SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 21 Aug 2014 15:02:29
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
  • 21 Aug 2014 14:40:11
    Bentrokan tak terhindarkan antara massa pendukung Prabowo-Hatta yang melakukan aksi hasil sidang keputusan MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (21/8).
  • 21 Aug 2014 14:28:46
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.
  • 21 Aug 2014 14:15:42
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan terhadap para teradu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dalam sidang etik pelaksanaan tahapan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dengan No. 249/DKPP-PKE-III/2014 dan No. 252/DKPP-PKE-III/2014.
  • 21 Aug 2014 14:04:58
    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang kode etik memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur tidak terbukti melanggar kode etik dalam pelaksanaan Pilpres 2014.
  • 21 Aug 2014 12:31:09
    "Saya sampai satu bulan mendatang masih menjabat sebagai menteri. Karena itu, sebelum saya mengundurkan diri pada 28 September 2014 karena terpilih sebagai anggota dewan, saya akan menuntaskan utang saya yang belum selesai," kata Zulkifli di Balikpapan, setelah meresmikan Kebun Raya Balikpapan.
  • 21 Aug 2014 11:58:59
    Massa pendukung Prabowo Hatta berkumpul dan menutup arus lalu lintas menuju Harmoni di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta (21/8/2014). Aksi massa akan berlanjut ke gedung DKPP dan Patung Indosat. Aktual/Tino Oktaviano
  • 21 Aug 2014 11:53:15
    Petugas keamanan dari Kepolisian bersiaga di kawasan sekitar Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (21/8/2014). Polri mengerahkan 22ribu personel guna mengamankan jalannya sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan putusan sengketa Pilpres 2014 pada hari ini.Aktual/Tino Oktaviano
  • 21 Aug 2014 11:49:56
    "Kami dari KPU hadir, meski ada beberapa ketua KPU yang belum hadir," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Kamis (21/8).
  • 21 Aug 2014 11:21:43
    "Apapun hasil keputusan MK hari ini Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
  • 21 Aug 2014 11:09:28
    "Pemikiran dan nilai-nilai yang ditanamkan Bung Hatta sejak kuliah di Belanda hingga memasuki masa pra-kemerdekaan serta berakhirnya masa bakti beliau sebagai wakil presiden RI merupakan sejarah penting bagi kita semua," ucap perwakilan kelompok pemuda penggagas "Bung Hatta Movement" Feni Soemitra di Jakarta.
  • 21 Aug 2014 11:05:33
    "Saya belum mendapatkan info tersebut. Saya akan cek dahulu," kata Rikwanto saat dihubungi via pesan singkat oleh Aktual.co, Jakarta, Kamis (21/8).
  • 21 Aug 2014 11:01:25
    "Pascaputusan sengketa Pilpres ini, LBH Keadilan berkeyakinan publik akan kembali menaruh kepercayaan dan wibawa pada MK sebagai lembaga pengawal konstitusi," kata Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie, dalam siaran persnya, Kamis (21/8).
  • 21 Aug 2014 10:58:19
    "Saya kira pak Jokowi akan memonitor dan menyaksikan dari TV dalam kegiatan sehari hari sebagai gubernur DKI, begitu pula dengan pak JK yang memonitor dari kediamannya," ucap Tjahjo ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (21/8).
  • 21 Aug 2014 10:17:12
    Mengenai pencegahan sendiri, menurut Pangdam, pihaknya hanya mengantisipasi dan bila terpaksa, tindakan akan bersifat melumpuhkan.
  • 21 Aug 2014 10:12:57
    Komisioner KPU NTB Bidang Sosialisasi dan Pendidikan SDM, Agus di Mataram mengatakan, pihaknya sangat patuh dan tunduk terhadap undang-undang dan negara. Oleh karenanya, apapun hasil keputusan MK nantinya, pihaknya sangat menghormati dan akan siap melaksanakannya.
  • 21 Aug 2014 09:21:02
    "Kami optimis gugatan kami akan dikabulkan MK. Berbagai data, fakta dan kesaksian dari para ahli kami mengkonfirmasi bahwa benar telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di pilpres kemarin," ucap dia ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (21/8).
  • 21 Aug 2014 08:53:00
    "PAN akan menghargai apapun keputusannya, manakala kita harapkan aspek keadilan dan keterbukaan menjadi pertimbangan utama," kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan, Jakarta, Rabu (20/8).
  • 21 Aug 2014 08:35:00
    "Ada nama-nama yang sekarang beredar, Pak Setya Novanto, Ade Komarudin, Fadel Muhammad, dan lain-lain. Ini nama-nama yang diunggulkan," kata Priyo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
  • 21 Aug 2014 07:46:00
    "Saya minta semuanya tetap berada di rumah masing-masing dan berdoa," kata Ganjar yang juga Gubernur Jateng ini usai mengunjungi Balai Metrologi Wilayah Magelang, di Magelang, Rabu (20/8).
  • 20 Aug 2014 23:22:48
    "Konstitusionalitas itu tidak single perspektif. Menafsirkan konstitusi itu dari berbagai cara pandang, tidak bisa ditafsirkan secara kaku," kata dia dalam diskusi 'Menanti Putusan MK' di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
  • 20 Aug 2014 23:00:43
    "Dalam lima tahun, jumlah peralatan kita naik signifikan, karena anggaran untuk kebutuhan itu pada tahun 2010-2014 naik hingga lima kali lipat dan naik tiga kali lipat pada 2005-2009," katanya setelah menjadi inspektur upacara pengukuhan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 di Banjarmasin, Rabu (20/8).
  • 20 Aug 2014 22:54:18
    Lita mengatakan Jala PRT juga akan mendesak Tim Transisi, tim yang dibentuk Jokowi-JK dalam menyusun startegi visi misi mereka, agar memerhatikan sektor-sektor termasuk sektor pekerja rumah tangga.
  • 20 Aug 2014 22:17:55
    Sekretaris Organizing Committee (OC) muktamar, Jazilul Fawaid membenarkan jika pihaknya sudah menyewa 13 hotel untuk menampung ribuan kader dan pengurus partai dari Sabang sampai Merauke. Sehingga peserta yang datang akan lebih besar lagi.
  • 20 Aug 2014 22:04:13
    Saat masuk ke Indonesia Robert Charles Dandois dan Valentina Burrot menggunakan visa turis, namun ternyata selama di Papua melakukan sejumlah kegiatan jurnalistik.


eXTReMe Tracker