Surat Suara Tercoblos, Pilkada Maluku Tenggara Ditunda

Selasa, 11-06-2013 10:27

Surat Suara Tercoblos, Pilkada Maluku Tenggara Ditunda : aktual.co
pilkada (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Ternyata setelah dibuka semua surat suaranya telah dicoblos untuk pasangan tertentu, sehingga akhirnya dilaporkan kepada Panwas dan KPU setempat.


Jakarta, Aktual.co — Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu membenarkan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang seharusnya berlangsung Selasa (11/6) pagi pukul 07.00 WIT, diundur karena ditemukan banyak surat suara yang telah dicoblos.

"Saya telah menerima laporan dari KPU Maluku maupun Maluku Tenggara yang memutuskan pilkada di kabupaten tersebut ditunda karena terjadi banyak kecurangan," kata Gubernur Karel Ralahalu.

Menurut Gubernur, berdasarkan laporan yang diterimanya dari KPU Maluku dan Malra, ternyata lebih dari 40 kota suara untuk Kecamatan Kei Besar dan Kei Kecil telah dicoblos pada Senin (10/6) malam.

Awalnya warga di dua kecamatan tersebut merasa curiga dengan kondisi kotak suara yang segelnya telah rusak, dan memaksa kotaknya segera dibuka. Ternyata setelah dibuka semua surat suaranya telah dicoblos untuk pasangan tertentu, sehingga akhirnya dilaporkan kepada Panwas dan KPU setempat.

Hasil temuan tersebut kemudian dilaporkan ke KPU Maluku untuk dicari solusi penyelesaiannya.

"Hasil temuan tersebut juga dilaporkan kepada saya dan saya mengarahkan KPU Maluku untuk berkoodinasi dan mengambil keputusan tepat, agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat," katanya.

Berdasarkan arahan dan pertimbangan tersebut, KPU Maluku Tenggara akhirnya memutuskan penundaan Pilkada yang seharusnya berlangsung serentak dengan Pemilihan Gubernur-wakil Gubernur Maluku periode 2013-2018 serta Pilkada Kota Tual.

"Saya pun selaku pemerintah telah meminta KPU Maluku, KPU Maluku Tenggara maupun Panwas dan Bawaslu untuk bekerja cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menuntaskan masalah ini," ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan, tidak ingin mencampuri berbagai masalah yang terjadi terkait dengan penundaan Pilkada Malra, tetapi mengarahkan semua komponen yang bertanggung jawab untuk bekerja optimal, sehingga tidak menimbulkan eksses di masyarakat.

"Saya pun telah meminta Bawaslu dan Panwas untuk sesegera mungkin memproses kasus ini hingga ke pengadilan, karena termasuk ketegori pelanggaran berat. Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas termasuk tim sukses dan pasangan calon, jika mereka ikut bermain di belakang kasus ini," katanya.

Dia juga telah meminta pihak Kepolisian setempat untuk membantu Panwas dan Bawaslu melakukan penyelidikan dan penyidikan sekaligus memproses hukum para pelakuknya.

"Jadi penundaan hanya untuk Pilkada Maluku Tenggara, sedangkan Pilkada Kota Tual maupun Pilgub Maluku di kabupaten Malra dan Tual berlangsung dengan lancar," ujarnya.

Pilkada Maluku Tenggara diikuti enam pasangan yakni Longginus Sangur-Abdur Rasid Wokanubun (LOGIS) nomor urut satu, Andrias Rentanubun-Yunus Serang (AYU) yang adalah pasangan patahana dengan nomor urut dua.

Pasangan H.M.Thaher Hanubun-Gabriel Habel Hukubun (TEGAR) nomor urut tiga, Samuel Resubun-Muti Matdoan Nomor urut empat, Josep Renmeuw-Wardatu Uar nomor urut lima serta pasangan Yosep Sikteubun-Dzulkifli Rettob nomor urut enam.

