SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar

Novrizal Sikumbang - Selasa, 26-02-2013 08:25

SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar : aktual.co
KPU (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,"


Jakarta, Aktual.co — Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) mengingatkan, hasil hitung cepat (quick count) di Pilkada Jabar bukan merupakan hasil perhitungan resmi. Karena masih ada kemungkinan dalam perhitungan manual oleh KPU nantinya ternyata tidak persis sama dengan hasil quick count. Pasalnya, jika terjadi selisih dua persen saja, maka sangat mungkin terjadi dua putaran.

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih," kata Koordinator SIGMA, Said Salahudin dalam pesan singkatnya kepada Aktual.co, di Jakarta, Selasa (26/2).

Hal itu, sambung Said, berdasarkan ketentuan, pasal 107 UU 32/2004 Tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008, mengatur, syarat minimal satu putaran adalah apabila pasangan calon memperoleh suara lebih dari 30 persen. Selain itu, imbuhnya, apabila ada pasangan calon lain yang mengajukan sengketa hasil Pemilukada ke MK dan dalam proses persidangan terbukti adanya kecurangan atau kesalahan penghitungan oleh jajaran KPU Jawa Barat.

Jadi, apabila MK menemukan hasil penghitungan KPUD ternyata tidak valid atau ditemukan adanya penggelembungan suara, misalnya, maka bisa saja Hakim Konstitusi memerintahkan KPUD untuk melakukan pemungutan ulang, penghitungan ulang, ataupun mengoreksi hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU.

"Kalau itu yang terjadi, maka sangat berpeluang dilakukannya putaran kedua atau bahkan akan muncul pemenang dari pasangan calon yang lain," paparnya.

Namun begitu, berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Said, sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan pada Pemilukada Jawa Barat yang bisa dikategorikan terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

