Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK

Muchammad Nasrul Hamzah - Selasa, 05-11-2013 13:46

Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK : aktual.co
Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.


Malang, Aktual.co — Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.

"Jelang Pileg ini masih ada 1.500 DPT tanpa NIK dari total jumlah 600 ribu DPT," katanya pada Selasa (6/11) di Malang.

Permasalahan DPT tanpa NIK ini menurut Hendri terjadi akibat adanya transisi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual ke KTP Elektronik (E-KTP) dan bukan karena adanya pemilih ganda atau pemilih fiktif.

"Sistem pendataan saat ini tersambung secara nasional melalui sistem data pemilih (sidalih)," paparnya

Ditambahkan Hendri, kota Malang sebenarnya telah menetapkan DPT sejak 12 Oktober lalu dan datanya telah dikumpulkan ke KPU pusat. Namun berdasarkan evaluasi Bawaslu, data tersebut harus diperbaiki dan menganjurkan KPUD Malang agar memperbaiki data tersebut.

"Kami disuruh memperbaiki kembali dan berkordinasi dengan kecamatan dan kelurahan yang ada," tegasnya

Terkait warga Kota Malang yang hingga kini masih belum terdata sebagai pemilih tetap, Hendri mengakui nantinya akan ada mekanisme tersendiri.

"Sebenarnya data DPT di Kota Malang bisa dipertanggungjawabkan karena kami baru saja menyelenggarakan Pilwali, tetapi bagi warga yang belum terdaftar akan ada mekanismenya sendiri oleh KPU Jatim," pungkasnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 28 Nov 2014 08:28:32
    Setelah Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan memilih Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dari dinasti mantan dirut Ari H Soemarno (2006-2009) seperti Ahmad Faisal, Ferederick Siahaan ST dan Widyawan Prawira Atmaja.
  • 28 Nov 2014 07:20:40
    Tindakan anarkisme Polisi dalam mengendalikan demonstran tolak kenaikan BBM dan tuntutan Upah sudah melewati batas batas kemanusian.
  • 28 Nov 2014 07:00:08
    Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus juga mengeluarkan surat resmi untuk mencabut surat edaran 'larangan' menteri atau setingkatnya hadir di DPR RI.
  • 28 Nov 2014 06:27:03
    Komisi III DPR RI mengagendakan untuk mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan KPK pada hari Senin (1/12) untuk membahas mekanisme fit and proper test pengganti jabatan Busyro Muqoddas selaku pimpinan anti rasuah tersebut
  • 28 Nov 2014 06:08:59
    Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Firdaus Syam menilai langkah anggota dewan untuk melakukan interpelasi kepada Presiden Jokowi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat.
  • 27 Nov 2014 19:00:46
    Pengunjuk rasa mengenakan topeng Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Menteri ESDM Sudirman Said, Menneg BUMN Rini Soemarno serta Menteri Perekonomian Sofyan Djalil, sambil membawa keranda mayat saat menggelar aksi di depan Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Aksi puluhan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARA) ini menuntut pembatalan kenaikan harga BBM dan memandang Pemerintah Jokowi-JK adalah antek - antek Neolib, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri bukan rakyatnya tapi mementingkan pihak asing. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 27 Nov 2014 18:20:32
    "Pembahasan di tingkat I (DPD) akan dilibatkan karena kalau tidak dilibatkan akan salah (menyalahi undang-undang)," kata Sareh di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 18:10:00
    "Polisi itu pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Tidak seharusnya melakukan tindakan kekerasan, itu sudah melenceng dari kewenangannya," kata Evick Budianto, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 18:00:00
    "Kami melihat masih ada regulasi yang tumpang tindih penerapannya," kata Zulkifli Hasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan dengan wilayah Malaysia, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 17:10:00
    "Hari ini rapat pleno Komisi III untuk bahas tahapan 'fit dan proper test' calon pimpinan KPK terpaksa ditunda dengan alasan setelah ditunggu lebih dari 30 menit, fraksi-fraksi KIH juga belum datang, akhirnya diputuskan rapat pleno ditunda," kata Benny, di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 17:00:54
    "Kata menunda itu, ingin memberikan kesempatan kepada DPR untuk menyelesaikan permasalahannya ketika itu. Karena jika tidak, maka tentu akan membuat bingung pemerintah kepada siapa datangnya, dan ini malah akan memperuncing friksi di parlemen," kata dia dalam diskusi, di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 16:50:18
    "Presiden Jokowi tidak menghormati, melecehkan lembaga wakil rakyat, artinya tidak menghormati kedaulatan rakyat dan kepercayaan rakyat yang memilih DPR," kata dia, Kamis (27/11).
  • 27 Nov 2014 15:42:44
    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, melihat data calon tenaga kerja Indonesia di Unit Pelayanan Publik saat inspeksi mendadak di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Sidak dilakukan untuk melihat langsung data dan permasalahan yang dialami tenaga kerja Indonesia. AKTUAL/MUNZIR
  • 27 Nov 2014 15:30:21
    Banyak munculnya reaksi keras membuat Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno meralat pernyataan soal permintaanya kepada Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin penyelenggaran Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali.
  • 27 Nov 2014 15:00:36
    Pernyataan Menko Polhukam mengenai pelarangan Munas Golkar IX bukan hanya intervensi namun juga ungkapan merendahkan partai Golkar.
  • 27 Nov 2014 14:40:11
    Fraksi Partai Demokrat mengatakan sikapnya untuk menggunakan hak bertanya dewan kepada pemerintahan Jokowi-JK sudah sesuai dengan standing position partai berlambang bintang mercy itu, sebagai partai penyeimbang.
  • 27 Nov 2014 14:10:53
    Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan kebijakkan yang melarang para pejabat negara menggelar pesta mewah secara berlebihan.
  • 27 Nov 2014 14:00:01
    Usulan Benny itu terkait adanya aksi pemukulan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap mahasiswa di Pekanbaru Riau saat menolak kedatangan Presiden Jokowi. Aparat melakukan pembubaran paksa demonstran dan memukuli mahasiswa yang bersembunyi di mushalla Gedung RRI, Pekanbaru, Selasa (25/11).
  • 27 Nov 2014 13:50:57
    Kisruh dualisme internal yang dialami partai Golkar diyakini tidak akan memecah partai berlambang pohon beringin seperti yang dialami oleh Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).
  • 27 Nov 2014 13:30:36
    Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddi Chrisnandi meminta PNS untuk membawa makanan berupa singkong rebus, jagung rebus, Misro/Comro/lemet/timus, singkong urap. ubi rebus.
  • 27 Nov 2014 13:20:52
    Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu belajar dan mencontoh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dan menjalin hubungan dengan DPR, partai dan tokoh-tokoh politik nasional.
  • 27 Nov 2014 13:10:12
    Kisruh yang melanda internal Partai Golkar jelang musyawarah nasional (Munas) ke IX yang beragendakan pemilihan ketua umum menjadi perhatian partai yang berada di koalisi merah putih (KMP).
  • 27 Nov 2014 13:00:18
    Setelah menaikan harga BBM bersubsidi, Presiden, Jokowi membuat kebijakan baru, dengan melakukan impor sapi dari Australia.
  • 27 Nov 2014 12:50:43
    Pengamat militer Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi mengatakan ada lima kriteria sosok KSAL dan KSAU ke depan.
  • 27 Nov 2014 12:40:16
    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djoyohadikusumo hanya mengaku kedatangannya di DPR untuk bersilaturami dengan pimpinan parlemen,


eXTReMe Tracker