SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar

Novrizal Sikumbang - Selasa, 26-02-2013 08:25

SIGMA : Sangat Mungkin Terjadi Putaran Kedua di Pilkada Jabar : aktual.co
KPU (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,"


Jakarta, Aktual.co — Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) mengingatkan, hasil hitung cepat (quick count) di Pilkada Jabar bukan merupakan hasil perhitungan resmi. Karena masih ada kemungkinan dalam perhitungan manual oleh KPU nantinya ternyata tidak persis sama dengan hasil quick count. Pasalnya, jika terjadi selisih dua persen saja, maka sangat mungkin terjadi dua putaran.

"Katakanlah, pasangan Aher-Demiz menurut hasil quick count memperoleh suara 32 persen. Bila hasil perhitungan KPU ternyata hanya 30 persen atau bahkan kurang, maka mereka tidak bisa langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih," kata Koordinator SIGMA, Said Salahudin dalam pesan singkatnya kepada Aktual.co, di Jakarta, Selasa (26/2).

Hal itu, sambung Said, berdasarkan ketentuan, pasal 107 UU 32/2004 Tentang Pemda sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008, mengatur, syarat minimal satu putaran adalah apabila pasangan calon memperoleh suara lebih dari 30 persen. Selain itu, imbuhnya, apabila ada pasangan calon lain yang mengajukan sengketa hasil Pemilukada ke MK dan dalam proses persidangan terbukti adanya kecurangan atau kesalahan penghitungan oleh jajaran KPU Jawa Barat.

Jadi, apabila MK menemukan hasil penghitungan KPUD ternyata tidak valid atau ditemukan adanya penggelembungan suara, misalnya, maka bisa saja Hakim Konstitusi memerintahkan KPUD untuk melakukan pemungutan ulang, penghitungan ulang, ataupun mengoreksi hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU.

"Kalau itu yang terjadi, maka sangat berpeluang dilakukannya putaran kedua atau bahkan akan muncul pemenang dari pasangan calon yang lain," paparnya.

Namun begitu, berdasarkan informasi yang dihimpun, kata Said, sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan pada Pemilukada Jawa Barat yang bisa dikategorikan terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

"Karena unsur TSM seringkali menjadi faktor yang sangat mempengaruhi MK untuk memutus perlu tidaknya dilakukan pemungutan ulang atau penghitungan ulang yang bisa berujung pada berubahnya hasil perolehan suara," pungkasnya.
Faizal Rizki
Berita Terkait



Berita Lainnya



eXTReMe Tracker