Sosiolog Unas 'Sentil' Pernyataan SBY Tentang Kenaikan Harga BBM

Novrizal Sikumbang - Jum'at, 17-05-2013 10:55

Sosiolog Unas 'Sentil' Pernyataan SBY Tentang Kenaikan Harga BBM : aktual.co
Petugas SPBU (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Karena akan memberikan efek negatif kepada publik yang menilai bahwa dikalangan eksekutif dan legislatif, makna poltik cenderung negatif atau lebih dekat kepada makna 'permainan'," ucapnya.


Jakarta, Aktual.co —  Peryataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), supaya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tidak dipolitisasi, dinilai sebagai peryataan yang kurang etis dilontarkan oleh seorang kepala negara. 

Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, melalui surat eletroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Jumat (17/5).

"Karena akan memberikan efek negatif kepada publik, yang menilai bahwa dikalangan eksekutif dan legislatif, makna poltik cenderung negatif atau lebih dekat kepada makna 'permainan'," ucapnya.

Menurut dia, hal tersebut dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses politik, aktor politik dan terutama kepada para politisi semakin menurun tajam. 

Dan hal itu, sambung Nia, tidak baik bagi proses pengembangan demokrasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dimana, pengaruh feodalisme dan kapitalisme masih sangat tinggi. Pembangunan demokrasi itu sangat penting sekali. Seharusnya, para pemimpin ataupun anggota legislator memberikan contoh dan mendidik masyarakat bahwa politik itu merupakan alat untuk mewujudkan kebaikan dan keselamatan bersama," terangnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika pemimpinnya saja telah mengisyaratkan politik itu merupakan suatu respresentatif tindakan yang melanggar norma umum, maka hal itu semakin membuat masyarakat menjadi apatis dalam kehidupan berbangsa.

Sebelumnya, sembat diberitakan, SBY menilai, pembahasan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, dipolitisasi. Segala sesuatunya, kata SBY, dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Sebab, kondisi yang demikian, sambung SBY, membuat pembahasan dan pemikiran terkait opsi ini berjalan kurang objektif dan rasional. 

