Soal Penyadapan, SBY Tidak Punya "Nyali" Tindak AS dan Australia

Adi Adrian - Rabu, 06-11-2013 12:13

Soal Penyadapan, SBY Tidak Punya
TB Hasanuddin (Foto: Istimewa)

Hasanuddin menilai, pemerintah tidak punya "nyali" untuk melakukan tindakan tegas kepada AS dan Australia.


Jakarta, Aktual.co — Penyadapan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya politisi PDIP TB Hasanuddin yang memberikan kritikan keras pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasanuddin menilai, pemerintah tidak punya "nyali" untuk melakukan tindakan tegas kepada AS dan Australia.

Bahkan, kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, SBY marah kalau masalah pribadinya disinggung.

"Ketika bicara urusan pribadi, marah. Tapi ketika urusan negara, I don't care," sindir TB Hasanuddin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).

"Penyadapan ini adalah marwah bangsa. Jangan kemudian marah kalau masalah pribadi disinggung atau disadap. Tapi kenapa santai-santai saja ketika bangsa ini disadap," tambahnya.

Seharusnya, kata purnawirawan TNI AD itu, SBY segera mengambil sikap tegas terhadap AS dan Australia begitu mengetahui adanya penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

Hasanuddin mencontohkan salah satu tindakan tegas tersebut yakni, memutus hubungan bilateral dengan AS dan Australia.

"Begitu tahu, benar ada pelanggaran, ambil tindakan keras, tidak usah tunggu pemerintahan baru kalau masih memang menganggap dirinya adalah pemerintah," sarannya.

