SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Jul 2014 11:04:42
    "Saya minta jaga kedamaian itu saja," kata mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu usai melaksanakan Sholat Idul Fitri di Lapangan Masjid Al Azhar, Jakarta, Senin.
  • 28 Jul 2014 08:30:00
    Dalam situasi sekarang ini di tahun politik, momentum Idul Fitri hendaknya dapat menjadikan umat Islam senantiasa mawas diri, mengendalikan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat memancing keresahan masyarakat.
  • 28 Jul 2014 07:34:00
    Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso mengizinkan para pejabat di lingkungannya untuk menggunakan mobil dinas untuk midik ke kampung halamannya.
  • 28 Jul 2014 04:31:34
    Indikasi politik uang terjadi di Kota Probolinggo, yakni ada pemberian uang senilai Rp500.000 kepada pedagang di Pasar Wono Asih dan pembagian jilbab kepada ibu-ibu, demikian Tim hukum Prabowo-Hatta dalam dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dipublikasi melalui situs resmi www.mahkamahkonstitusi.go.id.
  • 28 Jul 2014 02:06:00
    Ia pun memberlakukan aturan khusus bagi penyewa, yaitu wajib meninggalkan jaminan dan identitas resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta mengutamakan penyewa yang ia kenal dekat.
  • 28 Jul 2014 01:02:00
    Martono pengemudi bajaj di Cirebon kepada wartawan mengatakan, rombongan pemudik bajaj memanfaatkan mudik malam takbir, untuk menghindari puncak arus mudik di jalan Pantura.
  • 28 Jul 2014 00:10:00
    Pengelola Mall Grand Indonesia (GI) di Jakarta Pusat telah memasang pengumuman di sudut-sudut pertokoan dan juga menginformasikan melalui pengeras suara, Minggu malam (27/7).
  • 27 Jul 2014 23:45:40
    Ia menyayangkan sikap Prabowo yang menolak hasil Pilpres dengan dalih adanya kecurangan.
  • 27 Jul 2014 23:35:54
    "Kami melihat Natalius sebagai tokoh muda yang memiliki kemampuan mumpuni dan jam terbang di pemerintahan pusat. Sebagai komisioner Komnas HAM, tentu dia mampu memegang jabatan menteri membantu Jokowi-JK," kata fungsionaris DPD PDI Perjuangan Demianus Ijie dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu (27/7).
  • 27 Jul 2014 23:12:23
    Rincian Pelanggaran Pilpres Tiap Provinsi Versi Prabowo-Hatta
  • 27 Jul 2014 23:00:34
    "Kita semua tentu berharap Jokowi bisa mensejahterahkan rakyat dan membawa bangsa ke arah lebih baik," kata Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Kabupaten Lebak KH Baijuri di Lebak, Minggu (27/7).
  • 27 Jul 2014 22:45:39
    Menurut Mahyudin, ada kemungkinan menjadi oposisi, meskipun ada sebagian kader yang tidak terbiasa menjadi oposisi dan ingin tetap berada di dalam pemerintahan.
  • 27 Jul 2014 22:14:25
    Hari ini, publik di Indonesia kembali diingatkan akan Tragedi Kudatuli (Kerusuhan Dua Tujuh Juli). Tragedi ini adalah penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh kubu Soerjadi. Kala itu, kantor ini dikuasai kubu PDI Megawati Soekarnoputri.
  • 27 Jul 2014 22:04:48
    Ia pun mengaku, sewaktu dirinya menjabat Kepala BNP2TKI, ia tidak bisa memberantas mafia-mafia itu. "Dan aku tahu banyak soal itu," sambungnya.
  • 27 Jul 2014 21:45:12
    Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.
  • 27 Jul 2014 21:35:12
    Belum diketahui penyebab kebakaran itu. Namun pantauan Aktual.co, kepulan asap kebakaran telah terlihat sejak sore sekira pukul 16.00 WIB. Dan, sekira pukul 19.00 WIB, terlihat areal kebakaran semakin meluas. Api pun semakin membesar dengan asap hitam yang mengepul terbawa hembusan angin ke arah selatan.
  • 27 Jul 2014 21:15:43
    Ahmad menjabarkan, bagi warga Madura, petasan adalah simbol kemenangan melawan hawa nafsu selama satu bulan penuh.
  • 27 Jul 2014 21:05:56
    Yang Dorong Munas Golkar Ngebet Masuk Kabinet
  • 27 Jul 2014 20:30:10
    Elza Syarief dianggap telah menyimpang secara politis
  • 27 Jul 2014 20:15:37
    Eks Ketua PRD, Andi Arief mengaku, peran PRD memang menggunakan PDIP sebagai kuda troya. Namun dalam pandangannya, pola yang dipakai bukanlah pola kuda troya hit and run. PRD menginjeksi hal yang benar, rakyat harus melawan, sadar akan hak-haknya.
  • 27 Jul 2014 20:01:09
    Ketua DPP: Ical Sangat Berpeluang Kembali Pimpin Golkar
  • 27 Jul 2014 19:32:58
    Saat itu, kantor PDI yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri diserbu oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan). Penyerang tidak sendiri, mereka dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.
  • 27 Jul 2014 19:14:06
    Pemecatan Elza Syarief dari keanggotaan Partai Hanura dilakukan dalam rangka menjaga wibawa partai. Elza dianggap telah melawan partai terkait Pilpres 2014.
  • 27 Jul 2014 10:01:45
    "Elza dipecat bukan hanya karena mendukung pihak lain, akan tetapi menyalahkan dan mengkritisi sikap Partai dan Ketua Umum Partai Hanura. Bahkan pernyataannya di muka umum disiarkan oleh banyak media di Rumah Polonia," ujar Wasekjen DPP Partai M.Fariza Y. Irawady dalam keterangan resmi yang diterima Aktual, Minggu (27/7).
  • 27 Jul 2014 09:57:22
    "Yang tidak siap menjadi oposisi itu bukan Golkar tetapi perorangan. Mungkin ada kepentingan menjadi menteri," tegas Mahyudin yang pernah menjadi bupati Kutai Timur itu, saat dihubungi melalui ponsel pribadinya, Minggu (27/7).


eXTReMe Tracker