Kader PD Sekeluarga Jadi Bacaleg

Adi Adrian - Selasa, 30-04-2013 08:42

Kader PD Sekeluarga Jadi Bacaleg : aktual.co
Partai Demokrat (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

Kader Partai Demokrat (PD) yang tergabung dalam satu keluarga berbondong-bondong menjadi bakal calon legislatif (bacaleg), mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.


Jakarta, Aktual.co — Kader Partai Demokrat (PD) yang tergabung dalam satu keluarga berbondong-bondong menjadi bakal calon legislatif (bacaleg), mulai dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota.

Sebagai contoh, dinasti politik yang terjadi daerah pemilihan Jawa Tengah, kader Partai Demokrat tersebut menguasai daftar bakal caleg.

Untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX, Ketua DPD Partai Demokrat, Sukawi Sutarip menjadi bacaleg DPR RI dengan nomor urut 1, sedangkan istrinya, Sinto Sukawi menjadi bacaleg DPR RI dari dapil Jateng II dengan nomor  urut 2.

Tulis Sutarif, adik kandung Sukawi menjadi bacaleg DPR RI dari dapil Jateng X  nomor urut 1. Istri Tulis, Dwi  Ratnawati juga menjadi  bacaleg DPR RI dari dapil Jateng IX dengan nomor  urut 6.

Untuk tingkat DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga Sukawi masih mendominasi pencalegan. Ina Sukawati,  anak pertama Sukawi menjadi bacaleg DPRD Provinsi dari dapil Jateng III dengan nomor urut 1. Jhony, suami Ina juga menjadi bacaleg DPRD Kabupaten Pati dari dapil I dengan nomor urut 1.

Setelah anak pertama Sukawi, selanjutnya anak keduanya, AS Sukawi Wijaya (Yoyok) juga menjadi bacaleg DPRD Provinsi Jateng dari dapil Jateng I dengan nomor urut 1. Istri Yoyok, Suswati tak mau ketinggalan, juga menjadi bacaleg DPRD kota Semarang dari dapil II dengan nomor urut 1.

Kakak kandung Sukawi, Suharli juga menjadi bacaleg DPRD Provinsi Jateng dari dapil  Jateng II dengan  nomor urut 2. Sedangkan Bimo, anak Tulis/keponakan Sukawi tak mau kalah, menjadi  bacaleg DPRD kota Pekalongan nomor urut 1.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