"Tinggal kemauan saja, apalagi SBY menganggap, AS adalah tanah leluhur kedua setelah Indonesia. Saya tidak tahu turunannya darimana," katanya.
Zaenal Arifin -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Oct 2014 10:10:07
    Hari ini, Kamis (2/10), rencananya DPRD DKI Jakarta akan menggelar paripurna pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI.
  • 2 Oct 2014 08:34:48
    "Anda (Jokowi) tidak bisa ber-Trisakti tanpa memahami perkembangan global. Bagaimana mau berdikari pada saat bersamaan orang tidak bisa lepas dari pada kungkungan kapitalisme-neoliberalisme, itu yang harus dipikirkan," ucap Anhar kepada awak media, di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 2 Oct 2014 04:09:20
    Setnov Jadi Ketua DPR
  • 2 Oct 2014 00:42:27
    Tidak mudah bagi presiden terpilih Jokowi untuk melaksanakan gagasan Bung Karno soal Trisakti di dalam pemerintahannya nanti. Sebab, banyak kelompok pro pasar yang tidak suka dengan cara ini.
  • 2 Oct 2014 00:14:40
    Rapat Paripurna DPR ditunda sementara karena ricuh. Saat rapat yang sempat dilakukan, beberapa fraksi memberikan laporan soal ketua fraksinya.
  • 1 Oct 2014 23:58:10
    "Wacana itu tidak ada sama sekali," katanya, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 23:40:53
    "Sejarah diabaikan, anak-anak (sekarang) sudah tidak tertarik sejarah lagi, yang penting bahasa Inggris, matematika yang penting. Nanti jadi ekonom, jadi dokter. Sehingga hanya berfikir secara materialis saja," kata Anhar usai acara bedah buku 'Maulwi Saelah Penjaga Terakhir' di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 23:22:39
    "PAN tetap berkhidmat di Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Viva.
  • 1 Oct 2014 23:17:31
    "Undang-Undang Dasar sekarang membuka ruang untuk orang asing. Sehingga, pasal 33 itu sudah tidak ada artinya, sudah dimakan oleh orang asing," tandas dia.
  • 1 Oct 2014 23:04:23
    "Soal siapa yang menang, sudah kita pastikan dalam rapat paripurna DPR RI malam ini. Tapi tolong hargai partai-partai yang belum masuk dalam rapat paripurna ini," kata Honing.
  • 1 Oct 2014 22:40:56
    Ini Proyeksi Pimpinan DPR Versi KMP
  • 1 Oct 2014 18:45:18
    Kesemrawutan kondisi kekinian Indonesia baik dari sisi moral, politik, ekonomi, budaya, sosial dinilai sebagai bentuk acuhnya para penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah. Sebab, dalam menjalankannya cenderung melupakan dan tidak belajar dari peristiwa masa lalu, dengan menilai sejarah hanya sampai sebuah catatan kelam.
  • 1 Oct 2014 18:34:21
    "Politik dagang sapi partai koalisi dalam pemilihan pimpinan DPR harus dilawan karena berpotensi besar hanya akan meloloskan orang-orang yang tidak memenuhi enam syarat di atas menjadi pimpinan DPR," pungkas Ade.
  • 1 Oct 2014 18:04:58
    "Ujung-ujungnya biaya politik tersebut akan dikembalikan dengan pelbagai cara saat menjadi anggota dewan," sambungnya dalam siaran pers kepada Aktual.co.
  • 1 Oct 2014 17:54:20
    "Kita konsisten dukung pilkada langsung, kita tidak pernah mengatakan pilkada DPRD. Dan saya adalah produk pilkada langsung, bila tak ada pilkada langsung tak ada Dede Yusuf," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 17:42:24
    "Saat ini kepemilikan asing di sektor perbankan dibolehkan sampai 100 persen dan ini harus mulai dibatasi. Supaya pertumbuhan sektor keuangan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh modal asing yang sudah sangat kuat menjadi makin kuat," tambahnya.
  • 1 Oct 2014 17:35:34
    "Bung Karno, bapaknya Bu Mega justru tidak setuju dengan Pilkada secara langsung dengan mencabut UU No.1 tahun 1957 pada tahun 1959. Karena menurut beliau, Pilkada secara langsung itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia yang asli yaitu sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan," tutupnya.
  • 1 Oct 2014 17:23:20
    "Saya mau DPR punya perpustakaan bagus yang memadai. Semua hal dari legislatif sampai persidangan-persidangan semua ada di situ," ujar Fadli Zon, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:56:02
    "Mungkin beliau ingin menyatakan kesungguhannya berpihak pada rakyat yang menginginkan Pilkada langsung. Namun dengan dikeluarkannya Perppu, UU yang telah disahkan belum berarti gugur. Kan nanti diusulkan dulu ke DPR, yang nanti pembahasannya akan diagendakan pada siang nanti, bisa diterima bisa ditolak," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:51:44
    KMP merasa perlu untuk mengamandemen lagi UUD 1945, sebagai hulu dari segala peraturan, agar tercipta suatu kebijakan yang lebih nasionalis dan berdasarkan Pancasila.
  • 1 Oct 2014 16:44:40
    Namun, sementara itu Fadli menegaskan bahwa diajukannya Perppu tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena akan dikaji terlebih dahulu dan harua mendapat persetujuan dari anggota DPR.
  • 1 Oct 2014 16:29:18
    Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR (dari kiri) Sohibul Iamn, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung dan Taufik Kurniawan saat penandatanganan penyerahan catatan kinerja dan Daftar Inventaris DPR periode lalu kepada Pimpinan DPR sementara Popong Otje Djundjunan (membekangi), pada Paripurna Pelantikan anggota DPR/DPD/MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2019. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:27:15
    "Untuk orang-orang yang belum dilantik dilakukan penangguhan sudah berkekuatan tetap kalau misal tidak bersalah akan dilantik, kalau bersalah akan diganti, ganti oleh partainya," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:24:53
    Ibu Negara Ani Yudhoyono (tengah) didampingi Ibu Wapres Herawati Boediono (kedua dari kanan) asyik foto-foto at menghadiri acara pelantikan anggota DPR/DPD/MPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2009 dan disaksikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Pesiden Boediono serta Presiden terpilih dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:23:32
    Namun, Fadel menyarankan SBY untuk menguji materi terlebih dahulu di MK. "Saya kira uji materi dulu di MK baru kita lihat langkah berikutnya," tutupnya.


eXTReMe Tracker