Pilkada Malra akan diikuti 68.011 mata pilih dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 270 unit.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 27 Nov 2014 12:07:18
    Helikopter Super Puma yang mengangkut rombongan Presiden Joko Widodo ke Kepulauan Meranti gagal mendarat dikarenakan cuaca buruk. Akhirnya helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo kembali ke Bandara Sultan Syarif Kasim II.
  • 27 Nov 2014 09:41:14
    Keraguan bermunculan dengan dipilihnya Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Bagaimanapun, katanya, pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. "Itu anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
  • 27 Nov 2014 09:31:51
    Partai Gerindra akan memecat kader Epok Baharudin, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas yang ditangkap oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kalimantan Tengah.
  • 27 Nov 2014 09:21:29
    Pengamat Kepolisian, Neta S Pane menilai jika Polri punya kewenangan besar untuk melarang atau tidak memberi ijin keramaian pada Munas Golkar di Bali. Mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu bisa merusak citra pulau dewata tersebut.
  • 27 Nov 2014 09:11:29
    Mekanisme pemilihan Dirjen Pajak yang akan menggunakan sistem lelang jabatan dinilai tidak pas. Pasalnya, sistem tersebut rentan tidak objektif dan sarat kepentingan.
  • 27 Nov 2014 07:15:38
    Pengacara Eggi Sudjana telah mengirimkan surat perlindungan hukum dan pembentukan pansus Tranjakarta TA 2013.
  • 27 Nov 2014 06:55:43
    Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Eki Awal Muharram mengatakan bahwa salah satu alasan DPR RI menggunakaan hak interpelasi, karena menilai pemerintah tidak transparan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
  • 27 Nov 2014 06:01:41
    Publik terus-menerus dicecoki oleh politisi atau anggota partai politik dengan metode penyelesaian konflik yang jauh diambang batas nalar sebagaimana pernah dipertontonkan dalam konflik PPP dan teranyar oleh Partai Golkar. Adu jotos, jual-beli pukulan, banting meja serta gelas, saling sabotase, dan lainnya seolah telah menjadi tabiat yang dilazimkan. Kisruh politik di institusi demokrasi Indonesia dinilai telah masuk pada tahap stadium ganas.
  • 27 Nov 2014 05:29:13
    Siapa yang menjadi biang kerok sehingga menimbulkan konflik di internal Partai Golkar sudah diketahui.
  • 27 Nov 2014 05:29:13
    Siapa yang menjadi biang kerok sehingga menimbulkan konflik di internal Partai Golkar sudah diketahui.
  • 26 Nov 2014 19:47:59
    Massa buruh dan mahasiswa menyandera truk tangki Pertamina saat menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Aksi ini sebagai protes terhadap kebijakan presiden Jokowi yang menaikan harga BBM. Selain itu mereka juga meminta Jokowi pecat menteri yang berbau Neolib diantara menteri perekonomian, BUMN dan ESDM. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 26 Nov 2014 19:23:49
    Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan bahwa Rapat Kerja (Raker) untuk membahas program kerja Kementerian BUMN tahun 2014 dan rencana program kerja Kementerian BUMN Tahun 2015, akan dijadwal ulang.
  • 26 Nov 2014 18:00:26
    Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menjelaskan jika penggunaan hak interpelasi sepenuhnya merupakan hak anggota dewan yang diatur oleh konstitusi.
  • 26 Nov 2014 17:49:26
    Ratusan Massa yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi panggung Rakyat di depan Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Dalam aksinya PPRI Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Upah Murah dan Tolak Penggusuran Tanah Rakyat. AKTUAL/MUNZIR
  • 26 Nov 2014 16:49:00
    Beberapa anggota DPR akan menggunakan hak Interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikkan harga BBM diprediksi tidak berjalan mulus.
  • 26 Nov 2014 16:00:46
    Lima inisiasi pengusul digunakannya hak interpelasi anggota dewan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mengumpulkan sebanyak 202 tandatangan anggota dewan.
  • 26 Nov 2014 15:30:50
    Imam Nachrowi dan Hanif Dhakiri yang merupakan menteri dalam kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi hadir dalam musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PKB Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • 26 Nov 2014 15:10:02
    Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah menunda sidang pengesahan memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 14:59:13
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi lahan di atas wilayah udara Provinsi Riau dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI Angkutan Udara.
  • 26 Nov 2014 14:40:19
    Agung Laksono akan langsung menduduki kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan rapat konsolidasi menyelamatkan partai. Dia pun bersikukuh untuk melawan rencana Munas di Bali pada 30 November 2014
  • 26 Nov 2014 14:30:37
    Gerindra menilai adanya uapaya Menkopolhukam melemahkan Partai Golkar. Sinyal ini diendus karena menkopolhukam melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali
  • 26 Nov 2014 14:10:24
    Setya Novanto berharap menemukan jalan keluar konflik Golkar saat bertemu dengan Aburizal Bakrie, hari ini
  • 26 Nov 2014 13:55:41
    Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin geram pada Pemerintah yang mengeluarkan surat edaran tentang larangan anggota kabinet menghadiri rapat dengan DPR. Dia juga meminta Menkopolhukam jangan mengurusi masalah Munas Golkar
  • 26 Nov 2014 13:45:52
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demorat, Benny K Harman sempat menyindir kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly dalam rapat sidang paripurna di DPR RI dengan agenda memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 13:30:45
    Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Fadel Muhammad mengatakan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy yang memerintahkan agar Kapolri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali kental nuansa politik.


eXTReMe Tracker