SBY Tawari Yusril Ikut Konvensi Demokrat

Minggu, 23-06-2013 08:01

SBY Tawari Yusril Ikut Konvensi Demokrat : aktual.co
Twitter Yusril (Foto: Istimewa)

Partai Demokrat bakal menggelar hajat politik, konvensi partai. Hajat ini dilakukan untuk menyaring kandidat yang akan diusung untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.


Jakarta, Aktual.co - Partai Demokrat bakal menggelar hajat politik, konvensi partai. Hajat ini dilakukan untuk menyaring kandidat yang akan diusung untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2014.

Sementara ini beberapa nama sudah digadang maju dalam konvensi. Diantara nama-nama itu adalah Anies Baswedan, Mahfud MD dan Gita Wirjawan.

Bekas Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra pun dikabarkan sempat ditawari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut dalam konvensi.

"Pak SBY memang nawarin saya," kata Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu dalam kicauannya di dunia maya, Sabtu malam (22/6).

Namun, Yusril tidak langsung menerima pinangan SBY.

"Saya lagi mikir-mikir dulu," kata Yusril menjawab kicauan salah satu tweps.

Ari Purwanto
Berita Terkait

Tegakkan Trisakti


Berita Lainnya

  • 29 Jan 2015 21:09:17
    Pertemuan antara Presiden Jokowi-Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diyakini mampu mengurangi ketegangan dan mencairkan suasana di parlemen.
  • 29 Jan 2015 21:03:31
    Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Budi Waseso tiba-tiba mendatangi Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1).
  • 29 Jan 2015 20:35:23
    Pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG), Eggi Sudjana mengatakan, ada kelompok di internal kepolisian yang tidak menginginkan BG dilantik menjadi Kapolri. Kelompok itu, diduga melakukan konspirasi dengan oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Jokowi tidak segera melantik Budi Gunawan, meskipun DPR sudah bulat menyetujui untuk segera dilantik menggantikan Sutarman.
  • 29 Jan 2015 20:30:40
    "Ada kepentingan kelompok tertentu di tim independen. Kalau rekomendasi dilakukan jokowi, ada pihak yang terzolimi,"
  • 29 Jan 2015 18:56:05
    Dirinya meyakini, pertemuan anggota Kompolnas dengan presiden tak mambahas nama baru terkait calon kapolri.
  • 29 Jan 2015 18:54:24
    Tindakan yang dilakukan para petinggi KPK saat ini membuat dirinya malas memberikan dukungan. Pasalnya dia menilai, bahwa para petinggi KPK saat ini sudah bermain dalam ranah politik.
  • 29 Jan 2015 18:50:21
    Pengamat Politik Senior Arbi Sanit mengatakan perlunya reshuffle kabinet jika memang kinerjanya tidak sesuai harapan masyarakat.
  • 29 Jan 2015 18:42:38
    Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan Presiden Joko Widodo tidak memiliki 'real power' yang membuat otoritas kepemimpinannya melemah.
  • 29 Jan 2015 18:34:08
    Pengamat Politik Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan hubungan KPK dan Polri adalah satu latihan awal yang sangat keras bagi seratus hari pemerintahan Jokowi. Menurutnya konflik dua lembaga penegak hukum itu terjadi akibat masalah internal masing-masing institusi.
  • 29 Jan 2015 17:55:13
    Pengamat Politik senior Arbi Sanit melihat ada beberapa sistem perubahan yang mengundang konflik pada periode pemerintahan Jokowi yang menimbulkan masalah bagi presiden.
  • 29 Jan 2015 17:48:52
    Dia mengatakan, tidak mudah bagi Jokowi untuk mengambil keputusan soal KPK-Polri, di tengah arus politik yang demikian kuat dan proses politik yang melibatkan beragam kepentingan.
  • 29 Jan 2015 17:45:13
    Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkritik kerja Tim Independen yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo dalam rangka menengahi kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilai terlalu cepat menyimpulkan hasil kerjanya.
  • 29 Jan 2015 17:32:00
    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pihaknya mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan meyakini keputusan yang diambil terkait pengangkatan Kapolri dan kasus hukum pimpinan KPK sesuai dengan kehendak rakyat.
  • 29 Jan 2015 17:24:58
    Bupati Gresik, Jawa Timur, Sambari Halim Radianto, mengaku belum menerima rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau "smelter" milik PT Freeport Indonesia di wilayahnya.
  • 29 Jan 2015 17:17:50
    Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1). Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto mengatakan mereka bertemu dalam rangka silahturahim yang membicarakan masalah terkini bangsa. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
  • 29 Jan 2015 17:12:58
    Pengamat Politik Senior Arbi Sanit, Peneliti Senior IPI Karyono Wibowo Pengamat Geo Politik Dari GFI Hendrajit, saat diskusi publik 100 hari pemerintahan Jokowi-JK Antara "Harapan Dan Kenyataan" di gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015). Arbi menilai Presiden Jokowi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem pemerintahan yang goyang sehingga bisa dikendalikan oleh politisi-politisi yang berniat buruk. AKTUAL/MUNZIR
  • 29 Jan 2015 17:03:17
    "Sebenarnya usulan soal previligiatum sudah berkali-kali di komisi III. pada saat pemberhentian kapolri pada saat itu juga posisi itu dilantik, kami tdk ingin ada kekosongan at the same time,"
  • 29 Jan 2015 16:31:43
    Tujuannya, untuk mempercepat proses hukum bagi pejabat yang terkena kasus pidana, melakukan kejahatan berat, ataupun melakukan perbuatan tercela. Dengan pengadilan previlegium ini, pejabat yang menghadapi kasus hukum akan diproses secara cepat sehingga proses pelayanan publik dan jalannya pemerintahan tidak lama terganggu.
  • 29 Jan 2015 16:18:14
    "Wantimpres bukan jadi penampungan, tapi jadi tim yang memberikan masukan,"
  • 29 Jan 2015 15:43:28
    Rekomendasi Tim independen dianggap sudah cukup untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, efektifitasnya rekomendasi tergantung Jokowi mau melaksanakannya atau tidak.
  • 29 Jan 2015 15:36:38
    Arbi menilai Presiden Jokowi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem pemerintahan yang goyang sehingga bisa dikendalikan oleh politisi-politisi yang berniat buruk.
  • 29 Jan 2015 15:22:40
    Saat ini, keputusan berada di tangan Jokowi apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri atau tidak, apakah Jokowi akan menerima rekomendasi tim independen yang tak memiliki dasar hukum atau tidak.
  • 29 Jan 2015 14:39:55
    "Lebih baik presiden menggunakan lembaga tinggi negara untuk menyelesaikan semua persoalan negara, karena ini yang diatur adalah negara. Sehingga negara harus tampil, negara harus muncul untuk menyelesaikan persoalan ini,"
  • 29 Jan 2015 13:56:36
    Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015). Dalam rapat tertutup bagi media tersebut, dijadwalkan Jenderal Moeldoko bakal membahas agenda rencana strategis (renstra) TNI tahun 2015. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 29 Jan 2015 13:47:02
    "Maka lebih baik presiden kembali menggunakan lembaga-lembaga tinggi negara MK, MA, KY DPR, DPD, MPR untuk menyelesaikan persoalan yang ada supaya tidak berkepanjangan,"


eXTReMe Tracker