SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 30 Oct 2014 21:47:55
    Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca dilakukan amademen membuat batang tubuh tidak sejalan dengan mukadimah konstitusi Indonesia saat ini.
  • 30 Oct 2014 21:46:51
    Kepada wartawan di Kupang, Kamis (30/10) malam, Setya menyebutkan tidak ada kekisruhan di DPR. Pihaknya akan terus bekerja menjalankan program-program yang telah dirumuskan.
  • 30 Oct 2014 20:17:30
    Komisi VIII DPR RI menyambut baik inisiatif Kementerian Agama yang akan mengajukan RUU Perlindungan Umat Beragama.
  • 30 Oct 2014 20:04:21
    Mantan Menlu Hasan Wirayuda (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah), Sekjend ICIS Hasim Muzadi (kanan), dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) menjadi pembicara dalam Seminar Internasional Timur Tengah: Konflik dan Proses Demokratisasi (Arab Spring) di Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Kamis (30/10/2014). Seminar membahas perkembangan politik, kebangsaan, dan keagamaan di kawasan Timur Tengah yang terus diwarnai kekerasan serta munculnya gerakan radikal ISIS (Islamic States of Iraq and Syria) yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dunia. AKTUAL/JUNADI MAHBUB
  • 30 Oct 2014 20:03:24
    Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pembentukan parlemen tandingan oleh fraksi politik koalisi Indonesia hebat (KIH) sudah merusak tatanan negara demokrasi.
  • 30 Oct 2014 20:01:47
    Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso (kedua kiri) bersama Agus Gumiwang (kiri), Zainudin Amali (kedua kanan) dan Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan ketika silaturahami 50 tahun Partai Golkar dan menyongsong Munas IX di Jakarta, Kamis (30/10/2014). Kegiatan yang mengangkat tema Mewujudkan Visi 2045 Melalui Regenerasi Kepemimpinan Partai Gokar tersebut sebagai ajang silaturahmi serta menyiapkan regenerasi untuk lebih memajukan partai berlambang beringin itu. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 30 Oct 2014 19:33:42
    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surya Darma Ali, bersama Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto, Aburizal Bakri, Amien Rais, Hatta Rajasa, Anis Matta dan Djan Faridz saat menikuti acara Muktamar PPP di Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (30/10/2014). Muktamar PPP yang digelar 30 oktober hingga 2 noveber ini mengusung tema Islah Nasional Untuk Rakyat. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 30 Oct 2014 19:13:49
    Kegaduhan yang terjadi di lembaga legislatif hingga membuat terbelahnya parlemen antara koalisi Indonesia hebat (KIH) dan koalisi merah putih (KMP), sangat disayangkan.
  • 30 Oct 2014 18:15:00
    "Sementara Bang Olly Dondokambey (Ketua fraksi). Dari kemarin sudah ditunjuk," kata Sukur di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 18:02:22
    Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa mengatakan jika persoalan yang terjadi di DPR RI hingga munculnya parlemen tandingan dari kubu fraksi politik koalisi Indonesia hebat (KIH) harus segera diselesaikan.
  • 30 Oct 2014 17:45:00
    "Kita ini bukan parlemen jalanan atau penganut politik anarki yang tidak mau terikat aturan. Jangan sampai legitimasi kita dipertanyakan karena ketidaktaatan kita pada hukum. Jangan ajarkan rakyat untuk langgar konstitusi dan UU," kata Muzzammil dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 17:33:00
    "Anda buka saja UUD 1945, ada gak DPR tandingan. Itu tidak pernah ada, saya minta kedewasaannya dalam berpolitik," kata Prabowo, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 17:16:17
    Menurut ekonom senior DR. Rizal Ramli, ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo dan tim ekonomi di Kabinet Kerja sebelum memutuskan kenaikan harga BBM.
  • 30 Oct 2014 17:10:00
    "Sebesar 51,20 persen publik akan menyalahkan Presiden Jokowi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas penaikan harga BBM. Hanya 32,40 persen yang menyalahkan DPR," kata anggota tim riset LSI, Rully Akbar, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 16:55:00
    "Mas Pram ini saya sudah kenal belasan tahun. Dia kan punya akal sehat, pasti tidak mau dijadikan badut. Dia pasti maunya nurut aturan main," kata dia.
  • 30 Oct 2014 16:45:00
    "Ini masih bisa dimusyawarahkan," kata dia.
  • 30 Oct 2014 16:35:00
    "Parlemen tandingan tidak dikenal dan tidak boleh ada (pemikiran) tandingan-tandingan," kata dia ketika menghadiri acara Mukatamar PPP ke VIII, di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 16:10:00
    "Munculnya DPR tandingan karena situasional tapi saya yakin akan bisa diselesaikan dengan baik. Makanya diselesaikan dengan cara musyawqarah saja," kata Wapres.
  • 30 Oct 2014 15:50:00
    "Teknisnya nggak, tapi substansinya kita sanpaikan bahwa akal-akalan atau keinginan menyapu habis pimpinan komisi," kata anggota DPR tandingan, Aria Bima di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 15:45:00
    Mereka terpilih dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan MKD di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 15:33:28
    Wakil Sekjen DPP PPP, Arsul Sani mengatakan jika Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair tidak akan hadir dalam acara muktamar PPP ke VIII yang diselenggarakan oleh kubu Suryadharma Ali (SDA).
  • 30 Oct 2014 15:31:00
    Nurhayati terpilih melalui rapat paripurna pemilihan pimpinan BKSAP di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (30/10).
  • 30 Oct 2014 15:25:00
    Politikus Gerindra Fary Djemy Francis terpilih menjadi ketua Komisi V DPR RI untuk periode 2014-2019.
  • 30 Oct 2014 15:15:00
    "Ini serius, kita akan melawan. Kita baru cari opsi supaya dilantik. Tapi demoralisasi langkah pimpinan sidang (Setya Novanto dkk) yang melanggar tata tertib pemilihan komisi adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Itu bisa kita tindaklanjuti," kata dia.
  • 30 Oct 2014 15:10:12
    Wakil Ketua DPR RI versi KIH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding membantah penunjukan dirinya tersebut.


eXTReMe Tracker