Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK

Muchammad Nasrul Hamzah - Selasa, 05-11-2013 13:46

Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK : aktual.co
Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.


Malang, Aktual.co — Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.

"Jelang Pileg ini masih ada 1.500 DPT tanpa NIK dari total jumlah 600 ribu DPT," katanya pada Selasa (6/11) di Malang.

Permasalahan DPT tanpa NIK ini menurut Hendri terjadi akibat adanya transisi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual ke KTP Elektronik (E-KTP) dan bukan karena adanya pemilih ganda atau pemilih fiktif.

"Sistem pendataan saat ini tersambung secara nasional melalui sistem data pemilih (sidalih)," paparnya

Ditambahkan Hendri, kota Malang sebenarnya telah menetapkan DPT sejak 12 Oktober lalu dan datanya telah dikumpulkan ke KPU pusat. Namun berdasarkan evaluasi Bawaslu, data tersebut harus diperbaiki dan menganjurkan KPUD Malang agar memperbaiki data tersebut.

"Kami disuruh memperbaiki kembali dan berkordinasi dengan kecamatan dan kelurahan yang ada," tegasnya

Terkait warga Kota Malang yang hingga kini masih belum terdata sebagai pemilih tetap, Hendri mengakui nantinya akan ada mekanisme tersendiri.

"Sebenarnya data DPT di Kota Malang bisa dipertanggungjawabkan karena kami baru saja menyelenggarakan Pilwali, tetapi bagi warga yang belum terdaftar akan ada mekanismenya sendiri oleh KPU Jatim," pungkasnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 22 Nov 2014 06:00:09
    "1 Muharam hari santri tolong sampaikan ke presiden, itu tidak tepat, yang hari santri Indonesia adalah 22 Oktober," kata dia.
  • 22 Nov 2014 05:20:00
    "Mudah-mudahan enggak, karena Golkar tentu tetap memiliki kebersamaan dan kekeluargaan. Semuanya beda pendapat tetapi secara dinamis. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu," kata Setya Novanto.
  • 22 Nov 2014 05:04:00
    "Dia (Prasetyo) harus menunjukkan kinerja dan menjawab keraguan masyarakat. Presiden sudah memilih, kita yakini pilihan Presiden dan beri kesempatan Jaksa Agung untuk menunjukkan kinerjanya mewujudkan keadilan dan penegakan hukum, terutama keadilan untuk rakyat kecil," kata dia.
  • 22 Nov 2014 04:31:18
    "Senin. Senin nanti saya panggil," kata Presiden Jokowi.
  • 22 Nov 2014 03:31:23
    "Kan dia sudah keluar dari partai kemarin. Itu kan masalah penilaian. Kan sebelum dipilih keluar dari parpol dulu," kata JK.
  • 22 Nov 2014 02:16:00
    "Penaikan harga BBM bersubsidi pada awal masa pemerintahan ini adalah strategi, karena masih dalam suasana bulan madu (pemerintah dengan pemilih), sehingga masih ada pendukung yang merasa tidak kecewa," kata peneliti LSI-Denny JA, Ade Mulyana, di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 22 Nov 2014 01:31:10
    "Memang saat Rapimnas sebelumnya, 34 DPD (Golkar) sepakat untuk menggelar Munas di Bandung. Namun tadi malam saya ditelepon jika tidak ada aral melintang, Munas akan digelar di Bali," kata Sudikerta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 23:50:57
    Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR Muhammad Aziz Syamsuddin yang didampingi sejumlah anggotanya seperti Hasrul Azwar, dan Ruhut Poltak Sitompul.
  • 21 Nov 2014 22:42:18
    "Kita memandang ini sesuai aturan gak, kalau tidak sesuai kita batalkan nanti. Itu fungsi dari komisi VI sebagai mitra BUMN. Karena, setiap saat koorporasi BUMN kan melakukan aksi, bisa pergantian dirut pertamina. Itu harus dikonmsultasikan ke DPR, sehingga kalau tidak sesuai bisa kita anulir," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 22:30:00
    "Kita akan menggulirkan hak interpelasi, Senin depan sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 21:26:00
    "Setahu saya, putusan DPD seluruh Indonesia di Yogya sudah diputuskan tanggal 30. Nah tentu saya tidak terlalu ngikuti tapi sudah semua panitia DPP dan DPD sudah memutuskan. Kalau sudah berdasarkan yang ada sudah sah," kata Setya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 21:10:00
    "Saya serahkan temuan itu ke teman-teman di Ditjen Dukcapil bahwa ini hampir mirip dan hampir sama, malah lebih bagus cetakannya. Tapi kan kita belum tahu sudah berapa yang beredar dan dicetak," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 20:50:19
    "Secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan demikian menambah jumlah masyarakat miskin," kata Dede, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 20:20:00
    "Karena Golkar sumbu di KMP," kata dia di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:53:01
    "Tidak ada kewajiban untuk itu (mengajak KPK dan PPATK) menelusuri rekam jejak (calon Jaksa Agung)," kata Wapres JK usai menghadiri acara di Kementerian Agama Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:29:35
    Ratusan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, Jum'at (21/11/2014). Dalam aksi mahasiswa HMI sempat menarik kawat berduri yang ada di depan Istana. Dalam orasinya HMI meminta agar Presiden Jokowi mencabut kenaikan harga BBM atau Jokowi turun dari kursi Presiden, jika masih ada menterinya yang masuk dalam daftar merah KPK dan berpaham neolib AKTUAL/CHAPUNK
  • 21 Nov 2014 19:22:37
    Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Akhi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMMI) melakukan aksi di depan kantor ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (21/11/2014). Dalam aksinya para pendemo memakai topeng Jokowi dengan hidung panjang (Jokowi Pinikio), menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas naiknya BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000, yang membuat rakyat semakin tercekik. AKTUAL/CHAPUNK
  • 21 Nov 2014 19:16:00
    "Dalam interpelasi saya akan menanyakan alasan harga BBM dinaikkan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan tersebut," kata Kanedi dalam Perspektif Indonesia bertema 'BBM naik, siapa untung/rugi?’ bersama anggota DPD RI asal Papua Yanes Murib dan pengamat ekonomi UI Berly Martawardaya, di Gedung DPD, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:10:00
    "Untuk tempat diutamakan di Bandung dan 3 tempat lain sebagai cadangan yaitu Jatim (Surabaya), Bali, dan Medan," kata dia usai diskusi mingguan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 18:12:47
    Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar dua UU terkait dengan pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
  • 21 Nov 2014 17:53:13
    Grafik responden, soal publik kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi terpampang saat keterangan pers kepada awak media di Kantor LSI, Jakarta, Jumat (21/11/2014). LSI menyampaikan hasil survei Presiden Joko Widodo alias jokowi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bahwa pasca kenaikan harga BBM wong cilik tidak puas kerja Jokowi, tidak hanya wong cilik, bahkan pulbik kota lebih tidak puas kerja Jokowi. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 21 Nov 2014 17:05:23
    Proses seleksi pemilihan dirut pertamina yang sedang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dengan melibatkan PT DDI harus segera dihentikan dan dievaluasi sejak dini.
  • 21 Nov 2014 17:00:48
    Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA menyatakan pamor pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merosot drastis dalam sebulan masa kerjanya, atau sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam, karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
  • 21 Nov 2014 16:51:07
    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terkait terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
  • 21 Nov 2014 16:41:11
    Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK terus menuai protes. Salah satunya, dilakukan oleh mitra kerja pemerintah, yakni Komisi VI DPR RI.


eXTReMe Tracker