Komentar Hanura Soal BLSM

Adi Adrian - Selasa, 11-06-2013 10:45

Komentar Hanura Soal BLSM : aktual.co
Ilustrasi Penyerahan Uang (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Sekarang ini banyak agenda politik, seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sementara tidak ada lagi bank yang bisa dibailout seperti 2009," kata Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).


Jakarta, Aktual.co —  Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) oleh pemerintah karena tak ada lagi bank yang bisa dibailout seperti tahun 2009.

"Sekarang ini banyak agenda politik, seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sementara tidak ada lagi bank yang bisa dibailout seperti 2009," kata Ketua Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Selain itu, pemberian BLSM ini juga karena rulling party (Partai Demokrat) merasakan bahwa masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan dan simpati.

"Wacana pemerintah ini dalam rangka menghadapi Pemilu 2014 untuk mencari simpati masyarakat karena partai tertentu merasa turun elektabilitasnya dan mencari simpati dengan memberikan BLSM," ungkap Sudding.

Penolakan Fraksi Hanura atas kenaikan BBM adalah karena pemerintah tidak konsisten.

Saat pengesahan UU APBN 2012, Hanura walk out. Pemerintah bilang akan ada penyesuaian ICP dalam waktu 6 bulan terakhir, yakni 115 persen. Sementara itu harga minyak dunia turun hingga ICP sampai 90 persen.

"Tidak jelas alasan pemerintah untuk menaikan BBM. Pemerintah tidak konsisten dalam menyampaikan angka-angka pertumbuhan ekonomi, lifting minyak," pungkas Sudding.
Nur Lail -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 22 Sep 2014 19:50:17
    Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah menyatakan akan meminta dana otonomi khusus (Otsus) Aceh berlaku selamanya seperti Provinsi Yogyakarta. Saat ini, dana Otsus Aceh hanya berlaku 25 tahun atau berakhir pada tahun 2027 mendatang.
  • 22 Sep 2014 19:00:03
    Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah memuji wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) dalam pertemuan dengan masyarakat di Desa Matang Sijuek, Kecamatan Baktiya Barat, Aceh Utara. Gubernur yakin duet pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memberi perhatian lebih pada Aceh.
  • 22 Sep 2014 18:34:22
    "Satgas untuk (diberikan) kewenangan menangkap, dan bisa bersinergi dengan pihak hukum lainya, seperti KPK," kata dia usai menggelar aksinya demonstrasinya, di depan Rumah Transisi, Jakarta Pusat, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 18:04:00
    "Nantinya perempuan tidak bisa memilih calon kepala daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan perempuan," ujarnya pada wartawan di ruang pers Gedung DPR Nusantara 1, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 17:58:32
    "Tentu saja, Komisi III DPR juga akan mempertanyakan sejauh mana hibah dari Pemda DKI itu mempengaruhi sikap dan posisi Kejaksaan Agung dalam menangani beberapa perkara yang melibatkan oknum Pemda DKI, termasuk kasus penyimpangan pengadaan armada bus Transjakarta," tandas dia.
  • 22 Sep 2014 17:43:30
    "Parpol tidak boleh mempertontonkan politik "mencla-mencle", karena tempat parpol sesungguhnya adalah sebagai kekuatan rakyat, kekuatan penyeimbang menurut konstitusi," kata Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin di Jakarta, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 17:39:55
    Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah meminta semua pihak untuk menjaga iklim kondusif di provinsi itu. Pasalnya, iklim kondusif sangat menentukan keinginan investor menanamkan modalnya di provinsi tersebut.
  • 22 Sep 2014 17:36:02
    "Pantesan pengungkapan korupsi Transjakarta terkesan main-main oleh kejaksaan," ucap Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 17:21:49
    "MPR akan dikuatkan tapi penguatannya tidak melebihi amandemen yang kedudukannya sejajar dengan DPR dan lembaga lainnya," ujarnya kepada wartawan setelah Rapat Paripurna, Jakarta Selatan, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 17:20:17
    Pemerintah Aceh semakin mengintensifkan melobi tim presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas turunan UU Pemerintah Aceh
  • 22 Sep 2014 17:15:53
    "PKB sudah melakukan 'fit and proper test' internal terhadap lebih dari empat kader," kata dia ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 17:05:41
    Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Tantowi Yahya mengatakan ia belum tahu lebih jelas apakah Ical akan maju kembali atau tidak.
  • 22 Sep 2014 16:55:52
    "Dari hulu hingga hilir pintu-pintu mafia migas dibuka oleh pejabat negeri ini sendiri, salah satunya oleh Raden Priyono," kata Koordinator Aksi Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud), Agus Harta saat berorasi di depan rumah transisi Jokowi-JK, Jakarta, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 16:34:23
    "Kita tidak diundang, karena tidak diundang maka tidak hadir. Kalau saja diundang waktu itu Insya Allah kita akan hadir," ujarnya di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 16:31:26
    "Akan berbicara di West Point atas undangan West Point untuk memberikan pembekalan pada kadet, diperluas forumnya melibatkan kalangan pemikir pertahanan," kata staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah beberapa waktu lalu di sela-sela mendampingi kunjungan Presiden beserta Ibu Negara di Amerika Serikat.
  • 22 Sep 2014 16:25:02
    "Teman-teman kita dari PAN dan PPP datang ke rakernas PDIP itu dengan sepengatahuan KMP. Dan itu sah-sah saja bahkan bagus. Namanya orang diundang selama mampu, wajib untuk hadir," ujar Tantowi di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 16:12:27
    "Kekhawatiran sih tetap ada. Bayangkan saja tiap hari di imingi-imingi terus seperti sekarang, tapi kita tetap percaya terhadap hakekat mengapa kita itu bersatu dalam KMP," ujar Tantowi saat ditemui di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (22/9).
  • 22 Sep 2014 16:08:04
    "Tidaklah, kalau misalnya itu terjadi maka itu lebih kepada representasi pribadi. Jadi bisa saja KMP banyak yang mempunyai kemampuan integritas pengalaman," tukasnya.
  • 22 Sep 2014 15:54:37
    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) menggelar demo untuk menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.
  • 22 Sep 2014 15:50:36
    "Kalau Raden Priyono jadi Menteri ESDM atau Dubes untuk Inggris maka akan hancur negara ini," tambahnya.
  • 22 Sep 2014 15:42:31
    Sebaliknya, Pilkada langsung memang membutuhkan biaya penyelenggaran yang cukup besar, tetapi dapat ditekan dengan pembuatan aturat mainnya. Pilkada langsung juga memungkinkan pemimpin terpilih cukup bermodalkan uang, walau tidak berkualitas, bermoral, dan dikenal rakyatnya sendiri.
  • 22 Sep 2014 15:32:29
    Di AS, kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, jika presidennya berasal dari Demokrat, maka ketua parlemennya berasal dari Repulikan.
  • 22 Sep 2014 15:26:22
    Pengamat sosial politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengaku tidak heran dengan kebohongan atau sikap ingkar janji yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo.
  • 22 Sep 2014 11:23:27
    Salah satu tokoh yang memuji gagasan ini adalah Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri. Menurut dia, tak ada yang meragukan bahwa negeri ini akan menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera bila fokus pemerintahan ke depan bisa memberi perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi kelautan.
  • 21 Sep 2014 23:24:08
    Presiden PKS Anis Matta menyatakan sikap Partai Demokrat yang menyetujui Pilkada Langsung belum final dan bisa berubah.


eXTReMe Tracker