Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK

Muchammad Nasrul Hamzah - Selasa, 05-11-2013 13:46

Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK : aktual.co
Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.


Malang, Aktual.co — Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.

"Jelang Pileg ini masih ada 1.500 DPT tanpa NIK dari total jumlah 600 ribu DPT," katanya pada Selasa (6/11) di Malang.

Permasalahan DPT tanpa NIK ini menurut Hendri terjadi akibat adanya transisi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual ke KTP Elektronik (E-KTP) dan bukan karena adanya pemilih ganda atau pemilih fiktif.

"Sistem pendataan saat ini tersambung secara nasional melalui sistem data pemilih (sidalih)," paparnya

Ditambahkan Hendri, kota Malang sebenarnya telah menetapkan DPT sejak 12 Oktober lalu dan datanya telah dikumpulkan ke KPU pusat. Namun berdasarkan evaluasi Bawaslu, data tersebut harus diperbaiki dan menganjurkan KPUD Malang agar memperbaiki data tersebut.

"Kami disuruh memperbaiki kembali dan berkordinasi dengan kecamatan dan kelurahan yang ada," tegasnya

Terkait warga Kota Malang yang hingga kini masih belum terdata sebagai pemilih tetap, Hendri mengakui nantinya akan ada mekanisme tersendiri.

"Sebenarnya data DPT di Kota Malang bisa dipertanggungjawabkan karena kami baru saja menyelenggarakan Pilwali, tetapi bagi warga yang belum terdaftar akan ada mekanismenya sendiri oleh KPU Jatim," pungkasnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 18 Dec 2014 23:20:12
    Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh mengingatkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak harus tetap berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan badan Intelejen Negera (BIN). Hal ini agar proses seleksi benar-benar bersih dan mumpuni.
  • 18 Dec 2014 21:11:23
    50 orang aktivis dari "Papua Itu Kita" melakukan aksi bakar lilin sebagai bentuk solidaritas Papua itu kita di Bunderan HI, Kamis (18/12/2014). Aksi tersebut sebagai bentuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan 4 orang warga Paniai Papua saat bentrokan 8 Desember 2014. Selain itu mendesak Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang independen, juga meminta Presiden Jokowi untuk bersuara tentang penembakan dan bentrokan tersebut. AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 20:50:00
    Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, jika kebesaran suatu partai politik itu tidak bisa dinafikan bahwa ketokohan seseorang itu sangat berpengaruh.
  • 18 Dec 2014 19:00:42
    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah karena akan membebani Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.
  • 18 Dec 2014 17:21:03
    Melemahnya nilai tukar rupiah mendapat perhatian serius dari mantan Presiden SBY. SBY menanggapi jebloknya nilai tukar rupiah lewat media sosial twitter. SBY beralasan tak mudah masuk ke liputan media konvensional.
  • 18 Dec 2014 17:05:09
    Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan bahwa sejumlah buku nikah yang diterbitkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang masih menggunakan nama dan tandatangan era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) tetap sah dan diakui negara.
  • 18 Dec 2014 16:07:00
    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa peryataan Presiden Jokowi yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, akan memberikan pesan tidak baik kepada rakyat Indonesia.
  • 18 Dec 2014 15:33:46
    Buruh migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia menggelar aksi unjuk rasa mendesak Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan perlindungan bagi pekerja/buruh migran di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Aksi ini mendesak Pemerintah Jokowi untuk melindungi para buruh migran dengan meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 15:31:33
    Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, menuai kritik keras dari politisi senayan.
  • 18 Dec 2014 15:24:57
    Rencana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN, sama saja menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua.
  • 18 Dec 2014 14:10:59
    Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjual gedung kementeriannyaa dinilai karena adik dari Arie Soemarno itu tidak tahu soal anggaran negara.
  • 18 Dec 2014 14:06:42
    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kongres partai berlambang matahari putih itu akan digelar sekitar Maret, di Bali pada 2015.
  • 18 Dec 2014 13:57:33
    Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan agar untuk tidak 'mengobral' kembali aset negara. Sama ketika PDI Perjuangan memerintah negeri ini.
  • 18 Dec 2014 13:15:51
    Kementerian BUMN menepis rumor beredar yang mengatakan bahwa melarang pegawainya masuk kantor mengenakan jilbab, celana katung dan berjenggot. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
  • 18 Dec 2014 12:10:55
    Wacana pemerintahan Presiden Jokowi untuk memasukan kembali rancangan undang-undang keamanan nasional (RUU Kamnas) dalam prolegnas 2015 nanti terus menuai reaksi. Terlebih, terkait kekhawatiran ketentuan penggunaan militer yang mendominasi.
  • 18 Dec 2014 10:00:30
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menyatakan hasil lembaga survei mengenai bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menempatkan Joko Widodo menggeser Megawati Soekarnoputri belum sepenuhnya didukung elit partai. Meski begitu, Jokowi tetap tidak berani melompat ke partai lain, semisal partai Nasional Demokrat yang makin romantis dengan Jokowi.
  • 18 Dec 2014 09:32:56
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara besar.
  • 18 Dec 2014 09:17:30
    Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tridianto mengatakan perjuangan politisi demokrat Gede Pasek akan sangat berat dan butuh tenaga ekstra dalam menghadapi kompetisi bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:10:12
    Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyakini jika Anas Urbaningrum akan mendukung langkah Sekjen PPI sekaligus politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika dalam bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:02:24
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menegaskan Presiden RI Joko Widodo diminta tidak mengulangi pengalaman sama seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat ketua umum partai politik, meskipun hasil lembaga survei Jokowi menggeser Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
  • 18 Dec 2014 08:37:04
    Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2014-2019 setelah menang voting atas Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 di Jakarta.
  • 18 Dec 2014 07:55:14
    Susunan Fraksi Partai Golkar yang ada di komplek parlemen Senayan tidak bisa diganggu gugat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), lewat akun Facebook Aburizal Bakrie, Kamis (18/12).
  • 18 Dec 2014 07:37:22
    Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.
  • 18 Dec 2014 07:22:32
    Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengutuk keras insiden serangan militan Taliban di sebuah komplek sekolah di Peshawar, Pakistan, pada 16 Desember 2014 lalu.
  • 18 Dec 2014 06:20:28
    Dalam dunia politik Indonesia modern muncul fenomena baru, yaitu naiknya era politik sensasional. Politik sensasional ini adalah varian dari politik pencitraan, hanya lebih ekstrim. Presiden sebelum yang sekarang (SBY) adalah maestronya politik pencitraan, namun presiden yang sekarang (Jokowi) masuk ke zona pencitraan yang ekstrim.


eXTReMe Tracker