PKS Minta Kader Tak Mudah Terprovokasi

Danny Kosasih - Sabtu, 09-03-2013 12:50

PKS Minta Kader Tak Mudah Terprovokasi  : aktual.co
Bendera PKS yang dirobek (Foto: Aktual.co/Edi)

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan tujuan diadakannya konsolidasi untuk menyolidkan barisan struktur dan kader di seluruh Jakarta.


Jakarta, Aktual.co —  Untuk menyatukan kembali kekompakan dan meningkatkan mentalitas para kadernya, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar acara Konsolidasi Struktur dan Kader PKS Seluruh Jakarta.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan tujuan diadakannya konsolidasi ini adalah untuk menyolidkan barisan struktur dan kader di seluruh Jakarta.

"Kami berharap melalui Konsolidasi ini para kader mempunyai pemahaman yang sama terhadap perkembangan PKS," ujar Nurdin, di Jakarta, Sabtu (9/3).

Nurdin juga menghimbau kepada seluruh kader PKS agar tidak mudah terprovokasi dan bisa memperkuat barisan agar struktur dan kader PKS siap mengemban amanah rakyat.

"Barisan kader harus diperkuat karena itu kader harus lebih bersatu dan semakin militan," pungkas Nurdin.
Epung Saepudin
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 27 Nov 2014 09:41:14
    Keraguan bermunculan dengan dipilihnya Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas (KRTKM). Bagaimanapun, katanya, pekerjaan memberantas mafia migas bukan tugas yang ringan. "Itu anggota tim yang dibentuk bukan orang-orang yang memiliki integritas, bahkan ada yang terindikasi sebagai bagian dari mafia migas.
  • 27 Nov 2014 09:31:51
    Partai Gerindra akan memecat kader Epok Baharudin, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas yang ditangkap oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kalimantan Tengah.
  • 27 Nov 2014 09:21:29
    Pengamat Kepolisian, Neta S Pane menilai jika Polri punya kewenangan besar untuk melarang atau tidak memberi ijin keramaian pada Munas Golkar di Bali. Mengingat potensi ancaman kamtibmas di even itu bisa merusak citra pulau dewata tersebut.
  • 27 Nov 2014 09:11:29
    Mekanisme pemilihan Dirjen Pajak yang akan menggunakan sistem lelang jabatan dinilai tidak pas. Pasalnya, sistem tersebut rentan tidak objektif dan sarat kepentingan.
  • 27 Nov 2014 07:15:38
    Pengacara Eggi Sudjana telah mengirimkan surat perlindungan hukum dan pembentukan pansus Tranjakarta TA 2013.
  • 27 Nov 2014 06:55:43
    Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Eki Awal Muharram mengatakan bahwa salah satu alasan DPR RI menggunakaan hak interpelasi, karena menilai pemerintah tidak transparan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
  • 27 Nov 2014 06:01:41
    Publik terus-menerus dicecoki oleh politisi atau anggota partai politik dengan metode penyelesaian konflik yang jauh diambang batas nalar sebagaimana pernah dipertontonkan dalam konflik PPP dan teranyar oleh Partai Golkar. Adu jotos, jual-beli pukulan, banting meja serta gelas, saling sabotase, dan lainnya seolah telah menjadi tabiat yang dilazimkan. Kisruh politik di institusi demokrasi Indonesia dinilai telah masuk pada tahap stadium ganas.
  • 27 Nov 2014 05:29:13
    Siapa yang menjadi biang kerok sehingga menimbulkan konflik di internal Partai Golkar sudah diketahui.
  • 27 Nov 2014 05:29:13
    Siapa yang menjadi biang kerok sehingga menimbulkan konflik di internal Partai Golkar sudah diketahui.
  • 26 Nov 2014 19:47:59
    Massa buruh dan mahasiswa menyandera truk tangki Pertamina saat menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Aksi ini sebagai protes terhadap kebijakan presiden Jokowi yang menaikan harga BBM. Selain itu mereka juga meminta Jokowi pecat menteri yang berbau Neolib diantara menteri perekonomian, BUMN dan ESDM. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 26 Nov 2014 19:23:49
    Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan bahwa Rapat Kerja (Raker) untuk membahas program kerja Kementerian BUMN tahun 2014 dan rencana program kerja Kementerian BUMN Tahun 2015, akan dijadwal ulang.
  • 26 Nov 2014 18:00:26
    Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menjelaskan jika penggunaan hak interpelasi sepenuhnya merupakan hak anggota dewan yang diatur oleh konstitusi.
  • 26 Nov 2014 17:49:26
    Ratusan Massa yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi panggung Rakyat di depan Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Dalam aksinya PPRI Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Upah Murah dan Tolak Penggusuran Tanah Rakyat. AKTUAL/MUNZIR
  • 26 Nov 2014 16:49:00
    Beberapa anggota DPR akan menggunakan hak Interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikkan harga BBM diprediksi tidak berjalan mulus.
  • 26 Nov 2014 16:00:46
    Lima inisiasi pengusul digunakannya hak interpelasi anggota dewan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mengumpulkan sebanyak 202 tandatangan anggota dewan.
  • 26 Nov 2014 15:30:50
    Imam Nachrowi dan Hanif Dhakiri yang merupakan menteri dalam kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi hadir dalam musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PKB Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • 26 Nov 2014 15:10:02
    Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah menunda sidang pengesahan memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 14:59:13
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi lahan di atas wilayah udara Provinsi Riau dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI Angkutan Udara.
  • 26 Nov 2014 14:40:19
    Agung Laksono akan langsung menduduki kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan rapat konsolidasi menyelamatkan partai. Dia pun bersikukuh untuk melawan rencana Munas di Bali pada 30 November 2014
  • 26 Nov 2014 14:30:37
    Gerindra menilai adanya uapaya Menkopolhukam melemahkan Partai Golkar. Sinyal ini diendus karena menkopolhukam melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali
  • 26 Nov 2014 14:10:24
    Setya Novanto berharap menemukan jalan keluar konflik Golkar saat bertemu dengan Aburizal Bakrie, hari ini
  • 26 Nov 2014 13:55:41
    Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin geram pada Pemerintah yang mengeluarkan surat edaran tentang larangan anggota kabinet menghadiri rapat dengan DPR. Dia juga meminta Menkopolhukam jangan mengurusi masalah Munas Golkar
  • 26 Nov 2014 13:45:52
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demorat, Benny K Harman sempat menyindir kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly dalam rapat sidang paripurna di DPR RI dengan agenda memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 13:30:45
    Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Fadel Muhammad mengatakan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy yang memerintahkan agar Kapolri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali kental nuansa politik.
  • 26 Nov 2014 13:08:06
    Ada kepentingan Surya Paloh di lingkaran Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik UNJ, Ubedillah Badrun, di Jakarta, Rabu (26/11).


eXTReMe Tracker