SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 3 Sep 2014 10:00:15
    Presiden terpilih Joko Widodo kini tengah merampungkan menteri yang akan membantunya 5 tahun ke depan. Hal yang dinantikan oleh kalangan buruh adalah penentuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
  • 2 Sep 2014 17:15:22
    "Demokrat itu riil, partai pemenang nomor tiga. Tidak masuk akal bila tidak dipertimbangkan masuk di pimpinan DPR/MPR. Komunikasi Golkar soal itu dengan Demokrat sangat baik, sangat baik," jelasnya.
  • 2 Sep 2014 16:52:12
    Menko Perekonomian Chairul Tanjung menjadwalkan pertemuan antara Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat ini. Pertemuan ini direncanakan akan berlangsung sebelum masa jabatan SBY berakhir pada 20 Oktober mendatang.
  • 2 Sep 2014 16:27:32
    "Beliau menjadi penanggungjawab pelaksanaan ibadah haji tahun ini, jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban dia makanya mengundurkan diri," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU Pusat, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
  • 2 Sep 2014 15:40:06
    "Pengalaman selama ini membuktikan bahwa menteri yang rangkap jabatan, terutama yang merangkap sebagai pimpinan partai politik memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya, terutama dalam hal penggunaan proyek untuk kepentingan partai politik yang dipimpinnya itu," jelas Mahmud.
  • 2 Sep 2014 14:41:18
    "Kabinet Jokowi posturnya harus disesuaikan dengan visi yang akan dijalankan, bukan didasari oleh 'politik dagang sapi," kata Koordinator ICW Ade Irawan di Jakarta, Selasa (2/9).
  • 2 Sep 2014 14:40:06
    "Pengalaman selama ini membuktikan bahwa menteri yang rangkap jabatan, terutama yang merangkap sebagai pimpinan partai politik memanfaatkan kementerian yang dipimpinnya, terutama dalam hal penggunaan proyek untuk kepentingan partai politik yang dipimpinnya itu," jelas Mahmud.
  • 2 Sep 2014 14:26:01
    "Keberadaan tim ini sesuatu hal positif karena berorientasi pada program. Namun, prasyarat membangun perbaikan tentu harus diawali dengan akuntabilitas atau transparansi pendanaan tim transisi kepada masyarakat," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, di Jakarta, Selasa (2/9).
  • 2 Sep 2014 14:19:13
    "Adanya kesamaan pandangan ya mereka bertemu. Kita semua kan menginginkan bangsa Indonesia bersatu. Tidak ada salahnya semua komponen bersatu," kata Hasto di Rumah Transisi, Jl Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
  • 2 Sep 2014 13:38:38
    Deretan Tank Leopard dan Marder yang baru datang akhir pekan lalu di parkir di pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta Utara, Selasa (2/9/2014). Kendaraan yang dikirim dalam batch ini, dengan perincian sebanyak 24 MBT Leopard 2A4 dan 28 IFV Marder. Untuk kendaraan IFV Marder akan dibagi ke dalam beberapa batalyon kavaleri atau infantri mekanis. Sedangkan MBT Leopard 2A4 akan dibagi untuk 2 kesatuan yaitu Batalyon Kavaleri 1 Kostrad, Cijantung, Jakarta dan Batalyon Kavaleri 8 Kostrad, Pasuruan, Jawa Timur. Aktual/Tino Oktaviano
  • 2 Sep 2014 13:24:54
    Panglima TNI Jenderal Moeldoko beserta Kepala Staf Angkatan dan para pejabat tinggi TNI melakukan kegiatan donor darah secara langsung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (2/9/2014). Tak hanya sekadar mendonorkan, Moeldoko juga ikut menyaksikan anggotanya yang sedang mendonorkan darahnya hari ini. Aktual/Tino Oktaviano
  • 2 Sep 2014 12:35:10
    "Itu pertemuan resmi antara saya sebagai Presiden dengan Presiden Terpilih Pak Joko Widodo, konteksnya itu bukan politik dan tidak ada deal politik apapun," katanya.