Padahal, menurutnya, pemerintah mengajukan opsi kenaikan harga BBM semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Nur Lail -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 1 Aug 2014 20:17:18
    "Memang statemen politik Jokowi-JK tidak bagi-bagi kursi, tapi para pendukungnya pasti meminta jabatan dalam susunan kabinetnya"
  • 1 Aug 2014 16:51:17
    "Ketika aksi-aksi moral kami diplintir kami marah besar, aksi kami adalah aksi moral tanpa ada massa bayaran"
  • 1 Aug 2014 16:25:28
    Komisi Pemilihan Umum disebut sudah melanggar Peraturan KPU dan Undang-Undang (UU) karena membuka kotak suara setelah rekapitulasi selesai.
  • 1 Aug 2014 16:15:08
    Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah Joko Purnomo mengakui telah membuka kotak suara yang kini menyisakan 10 persen yang belum terbuka dari jumlah TPS se Jateng.
  • 1 Aug 2014 16:10:46
    Pihak tim Prabowo-Hatta Rajasa akan terus memperkarakan kecurangan yang terjadi pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.
  • 1 Aug 2014 15:46:33
    KPUD DKI Jakarta telah membuka kotak suara mencapai 5.801 sama seperti yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu.
  • 1 Aug 2014 14:55:46
    Sidang perdana gugatan hasil Pilpres yang digelar MK pada 6 Agustus mendatang akan diwarnai aksi dari pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk mengawal jalannya proses persidangan di MK.
  • 1 Aug 2014 01:00:00
    Kewajiban KPU hanyalah menyimpan arsip yg dimaksud, bukan kemudian memperlakukannya secara sepihak sekehendak hati
  • 31 Jul 2014 21:58:51
    "Kedatangan Bill Clinton, sebagai orang politik saya dengan jernih dapat melihat apa yang terjadi. Berhati-hati, ini grand design dari kepentingan asing, bukan hanya antara Jokowi vs Prabowo"
  • 31 Jul 2014 20:52:01
    Proses pilpres banyaknya kecurangan yang diiperlihatkan oleh anak bangsa dalam mengambil momentum kekuasan.
  • 31 Jul 2014 19:54:50
    Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Rachmawati Soekarnoputri didampingi Advokat dari Tim Pembela Merah Putih (TPMP) Didi Supriyanto mendeklarasikan Fron Pelopor untuk mengawal gugatan Pilpres Prabowo - Hatta di Mahkamah Konstitusi di kediamannya Jalan Jati Padang Raya no 54, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2014). Rachmawati menganggap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu terburu-buru mengumumkan rekapitulasi Pilpres. Jadi perkenankan saya ingin deklarasikan Front Pelopor untuk mendukung proses gugatan Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta ke MK. Rahmawati pun mengaku mengetahui langsung adanya kecurangan dalam Pilpres 2014. Aktual/Tino Oktaviano
  • 31 Jul 2014 19:00:52
    Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah membenarkan menerima Surat Edaran dari KPU RI.
  • 31 Jul 2014 18:00:24
    Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginstruksikan jajarannya, KPUD Propinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupateen/Kota serta KIP Kabupaten/Kota Aceh bukan peraturan perundang-undangan. Karenanya instruksi pengambilan formulir modul A5 dan formulir model C7 dalam instruksi tersebut tidak bisa dilaksanakan.
  • 31 Jul 2014 17:25:00
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan keterangan pers terkait pemberitaan yang bersumber dari situs WikiLeaks tentang dugaan korupsi percetakan uang Republik Indonesia yang dicetak di Australia yang menyebut nama dirinya dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014). Presiden SBY membantah telah menerima aliran dana dari Australia terkait percetakan 550 juta lembar uang pecahan Rp100.000 di Australia seperti yang diungkapkan situs WikiLeaks karena keputusan pengawasan, kewenangan untuk cetak itu ada pada Bank Indonesia, bukan pada pemerintah atau presiden. Aktual/Abror-presidenri.go.id
  • 31 Jul 2014 16:54:06
    Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin mengatakan surat edaran yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat tentang pengumpulan salinan formulir model A5 PPWP dan formulir model C7 PPWP penuh keganjilan
  • 31 Jul 2014 16:05:52
    Kuasa Hukum Tim Pembela Merah Putih Sahroni,SH, saat memberikan berkas laporan ke Bawaslu, Jakarta, Kamis, (31/7/2014). Laporan tersebut terkait surat edaran KPU kepada setiap KPU daerah untuk membuka kotak-kotak suara yang masih tersegel. Aktual/Tino Oktaviano
  • 31 Jul 2014 16:05:52
    "Atas penjelasan saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya meminta membuka dan mengungkap seterang mungkin, jangan ditutupi. Kalau ada elemen di Indonesia, saya minta tolong diungkap dan kemudian ditunjuk siapa orang itu, apa kasus dan pelanggaran hukumnya, kalau memang ada bekerjasama dengan KPK Indonesia," ujarnya.
  • 31 Jul 2014 15:50:13
    "Kemarin kita mendapatkan surat edaran dari KPU pusat untuk membuka kotak-kotak suara di seluruh indonesia," ujar Sahroni,SH di Jakarta (31/7).
  • 31 Jul 2014 15:09:20
    "Berita yang Diimplikasi oleh Sindonews.com adalah sesuatu yang menyakitkan," papar SBY.
  • 31 Jul 2014 13:45:24
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengeluarkan surat edaran kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Surat disampaikan kepada seluruh jajarannya pada tanggal 25 Juli 2014 lalu.
  • 31 Jul 2014 12:31:04
    "Sejak keluar surat edaran KPU Pusat, kami langsung bekerja.‎ Hari ini kami juga terus berkoordinasi dengan jajaran kami karena hari ini terakhir harus sudah dikumpulkan dan dikirim ke pusat," kata Ketua KPU DKI Sumarno kepada Aktual.co, Kamis (31/7).
  • 31 Jul 2014 12:12:49
    Ketua Panwaslu kota Malang, Yanuar Tri menegaskan bila KPUD Kota Malang akan membuka kotak suara, maka harus ada perintah dari Mahkamah Konstitusi.
  • 31 Jul 2014 11:47:52
    Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara bertahap guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke depan, kata seorang ekonom.
  • 31 Jul 2014 11:21:54
    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang mengaku menerima surat edaran dari KPU Pusat terkait A5 dan C7 tertanggal 25 Juli.
  • 31 Jul 2014 10:55:36
    Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, Sumarno, membenarkan adanya surat edaran dari KPU Pusat pada tanggal 25 Juli 2015 lalu.


eXTReMe Tracker