Petinggi Demokrat Ingatkan KPK Jangan Cari-cari Kesalahan

Wahyu Romadhony - Jum'at, 21-12-2012 09:38

Petinggi Demokrat Ingatkan KPK Jangan Cari-cari Kesalahan : aktual.co
Gede Pasek Suardika (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

Beredar kabar KPK dalam waktu dekat ini akan menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan sekolah olahraga di Bukit Hambalang.


Jakarta, Aktual.co — Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi Hukum DPR RI Gede Pasek Swardika.

"Adanya Jenderal dan menteri aktif (jadi tersangka) bisa memberikan efek psikologis itu," kata Pasek kepada wartawan, Jumat (21/12).

Meski begitu, Pasek berharap agar petinggi dan jajaran KPK bisa tetap tahan godaan dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk mengkriminalkan seseorang demi kepentingan politik. KPK dimintanya, untuk tidak bekerja berdasarkan desakan-desakan dari luar kalau menetapkan status seseorang sebagai tersangka untuk kasus tindak pidana korupsi.

KPK, menurut Pasek, tugasnya menemukan kesalahan (schuld) yang berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur pidana atau delik. "Itu namanya penegakan hukum," kata Pasek.

Pasek mengingatkan, KPK bekerja bukan mencari-cari kesalahan yang kemudian dipaksakan dan direkayasa untuk memenuhi hasrat oknum kekuasaan. "Saya memang mendengar beberapa oknum petinggi memaksakan agar si A, si B bisa jadi tersangka untuk target politik tertentu. Semoga pimpinan KPK tahan godaan dan desakan dari oknum-oknum itu," harapnya.

Akhir tahun yang manis dari KPK seperti sekarang ini diharapkan tidak sampai dinodai oleh ulah dan pengaruh oknum-oknum petinggi tersebut.

"Menetapkan tersangka dengan mencari-cari kesalahan Itu namanya kriminalisasi. Saya yakin pimpinan KPK akan berani menolak desakan tersebut demi sejarah penegakan hukum yang beradab," kata Pasek.

Sebelumnya, beredar kabar KPK dalam waktu dekat ini akan menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan sekolah olahraga di Bukit Hambalang.