"Karena unsur TSM seringkali menjadi faktor yang sangat mempengaruhi MK untuk memutus perlu tidaknya dilakukan pemungutan ulang atau penghitungan ulang yang bisa berujung pada berubahnya hasil perolehan suara," pungkasnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Apr 2015 22:52:50
    "Apalagi nilai jelek itu justru diperlihatkan oleh menteri-menteri yang berkaitan dengan ekonomi dan khusus menteri BUMN yang merupakan pos penting bagi upaya peningkatan pendapatan negara melalui badan usahanya harus menjadi titik krusial,"
  • 28 Apr 2015 22:23:42
    "Tim medis yang kita kirimkan itu antara lain dari dokter bedah tulang karena disesuaikan dengan bencana dan biasanya bencana seperti itu (gempa bumi) maka korban itu mengalami cedera seperti apa. Nah itu kita siapkan,"
  • 28 Apr 2015 21:34:29
    “Daerah ini sudah melewati musim peralihan, seharusnya ini sudah memasuki musim kemarau,"
  • 28 Apr 2015 21:16:05
    "Kami akan berpikir ulang soal kebijakan itu (menerimah hibah). Sebetulnya pesawat itu tidak bekas betul sih. Bekas mereka (AS) lebih baru dari bekas kita yang ada, tapi ke depan kita akan berpikir ulang,"
  • 28 Apr 2015 21:00:41
    "Jokowi kan kemarin pakai mobil yang nggak biasa dipakai (limousin pintu enam), harus hati-hati dia karena semakin melukai rakyat dan hati masyarakat,"
  • 28 Apr 2015 20:40:03
    "Kenapa kok Mary Jane baru diributkan sekarang oleh pegiat HAM?"
  • 28 Apr 2015 20:17:20
    "Tingkat kerawanan pelanggaran pilkada ini sangat rentan di tingkat bawah dengan berbagai masalah. Maka, harus dibentuk pengawas sampai ke tingkat TPS,"
  • 28 Apr 2015 19:46:19
    "Cadangan air bawah tanah di Bali tinggal 20 persen saja,"
  • 28 Apr 2015 19:25:43
    "Saya menilai putusan dari panja Komisi II itu yang paling aspiratif yang berangkat dari kondisi nyata yang nuansanya cari keadilan. Panja memutuskan apa yang diputuskan pengadilan karena itu produk hukum yang mengikat,"
  • 28 Apr 2015 18:26:48
    “Pilkadasung dalam istilah saya Pilkada bersamaan kali ini merupakan ujian besar untuk pemerintah dan KPU. Kesiapan pemerintah soal dana, infrastruktur, aktor politik dan penyelenggara harus dipastikan di semua daerah,”
  • 28 Apr 2015 18:09:54
    "Kita semua tahu setiap kita mau mendarat di suatu negara maka peringatan yang disampaikan airline itu 'barang siapa yang bawa obat terlarang berhadapan dengan hukuman mati',"
  • 28 Apr 2015 17:45:58
    Kami terus mencoba untuk melakukan komunikasi secepat mungkin melalui cara apapun untuk mengetahui keberadaan 13 WNI yang hilang kontak,"
  • 28 Apr 2015 17:41:25
    "Sekjen kok jauh amat melihat, melewati lautan Pasifik, melewati dua samudera. Lihatlah di AS, di sana dari 52 negara masih 36 terapkan hukuman mati, kok nggak pernah ngomongin, padahal itu dalam pandangan matanya,"
  • 28 Apr 2015 16:55:20
    Seorang pria berjalan melintasi gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 28 Apr 2015 16:42:55
    "Lokalisasi itu sejak Pak Sutiyoso singkirkan itu, sebenernya isu itu tidak ada lagi, jadi tidak boleh lagi adanya lokalisasi. Apalagi penjelasan gubernur yang disinggung banyak pihak. Ya harusnya ikuti saja apa yang dilakukan Sutiyoso. Yang jadi liar itu tugasnya pemerintah,"
  • 28 Apr 2015 16:00:17
    "Kita memang tidak bisa mendikte, karena memang prosedurnya sudah ada. Tetapi, para hakim bisa diminta memprioritaskan masalah ini,"
  • 28 Apr 2015 15:26:14
    "Saya rasa nggak cocok lah undangan wantimpres kepada mahasiswa, itu nggak harus terbuka begitu. Deketin aja secara informal dulu. Kalau hanya arogansi wantimpres mau ngapain, itu kan beda generasi, tengah-tengahnya baru Jokowi. Wantimpres juga seperti ada kecemburuan sosial juga,"
  • 28 Apr 2015 15:18:16
    "Setiap TPS akan diisi dengan satu tenaga pengawas dari Bawaslu,"
  • 28 Apr 2015 15:10:30
    Sebanyak tiga pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jenis F-16 yang mendarat di Bandara El-Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, disiagakan untuk menjaga wilayah terluar perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga.
  • 28 Apr 2015 14:39:07
    "Dampaknya nanti pemerintah, kalau anggota kabinet sebagai pembantu presiden yng berkinerja buruk tetap dipertankan, apalagi tidk sesuai dengan harpan rakyat maka nanti implikasinya adalah rakyat tidk percaya pda kepemimpinan presiden, apatis,"
  • 28 Apr 2015 14:17:13
    Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kanan) saat menerima Wakil Pangab (Panglima Angkatan Bersenjata) Kamboja Jenderal Hing Bun Hieng (kiri) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/4/2015). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Pangab Kamboja mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi serta kerja sama yang baik antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Kamboja selama ini, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan pasukan pengamanan Presiden serta peningkatan keterampilan prajurit. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 28 Apr 2015 14:15:29
    "Jadi kampanye itu lebih ke dalam negeri bukan internasional. Liputannya lebih banyak dalam negeri, luar tidak terlalu meliput. Jadi sebetulnya agenda dibalik itu untuk menaikkan popularitas Jokowi dimata rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena popularitasnya semakin turun,"
  • 28 Apr 2015 14:10:44
    "Langkah Ban Ki moon dapat menurunkan kredibiltas PBB karena sebelumnya tidak pernah mengurus yang lain. bahkan langkah ini bisa menurunkan kredibilitas Ban Ki moon sendiri di mata dunia karena bukan tugas dan wewenangnya,"
  • 28 Apr 2015 14:04:08
    Sejumlah murid sekolah dasar melambaikan tangan saat berkunjung ke Gedung DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015). Selama kunjungan, para pelajar dapat melihat secara langsung kinerja wakil rakyat di MPR, DPR dan DPD. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 28 Apr 2015 13:41:01
    "Pernyataan bung Syafaat secara normatif dapat dipahami tapi dalam rangka pencegahan pelanggaran konstitusi tidak bisa diterima,"


eXTReMe Tracker