SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar

Novrizal Sikumbang - Selasa, 26-02-2013 08:25

SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar : aktual.co
KPU (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,"


Jakarta, Aktual.co — Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) mengingatkan, hasil hitung cepat (quick count) di Pilkada Jabar bukan merupakan hasil perhitungan resmi. Karena masih ada kemungkinan dalam perhitungan manual oleh KPU nantinya ternyata tidak persis sama dengan hasil quick count. Pasalnya, jika terjadi selisih dua persen saja, maka sangat mungkin terjadi dua putaran.

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih," kata Koordinator SIGMA, Said Salahudin dalam pesan singkatnya kepada Aktual.co, di Jakarta, Selasa (26/2).

Hal itu, sambung Said, berdasarkan ketentuan, pasal 107 UU 32/2004 Tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008, mengatur, syarat minimal satu putaran adalah apabila pasangan calon memperoleh suara lebih dari 30 persen. Selain itu, imbuhnya, apabila ada pasangan calon lain yang mengajukan sengketa hasil Pemilukada ke MK dan dalam proses persidangan terbukti adanya kecurangan atau kesalahan penghitungan oleh jajaran KPU Jawa Barat.

Jadi, apabila MK menemukan hasil penghitungan KPUD ternyata tidak valid atau ditemukan adanya penggelembungan suara, misalnya, maka bisa saja Hakim Konstitusi memerintahkan KPUD untuk melakukan pemungutan ulang, penghitungan ulang, ataupun mengoreksi hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU.

"Kalau itu yang terjadi, maka sangat berpeluang dilakukannya putaran kedua atau bahkan akan muncul pemenang dari pasangan calon yang lain," paparnya.

Namun begitu, berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Said, sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan pada Pemilukada Jawa Barat yang bisa dikategorikan terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