  • 2 Sep 2014 12:15:49
    "Kita (PKB) mendukung rencana Jokowi-JK tersebut. Saya rasa tak ada masalah bila PKB mendukung kebijakan Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM," kata Anggota DPR Fraksi PKB Ali Maschan Musa di Jakarta, Selasa (2/9).
  • 2 Sep 2014 11:12:41
    "Pada pertemuan ini saya bersyukur dan gembira Koalisi Merah Putih menentukan sikap, mengakui hasil pemilu dan bakti kepada negara melanjutkan perjuangan di bidang politik," sambung SBY.
  • 2 Sep 2014 11:08:56
    "Kita dapat membulatkan ikhtiar kita untuk terus mematangkan dan memekarkan demokrasi termasuk di dalamnya meningkatkan peran KPI serta kontribusi lembaga-lembaga penyiaran publik terhadap pembangunan bangsa,"
  • 2 Sep 2014 10:45:06
    "Fraksi Partai Demokrat sudah tanda tangan koalisi permanen, partai juga sudah koalisi permanen. Itu adalah bukti nyata kami bersama Partai Demokrat. Lihat saja tatib pansus, kan Benny K Harman ketuanya," jelas anggota Komisi III DPR itu.
  • 2 Sep 2014 10:40:15
    "Silaturahmi dan memberikan ucapan selamat," katanya kepada wartawan, Selasa (2/9).
  • 2 Sep 2014 10:11:45
    Presiden terpilih Joko Widodo mulai mempersiapkan susunan kabinet untuk pemerintahan lima tahun mendatang. Secara khusus Jokowi mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara yang maju.
  • 1 Sep 2014 17:47:56
    pembentukan pansus juga menyelidiki penggunaan anggaran IT yang digunakan penyelenggara pemilu
  • 1 Sep 2014 16:41:32
    "Bisa kita bayangkan seandainya Tim Advokasi Jokowi-JK ini gagal. Tentu akan bermuara pada pengulangan pilpres," kata Ketua DPD Laskar Dewaruci (LDR) Provinsi Bengkulu, Sultan Najamudin, kepada wartawan, Senin (1/9).
  • 1 Sep 2014 16:27:33
    Dari kiri ke kanan, Ekonom Indef, Aviliani, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait, Direktul Eksekutif LSI, Kusridho Ambardi, Staff Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmanzah saat menjadi pembicara pada acara diskusi di Hotel Pillman, Jakarta, Senin (1/9/2104). Diskusi tersebut bertema "Ketimpangan Pendapatan di Indonesia : Harapan Publik Terhadap Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Aktual/Junaidi Mahbub
  • 1 Sep 2014 15:54:42
    ‎Naikan Harga BBM,‎ Jokowi-JK Tak Perlu "Ngemis" ke SBY ‎
  • 1 Sep 2014 15:50:03
    "Bukan kita ingin menelanjangi dengan adanya Pansus ini. Komisi II sebagai pengawasan, Bawaslu mitra kita dan sama-sama apa saja yang kita terapkan pemilu yang datang bisa berjalan baik dan tidak terjadi lagi sebagaimana yang ditenggarai dalam pileg dan pilpres lalu," demikian Nuki.
  • 1 Sep 2014 15:29:59
    "Sesuai permintaan Pak Jokowi. Maksudnya kan kan baik, harus melepas jabatan di parpol. Tugas kabinet harus fokus supaya betul-betul menjaga kepentingan rakyat ke depan," kata Eriko di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (1/9).
  • 1 Sep 2014 14:50:19
    "Kalau argumen PDIP suara terbanyak yang dapat mandat rakyat, berarti Karoline yang menjadi Ketua DPR. Berani tidak PDIP menyerahkan mandat itu kepada Karoline," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (1/9).


eXTReMe Tracker