Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK

Muchammad Nasrul Hamzah - Selasa, 05-11-2013 13:46

Sebanyak 1.500 DPT Malang Tanpa NIK : aktual.co
Pemilu (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.


Malang, Aktual.co — Sebanyak 1.500 Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kota Malang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ketua komisi pemilihan umum Hendry, ST.

"Jelang Pileg ini masih ada 1.500 DPT tanpa NIK dari total jumlah 600 ribu DPT," katanya pada Selasa (6/11) di Malang.

Permasalahan DPT tanpa NIK ini menurut Hendri terjadi akibat adanya transisi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual ke KTP Elektronik (E-KTP) dan bukan karena adanya pemilih ganda atau pemilih fiktif.

"Sistem pendataan saat ini tersambung secara nasional melalui sistem data pemilih (sidalih)," paparnya

Ditambahkan Hendri, kota Malang sebenarnya telah menetapkan DPT sejak 12 Oktober lalu dan datanya telah dikumpulkan ke KPU pusat. Namun berdasarkan evaluasi Bawaslu, data tersebut harus diperbaiki dan menganjurkan KPUD Malang agar memperbaiki data tersebut.

"Kami disuruh memperbaiki kembali dan berkordinasi dengan kecamatan dan kelurahan yang ada," tegasnya

Terkait warga Kota Malang yang hingga kini masih belum terdata sebagai pemilih tetap, Hendri mengakui nantinya akan ada mekanisme tersendiri.

