Komisi II Beri Pandangan Positif dari Ajang Miss World

Adi Adrian - Selasa, 03-09-2013 14:09

Komisi II Beri Pandangan Positif dari Ajang Miss World : aktual.co
Anggota Komisi II DPR RI - Miryam S Haryani (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Saya berpikir, kita harus bijak menyambut Miss World karena ajang wanita berbakat sedunia. Mereka menunjukkan etika, budaya, integritas, intelegensia, punya talenta, menunjukkan budaya mereka masing-masing. Saya mendukung dan kenapa tidak mendukung hal yang baik," kata anggota DPR RI dari Hanura, Miryam S Haryani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).


Jakarta, Aktual.co — Pagelaran kontes Miss World 2013 yang tahun ini akan diselenggarakan di Bali dan Jakarta adalah untuk pembelajaran dan contoh bagi wanita Indonesia.

"Saya berpikir, kita harus bijak menyambut Miss World karena ajang wanita berbakat sedunia. Mereka menunjukkan etika, budaya, integritas, intelegensia, punya talenta, menunjukkan budaya mereka masing-masing. Saya mendukung dan kenapa tidak mendukung hal yang baik," kata anggota DPR RI Komisi II dari Hanura, Miryam S Haryani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Selain itu, Indonesia bukan negara Islam. "Lalu dikaitkan dengan apa artinya Bhineka Tunggal Ika kalau dikerdilkan," kata dia.

Dikatakan Srikandi Hanura itu, pelaksanaan Miss World tentu akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia.

"146 negara dengan berbagai kepentingan. Pariwata Indonesia pasti terdongkrak karena mereka kenal Indonesia secara utuh, tak hanya Bali saja," ungkapnya.

Ia juga tak sepakat bila ada penolakan yang sifatnya represif.

