SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi

Novrizal Sikumbang - Senin, 25-02-2013 12:50

SIGMA: Ketentuan Soal Pembubaran Politik, UU MK dan UU Parpol Harus Direvisi : aktual.co
gedung-mk 02 (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Said Salahuddin


Jakarta, Aktual.co — Peluang Partai Demokrat (PD) untuk dapat dibubarkan, lantaran telah melanggar ketentuan tindak pidana korupsi (Tipikor) pasca ditetapkannya beberapa kader struktural partai berlambang bintang mercy ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecil. Pasalnya, pihak yang berhak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibubarkan adalah pemerintah. 

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin, menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang MK Pasal 68 ayat (1) yang dapat mengajukan pembubaran partai adalah pemerintah. Sementara yang melakukan tipikor merupakan partai pemenang (pemerintah), sehingga sangat mustahil mengajukan permohonan pembubaran parpolnya sendiri.

"Dialah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki legal standing sebagai pemohon tunggal pembubaran parpol. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai kepala pemerintahan SBY mau menjadi pemohon untuk membubarkan partainya sendiri? Disitulah masalahnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahuddin dalam surat elektroniknya kepada Aktual.co, di Jakarta, Senin (25/2).

Jika hal itu bisa direalisasikan, Sigma, kata Said, yakin tidak akan ada lagi pengurus dan anggota parpol yang berani melakukan korupsi. Mereka akan akan berpikir sejuta kali sebelum melakukan kegiatan korupsi dan betul-betul belajar dari kasus PD. 

"Hal inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan pada proses perbaikan sistem kepartaian dan kualitas demokrasi kita," ucapnya.

Untuk memperbaiki sistem kepartaian, menurut Said, harus ada pihak yang mau melakukan revisi terhadap UU MK dan UU Parpol, khususnya yang mengatur tentang pembubaran parpol, supaya lebih tegas lagi. Seperti, Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, maka parpol bersangkutan wajib dimajukan ke MK untuk dibubarkan.

"Pemohon pembubaran parpol ke MK pun sebaiknya tidak tunggal hanya Pemerintah saja. Harus juga dibuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Pemohon. Sebab, korupsi adalah extra ordinary crime yang dampaknya paling besar dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.

