PKS Minta Kader Tak Mudah Terprovokasi

Danny Kosasih - Sabtu, 09-03-2013 12:50

PKS Minta Kader Tak Mudah Terprovokasi  : aktual.co
Bendera PKS yang dirobek (Foto: Aktual.co/Edi)

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan tujuan diadakannya konsolidasi untuk menyolidkan barisan struktur dan kader di seluruh Jakarta.


Jakarta, Aktual.co —  Untuk menyatukan kembali kekompakan dan meningkatkan mentalitas para kadernya, Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar acara Konsolidasi Struktur dan Kader PKS Seluruh Jakarta.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Selamat Nurdin mengatakan tujuan diadakannya konsolidasi ini adalah untuk menyolidkan barisan struktur dan kader di seluruh Jakarta.

"Kami berharap melalui Konsolidasi ini para kader mempunyai pemahaman yang sama terhadap perkembangan PKS," ujar Nurdin, di Jakarta, Sabtu (9/3).

Nurdin juga menghimbau kepada seluruh kader PKS agar tidak mudah terprovokasi dan bisa memperkuat barisan agar struktur dan kader PKS siap mengemban amanah rakyat.

"Barisan kader harus diperkuat karena itu kader harus lebih bersatu dan semakin militan," pungkas Nurdin.
Epung Saepudin
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 27 Apr 2015 23:00:49
    "Presiden sudah menyetujui memberikan bantuan di bidang SAR dan alat-alat dasar yang diperlukan, termasuk tenda dan obat-obatan. Itu diharapkan segera (dikirim), namun di sana 'airport' (bandara) tidak bisa, bukan ditutup, aksesnya memang tidak bisa,"
  • 27 Apr 2015 22:24:12
    "Ada yang nempel di gedung mezanine (gedung bulat) atau diselipkan di lantai 7 gedung Setjen, basement nusantara III, dan yang lainnya. Dan yang tidak tertampung sekitar 15.000 buku,"
  • 27 Apr 2015 22:16:12
    "Sumber pengamatan kami terhadap kinerja para menteri tersebut adalah pemberitaan di media-media online nasional dan lokal,"
  • 27 Apr 2015 22:00:26
    "Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya,"
  • 27 Apr 2015 21:56:08
    Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat acara Silaturahim Pers Nasional di Jakarta, Senin (27/4). Presiden menekankan agar Pers Nasional menjalankan fungsinya secara maksimal, antara lain fungsi kontrol, informasi, edukasi, menjadi cahaya pengetahuan bagi masyarakat serta menebarkan optimisme bangsa Indonesia. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
  • 27 Apr 2015 21:17:25
    "Kalau kesepakatan diambil dari rapat kerja Komisi II dan mitranya memang itu mengikat. Sekarang kita lihat yang disebut kesepakatan itu bukan dari satu hasil raker dan RDP antara komisi II dan KPU. Karena tidak ada kesepakatan, KPU-nya keberatan, akhirnya komisi II hasilkan tiga opsi sendiri tapi tidak mengikat karena KPU nggak mau,"
  • 27 Apr 2015 20:20:20
    "Ruang kerja saat ini kurang memadai. Coba lihat ruang kerja DPR dengan eselon 2 di kementrian, coba bandingkan,"
  • 27 Apr 2015 20:09:55
    "Kami optimis gugatan dikabulkan. Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang KPU untuk mengikuti Pilkada serentak,"
  • 27 Apr 2015 19:26:15
    Persoalan ini perlu diperhatikan oleh DPR. Apalagi pada tahun ini saja DPR memiliki target menyelesaikan 37 RUU,"
  • 27 Apr 2015 19:16:51
    "Putusan MPG memang ada yang lain dari kelaziman, tapi bisa dipahami, karena pemutus-pemutus ini orang pandai namun bukan berkarier hakim,"
  • 27 Apr 2015 19:12:43
    "Oh tidak, kepengurusan forum pendiri iya, bukan partai. Forum pendiri itu tidak hanya dipusat, melainkan sampai ke daerah-daerah,"
  • 27 Apr 2015 19:00:03
    "Kalau Jokowi tidak melaksanakan (eksekusi) ini saya kira, begini saja indeks kepercayaan terhadap Jokowi sudah turun. Konon lagi, supremasi ini dipengaruhi ancaman dan tekanan. Saya kira akan semakin membuat citra pemerintah tidak akan meningkat,"
  • 27 Apr 2015 18:48:39
    "Saya pimpinan fraksi (PDIP) belum diajak bicara,"
  • 27 Apr 2015 18:32:17
    "Sebagian besar sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan–neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti,"
  • 27 Apr 2015 18:24:26
    "Hak angket dimiliki DPR, kebijakan pemerintah strategis yang diduga melanggar perundangan dan merugikan masyarakat, dan harus dilihat dulu dari mana angket itu dilakukan, dari kenaikan harga BBM, bisa,"
  • 27 Apr 2015 18:15:22
    Ketua Badan Legislasi (Baleg) Sareh Wiyono (kanan) dan Anggota Baleg Arsul Sani, menerima sekitar 20 hakim muda yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) menyambangi gedung DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Mereka diterima dan diminta masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 Apr 2015 18:04:47
    "Rapat konsultasi tidak boleh memaksa KPU melakukan ini itu, apa yang di rekomendasi DPR itu adalah usulan. wewenang ada di KPU. Kami menghimbau KPU tidak terbawa arus politik yang diperdebatkan di Komisi II,"
  • 27 Apr 2015 17:50:31
    "Segenap jajaran fraksi Demokrat di DPRD sepakat mendukung SBY for ketua umum,"
  • 27 Apr 2015 17:16:20
    Ya, Pak SBY batal berangkat ke Australia,"
  • 27 Apr 2015 17:08:46
    "Saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu (sudah ada) persetujuan Presiden. Kalau persetujuan kan artinya harus tertulis, ini saya belum mengetahui karena itu belum ada persetujuannya,"
  • 27 Apr 2015 16:34:26
    Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi saat menjadi pembicara diskusi MPR bertajuk "Perppu KPK" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Meski lahir di era reformasi, namun sperma KPK bukan reformasi. Melainkan sperma dari World Bank dan IMF untuk menjaga investasi mereka aman. Selain itu, korban KPK juga tidak pernah sampai kepada kelompok neolib. Seperti penanganan kasus pajak yang hanya putus di Gayus. Termasuk, kasus Bank Century yang tak kunjung rampung. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 Apr 2015 16:15:28
    "Tetap. Masa mundur, bertanding kita,"
  • 27 Apr 2015 15:34:01
    "Kalau begitu pernyataan wapres berarti beda pandangan, harusnya tidak dibenarkan, ketika Presiden mengeluarkan pernyatan. Jadi saya kira, kita harus mengabaikan pernyataan wapres ini karena tidak sesuai dengan semangat presiden. Wapres terlalu melampaui kewenangannya,"
  • 27 Apr 2015 15:20:04
    Buktinya, setelah kita melaporkan kepada otoritas setempat baik polisi maupun pemerintahan mereka, bahkan mereka juga yang ikut membantu membersihkan coret-coretan itu, jadi saya kira itu hanya oknum-oknum saja,"
  • 27 Apr 2015 14:40:55
    "Kami minta KPU untuk tetap berpegang teguh pada undang-undang dan tidak tunduk pada tekanan yang tak berdasar, kecuali kepentingan politik,"


eXTReMe Tracker