Soal Penyadapan, SBY Tidak Punya "Nyali" Tindak AS dan Australia

Adi Adrian - Rabu, 06-11-2013 12:13

Soal Penyadapan, SBY Tidak Punya
TB Hasanuddin (Foto: Istimewa)

Hasanuddin menilai, pemerintah tidak punya "nyali" untuk melakukan tindakan tegas kepada AS dan Australia.


Jakarta, Aktual.co — Penyadapan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya politisi PDIP TB Hasanuddin yang memberikan kritikan keras pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hasanuddin menilai, pemerintah tidak punya "nyali" untuk melakukan tindakan tegas kepada AS dan Australia.

Bahkan, kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, SBY marah kalau masalah pribadinya disinggung.

"Ketika bicara urusan pribadi, marah. Tapi ketika urusan negara, I don't care," sindir TB Hasanuddin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).

"Penyadapan ini adalah marwah bangsa. Jangan kemudian marah kalau masalah pribadi disinggung atau disadap. Tapi kenapa santai-santai saja ketika bangsa ini disadap," tambahnya.

Seharusnya, kata purnawirawan TNI AD itu, SBY segera mengambil sikap tegas terhadap AS dan Australia begitu mengetahui adanya penyadapan yang dilakukan kedua negara tersebut.

Hasanuddin mencontohkan salah satu tindakan tegas tersebut yakni, memutus hubungan bilateral dengan AS dan Australia.

"Begitu tahu, benar ada pelanggaran, ambil tindakan keras, tidak usah tunggu pemerintahan baru kalau masih memang menganggap dirinya adalah pemerintah," sarannya.

"Tinggal kemauan saja, apalagi SBY menganggap, AS adalah tanah leluhur kedua setelah Indonesia. Saya tidak tahu turunannya darimana," katanya.
Zaenal Arifin -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Apr 2015 02:15:00
    Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meminta KPU tidak tunduk pada tekanan Komisi II DPR dalam memutuskan kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah.
  • 28 Apr 2015 02:00:00
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan persoalan internal dalam tubuh partai tertentu.
  • 28 Apr 2015 01:15:00
    Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta mengusulkan agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat berasal dari salah satu Ketua DPD Partai Demokrat. "Ada usul yang mengemuka seperti itu," kata Mudarta di Denpasar, Senin (27/4).
  • 28 Apr 2015 01:00:10
    Pemberian yang dimaksudkan adalah dalam bentuk barang, yang jika dikonversi nilainya maksimal Rp50 ribu,"
  • 28 Apr 2015 00:20:00
    Menjelang Kongres Partai Demokrat Mei mendatang di Surabaya, tarik menarik politik di internal partai itu mulai memanas.
  • 28 Apr 2015 00:05:17
    "Pilkada 2015 ini dan Pemilu 2019 mendatang target kami bersifat logis saja,"
  • 27 Apr 2015 23:00:49
    "Presiden sudah menyetujui memberikan bantuan di bidang SAR dan alat-alat dasar yang diperlukan, termasuk tenda dan obat-obatan. Itu diharapkan segera (dikirim), namun di sana 'airport' (bandara) tidak bisa, bukan ditutup, aksesnya memang tidak bisa,"
  • 27 Apr 2015 22:24:12
    "Ada yang nempel di gedung mezanine (gedung bulat) atau diselipkan di lantai 7 gedung Setjen, basement nusantara III, dan yang lainnya. Dan yang tidak tertampung sekitar 15.000 buku,"
  • 27 Apr 2015 22:16:12
    "Sumber pengamatan kami terhadap kinerja para menteri tersebut adalah pemberitaan di media-media online nasional dan lokal,"
  • 27 Apr 2015 22:00:26
    "Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya,"
  • 27 Apr 2015 21:56:08
    Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat acara Silaturahim Pers Nasional di Jakarta, Senin (27/4). Presiden menekankan agar Pers Nasional menjalankan fungsinya secara maksimal, antara lain fungsi kontrol, informasi, edukasi, menjadi cahaya pengetahuan bagi masyarakat serta menebarkan optimisme bangsa Indonesia. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
  • 27 Apr 2015 21:17:25
    "Kalau kesepakatan diambil dari rapat kerja Komisi II dan mitranya memang itu mengikat. Sekarang kita lihat yang disebut kesepakatan itu bukan dari satu hasil raker dan RDP antara komisi II dan KPU. Karena tidak ada kesepakatan, KPU-nya keberatan, akhirnya komisi II hasilkan tiga opsi sendiri tapi tidak mengikat karena KPU nggak mau,"
  • 27 Apr 2015 20:20:20
    "Ruang kerja saat ini kurang memadai. Coba lihat ruang kerja DPR dengan eselon 2 di kementrian, coba bandingkan,"
  • 27 Apr 2015 20:09:55
    "Kami optimis gugatan dikabulkan. Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang KPU untuk mengikuti Pilkada serentak,"
  • 27 Apr 2015 19:26:15
    Persoalan ini perlu diperhatikan oleh DPR. Apalagi pada tahun ini saja DPR memiliki target menyelesaikan 37 RUU,"
  • 27 Apr 2015 19:16:51
    "Putusan MPG memang ada yang lain dari kelaziman, tapi bisa dipahami, karena pemutus-pemutus ini orang pandai namun bukan berkarier hakim,"
  • 27 Apr 2015 19:12:43
    "Oh tidak, kepengurusan forum pendiri iya, bukan partai. Forum pendiri itu tidak hanya dipusat, melainkan sampai ke daerah-daerah,"
  • 27 Apr 2015 19:00:03
    "Kalau Jokowi tidak melaksanakan (eksekusi) ini saya kira, begini saja indeks kepercayaan terhadap Jokowi sudah turun. Konon lagi, supremasi ini dipengaruhi ancaman dan tekanan. Saya kira akan semakin membuat citra pemerintah tidak akan meningkat,"
  • 27 Apr 2015 18:48:39
    "Saya pimpinan fraksi (PDIP) belum diajak bicara,"
  • 27 Apr 2015 18:32:17
    "Sebagian besar sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan–neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti,"
  • 27 Apr 2015 18:24:26
    "Hak angket dimiliki DPR, kebijakan pemerintah strategis yang diduga melanggar perundangan dan merugikan masyarakat, dan harus dilihat dulu dari mana angket itu dilakukan, dari kenaikan harga BBM, bisa,"
  • 27 Apr 2015 18:15:22
    Ketua Badan Legislasi (Baleg) Sareh Wiyono (kanan) dan Anggota Baleg Arsul Sani, menerima sekitar 20 hakim muda yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) menyambangi gedung DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Mereka diterima dan diminta masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 Apr 2015 18:04:47
    "Rapat konsultasi tidak boleh memaksa KPU melakukan ini itu, apa yang di rekomendasi DPR itu adalah usulan. wewenang ada di KPU. Kami menghimbau KPU tidak terbawa arus politik yang diperdebatkan di Komisi II,"
  • 27 Apr 2015 17:50:31
    "Segenap jajaran fraksi Demokrat di DPRD sepakat mendukung SBY for ketua umum,"
  • 27 Apr 2015 17:16:20
    Ya, Pak SBY batal berangkat ke Australia,"


eXTReMe Tracker