SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar

Novrizal Sikumbang - Selasa, 26-02-2013 08:25

SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar : aktual.co
KPU (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,"


Jakarta, Aktual.co — Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) mengingatkan, hasil hitung cepat (quick count) di Pilkada Jabar bukan merupakan hasil perhitungan resmi. Karena masih ada kemungkinan dalam perhitungan manual oleh KPU nantinya ternyata tidak persis sama dengan hasil quick count. Pasalnya, jika terjadi selisih dua persen saja, maka sangat mungkin terjadi dua putaran.

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih," kata Koordinator SIGMA, Said Salahudin dalam pesan singkatnya kepada Aktual.co, di Jakarta, Selasa (26/2).

Hal itu, sambung Said, berdasarkan ketentuan, pasal 107 UU 32/2004 Tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008, mengatur, syarat minimal satu putaran adalah apabila pasangan calon memperoleh suara lebih dari 30 persen. Selain itu, imbuhnya, apabila ada pasangan calon lain yang mengajukan sengketa hasil Pemilukada ke MK dan dalam proses persidangan terbukti adanya kecurangan atau kesalahan penghitungan oleh jajaran KPU Jawa Barat.

Jadi, apabila MK menemukan hasil penghitungan KPUD ternyata tidak valid atau ditemukan adanya penggelembungan suara, misalnya, maka bisa saja Hakim Konstitusi memerintahkan KPUD untuk melakukan pemungutan ulang, penghitungan ulang, ataupun mengoreksi hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU.

"Kalau itu yang terjadi, maka sangat berpeluang dilakukannya putaran kedua atau bahkan akan muncul pemenang dari pasangan calon yang lain," paparnya.

Namun begitu, berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Said, sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan pada Pemilukada Jawa Barat yang bisa dikategorikan terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

