Sosiolog Unas 'Sentil' Pernyataan SBY Tentang Kenaikan Harga BBM

Novrizal Sikumbang - Jum'at, 17-05-2013 10:55

Sosiolog Unas 'Sentil' Pernyataan SBY Tentang Kenaikan Harga BBM : aktual.co
Petugas SPBU (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Karena akan memberikan efek negatif kepada publik yang menilai bahwa dikalangan eksekutif dan legislatif, makna poltik cenderung negatif atau lebih dekat kepada makna 'permainan'," ucapnya.


Jakarta, Aktual.co —  Peryataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), supaya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tidak dipolitisasi, dinilai sebagai peryataan yang kurang etis dilontarkan oleh seorang kepala negara. 

Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, melalui surat eletroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Jumat (17/5).

"Karena akan memberikan efek negatif kepada publik, yang menilai bahwa dikalangan eksekutif dan legislatif, makna poltik cenderung negatif atau lebih dekat kepada makna 'permainan'," ucapnya.

Menurut dia, hal tersebut dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses politik, aktor politik dan terutama kepada para politisi semakin menurun tajam. 

Dan hal itu, sambung Nia, tidak baik bagi proses pengembangan demokrasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dimana, pengaruh feodalisme dan kapitalisme masih sangat tinggi. Pembangunan demokrasi itu sangat penting sekali. Seharusnya, para pemimpin ataupun anggota legislator memberikan contoh dan mendidik masyarakat bahwa politik itu merupakan alat untuk mewujudkan kebaikan dan keselamatan bersama," terangnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika pemimpinnya saja telah mengisyaratkan politik itu merupakan suatu respresentatif tindakan yang melanggar norma umum, maka hal itu semakin membuat masyarakat menjadi apatis dalam kehidupan berbangsa.

Sebelumnya, sembat diberitakan, SBY menilai, pembahasan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, dipolitisasi. Segala sesuatunya, kata SBY, dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Sebab, kondisi yang demikian, sambung SBY, membuat pembahasan dan pemikiran terkait opsi ini berjalan kurang objektif dan rasional. 

Padahal, menurutnya, pemerintah mengajukan opsi kenaikan harga BBM semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
Nurlail Qadr -
Berita Terkait

