Akhirnya Komnas HAM Turun di Kasus PLTU Batang

Muhammad Dasuki - Selasa, 19-02-2013 19:40

Akhirnya Komnas HAM Turun di Kasus PLTU Batang : aktual.co
Demo PLTU Batang (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)

"Kami sangat menantikan kedatangan Komnas HAM, karena kami ingin menceritakan situasi yang dialami tentang adanya pelarangan hak berpendapat, baik secara lisan maupun tertulis atas keberatan warga terhadap rencana pembangunan PLTU Batang oleh TNI/ Polri setempat.


Semarang, Aktual.co —Kehadiran Komnas HAM dari Jakarta untuk investigasi pelanggaran HAM di PLTU Batang disambut riuh ribuan warga desa Ponowareng, Karanggeneng, Ujungnegoro, Wonokerso, dan Roban Kabupaten Batang.

"Kami sangat menantikan kedatangan Komnas HAM, karena kami ingin menceritakan situasi yang dialami tentang adanya pelarangan hak berpendapat, baik secara lisan maupun tertulis atas keberatan warga terhadap rencana pembangunan PLTU Batang oleh TNI/ Polri setempat. Kami dilarang untuk berkumpul dengan warga lainnya oleh pihak aparat. Justru keberadaan TNI/ Polri membuat warga menjadi tertekan dan tidak nyaman, pendirian posko –posko BPI yang berfungsi untuk pembebasan lahan ini juga membuat warga gerah," kata tutur Ilmiyanto (24), warga Ponowareng, di Semarang, Selasa (19/2).

Kedatangan Komnas HAM kali ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atas proses hukum terhadap 5 warga Batang yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, Komnas HAM juga memantau kondisi sosial terkini di Lokasi PLTU dan rencana pertemuan multipihak untuk membahas pembangunan PLTU Batang dalam perspektif HAM.

Warga melaporkan semua situasi yang dialami kepada Komnas HAM. Mereka dipaksa untuk menjual tanahnya. TNI/ Polri ini bersama perangkat desa dan PTBhimasena Power mendatangi rumah warga untuk menawarkan pembelian tanah dengan harga Rp 100 ribu/meter. Bahkan pembuatan posko-posko di desa-desa tersebut.

"Hal ini merupakan sebuah bukti penekanan dan pemaksaan warga untuk menjual tanah-tanahnya kepada pihak PT Bhimasena Power Indonesia atau dalam kata lain warga dipaksa "mendukung” pembangunan PLTU Batang, padahal dalam hati nuraninya mereka tidak merelakan tanahnya untuk dijual. Peran TNI dan Polri ini sebuah institusi negara sebagai pengayom dan pelayan masyarakat bukan sebagai alat-alat swasta untuk menekan dan membatasi hak asasi masyarakat apalagi melarang hak asasi masyarakat," ujarnya.
 
Hal senada diungkapkan pula oleh aktifis YLBHI-LBH Semarang, Wahyu Nandang Herawan atas kehadiran Komnas HAM menindaklanjuti kasus yang diback-up oleh keberadaan TNI/ Polri. Pasalnya, kehadiran aparat penegak hukum ini merupakan metode sebagai bentuk intimidasi terhadap warga.

"Warga keberatannya terhadap rencana pembangunan PLTU Batang yang mengancam lingkungan dan tanah produktif mereka," tutur Wahyu Nandang Herawan, Staff LBH Semarang.

Wahyu berharap kedatangan Komnas HAM akan bisa memberi rekomendasi kepada pemerintah soal pelanggaran HAM di PLTU Batang.

"Semoga hasil investigasi soal hak asasi masyrakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar membatalkan pembangunan PLTU Batang," pungkas dia.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker