Komnas HAM Umumkan Hasil Investigasi Kasus PLTU Batang

Muhammad Dasuki - Minggu, 27-01-2013 23:31

Komnas HAM Umumkan Hasil Investigasi Kasus PLTU Batang : aktual.co
Demo PLTU Batang (Foto: Aktual.co/Muhammad Dasuki)
Semarang, Aktual.co — Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi terhadap rencana Pembangunan PLTU di desa Ponowareng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

"Hasil investigasi Komnas HAM itu menyusul protes warga atas konflik kasus PLTU Batang yang sangat kontroversial. Pasalnya, rencana pembangunan PLTU Batang ini tidak disetujui maupun didukung oleh masyarakat setempat," demikian diungkapkan Staf Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-LBH Semarang, Wahyu Nandang Herawan berdasarkan rilis yang diterima Aktual.co, di Semarang, Minggu petang (27/1),

Kasus PLTU Batang ini unik. Aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan di Istana Negara, Kementrian Perekonomian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementrian Lingkungan Hidup, Mabes Polri, Gubernur Jawa Tengah, DPRD Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah ini tidak direspon sedikit pun.

"Di negara yang telah berdemokrasi ini, bahwa suara rakyat adalah komponen yang paling utama, tetapi dalam kasus PLTU Batang ini, pemerintah ini seakan-akan buta dan tuli tanpa perasa," terang dia.

Nanang menilai, telah terjadi dikriminalisasi terhadap lima orang aktivis lingkungan yang tidak melakukan tindak pidana merupakan tindakan pelanggaran HAM. Yaitu merampas kemerdekaan orang dan itu dilakukan oleh Kepolisian Daerah baik Polres Batang maupun Polda Jawa Tengah.

Didalam investigasinya, KomnasHAM mendapatkan informasi, data dan fakta dari Pengurus dan anggota Paguyuban Rakyat Batang Berjuang untuk Konservasi (PRRBBK), YLBHI-LBH Semarang, Bupati Batang, Kapolres Batang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Menteri Pekerjaan Umum, PT PLN, BPN dan Direksi PT BPI.  

KomnasHAM menemukan tindakan atau perbuatan oleh pemerintah yang diduga adalah pelanggaran HAM sebagaimana diatur  didalam UU No.39/1999 tentang HAM, UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak-hak Ekosob dan U No. 12/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipol yaitu Hak atas informasi (pasal 14 ayat 1).

"Dimana warga tidak memperoleh informasi yang jelas, transparan dan komprehensif atas rencana proyek PLTU Batang. Sehingga menimbulkan keresahan bagi warga setempat," tandas dia.
Faizal Rizki

Berani Melangkah
Komentar
Nama
Email
Komentar
Kode Verifikasi