Dibawah HL


Berita Lainnya

  • 30 May 2015 13:14:23
    'Kekalahan' KPK tiga kali berturut-turut seakan membuka tabir kesalahan KPK di mata Hakim Praperadilan. Hal itu juga yang disoroti Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sebelum ada tiga kasus praperadilan, KPK seakan berdiri 'diatas' hukum.
  • 30 May 2015 12:55:49
    Beberapa anggota komisi VII DPR RI yang melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina di salah satu Restoran Hotel di Jakarta, pada Kamis (28/5) malam lalu, dari Informasi yang diperoleh Aktual.co, ternyata membicarakan tentang dana Corporate Social Responsibility PT Pertamina.
  • 30 May 2015 12:30:43
    Presiden Joko Widodo, Jokowi, bertolak ke Mamuju Utara, Sulawesi Barat dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Sulawesi yang berlangsung sejak 28 Mei 2015, Presiden bertolak ke Mamuju menggunakan helikopter Super Puma milik TNI AU pada pukul 9.45 WITA dari Bandar Udara Mutiara SIS Al Jufri, Palu.
  • 30 May 2015 12:15:42
    Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya ada pembengkakan anggaran setelah pelaksanaan dalam pilkada tahun 2013-2014. Demikian disampaikan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, di Jakarta, Jum'at (29/5).
  • 30 May 2015 12:00:43
    Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai Presiden Jokowi masih menjadi salah satu pihak yang bisa disalahkan terhadap kondisi KPK saat ini.
  • 30 May 2015 10:15:44
    Ketua Komisi X, Tengku Rifky menegaskan pihaknya mengancam akan menggulirkan interpelasi jika Presiden Joko Widodo tak segera memerintahkan Menpora mencabut surat keputusan pembekuan PSSI. Jika SK tak segera dicabut, induk sepak bola dunia FIFA akan membekukan sepak bola Indonesia.
  • 30 May 2015 10:00:21
    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan DPR akan menggunakan hak interpelasi terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi karena telah membekukan PSSI. Akibat kebijakan kontroversialnya itu, masa depan persepakbolaan di ujung tanduk.
  • 30 May 2015 09:45:36
    Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, 14-15 Juni 2015.
  • 30 May 2015 09:30:25
    Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Agus Pambagio yang mengatakan semua kebijakan yang dibutuhkan sudah lengkap tinggal eksekusinya harus segera dilakukan karena menyangkut dengan masalah perekonomian bangsa yang dampaknya baru terasa tiga sampai empat tahun kedepan.
  • 30 May 2015 09:15:35
    Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut pengaturan kelembagaan di 34 kementerian dalam Kabinet Kerja telah selesai dan siap untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
  • 30 May 2015 09:00:55
    Aktivis Gabungan Mahasiswa Kepulauan Riau berencana mencegat Wakil Presiden Jusuf Kalla di simpang pintu Bandara Raja Haji Fisabilillah, Minggu, untuk mengadukan berbagai permasalahan Kota Tanjungpinang terutama krisis listrik.
  • 30 May 2015 08:45:50
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir upaya monopoli yang dilakukan kelompok kaum pengusaha di kawasan Kemayoran sehingga menyebabkan ketimpangan sosial di kalangan masyarakat.
  • 30 May 2015 07:30:22
    Ribuan pengungsi etnis Rohingya dan Bangladesh yang kini berada di Aceh belum mendapatkan kepastian nasib apapun terhadap mereka.
  • 29 May 2015 21:00:18
    "Kami sudah keluarkan surat edaran Kemenpan jadi bagi PNS yg terbukti menggunakan ijazah palsu maka otomatis akan dicopot dari jabatannya dan diturunkan satu tingkat,"
  • 29 May 2015 20:23:40
    "Kemudian secara internal panja otonomi daerah akan melakukan konsinyering, memilih yang mana akan disahkan pada tahun ini,"
  • 29 May 2015 20:15:15
    "Mudah-mudahan September sudah ada dananya. Mungkin sekarang tidak perlu ada dananya, tapi kalau September itu harus ada,"
  • 29 May 2015 20:00:59
    "Dalam pembenahan persepakbolaan yang terpenting adalah pembinaan sepak bola yang menjadi dasar kompetisi sepak bola nasional yang 'fair',"
  • 29 May 2015 19:39:47
    Anggota DPR RI Komisi III M.Nasir Djamil (tengah) bersama Wakil Koordinator KontraS Chrisbiantoro (kanan) dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM Masa lalu Maria Catarina Sumarsih (kiri) menjadi pembicara pada diskusi publik yang bertema "Menguji Komitmen Pemerintah terkait Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Berkeadilan" di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2015). Nasir Djamil mengeluhkan kurang maksimalnya DPR RI dalam melakukan upaya penyelesaian HAM di masa lalu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 29 May 2015 19:32:45
    "Kita minta menteri luar negeri terus melakukan upaya dalam menekan pemerintah Myanmar untuk mencari solusi segera dan terbaik sehingga permaslahan ini tak kan terulang lagi dan berlarut-larut,"
  • 29 May 2015 19:06:36
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan dirinya sempat naik pitam ketika senjata yang dikenakan perwakilan TNI AD dalam perlombaan menembak di Australia pekan lalu.
  • 29 May 2015 17:56:04
    "RUU itu tidak jelas siapa pelaku. Definisi korban tidak jelas. Kasus pelanggaraan HAM masa lalu diselesaikan akan ada kepastian hukum,"
  • 29 May 2015 17:52:23
    "Harusnya malu kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Jual beli ijazah merupakan pelacuran intelektual,"
  • 29 May 2015 17:23:45
    "Karena baru tadi malam dapat berita kalau Agung Laksono pagi ini berangkat ke Pontianak dan Aburizal juga baru di Jakarta besok sore,"
  • 29 May 2015 17:00:25
    Wapres Jusuf Kalla menembak dengan senapan serbu HK MP7 ketika mengunjungi Makas Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Tanah Abang, Jakarta, Jumat (29/5). Kunjungan Jusuf Kalla tersebut selain bersilaturahmi, juga untuk melihat secara langsung aktivitas dan perlengkapan pasukan yang bertugas mengamankan dirinya dan presiden serta tamu negara yang berkunjung ke Indonesia. ANTARA FOTO/Saptono
  • 29 May 2015 17:00:18
    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, teknologi dan peralatan yang dimiliki Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) harus lebih baik guna mencegah potensi ancaman musuh terhadap presiden dan wakilnya.


eXTReMe Tracker