari kejahatan yang dilakukan mafia BBM.
  • 17 Sep 2014 13:34:57
    Gunung Slamet yang meliputi kawasan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah, kembali mengalami erupsi, kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono.
  • 17 Sep 2014 10:55:50
    Bupati Malang, Rendra Kresna mengaku bakal memberhentikan BS, pejabat terduga kasus perkosa terhadap Mawar (bukan nama sebenarnya) pembantu rumah tangga berusia 15 tahun.
  • 17 Sep 2014 10:54:16
    Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla meresmikan pusat layanan bencana regional Palang Merah Indonesia wilayah Jawa bagian Selatan dan wilayah Kalimantan.
  • 17 Sep 2014 10:52:47
    Enam titik di daerah perbatasan Timor Leste dan Indonesia saat ini masih bermasalah dan berpotensi konflik.
  • 17 Sep 2014 10:16:41
    Sejumlah warga Kota Bengkulu merasakan getaran gempa yang terjadi Rabu, pukul 09.29 WIB dengan kekuatan 5,0 skala Richter.
  • 17 Sep 2014 10:14:36
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan bahwa gempa bumi yang terjadi dengan kekuatan 5,0 skala Richter di barat daya Bengkulu Selatan, Rabu, pukul 09.29 WIB, tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami.
  • 17 Sep 2014 09:59:05
    Puluhan warga dari desa Wates Kecamataan Undaan Kabupaten Kudus mendesak Kapolres setempat segera memeriksa kepala desa berinisial (S). Diduga, kasus penghilangan aset desa untuk pendirian tapak tower jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jateng-DIY senilai Rp33 juta tanpa wujud yang jelas.
  • 16 Sep 2014 17:10:11
    Kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh mendesak kepolisian mengungkap kasus pembunuhan Prof Safwan Idris, mantan rektor perguruan tinggi negeri tersebut, yang terjadi 14 tahun silam.
  • 16 Sep 2014 16:32:03
    Pengadaan mobil dinas untuk para tamu Very Importent Personal (VIP) disebut Wali Kota Malang, Moch Anton, dibutuhkan keberadaannya.
  • 16 Sep 2014 16:28:06
    Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (MAPPA) mendesak pemerintah pusat membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Hal itu disampaikan sekaligus memperingati 14 tahun meninggalnya Rektor IAIN Ar Raniry, Prof Safwan Idris yang ditembak orang tak dikenal di rumahnya, 16 September 2000 lalu.


eXTReMe Tracker