Soal Penyadapan, SBY Tidak Punya "Nyali" Tindak AS dan Australia

Adi Adrian - Rabu, 06-11-2013 12:13

Soal Penyadapan, SBY Tidak Punya
TB Hasanuddin (Foto: Istimewa)

Hasanuddin menilai, pemerintah tidak punya "nyali" untuk melakukan tindakan tegas kepada AS dan Australia.


Jakarta, Aktual.co — Penyadapan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya politisi PDIP TB Hasanuddin yang memberikan kritikan keras pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasanuddin menilai, pemerintah tidak punya "nyali" untuk melakukan tindakan tegas kepada AS dan Australia.

Bahkan, kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, SBY marah kalau masalah pribadinya disinggung.

"Ketika bicara urusan pribadi, marah. Tapi ketika urusan negara, I don't care," sindir TB Hasanuddin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).

"Penyadapan ini adalah marwah bangsa. Jangan kemudian marah kalau masalah pribadi disinggung atau disadap. Tapi kenapa santai-santai saja ketika bangsa ini disadap," tambahnya.

Seharusnya, kata purnawirawan TNI AD itu, SBY segera mengambil sikap tegas terhadap AS dan Australia begitu mengetahui adanya penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

Hasanuddin mencontohkan salah satu tindakan tegas tersebut yakni, memutus hubungan bilateral dengan AS dan Australia.

"Begitu tahu, benar ada pelanggaran, ambil tindakan keras, tidak usah tunggu pemerintahan baru kalau masih memang menganggap dirinya adalah pemerintah," sarannya.

"Tinggal kemauan saja, apalagi SBY menganggap, AS adalah tanah leluhur kedua setelah Indonesia. Saya tidak tahu turunannya darimana," katanya.
Zaenal Arifin -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 27 Nov 2014 18:20:32
    "Pembahasan di tingkat I (DPD) akan dilibatkan karena kalau tidak dilibatkan akan salah (menyalahi undang-undang)," kata Sareh di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 18:10:00
    "Polisi itu pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan, itu sudah melenceng dari kewenangannya," kata Evick Budianto, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 18:00:00
    "Kami melihat masih ada regulasi yang tumpang tindih penerapannya," kata Zulkifli Hasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan dengan wilayah Malaysia, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 17:10:00
    "Hari ini rapat pleno Komisi III untuk bahas tahapan 'fit dan proper test' calon pimpinan KPK terpaksa ditunda dengan alasan setelah ditunggu lebih dari 30 menit, fraksi-fraksi KIH juga belum datang, akhirnya diputuskan rapat pleno ditunda," kata Benny, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 17:00:54
    "Kata menunda itu, ingin memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyelesaikan permasalahannya ketika itu. Karena jika tidak, maka tentu akan membuat bingung pemerintah kepada siapa datangnya, dan ini malah akan memperuncing friksi di parlemen," kata dia dalam diskusi, di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 16:50:18
    "Presiden Jokowi tidak menghormati, melecehkan lembaga wakil rakyat, artinya tidak menghormati kedaulatan rakyat dan kepercayaan rakyat yang memilih DPR," kata dia, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 15:42:44
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, melihat data calon tenaga kerja Indonesia di Unit Pelayanan Publik saat inspeksi mendadak di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Sidak dilakukan untuk melihat langsung data dan permasalahan yang dialami tenaga kerja Indonesia. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 Nov 2014 15:30:21
    Banyak munculnya reaksi keras membuat Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataan soal permintaanya kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali.
  • 27 Nov 2014 15:00:36
    Pernyataan Menko Polhukam mengenai pelarangan Munas Golkar IX bukan hanya intervensi namun juga ungkapan merendahkan partai Golkar.
  • 27 Nov 2014 14:40:11
    Fraksi Partai Demokrat mengatakan sikapnya untuk menggunakan hak bertanya dewan kepada pemerintahan Jokowi-JK sudah sesuai dengan standing position partai berlambang bintang mercy itu, sebagai partai penyeimbang.
  • 27 Nov 2014 14:10:53
    Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan kebijakkan yang melarang para pejabat negara menggelar pesta mewah secara berlebihan.
  • 27 Nov 2014 14:00:01
    Usulan Benny itu terkait adanya aksi pemukulan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa di Pekanbaru Riau saat menolak kedatangan Presiden Jokowi. Aparat melakukan pembubaran paksa demonstran dan memukuli mahasiswa yang bersembunyi di mushalla Gedung RRI, Pekanbaru, Selasa (25/11).
  • 27 Nov 2014 13:50:57
    Kisruh dualisme internal yang dialami partai Golkar diyakini tidak akan memecah partai berlambang pohon beringin seperti yang dialami oleh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).
  • 27 Nov 2014 13:30:36
    Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddi Chrisnandi meminta PNS untuk membawa makanan berupa singkong rebus, jagung rebus, Misro/Comro/lemet/timus, singkong urap. ubi rebus.
  • 27 Nov 2014 13:20:52
    Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu belajar dan mencontoh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dan menjalin hubungan dengan DPR, partai dan tokoh-tokoh politik nasional.
  • 27 Nov 2014 13:10:12
    Kisruh yang melanda internal Partai Golkar jelang musyawarah nasional (Munas) ke IX yang beragendakan pemilihan ketua umum menjadi perhatian partai yang berada di koalisi merah putih (KMP).
  • 27 Nov 2014 13:00:18
    Setelah menaikan harga BBM bersubsidi, Presiden, Jokowi membuat kebijakan baru, dengan melakukan impor sapi dari Australia.
  • 27 Nov 2014 12:50:43
    Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan ada lima kriteria sosok KSAL dan KSAU ke depan.
  • 27 Nov 2014 12:40:16
    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djoyohadikusumo hanya mengaku kedatangannya di DPR untuk bersilaturami dengan pimpinan parlemen,
  • 27 Nov 2014 12:39:51
    Bendera merah putih raksasa berkibar di Monumen Nasional Jakarta Pusat, Kamis (27/11/ 2014). Pengibaran bendera berukuran 45 x 16 meter ini dilakukan Kementerian Pertahanan menyambut peringatan hari Bela Negara pada 19 Desember mendatang. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 Nov 2014 12:20:17
    Langkah kubu Presidium Penyelamat Partai Golkar yang melaporkan susunan pengurus Partai Golkar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dinilai kekanak-kanakan.
  • 27 Nov 2014 12:07:18
    Helikopter Super Puma yang mengangkut rombongan Presiden Joko Widodo ke Kepulauan Meranti gagal mendarat dikarenakan cuaca buruk. Akhirnya helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo kembali ke Bandara Sultan Syarif Kasim II.
  • 27 Nov 2014 09:41:14
    Keraguan bermunculan dengan dipilihnya Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Bagaimanapun, katanya, pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. "Itu anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
  • 27 Nov 2014 09:31:51
    Partai Gerindra akan memecat kader Epok Baharudin, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas yang ditangkap oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kalimantan Tengah.
  • 27 Nov 2014 09:21:29
    Pengamat Kepolisian, Neta S Pane menilai jika Polri punya kewenangan besar untuk melarang atau tidak memberi ijin keramaian pada Munas Golkar di Bali. Mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu bisa merusak citra pulau dewata tersebut.


eXTReMe Tracker