"Saya hormati yang tolak tapi hargai juga perempuan yang meniru yang baik dari mereka. Sayangkan adanya demo-demo, kan bisa dialog. Himbau semua pihak agar jernih lihat event besar itu dan tak perlu diperbesar. Kenapa masalah narkoba tidak jadi fokus," terang Miryam.
Nurlail Qadr -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 19 Dec 2014 16:51:52
    Direktur Eksekutif Energy Watch (EWI) Ferdinan Hutahea mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno merupakan anak buah Presiden Jokowi yang perlu di reshufle dalam evalaluasi kinerja 100 hari kabinet kerja.
  • 19 Dec 2014 16:39:15
    Seluruh elite dan kader Partai Golkar, seharusnya mulai bersama untuk mewaspadai adanya "penumpang gelap" yang hendak mengambil keuntungan dari kekisruhan in
  • 19 Dec 2014 16:19:37
    Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menantang DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk saling membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pada penyelenggaraan Munas di Pengadilan.
  • 19 Dec 2014 15:29:47
    Wakil Ketua Umum PAN Dradjat H Wibowo menegaskan partainya tetap solid menjelang pelaksanaan Kongres 2015 sehingga tidak akan ada perpecahan seperti yang terjadi di Partai Golkar dan PPP.
  • 19 Dec 2014 13:34:12
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa tak setuju dengan wacana pelantikan gubernur di Istana Negara. Ia menilai pelantikan di Istana hanya memboroskan anggaran negara saja.
  • 19 Dec 2014 13:27:41
    Diundurnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dari 2015 menjadi 2016 menuai pro kontra. Pasalnya, kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu pertimbangan untuk mengundur pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
  • 19 Dec 2014 13:20:09
    Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) menyatakan agar Jokowi-JK meminta pendapat KPK dan BPK sebelum memutuskan menalangi utang PT Minarak Lapindo sebesar Rp 781 miliar.
  • 19 Dec 2014 11:14:14
    Jelang kongres Partai Demokrat pada 2015 nanti, sejumlah dukungan untuk kembali SBY kembali memimpin partai bintang mercy terus mengalir.
  • 19 Dec 2014 10:50:54
    Para pelajar sekolah dasar memberi hormat kepada bendera merah putih berukuran raksasa pada upacara peringatan Hari Bela Negara di Jakarta, Jumat (19/12/2014). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno menjadi inspektur upacara, sementara I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai atau yang lebih akrab dikenal sebagai Ade Rai bertindak sebagai pemimpin upacara. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 19 Dec 2014 10:40:40
    Sejumlah kader partai Demokrat menyakini jika dalam kongres nanti SBY akan kembali menjabat sebagai ketua umum secara aklamasi. Alasannya, dikarenakan elektabilitas SBY yang masih mempuni sehingga menjadi kader terkuat nantinya.
  • 19 Dec 2014 10:32:27
    Rencana pemerintah meningkatkan ekspor sektor industri untuk penguatan rupiah, dinilai tidak berdampak besar.
  • 19 Dec 2014 10:24:16
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini media sudah terbuka dan bebas sekali, apa pun dan siapapun bisa diberitakan, ada yang dapat berita baik, jelek dan sedang-sedang saja. Namun demikian, Presiden mengingatkan, berita media jangan melukai, menusuk.
  • 19 Dec 2014 10:10:45
    Direktur Eksekutif Energy Wacth Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahea mengatakan sejumlah peryataan maupun keputusan yang menimbulkan kontroversi di publik, merupakan bentuk ketidakpahaman Menteri BUMN, Rini Soemarno terhadap tugasnya.
  • 19 Dec 2014 07:54:12
    Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku geram dengan isu yang beredar terkait larangan berjilbab, celana katung dan berjenggot bagi pegawai Kementerian BUMN. Menurutnya hal itu hanya selintingan isu yang tidak benar adanya.
  • 19 Dec 2014 07:25:58
    Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno tak setuju bila wacana penjualan gedung BUMN dilakukan tanpa alasan yang kuat.
  • 18 Dec 2014 23:20:12
    Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh mengingatkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak harus tetap berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan badan Intelejen Negera (BIN). Hal ini agar proses seleksi benar-benar bersih dan mumpuni.
  • 18 Dec 2014 21:11:23
    50 orang aktivis dari "Papua Itu Kita" melakukan aksi bakar lilin sebagai bentuk solidaritas Papua itu kita di Bunderan HI, Kamis (18/12/2014). Aksi tersebut sebagai bentuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan 4 orang warga Paniai Papua saat bentrokan 8 Desember 2014. Selain itu mendesak Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang independen, juga meminta Presiden Jokowi untuk bersuara tentang penembakan dan bentrokan tersebut. AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 20:50:00
    Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, jika kebesaran suatu partai politik itu tidak bisa dinafikan bahwa ketokohan seseorang itu sangat berpengaruh.
  • 18 Dec 2014 19:00:42
    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah karena akan membebani Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.
  • 18 Dec 2014 17:21:03
    Melemahnya nilai tukar rupiah mendapat perhatian serius dari mantan Presiden SBY. SBY menanggapi jebloknya nilai tukar rupiah lewat media sosial twitter. SBY beralasan tak mudah masuk ke liputan media konvensional.
  • 18 Dec 2014 17:05:09
    Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan bahwa sejumlah buku nikah yang diterbitkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang masih menggunakan nama dan tandatangan era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) tetap sah dan diakui negara.
  • 18 Dec 2014 16:07:00
    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa peryataan Presiden Jokowi yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, akan memberikan pesan tidak baik kepada rakyat Indonesia.
  • 18 Dec 2014 15:33:46
    Buruh migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia menggelar aksi unjuk rasa mendesak Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan perlindungan bagi pekerja/buruh migran di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Aksi ini mendesak Pemerintah Jokowi untuk melindungi para buruh migran dengan meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 15:31:33
    Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, menuai kritik keras dari politisi senayan.
  • 18 Dec 2014 15:24:57
    Rencana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN, sama saja menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua.


eXTReMe Tracker