Untuk diketahui Pembubaran Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 68 UU MK berbunyi ; (1) Pemohon adalah Pemerintah.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 17 Sep 2014 22:12:06
    Meski sudah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mendatang 34 pos kementerian dengan pembagiaan 18 dari profesional dan 16 profesional parpol, diharapkan semua calon menteri adalah orang-orang yang pro-rakyat yang berbasis pada Ideologi Trisakti dan landasan pemikiran revolusi mental. Bukan, orang-orang yang berafiliasi kepada pihak asing.
  • 17 Sep 2014 22:05:15
    “Belum tahu. Kan dealnya tanpa syarat kan. Jadi belum tahu. Nanti deh, itu biar ketum yang ngomong,” tandasnya.
  • 17 Sep 2014 21:52:36
    "PLN akan gunakan Rp 3,2 triliun untuk membiayai 22 proyek di mana 18 proyek lanjutan dan 4 proyek baru. Sedangkan Pertamina akan menggunakan SLA untuk membiayai 3 proyek lanjutan geothermal," ucap Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 21:42:56
    "Pagu anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 10,02 triliun. Pemerintah ajukan sebelumnya 845.000 barel per hari. Namun ketika disepakati 900.000 barel per hari, maka kita akan capai target itu," ungkap Chairul Tanjung ketika rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:53:31
    "Kalau anda pandai bersandiwara dan muka dua, anda bisa lolos saja. Kecuali "anjing-anjing" pelacak Jokowi bisa mencium bau-bau (busuk) itu baru bisa, kalau tidak ya ga bisa," kata Sahetapy, di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:38:57
    "Kalau dia (Jokowi) pakai falsafah Solo tidak akan jalan (pemberantasan mafia), yakni 'enggih enggih mboten kepanggih artinya Iya-iya tapi tidak," tambahnya.
  • 17 Sep 2014 19:19:43
    "Menurut saya janji Jokowi untuk akan menghadirkan kabinet ramping sepertinya mendapatkan kendala cukup serius. Karena ternyata dari segi jumlah sendiri tidak ada yang ramping secara signifikan," ucap Director of Monitoring, Advocacy, and Networking dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri, di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:14:42
    "Jangan tanya saya, tanya Pak Jokowi, saya menyerahkan ke pemerintahan yang akan datang. Saya sih terima saja," ujar Chairul Tanjung di DPR, Rabu, (17/9).
  • 17 Sep 2014 19:07:50
    Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, menyematkan kenaikan pangkat saat acara laporan Korps Kenaikan Pangkat 9 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Kantor Panglima TNI Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (17/09/2014). Kenaikan pangkat para Pati tersebut berdasarkan Keputusan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2332/IX/2014 tanggal 17 September 2014. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 17 Sep 2014 18:10:03
    Kementerian Agama (Kemenag) diminta untuk menarik buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Buku untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah produk kurikulum 2013 itu dinilai menimbulkan keresahan masyarakat.
  • 17 Sep 2014 17:22:17
    Massa tersebut datang pukul 14.50 WIB. Lima orang perwakilan langsung masuk ke Rumah Transisi. Mereka membawa hasil bumi dan laut dari Batang berbentuk hampir menyerupai sebuah tumpeng.
  • 17 Sep 2014 17:02:10
    "Bisa-bisa (dilakukan uji publik), seperti yang dilakukan oleh (Presiden) SBY sudah mempraktekan (kepada) menteri-menterinya kemarin dipanggil ke Cikeas, untuk dimintai keterangan bersedia tidak bila diminta jadi menteri, dengan cara (pertemuan) terbuka," ucap Ronald kepada wartawan, usai menjadi pembicara dalam diskusi, di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 16:59:22
    “Malah itulah yang sangat dicari dan diinginkan oleh Presiden Terpilih Jokowi dalam mencari sosok menteri dari kalangan profesional yang pantas dan layak, yang sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya untuk membantunya dalam kabinet pemerintahannya ke depannya,” ujar Nur Ridwan, (Rabu, 17/9).
  • 17 Sep 2014 16:53:21
    "Masalah WNI di luar negeri ini menjadi unfinished agenda, yang akan terus berkesinambungan. Saya harap di periode selanjutnya, akan ada tindak lanjut terhadap masalah ini agar menjadi lebih baik lagi," ungkap Marty di gedung DPR, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 16:50:35
    “Ummat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana ini. Alasannya; pertama, kalau memang cuma ‘isu’ supaya Jokowi-JK tahu, bahwa di luar soal ini ramai dibincangkan. Kedua, kalau memang ternyata benar, supaya Jokowi-JK tahu adanya penolakan sangat keras dari ummat Islam. Dengan begitu, diharapkan mereka akan membatalkan rencana yang sama sekali tidak bijak tersebut,” ujar Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Korps Muballigh Jakarta (KMJ) dalam siaran pers kepada Aktual.co, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 15:52:49
    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberikan sambutan pada acara pembekalan di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (17/9/2014). Pembekalan diberikan kepada calon terpilih anggota DPR RI dari PKB. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 17 Sep 2014 15:41:29
    "Itu hanya isu, karena berdasarkan Undang-undang ada beberapa kementerian yang tidak bisa dirubah. Kaya kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, termasuk kementerian agama, jadi itu tidak benar isu itu," ujarnya saat ditemui di rumah transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 14:34:47
    "Harus ada badan pelaksana hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga industri yang bernilai triliunan rupiah;" ujar Milton di Gedung DPR, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 14:10:23
    "Masukan tentang maritim. Karena pak Jokowi akan membentuk kementerian maritim, kebetulan saya mengajar hukum laut. Barang kali ada pandangaan manfaat yang dapat saya berikan," ucap Harjono setibanya di rumah transisi kepada wartawan, di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:50:59
    "Isu perbatasan menurun, baik dari sektor maritim maupun darat dari rentang waktu tahun 2009 hingga 2014. Penurunan isu perbatasan terjadi karena telah dilakukannya 172 perundingan oleh Indonesia dengan 8 negara yang terkait," ujar Marty di Jakarta, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:10:00
    "Raker terkait evaluasi kerja selama lima tahun ini dalam hal kerjasama regional dan internasional," ujar Marty di gedung DPR, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 13:00:27
    Ketika ditanya Aktual.co soal masuknya Darwin dalam kabinet Jokowi, JK justru marah-marah dan melontarkan kekesalannya kepada pewarta.
  • 17 Sep 2014 12:40:57
    "Dari pengalaman selama 10 tahun penyelenggaraan Pilkada langsung oleh rakyat, terutama di Papua, menuai banyak masalah seperti konflik sosial hingga mengorbankan nyawa masyarakat seperti terjadi di Kabupaten Puncak pada 2011-2012," katanya di Timika, Rabu (17/9).
  • 17 Sep 2014 12:33:10
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI, M. Fuad Basya, menyampaikan sambutannya disela Gathering bersama wartawan di Balai Wartawan, Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (17/09/2014). Turut mendampingi Kapuspen TNI dalam acara tersebut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AL Laksma TNI Manahan Simorangkir, Kadispen AU Marsma TNI Hadi Tjahajanto dan Sekretaris Dinas Penerangan (Sesdispen) AD Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito mewakili Kadispen AD. Gathering ini diselenggarakan dalam rangka memberikan informasi terkait Peringatan ke-69 Hari TNI tahun 2014 yang akan diselenggarakan dengan menampilkan defile pasukan dan parade serta demo sailing pass dan flying pass berbagai Alutsista yang dimiliki TNI baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU. AKTUAL/PUSPEN TNI
  • 17 Sep 2014 11:51:53
    "Kementerian Agama harus tetap ada dan namanya jangan diubah. Ini bagian dari sejarah bangsa," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas di Jakarta, Rabu (17/9).


eXTReMe Tracker