"Sebenarnya data DPT di Kota Malang bisa dipertanggungjawabkan karena kami baru saja menyelenggarakan Pilwali, tetapi bagi warga yang belum terdaftar akan ada mekanismenya sendiri oleh KPU Jatim," pungkasnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 29 Mar 2015 09:59:26
    Bahkan ungkap dia, sejak satu pekan terakhir, pihaknya telah memasang sejumlah pamplet dan baliho perihal imbauan tersebut di sejumlah titik yang selama ini dijadikan korban papan peraga calon.
  • 29 Mar 2015 07:05:27
    KASN memiliki tugas penting 'mengobati' birokrasi yang terjangkit penyakit agar segera tercipta birokrasi yang bersih, kompeten dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
  • 29 Mar 2015 06:52:53
    "Saya kira ini hak anggota yang wajar dilakukan eksekusi, jadi tidak perlu takut tidak perlu paranoid. Saya kira hak melekat di DPR itu memang harus digunakan. DPR punya hak inisiatif, hak angket, hak menyatakan pendapat, masa hak yang dimiliki tidak digunakan,"
  • 29 Mar 2015 06:22:02
    "Kami sepakat untuk mendukung SBY maju kembali memimpin partai ini, karena beliau satu-satu yang diharapkan menjadi alat mempererat persatuan partai ini,"
  • 29 Mar 2015 05:12:32
    "Kalau melihat di tempat keramaian, ada hotel-hotel besar yang masih dijadikan pejabat untuk melakukan pesta, laporkan kepada kami. Kami akan berikan sanksi,"
  • 29 Mar 2015 01:33:14
    "Upaya mewujudkan visi bersama yang bernama Nawacita masih menemui banyak hambatan. Justru yang menonjol malah kegaduhan politik yang tak kunjung usai,"
  • 28 Mar 2015 22:30:37
    "Meskipun sempat mengalami revisi dan uji publik PKPU itu, jadwal tahapan program ada di 9 Desember. Waktu Perppu, berada dalam posisi penguatan kebutuhan dan dimajukan pada 16 Desember, tapi pascarevisi kemungkinan besar akan dilaksanakan pada 9 Desember, kalau tidak ada hal-hal substansi dan bisa menjadi PKPU," kata Ketua KPU Kota Ternate Ismet Sahupala di Ternate, Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 21:30:12
    "Sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, penagakan hukum di negeri ini domain kepolisian" ungkap pengamat politik Aryos Nivada, Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 16:30:47
    "Misalkan dari sisi keamanan, karena saat berlangsungnya pilkada konflik itu pasti ada, selain itu sumber konflik nya juga ada. Semua ini harus diperhatikan dengan baik, " jelas Viva Yoga Mauladi saat ditemui di acara Prespektif Indonesia Smart FM di kawasan Menteng Jakarta Pusat Sabtu (28/3).
  • 28 Mar 2015 15:11:12
    Dalam agenda urun rembug itu sejumlah aktivis yang terlibat pada proses penggulingan rezim Orde Baru, mengkritisi realitas politik kekinian dan pola kepemimpinan yang nyaris tidak memiliki keseriusan untuk membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini.
  • 28 Mar 2015 14:30:28
    Politisi Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi menyatakan, sudah mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PPP karena menjadi Komisaris PT Timah.
  • 28 Mar 2015 14:15:32
    Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Yani meragukan Tiongkok mengklaim perairan Natuna Kepri sebagai bagian dari wilayahnya, karena pemerintah selama ini selalu menjaga daerah kaya gas ini.
  • 28 Mar 2015 14:00:38
    Tiongkok secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.
  • 28 Mar 2015 13:00:05
    Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK dan Polri terkait persoalan jika ada pemenang pilkada tersangkut persoalan hukum.
  • 28 Mar 2015 12:45:49
    Pernyataan Presiden RI, Jokowi yang mengatakan soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebaiknya ditanyakan langsung ke Menteri ESDM menuai tanggapan sinis dari pengamat politik Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, DR Adi Suryadi Culla MA.
  • 28 Mar 2015 11:45:03
    Partai Amanat Nasional akan mendukung hak angket kepada Menkumham Yasonna Laoly yang saat ini tengah digulirkan Koalisi Merah Putih (KMP)
  • 28 Mar 2015 11:30:15
    Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan menanggapi pihaknya telah menyatakan kesiapannya menjalaninya proses pemilihan Pilkada serentak pada bulan Desember 2015 mendatang.
  • 28 Mar 2015 11:00:00
    Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Al Chaidar menyimpulkan keberanian pelaku penembakan dua anggota intel Kodim 0103 Aceh Utara mirip dengan keberanian kelompok teror. Al Chaidar bahkan menyatakan keberanian menembak aparat hingga tewas Serda Hendrianto dan Sertu Indra Irawan, hanya dimiliki oleh kelompok teror pimpinan Abu Roban.
  • 28 Mar 2015 09:30:03
    Jubir Jaringan Aksi Alumni UI (JAK UI) Heru Cokro mengatakan akan menggalang aksi untuk menyadarkan pemerintahan Joko Widodo terhadap kondisi Indonesia bersama kampus-kampus lainnya. Ia menilai Presiden telah melakukan pembiaran hingga menganggap tidak ada persoalan apapun yang membelit negara.
  • 28 Mar 2015 08:00:22
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebaiknya ditanyakan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
  • 28 Mar 2015 05:01:55
    Anggaran sebesar Rp8,9 triliun tersebut diperoleh dari APBD 2013 yang tidak terserap oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian, dari APBD 2014 hanya 61 persen yang terserap.
  • 28 Mar 2015 04:42:09
    Mundurnya rencana awal turunnya PKPU itu, tahapan-tahapan pilkada yang sudah disusun KPU Cianjur, harus disesuaikan kemballi karena undang-undang tentang Pilkada sudah disahkan dan sudah menjadi dokumen negara tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada.
  • 28 Mar 2015 03:40:48
    Dirinya berpendapat hingga saat ini kepercayaan publik semakin menurun terhadap pemerintahan. Masyarakat membutuhkan perubahan yang nyata dari Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
  • 28 Mar 2015 02:45:00
    "Dana otus sudah sejak 2008, tapi berbagai program yang dijalankan masih belum optimal,"
  • 28 Mar 2015 01:50:42
    KPU pusat sudah merancang 10 aturan dalam melaksanakan pilkada serentak tersebut. Namun KPU Bali sudah mempersiapkan diri terkait anggaran tersebut.


eXTReMe Tracker