"Karena unsur TSM seringkali menjadi faktor yang sangat mempengaruhi MK untuk memutus perlu tidaknya dilakukan pemungutan ulang atau penghitungan ulang yang bisa berujung pada berubahnya hasil perolehan suara," pungkasnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Mar 2015 22:30:37
    "Meskipun sempat mengalami revisi dan uji publik PKPU itu, jadwal tahapan program ada di 9 Desember. Waktu Perppu, berada dalam posisi penguatan kebutuhan dan dimajukan pada 16 Desember, tapi pascarevisi kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 9 Desember, kalau tidak ada hal-hal substansi dan bisa menjadi PKPU," kata Ketua KPU Kota Ternate Ismet Sahupala di Ternate, Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 21:30:12
    "Sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, penagakan hukum di negeri ini domain kepolisian" ungkap pengamat politik Aryos Nivada, Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 16:30:47
    "Misalkan dari sisi keamanan, karena saat berlangsungnya pilkada konflik itu pasti ada, selain itu sumber konflik nya juga ada. Semua ini harus diperhatikan dengan baik, " jelas Viva Yoga Mauladi saat ditemui di acara Prespektif Indonesia Smart FM di kawasan Menteng Jakarta Pusat Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 15:11:12
    Dalam agenda urun rembug itu sejumlah aktivis yang terlibat pada proses penggulingan rezim Orde Baru, mengkritisi realitas politik kekinian dan pola kepemimpinan yang nyaris tidak memiliki keseriusan untuk membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini.
  • 28 Mar 2015 14:30:28
    Politisi Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi menyatakan, sudah mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PPP karena menjadi Komisaris PT Timah.
  • 28 Mar 2015 14:15:32
    Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Yani meragukan Tiongkok mengklaim perairan Natuna Kepri sebagai bagian dari wilayahnya, karena pemerintah selama ini selalu menjaga daerah kaya gas ini.
  • 28 Mar 2015 14:00:38
    Tiongkok secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.
  • 28 Mar 2015 13:00:05
    Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK dan Polri terkait persoalan jika ada pemenang pilkada tersangkut persoalan hukum.
  • 28 Mar 2015 12:45:49
    Pernyataan Presiden RI, Jokowi yang mengatakan soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebaiknya ditanyakan langsung ke Menteri ESDM menuai tanggapan sinis dari pengamat politik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, DR Adi Suryadi Culla MA.
  • 28 Mar 2015 11:45:03
    Partai Amanat Nasional akan mendukung hak angket kepada Menkumham Yasonna Laoly yang saat ini tengah digulirkan Koalisi Merah Putih (KMP)
  • 28 Mar 2015 11:30:15
    Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan menanggapi pihaknya telah menyatakan kesiapannya menjalaninya proses pemilihan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015 mendatang.
  • 28 Mar 2015 11:00:00
    Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Al Chaidar menyimpulkan keberanian pelaku penembakan dua anggota intel Kodim 0103 Aceh Utara mirip dengan keberanian kelompok teror. Al Chaidar bahkan menyatakan keberanian menembak aparat hingga tewas Serda Hendrianto dan Sertu Indra Irawan, hanya dimiliki oleh kelompok teror pimpinan Abu Roban.
  • 28 Mar 2015 09:30:03
    Jubir Jaringan Aksi Alumni UI (JAK UI) Heru Cokro mengatakan akan menggalang aksi untuk menyadarkan pemerintahan Joko Widodo terhadap kondisi Indonesia bersama kampus-kampus lainnya. Ia menilai Presiden telah melakukan pembiaran hingga menganggap tidak ada persoalan apapun yang membelit negara.
  • 28 Mar 2015 08:00:22
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
  • 28 Mar 2015 05:01:55
    Anggaran sebesar Rp8,9 triliun tersebut diperoleh dari APBD 2013 yang tidak terserap oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian, dari APBD 2014 hanya 61 persen yang terserap.
  • 28 Mar 2015 04:42:09
    Mundurnya rencana awal turunnya PKPU itu, tahapan-tahapan pilkada yang sudah disusun KPU Cianjur, harus disesuaikan kemballi karena undang-undang tentang Pilkada sudah disahkan dan sudah menjadi dokumen negara tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.
  • 28 Mar 2015 03:40:48
    Dirinya berpendapat hingga saat ini kepercayaan publik semakin menurun terhadap pemerintahan. Masyarakat membutuhkan perubahan yang nyata dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
  • 28 Mar 2015 02:45:00
    "Dana otus sudah sejak 2008, tapi berbagai program yang dijalankan masih belum optimal,"
  • 28 Mar 2015 01:50:42
    KPU pusat sudah merancang 10 aturan dalam melaksanakan pilkada serentak tersebut. Namun KPU Bali sudah mempersiapkan diri terkait anggaran tersebut.
  • 28 Mar 2015 00:04:29
    Ia menjelaskan, pentingnya koordinasi adalah agar misi yang dijalankan bisa fokus kepada target, serta masyarakat mendapat info yang terpercaya, bukan hanya pencitraan.
  • 27 Mar 2015 22:30:02
    Komisi V menemukan hydran BBM di terminal 1, sementara di terminal 2 masih menggunakan tangki sehingga memerlukan biaya lebih mahal.
  • 27 Mar 2015 22:08:47
    Dari kiri ke kanan, Ketua KM UGM 1997-1998 Haryo Setyoko, Koordinator Pendudukan DPR/MPR 1998/Ka BPM UI 1997 -1998/Jubur JAK UI Heru Cokro, SekJend BEM UI 1998-2000 Arie Wibowo dan Koord FKSMJ 98/Ka SM UNJ 1997-1998 Henri Basel, saat diskusi urun rembug aktivis lintas kampus dan generasi yang bertemakan 'Menatap Masa Depan Demokrasi di Indonesia' di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2015). Peserta diskusi yang di isi oleh para mantan aktivis 98 menyoroti Indonesia hari ini mirip dengan 98, instrumen pemerintahan mati suri, eksekutif-legislatif saling serang, parpol pecah belah, lembaga peradilan berkelahi dan saling sandera. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 Mar 2015 21:13:57
    "Pada saat ini tepat bagi kelas menengah dan mahasiswa menyuarakan kegelisahan,"
  • 27 Mar 2015 21:10:51
    "Saya kita pergerakan mahasiswa harus bisa mencapai kondisi itu dan mendorong agar Jokowi bisa melakukan reshuffle menteri yang memang tidak bisa melakukan tugas dengan baik,"
  • 27 Mar 2015 20:44:35
    "Nggak lah. Masa kita mau ikut-ikutan (melaporkan ke Bareskrim), kayak anak kecil,"


eXTReMe Tracker