SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 18 Dec 2014 23:20:12
    Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh mengingatkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak harus tetap berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan badan Intelejen Negera (BIN). Hal ini agar proses seleksi benar-benar bersih dan mumpuni.
  • 18 Dec 2014 21:11:23
    50 orang aktivis dari "Papua Itu Kita" melakukan aksi bakar lilin sebagai bentuk solidaritas Papua itu kita di Bunderan HI, Kamis (18/12/2014). Aksi tersebut sebagai bentuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan 4 orang warga Paniai Papua saat bentrokan 8 Desember 2014. Selain itu mendesak Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang independen, juga meminta Presiden Jokowi untuk bersuara tentang penembakan dan bentrokan tersebut. AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 20:50:00
    Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, jika kebesaran suatu partai politik itu tidak bisa dinafikan bahwa ketokohan seseorang itu sangat berpengaruh.
  • 18 Dec 2014 19:00:42
    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah karena akan membebani Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.
  • 18 Dec 2014 17:21:03
    Melemahnya nilai tukar rupiah mendapat perhatian serius dari mantan Presiden SBY. SBY menanggapi jebloknya nilai tukar rupiah lewat media sosial twitter. SBY beralasan tak mudah masuk ke liputan media konvensional.
  • 18 Dec 2014 17:05:09
    Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan bahwa sejumlah buku nikah yang diterbitkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang masih menggunakan nama dan tandatangan era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) tetap sah dan diakui negara.
  • 18 Dec 2014 16:07:00
    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa peryataan Presiden Jokowi yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, akan memberikan pesan tidak baik kepada rakyat Indonesia.
  • 18 Dec 2014 15:33:46
    Buruh migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia menggelar aksi unjuk rasa mendesak Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan perlindungan bagi pekerja/buruh migran di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Aksi ini mendesak Pemerintah Jokowi untuk melindungi para buruh migran dengan meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 15:31:33
    Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, menuai kritik keras dari politisi senayan.
  • 18 Dec 2014 15:24:57
    Rencana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN, sama saja menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua.
  • 18 Dec 2014 14:10:59
    Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjual gedung kementeriannyaa dinilai karena adik dari Arie Soemarno itu tidak tahu soal anggaran negara.
  • 18 Dec 2014 14:06:42
    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kongres partai berlambang matahari putih itu akan digelar sekitar Maret, di Bali pada 2015.
  • 18 Dec 2014 13:57:33
    Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan agar untuk tidak 'mengobral' kembali aset negara. Sama ketika PDI Perjuangan memerintah negeri ini.
  • 18 Dec 2014 13:15:51
    Kementerian BUMN menepis rumor beredar yang mengatakan bahwa melarang pegawainya masuk kantor mengenakan jilbab, celana katung dan berjenggot. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
  • 18 Dec 2014 12:10:55
    Wacana pemerintahan Presiden Jokowi untuk memasukan kembali rancangan undang-undang keamanan nasional (RUU Kamnas) dalam prolegnas 2015 nanti terus menuai reaksi. Terlebih, terkait kekhawatiran ketentuan penggunaan militer yang mendominasi.
  • 18 Dec 2014 10:00:30
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menyatakan hasil lembaga survei mengenai bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menempatkan Joko Widodo menggeser Megawati Soekarnoputri belum sepenuhnya didukung elit partai. Meski begitu, Jokowi tetap tidak berani melompat ke partai lain, semisal partai Nasional Demokrat yang makin romantis dengan Jokowi.
  • 18 Dec 2014 09:32:56
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara besar.
  • 18 Dec 2014 09:17:30
    Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tridianto mengatakan perjuangan politisi demokrat Gede Pasek akan sangat berat dan butuh tenaga ekstra dalam menghadapi kompetisi bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:10:12
    Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyakini jika Anas Urbaningrum akan mendukung langkah Sekjen PPI sekaligus politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika dalam bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:02:24
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menegaskan Presiden RI Joko Widodo diminta tidak mengulangi pengalaman sama seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat ketua umum partai politik, meskipun hasil lembaga survei Jokowi menggeser Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
  • 18 Dec 2014 08:37:04
    Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2014-2019 setelah menang voting atas Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 di Jakarta.
  • 18 Dec 2014 07:55:14
    Susunan Fraksi Partai Golkar yang ada di komplek parlemen Senayan tidak bisa diganggu gugat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), lewat akun Facebook Aburizal Bakrie, Kamis (18/12).
  • 18 Dec 2014 07:37:22
    Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.
  • 18 Dec 2014 07:22:32
    Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengutuk keras insiden serangan militan Taliban di sebuah komplek sekolah di Peshawar, Pakistan, pada 16 Desember 2014 lalu.
  • 18 Dec 2014 06:20:28
    Dalam dunia politik Indonesia modern muncul fenomena baru, yaitu naiknya era politik sensasional. Politik sensasional ini adalah varian dari politik pencitraan, hanya lebih ekstrim. Presiden sebelum yang sekarang (SBY) adalah maestronya politik pencitraan, namun presiden yang sekarang (Jokowi) masuk ke zona pencitraan yang ekstrim.


eXTReMe Tracker