SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 26 Apr 2015 18:00:03
    "Setelah pulang rapimda, seluruh elemen ‎partai tak boleh diam. Harus sudah mulai konsolidasi internal maupun ekternal," kata Taufik di sela-sela acara Rapimda yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (26/4)
  • 26 Apr 2015 17:15:27
    "Sudah tidak relevan lagi," kata Ray Rangkuti kepada pers di Jakarta, Minggu (26/4), menanggapi pengajuan Hak Angket untuk Menkumham Yasonna.
  • 26 Apr 2015 15:23:10
    Dijadwalkan Presiden Jokowi mengikuti acara prosesi ketibaan dan "gala dinner" bersama para kepala negara dan delegasi ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), mulai sekitar pukul 20.00 waktu setempat.
  • 26 Apr 2015 15:00:41
    "Namun saya balik lagi, dimana masa lalu pada waktu kampanye, kalau perlu menggunakan mobil kijang. Meskipun susah untuk menjelaskannya secara masuk akal," kata Dewi, di Jakarta, Minggu (26/4).
  • 26 Apr 2015 14:45:50
    "Kalau sungguh-sungguh maka dinyatakan dong kepada DPR, melalui pembahasan APBN selanjutnya, bahwa kita tidak pernah lagi akan menggunakan lembaga keuangan internasional. Oke," ucap Effendi mengapresiasi sekaligus mendesak presiden untuk tidak sekedar retorika saja menjawab pertanyaan Aktual.co, di Jakarta, Minggu (26/4).
  • 26 Apr 2015 13:35:43
    Kaban yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro mengatakan, Yusril terpilih secara demokratis. Suara yang didapat juga menunjukkan Yusril terpilih menjadi Ketua Umum PBB.
  • 26 Apr 2015 13:10:44
    Dia juga mengingkatkan kepada kader perempuan supaya terlibat aktif dan harus mampu bekerja dalam mendorong kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat.
  • 26 Apr 2015 11:25:35
    "Ratusan ribu melayang sama-sama islam sama-sama Arab untuk apa itu. Konflik boleh tapi saling perang saudara yang tidak boleh."
  • 26 Apr 2015 08:10:00
    Karenanya, sesuai apa yang digariskan DPP, ujar Suhaili, dijalankan tugas dengan baik di tingkat koordinasi antara fraksi dengan partai. Terlebih lagi, di tengah kondisi dualisme seperti ini.
  • 26 Apr 2015 07:20:05
    Dari informasi yang dihimpun tertundanya kata sepakat dalam sidang pleno itu karena permasalahan dalam Pasal 12 AD/ART PBB tentang syarat pimpinan partai.
  • 26 Apr 2015 05:17:38
    "Kejadian itu jarang-jarang terjadi. Bahkan, Xi Jinping itu orangnya oke aja saat saya minta selfie. Tetapi, mungkin di China itu jarang terjadi, karena mungkin juga tidak ada yang pernah mengajak," kata Fadli
  • 26 Apr 2015 02:37:01
    Namun dengan kondisi pemerintahan yang sekarang ini, menurut Wakil Ketua DPR RI, ini masyarakat mulai mengetahui apa yang telah terjadi dengan tidak memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden. "Kita baru merasakan setelah seseorang menjabat, kalau janji kampanye bisa banyak, janji banyak sekali, tapi ketika berkuasa apa yang terjadi," ucapnya.
  • 26 Apr 2015 02:16:35
    Sementara revolusi mental yang dimaksud Jokowi, menurut SBY, adalah mengubah karakter masyarakat tanpa perlu pertumpahan darah, sebagaimana umum terjadi dalam revolusi. "Itu saya dukung 100 persen. Memang ada satu-dua pemikiran pak Jokowi yang berbeda dengan saya dan memang tidak dilarang berbeda, harus saling menghormati," kata dia.
  • 26 Apr 2015 01:26:13
    Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan ada empat "driving forces" yang mempengaruhi skenario kawasan perbatasan ke depan. Mulai dari politik, pembangunan ekonomi, keamanan, hingga kesejahteraan. Skenario yang mungkin terjadi dari empat kategori yaitu, Merah Putih Berkibar Jaya, Merah Putih Setengah Tiang, Merah Putih Terkulai di Ujung Tiang dan Merah Putih Turun Tiang.
  • 26 Apr 2015 01:05:00
    Apel Akbar Partai Golkar Sulawesi Selatan di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan berjalan aman dan lancar, Sabtu (25/4).
  • 26 Apr 2015 00:00:04
    Jelang pemilihan Ketua Umum Partai Bulan Bintang di hari ke-2 Muktamar ke-IV partai yang lahir di era informasi itu, Loyalis Rhoma Irama mengungkapkan nama raja dangdut masih banyak mendapat dukungan bahkan kian menguat.
  • 25 Apr 2015 23:45:55
    Manajemen Persegres Gresik United mengalami kerugian hingga Rp30 juta, akibat batalnya pertandingan antara tim tersebut melawan PSM Makassar yang rencana digelar di Stadion Petrokimia Gresik, Minggu (26/4).
  • 25 Apr 2015 23:30:48
    Istana mencium bakal ada gerakan demonstrasi besar-besaran pada 20 Mei 2015 mendatang. Oleh karena itu sikap waspada dilakukan oleh pihak Istana, sampai-sampai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menanggapinya dengan mengizinkan mahasiswa turun ke jalan.
  • 25 Apr 2015 23:00:17
    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan akan mengusung calon gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki komitmen memperbaiki wilayahnya pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada Desember 2015.
  • 25 Apr 2015 22:15:45
    TNI mengharapkan para generasi muda bersinergi membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman global termasuk ancaman ketahanan pangan melalui "serbuan teritorial".
  • 25 Apr 2015 20:00:34
    Isu ekonomi menjadi penting ke depan karena Indonesia akan menghadapi potensi masalah yang besar, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah.
  • 25 Apr 2015 19:30:48
    Partai Persatuan Pembangunan di bawah kepemimpinan Romahurmuziy merupakan pihak yang diminati calon peserta pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara.
  • 25 Apr 2015 19:00:57
    "Atau naturalisasi menteri yang background-nya politik jadi profesional,"
  • 25 Apr 2015 18:49:22
    "Jadi kita berikan kepada kader saja. Tapi kalau kader menginginkan itu ya kita terima,"
  • 25 Apr 2015 17:07:27
    "Karena selama ini tidak ada pembatasan atas jumlah mobil dinas Menteri. Jadi, sekali lagi, PMK tersebut harus kita apresiasi sebagai langkah penghematan yang dilakukan Menkeu,”


eXTReMe Tracker