Tegakkan Trisakti


Berita Lainnya

  • 28 Jan 2015 15:43:34
    Manuver politik dilakukan berulang kali seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap Buol, kasus Simulator SIM. Disebutkan, Abraham Samad dan Adnan Pandu secara sah melakukan pelanggaran kode etik.
  • 28 Jan 2015 15:37:39
    Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng (kanan) bersama Relawan Jokowi Ferdianan Hutahea, Direktur Global Future Institute Hendrajit, Moderator Hatta Taliwang, Pengamat Anggaran Politik Uchok Sky Khadafi, Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng saat Dialog 100 Hari Jokowi di Jakarta, Rabu (28/1/2015). Dialog ini mengulas kepemimpinan Jokowi selama 100 hari mulai dari "pajak melayang, cukai mencekik, kong kalikong MoU Freeport, harga minyak ala pasar, penyertaan subsidi di BUMN dan hilangnya kontrol harga sembako yang meroket. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 28 Jan 2015 15:35:44
    Menurutnya, pada saat keluarnya PP No 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu bara, sebenarnya sudah dirancang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, tetapi baru diberlakukan tahun 2014. Sudah ada cerita sendiri mengenai PP No 1 Th 2014, yang mana ada surat perintah resmi SBY menggugurkan UU No 4 Th 2009 yang menyebutkan 'boleh eksport tanpa bikin smelter'.
  • 28 Jan 2015 15:33:22
    Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan didampingi Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Siad Aqil Siroj usai bertemu di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015). Kedatangan Agung didampingi pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Ancol untuk meminta saran kepada Ketua PBNU Said Aqil Siroj tentang kisruh dualisme Kepengurusan Partai Golkar. AKTUAL/MUNZIR
  • 28 Jan 2015 14:50:19
    Dirinya memandang situasi KPK-Polri sebenarnya tidak tegang apabila presiden bisa bersikap bijak dan mengambil keputusan tegas terhadap pribadi-pribadi menyimpang.
  • 28 Jan 2015 13:17:20
    Menurutnya, pertimbangan yang diberikan oleh tim Wantimpres sifatnya tidak mengikat, dan tergantung bagaimanan Jokowi nanti dalam memberi keputusan.
  • 28 Jan 2015 12:50:53
    Jaksa agung juga memaparkan, bagaimana kejaksaan harus memenuhi permintaan terakhir dari para keenam narapidana mati narkoba tersebut. Meski mengalami kendala, namun tetap harus dilaksanakan.
  • 28 Jan 2015 12:39:39
    Jika Budi Gunawan nantinya terbukti bersalah maka kembali pada proses hukum, pesiden bisa menonaktifkannya setelah dilantik menjadi Kapolri.
  • 28 Jan 2015 12:05:39
    Pada Desember 2013, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati bahwa pemerintah akan melakukan larangan ekspor mineral mentah terhitung sejak 12 Januari 2014.
  • 28 Jan 2015 11:58:31
    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) berjalan menuju ruang pertemuan dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2015). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
  • 28 Jan 2015 11:36:01
    Dia menambahkan, tim independen tidak hanya ditugaskan mencari fakta kasus yang menyebabkan polemik antara KPK dan Polri, tapi juga memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antarlembaga hukum negara ke depan.
  • 28 Jan 2015 11:08:43
    "Panja ini ditargetkan bekerja tiga bulan (sejak terbentuk) mengumpulkan data terkait dari berbagai sumber. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, analisa data, informasi, dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi diharap sampai akhir 2015,"
  • 28 Jan 2015 10:47:14
    "Pertama, pendukung Kapolri incumbent yang tak rela dicopot. Kedua, kubu yang merasa pantas menjadi kapolri dibanding Komjen BG (Budi Gunawan) dan merasa punya akses kuat ke PDIP. Ketiga, kelompok yang sengaja bikin kekacauan dengan harapan bisa terpilih menjadi Kapolri,"
  • 28 Jan 2015 10:33:30
    "Dalam hal ini, tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen Budi Gunawan (BG) dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW). Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi,"
  • 28 Jan 2015 10:19:11
    "Ada anomali dalam perekonomian nasional saat ini. Di beberapa negara di dunia harga BBM-nya turun, Indonesia malah naik, bahkan tertinggi di 10 negara Asean. Saat yang sama, harga kebutuhan pokok dibeberapa belahan dunia stabil, di Indonesia tidak turun,"
  • 27 Jan 2015 22:46:03
    Apanya, kan saya tidak menentang dia (Jokowi), saya tidak makar, tidak melakukan kegiatan diluar konstitusi
  • 27 Jan 2015 22:40:17
    Kita tidak mempersoalkan perpanjangan masa perundingan, tetapi dalam MoU itu terselip pemberian ijin ekspor konsentrat
  • 27 Jan 2015 21:08:50
    Orang-orang itu berlindung, PSI PSI, orang sosialis. PSSI, partai sok sosialis Indonesia
  • 27 Jan 2015 19:26:32
    "Contoh itu, Oegroseno. Bangsa ini begitu suka mempermainkan orang, menari diatas permasalan orang lain,"
  • 27 Jan 2015 18:08:35
    "Kita sudah sepakati kemauan pemerintah Indonesia, seperti luas wilayah, penerimaan negara, divestasi, local conten, pembangunan smelter, dan meningkatkan pembangunan di Papua,"
  • 27 Jan 2015 17:48:38
    "Kalau menteri-menterinya tidak bekerja seperti yang diharapkan, Jokowi akan coret. Presiden minta seperti itu logis dan wajar, kenapa? Supaya menteri-menterinya mempuyai kinerja yang baik, itu bukan pada satu atau dua menteri saja, tetapi semua kabinet kerjanya,"
  • 27 Jan 2015 17:35:22
    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat rapat kerja dengan Komisi VIII ruang Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015). Rapat tersebut membahas persiapan keberangkatan Haji Tahun 2015. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 Jan 2015 16:03:04
    "Jokowi tidak tegas menjalankan pemeritahan. Padahal rakyat sudah memberikan mandat pada dia. Rakyat memilih dia sebagai presiden, oleh karena itu dia tidak boleh takut dengan tangan-tangan yang ingin merebut kekuasaan dia,"
  • 27 Jan 2015 15:28:03
    Dalam pemilihan pimpinan KPK ada berapa ratus komisioner yang mencalonkan, Komisi III DPR hanya menerima data 10 orang calon yang kemudian dipilih menjadi lima orang.
  • 27 Jan 2015 15:12:36
    Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat rapat paripurna‎ pengesahan rancangan peraturan tentang kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR digelar di Gedung Nusantara II, Selasa (27/1/2015). DPR menunda pengesahan rancangan peraturan tentang kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan dengan alasan masih banyak poin yang perlu direvisi. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB


eXTReMe Tracker