PKS Minta Kader Tak Mudah Terprovokasi

Danny Kosasih - Sabtu, 09-03-2013 12:50

PKS Minta Kader Tak Mudah Terprovokasi  : aktual.co
Bendera PKS yang dirobek (Foto: Aktual.co/Edi)

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan tujuan diadakannya konsolidasi untuk menyolidkan barisan struktur dan kader di seluruh Jakarta.


Jakarta, Aktual.co —  Untuk menyatukan kembali kekompakan dan meningkatkan mentalitas para kadernya, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar acara Konsolidasi Struktur dan Kader PKS Seluruh Jakarta.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan tujuan diadakannya konsolidasi ini adalah untuk menyolidkan barisan struktur dan kader di seluruh Jakarta.

"Kami berharap melalui Konsolidasi ini para kader mempunyai pemahaman yang sama terhadap perkembangan PKS," ujar Nurdin, di Jakarta, Sabtu (9/3).

Nurdin juga menghimbau kepada seluruh kader PKS agar tidak mudah terprovokasi dan bisa memperkuat barisan agar struktur dan kader PKS siap mengemban amanah rakyat.

"Barisan kader harus diperkuat karena itu kader harus lebih bersatu dan semakin militan," pungkas Nurdin.
Epung Saepudin
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 21 Oct 2014 17:14:38
    Bahkan, kata dia, setelah diumumkan secara resmi para menteri yang ditunjuk harus menandatangani kontrak khusus.
  • 21 Oct 2014 16:50:00
    "Sebagai partai penyeimbang, Demokrat akan mendukung segala kebijakan pemerintahan Jokowi yang memang dinilai patut didukung," kata Ibas.
  • 21 Oct 2014 16:40:00
    "Karena tidak mungkin pak Jokowi dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang tidak bersih," kata Basarah kepada awak media, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 16:32:30
    "Saya menghormati Jokowi soal rangkap jabatan, syarat utama Jokowi kan profesionalitas, kami anggota PKB, Muhaimin profesional. Soal rangkap jabatan bukan alasan penting," kata Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 16:30:10
    "Saya kira itu bagian yang perlu dibahas bersama-sama. Mungkin akan diumumkan nanti sore," kata anggota Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid, di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 15:50:00
    "Pengelompokan partai-partai politik terjadi dalam rangka Pilpres, Undang-undang yang mengaturnya pun UU Pilpres. Pak Jokowi kemarin dilantik menjadi Presiden, maka selesai sudah urusan Pilpres. Selanjutnya adalah membangun bangsa. Idealnya KIH dan KMP bubarlah," kata dia dalam diskusi politik "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat", di Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 15:30:00
    "Jokowi perlu menunjukkan ketegasan dan kepemimpinannya dalam menyusun kabinet karena 40 persen nama calon menteri bermasalah," kata Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 15:22:00
    "Jangan dibolak-balik, diluruskan itu. Jadi mereka (KIH) yang minta (dua komisi)," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 14:53:00
    "Kita sepakat musuh bersama kita neoliberal, terkait kabinet, janganlah pak Jokowi memasang orang-orang yang beraroma liberal, itu harus tegas," kata Heri dalam acara diskusi PolcoMM Institut, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 14:46:00
    "Saya kira beliau (Jokowi) dapat mempertimbangkan untuk tidak mengumumkan lebih dulu atau tidak terburu-buru mengumumkan calon menterinya jika ada masukan-masukan signifikan menyangkut calon menterinya tersebut," kata Basarah dalam acara diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 14:30:00
    "Saya tidak yakin dan pesimis Jokowi bisa merealisasikan janjinya," kata dia.
  • 21 Oct 2014 14:25:00
    "Penundaan pengumuman nama menteri di pemerintahan Jokowi-JK tidak akan mengganggu agenda pembahasan nama anggota komisi dari tiap fraksi yang akan kita lakukan siang ini," kata Bambang di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 14:20:00
    "Bapak (Jokowi) sepakat bahwa PPP diakomodasi di dalam," kata Aria Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 14:10:00
    "Kalian lihat sendiri saya sehat-sehat saja kan dan tak ada yang sakit," kata Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 14:05:00
    "Sementara pak JK, dengan pengalaman politik, kenegaraannya, pribadinya, mampu selesaikan masalah pelik dalam sejarah Indonesia seperi Aceh, Poso, Ambon," kata Basarah di diskusi Polcomm Institut, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 13:55:25
    Presiden Joko Widodo harus menolak calon menteri yang tekadnya tidak sesuai dengan komitmen dalam membangun pemerintahan berdasarkan prinsip Trisakti Bung Karno.
  • 21 Oct 2014 13:54:24
    Tjahjo Belum Pasti Jadi Mendagri
  • 21 Oct 2014 13:50:00
    "Kalau ada Sri Mulyani dan macam-macam, kan ini menteri spesialis utang," kata Desmond di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 13:35:42
    Tensi Politik Berpeluang Naik Kembali
  • 21 Oct 2014 13:17:26
    Diprediksi, 60 Persen Kabinet Jokowi Bermasalah
  • 21 Oct 2014 13:15:00
    "Pengusaha yang tidak boleh menjadi menteri yaitu yang punya konflik kepentingan terhadap usahanya," kata Donal dalam dialog bertajuk "Menyambut Pemerintahan Jokowi-JK, Abdi Kekuasaan atau Pelayan Rakyat?" yang digelar Charta Politika Indonesia bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 13:10:43
    Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan mengkomentari mencuatnya nama Rini Soewandi Soemarno dan Sri Mulyani dalam bursa kabinet Jokowi-JK.
  • 21 Oct 2014 13:04:22
    "Ada usulan seperti itu, tapi belum diputuskan di internal KMP," kata Tantowi kepada Aktual.co, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 12:56:50
    "Nanti yah saya mau rapat dulu, nanti kita lihat jam 2 (14.00 WIB)," kata Budiman kepada Aktual.co, Selasa (21/10).
  • 21 Oct 2014 12:50:36
    Informasi yang diperoleh Aktual.co, menyatakan beberapa fraksi dari KMP membuka lebar kepada kader PDIP (sebelumnya KIH). Dalam posisi pimpinan komisi dan AKD, dua pimpinan komisi akan dibagikan kepada PDIP.


eXTReMe Tracker