"Karena unsur TSM seringkali menjadi faktor yang sangat mempengaruhi MK untuk memutus perlu tidaknya dilakukan pemungutan ulang atau penghitungan ulang yang bisa berujung pada berubahnya hasil perolehan suara," pungkasnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 24 Sep 2014 00:04:00
    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjamin keselamatan anggota Polri pascainsiden yang mengakibatkan empat anggota TNI tertembak di sekitar Markas Brimob Polda Kepri, Tembesi, Batam.
  • 23 Sep 2014 23:41:27
    Kalau saat ini Fraksi Demokrat mendukung pilkada langsung, Fahri percaya pada saat pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPR Fraksi Demokrat akan mendukung pilkada tak langsung melalui DPRD.
  • 23 Sep 2014 23:35:09
    "Jadi ada 'Head Hunters', pertama-tama mereka kumpulkan 2800-an nama," ucap dia, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 23:15:48
    Legislator Gede Pasek Suardika mengatakan Anas Urbaningrum seharusnya bebas dari tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi Proyek Hambalang.
  • 23 Sep 2014 21:16:20
    Padahal, sejak awal tim yang diberi mandat oleh Jokowi itu secara tegas berkomitmen tidak akan mengurusi nama-nama calon menteri.
  • 23 Sep 2014 21:05:41
    "Pak Jokowi meminta masukan dari masyarakat tentang arsitektur kabinet yang beliau lemparkan (Senin kemarin) dimana memang masukan cukup banyak dari masyarakat. Sehingga beliau meminta kepada tim mengalisa lebih dalam (melalui tim penyelaras), apakah tetap seperti kemarin (34 kementerian) atau apakah ada perubahan-perubahan," ucap Rini.
  • 23 Sep 2014 20:54:42
    Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Edi Mulyadi Soepardi mengatakan, tidak disahkannya ia sebagai anggota BPK periode 2014-2019 karena politisi di Senayan berusaha menjegal dirinya. Edi merupakan anggota BPK RI terpilih setelah menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR RI.
  • 23 Sep 2014 20:38:13
    "Jika semua sudah dikaji mendalam, maka pemerintah harus memutuskan rantai bisnis Petral yang selama ini lewat calo-calo crude oil dan aneka produk BBM lainnya," ujar anggota Komisi VII Dewi Aryani kepada Aktual.co, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 20:29:00
    "Yang perlu dilakukan oleh pemerintah Jokowi mendatang adalah melakukan investigasi (audit menyeluruh) mengenai manajemen Petral selama ini," tukas Dewi.
  • 23 Sep 2014 18:41:23
    "Jika ditentang, itu sama saja membiarkan rakyat terus miskin. Karena itu sifatnya pengalihan ke produkltif," ujar dia.
  • 23 Sep 2014 18:21:32
    "Memindahkan subsidi BBM bukan berarti menyulitkan rakyat, menyengsarakan rakyat, tapi membahagiakan rakyat, mengurangi kemiskinan, subsidi itu dialihkan ke ruang yang tepat," kata Jusuf Kalla.
  • 23 Sep 2014 18:15:18
    "Kami sudah instruksikan kepada seluruh kader agar mengikuti seluruh prosesi pengesahan RUU Pilkada. Kami targetkan minimal 50 kader fraksi PKS dapat hadir," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 17:39:00
    "Iya harus seizin ibu Mega, tidak boleh kalau tidak mendapat restu," ujar Puan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 17:00:49
    “Pilkada tidak langsung bukan berarti tidak konstitusional. Yang mengatakan tidak konstitusional itu berarti tidak membaca konstitusi,” ujat Hidayat di gedung Nusantara II DPR-RI, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 16:52:34
    "Iya masih kajian yang merupakan usulan dari tokoh-tokoh energi," ucap Hasto kepada awak media, di rumah transisi, di Jakarta Pusat, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 16:48:42
    "Di catatan kami yang impornya gila-gilaan itu gula, jagung, kedelai, daging, beras, ikan-ikan. Semua itu harus dipangkas," tegas Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis, Kamajaya saat dihubungi wartawan (Selasa, 23/9).
  • 23 Sep 2014 16:45:49
    "Ngapain (apa alasannya) Pemda DKI memberikan sumbangan kepada kejaksaan, orang rakyatnya di DKI masih banyak yang belepotan masih banyak dipinggir kali, ngapain ngurus kejaksaan," ucap Margarito ketika dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Selasa (23/9).
  • 23 Sep 2014 16:44:00
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso (tengah), bersama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih , Achsanul Qosasi (dari kiri), Harry Azhar Azis, Rizal Jalil, dan Moermahadi Soerja Djanegara saat sidang paripurna pengesahan anggota BPK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014). Rapat tersebut mengambil keputusan menetapkan 4 anggota BPK terpilih untuk dilantik menjadi anggota BPK. Sedangkan khusus untuk Eddy Mulyadi Soepardi akan menunggu fatwa Mahkamah Agung terlebih dulu. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 23 Sep 2014 16:32:54
    "Hentikan langkah politik Setya Novanto, karena ia adalah tokoh maling uang rakyat," ujar salah satu anggotanya yang tidak mau menyebutkan nama.
  • 23 Sep 2014 16:31:45
    Tim Transisi Jokowi-JK mengaku belum menentukan mekanisme dalam memenuhi pasokan minyak nasional, jika wacana pembekuan perusaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura sebagai pemasok minyak nasional dilakukan.
  • 23 Sep 2014 16:30:15
    Sedangkan seorang anggota BPK, Edi Mulyadi Soepardi ditunda pengesahannya karena ada penolakan dari anggota DPR RI. Empat anggota BPK yang disahkan rapat paripurna adalah Moemahadi, Harry Azhar Aziz, Rizal Djalil dan Achsanul Qosasih.
  • 23 Sep 2014 16:21:16
    Negara tetangga bahkan dapat menyaksikan secara 'live' saat kita buang air di toilet. Karena itu, sekali lagi, mendesain sistem negara itu tak bisa mempertimbangkan satu aspek semata, yaitu aspek teori demokrasi yg diimpor dari barat.
  • 23 Sep 2014 15:06:26
    "Mereka sudah kerja keras banting tulang setahun penuh, begitu panen yang ada utangnya bertumpuk. Makanya mereka akan berpikir mencari pekerjaan lain. Ngapain lagi cape-cape banting tulang," jelas Kamajaya.
  • 23 Sep 2014 13:13:30
    Bentrok TNI-Polri, DPR Kirim Tim ke Batam
  • 23 Sep 2014 13:13:28
    Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kini sedang dibahas di DPR RI dinilai tak akan berdampak untuk Provinsi Aceh.


eXTReMe Tracker