Febrianto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 27 Mar 2015 16:27:16
    Anak Ketua Umum Golkar versi Ancol, Agung Laksono yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dave Laksono, terkejut saat tiba di ruang Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2015). Adanya aparat kepolisian yang berjaga di ruangan Fraksi Golkar ini lantaran adanya informasi bahwa Partai Golkar kubu Agung Laksono ingin mengambil alih ruangan fraksi yang kini masih diduduki oleh kubu Aburizal Bakrie. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 Mar 2015 16:13:24
    Keinginan Kubu Agung Laksono untuk menduduki fraksi Partai Golkar tak lain diduga atas perintah Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Sebab, Jusuf Kalla tak punya bargaining terhadap Jokowi.
  • 27 Mar 2015 15:13:35
    "Kalau mereka punya satu gagasan perjuangan politik yang mereka lakukan, boleh-boleh saja. Parpol baru butuh satu energi besar, butuh adanya satu tokoh yang punya daya tarik. Sekaligus termasuk finansialnya yang mungkin bisa daya tarik juga,"
  • 27 Mar 2015 15:09:17
    Rombongan Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja di Terminal Bandara Juanda Surabaya, Sidoarjo Jawa Timur. Hal ini menyusul tentang keselamatan dan kenyamanan jasa penerbangan yang ada di Bandara Juanda Surabaya, pascaterjadinya kecelakaan pesawat AirAsia.
  • 27 Mar 2015 14:42:29
    Biasanya, kepala negara yang melakukan kunjungan luar negeri dalam rangka kunjungan kerja atau undangan, disambut oleh pimpinan negara tersebut (presiden atau perdana menteri).
  • 27 Mar 2015 14:18:36
    Tidak benar, jika dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja membidik tokoh-tokoh Islam. Siapapun yang melakukan korupsi, apapun latar belakangnya, akan dikejar oleh KPK.
  • 27 Mar 2015 13:49:42
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kunjungi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam upaya pencegahan korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Pasalnya banyaknya Sumber Daya Alam di daerah yang menurutnya jauh dari pengawasan pemberantasan korupsi sehingga menimbulkan praktek korupsi di sektor kekayaan alam.
  • 27 Mar 2015 13:27:29
    Selain itu, ada agenda lain diantaranya Perppu Pimpinan KPK, usulan kapolri, dan beberapa agenda yang telah dibacakan saat rapat paripurna.
  • 27 Mar 2015 13:19:47
    "Polisi siap backup, manakala ada permintaan dari Pamdal (Pasukan Pengamanan Dalam DPR),"
  • 27 Mar 2015 13:04:52
    Saat ini yang terjadi adalah konflik elite pusat, sehingga jangan sampai menyeret arus elite Golkar di daerah lalu menjadi korban dari polemik di tingkat pusat. Selain itu, berbahaya kalau kubu Agung Laksono melakukan upaya 'membuang' dan plt-kan loyalis kubu ARB dan begitu juga sebaliknya.
  • 27 Mar 2015 12:54:37
    "Nanti semua komisioner KPK hadir, membahas berbagai isu karena masalah korupsi ini masalah kenegaraan,"
  • 27 Mar 2015 12:30:08
    Sekretaris Fraksi Partai Golkar Munas Bali, Bambang Soesatyo seakan mengejek rencana tindakan dari kubu Agung Laksono yang rencannya akan melakukan mengambil alih kantor fraksi Partai Golkar pasca sholat Jumat, siang ini.
  • 27 Mar 2015 12:00:33
    Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial Jazuli Juwaini menegaskan kejadian seperti Golkar dan PPP tidak akan terjadi di partainya. Ia menyebut, bagi PKS jabatan merupakan amanah bukan kehormatan.
  • 27 Mar 2015 11:00:21
    Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mengunjungi beberapa lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (27/3).
  • 27 Mar 2015 10:52:52
    Akankah Jumat Keramat terjadi di Fraksi Partai Golkar? Dari informasi yang beredar di kalangan wartawan melalui Ketua DPP Ancol Bowo Sidik Pangarso,
  • 27 Mar 2015 10:34:27
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan konflik elite Partai Golkar jangan sampai melebar hingga ke tingkat DPD I dan DPD II, karena bisa membahayakan keutuhan partai tersebut.
  • 27 Mar 2015 10:20:54
    Kasus penembakan terhadap tewasnya dua anggota TNI yang tengah bertugas di Aceh Utara memberi warning kepada pemerintah pusat bahwa di Aceh masih ada kelompok-kelompok sipil bersenjata.
  • 27 Mar 2015 09:58:28
    Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Komisi V DPR RI tinjau Bandara Juanda Surabaya. Panja Komisi V juga akan datangi keluarga korban AirAsia QZ 8501.
  • 27 Mar 2015 09:20:28
    Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Nunukan, Kaltara, menyatakan, Megawati Sukarnoputri yang menjabat Ketua Umum DPP PDIP merupakan sosok pemersatu kader di partai berlambang kepala banteng moncong putih.
  • 27 Mar 2015 09:05:22
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ibnu Munzir telah mempersiapkan calon pengganti Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.
  • 27 Mar 2015 08:56:48
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan terkait hak angket PAN masih belum menentukan pilihan karena akan melihat dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Namun, ia menegaskan bahwa partainya memberikan ruang bagi kader PAN di DPR RI untuk menentukan sikapnya terkait hak angket.
  • 27 Mar 2015 08:48:36
    Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap TNI memperbolehkan para prajurit wanita menggunakan jilbab, sama seperti Polri yang sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri yang membolehkan penggunaan jilbab bagi para Polisi Wanita.
  • 27 Mar 2015 07:55:57
    Politisi PKS itu mengungkapkan pembunuhan dua anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 0103 Lhokseumawe beberapa hari lalu terjadi akibat mafia narkoba merasa terganggu oleh kehadiran aparat keamanan yang melakukan upaya pembersihan narkoba di daerah tersebut.
  • 27 Mar 2015 04:20:36
    "Beliau adalah mantan juru kampanye Partai Golkar dulu. Sekarang beliau hadir sebagai masyarakat biasa dan ibu-ibu yang melihat bagaimana pemerintahan dan Golkar sekarang ini,"
  • 27 Mar 2015 03:55:49
    Sekretaris Fraksi Golkar Munas Bali itu mencontohkan ketidaktegasan Jokowi sebagai presiden. Salah satunya terkait pembentukan kabinet. Dimana Jokowi awalnya tegas mengatakan hanya mengisi kabinetnya dengan kalangan profesional alias non partai. Tetapi kenyataannya kemudian membuktikan kalau omongan Jokowi tidak konsisten.


eXTReMe Tracker