SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Oct 2014 12:57:51
    PPP Dapat Jatah Pimpinan MPR
  • 2 Oct 2014 12:27:56
    "Intinya, saya menolak kita kembali ke UUD '45 asli tanpa addendum. Karena itu tidak demokratis dan akan menimbulkan pemerintah yang otoriter kalau presiden itu bisa berkuasaa selamanya, dan adendum itu perlu," tandasnya.
  • 2 Oct 2014 10:10:07
    Hari ini, Kamis (2/10), rencananya DPRD DKI Jakarta akan menggelar paripurna pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI.
  • 2 Oct 2014 08:34:48
    "Anda (Jokowi) tidak bisa ber-Trisakti tanpa memahami perkembangan global. Bagaimana mau berdikari pada saat bersamaan orang tidak bisa lepas dari pada kungkungan kapitalisme-neoliberalisme, itu yang harus dipikirkan," ucap Anhar kepada awak media, di Jakarta, Rabu (1/10).
  • 2 Oct 2014 04:09:20
    Setnov Jadi Ketua DPR
  • 2 Oct 2014 00:42:27
    Tidak mudah bagi presiden terpilih Jokowi untuk melaksanakan gagasan Bung Karno soal Trisakti di dalam pemerintahannya nanti. Sebab, banyak kelompok pro pasar yang tidak suka dengan cara ini.
  • 2 Oct 2014 00:14:40
    Rapat Paripurna DPR ditunda sementara karena ricuh. Saat rapat yang sempat dilakukan, beberapa fraksi memberikan laporan soal ketua fraksinya.
  • 1 Oct 2014 23:58:10
    "Wacana itu tidak ada sama sekali," katanya, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 23:40:53
    "Sejarah diabaikan, anak-anak (sekarang) sudah tidak tertarik sejarah lagi, yang penting bahasa Inggris, matematika yang penting. Nanti jadi ekonom, jadi dokter. Sehingga hanya berfikir secara materialis saja," kata Anhar usai acara bedah buku 'Maulwi Saelah Penjaga Terakhir' di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 23:22:39
    "PAN tetap berkhidmat di Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Viva.
  • 1 Oct 2014 23:17:31
    "Undang-Undang Dasar sekarang membuka ruang untuk orang asing. Sehingga, pasal 33 itu sudah tidak ada artinya, sudah dimakan oleh orang asing," tandas dia.
  • 1 Oct 2014 23:04:23
    "Soal siapa yang menang, sudah kita pastikan dalam rapat paripurna DPR RI malam ini. Tapi tolong hargai partai-partai yang belum masuk dalam rapat paripurna ini," kata Honing.
  • 1 Oct 2014 22:40:56
    Ini Proyeksi Pimpinan DPR Versi KMP
  • 1 Oct 2014 18:45:18
    Kesemrawutan kondisi kekinian Indonesia baik dari sisi moral, politik, ekonomi, budaya, sosial dinilai sebagai bentuk acuhnya para penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah. Sebab, dalam menjalankannya cenderung melupakan dan tidak belajar dari peristiwa masa lalu, dengan menilai sejarah hanya sampai sebuah catatan kelam.
  • 1 Oct 2014 18:34:21
    "Politik dagang sapi partai koalisi dalam pemilihan pimpinan DPR harus dilawan karena berpotensi besar hanya akan meloloskan orang-orang yang tidak memenuhi enam syarat di atas menjadi pimpinan DPR," pungkas Ade.
  • 1 Oct 2014 18:04:58
    "Ujung-ujungnya biaya politik tersebut akan dikembalikan dengan pelbagai cara saat menjadi anggota dewan," sambungnya dalam siaran pers kepada Aktual.co.
  • 1 Oct 2014 17:54:20
    "Kita konsisten dukung pilkada langsung, kita tidak pernah mengatakan pilkada DPRD. Dan saya adalah produk pilkada langsung, bila tak ada pilkada langsung tak ada Dede Yusuf," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 17:42:24
    "Saat ini kepemilikan asing di sektor perbankan dibolehkan sampai 100 persen dan ini harus mulai dibatasi. Supaya pertumbuhan sektor keuangan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh modal asing yang sudah sangat kuat menjadi makin kuat," tambahnya.
  • 1 Oct 2014 17:35:34
    "Bung Karno, bapaknya Bu Mega justru tidak setuju dengan Pilkada secara langsung dengan mencabut UU No.1 tahun 1957 pada tahun 1959. Karena menurut beliau, Pilkada secara langsung itu tidak sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia yang asli yaitu sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan," tutupnya.
  • 1 Oct 2014 17:23:20
    "Saya mau DPR punya perpustakaan bagus yang memadai. Semua hal dari legislatif sampai persidangan-persidangan semua ada di situ," ujar Fadli Zon, di Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:56:02
    "Mungkin beliau ingin menyatakan kesungguhannya berpihak pada rakyat yang menginginkan Pilkada langsung. Namun dengan dikeluarkannya Perppu, UU yang telah disahkan belum berarti gugur. Kan nanti diusulkan dulu ke DPR, yang nanti pembahasannya akan diagendakan pada siang nanti, bisa diterima bisa ditolak," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
  • 1 Oct 2014 16:51:44
    KMP merasa perlu untuk mengamandemen lagi UUD 1945, sebagai hulu dari segala peraturan, agar tercipta suatu kebijakan yang lebih nasionalis dan berdasarkan Pancasila.
  • 1 Oct 2014 16:44:40
    Namun, sementara itu Fadli menegaskan bahwa diajukannya Perppu tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena akan dikaji terlebih dahulu dan harua mendapat persetujuan dari anggota DPR.
  • 1 Oct 2014 16:29:18
    Ketua DPR Marzuki Alie (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR (dari kiri) Sohibul Iamn, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung dan Taufik Kurniawan saat penandatanganan penyerahan catatan kinerja dan Daftar Inventaris DPR periode lalu kepada Pimpinan DPR sementara Popong Otje Djundjunan (membekangi), pada Paripurna Pelantikan anggota DPR/DPD/MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Sebanyak 555 anggota DPR dan 130 anggota DPD dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2014-2019. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 1 Oct 2014 16:27:15
    "Untuk orang-orang yang belum dilantik dilakukan penangguhan sudah berkekuatan tetap kalau misal tidak bersalah akan dilantik, kalau bersalah akan diganti, ganti oleh partainya," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).


eXTReMe Tracker