Komisi II Beri Pandangan Positif dari Ajang Miss World

Adi Adrian - Selasa, 03-09-2013 14:09

Komisi II Beri Pandangan Positif dari Ajang Miss World : aktual.co
Anggota Komisi II DPR RI - Miryam S Haryani (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Saya berpikir, kita harus bijak menyambut Miss World karena ajang wanita berbakat sedunia. Mereka menunjukkan etika, budaya, integritas, intelegensia, punya talenta, menunjukkan budaya mereka masing-masing. Saya mendukung dan kenapa tidak mendukung hal yang baik," kata anggota DPR RI dari Hanura, Miryam S Haryani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).


Jakarta, Aktual.co — Pagelaran kontes Miss World 2013 yang tahun ini akan diselenggarakan di Bali dan Jakarta adalah untuk pembelajaran dan contoh bagi wanita Indonesia.

"Saya berpikir, kita harus bijak menyambut Miss World karena ajang wanita berbakat sedunia. Mereka menunjukkan etika, budaya, integritas, intelegensia, punya talenta, menunjukkan budaya mereka masing-masing. Saya mendukung dan kenapa tidak mendukung hal yang baik," kata anggota DPR RI Komisi II dari Hanura, Miryam S Haryani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Selain itu, Indonesia bukan negara Islam. "Lalu dikaitkan dengan apa artinya Bhineka Tunggal Ika kalau dikerdilkan," kata dia.

Dikatakan Srikandi Hanura itu, pelaksanaan Miss World tentu akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia.

"146 negara dengan berbagai kepentingan. Pariwata Indonesia pasti terdongkrak karena mereka kenal Indonesia secara utuh, tak hanya Bali saja," ungkapnya.

Ia juga tak sepakat bila ada penolakan yang sifatnya represif.

"Saya hormati yang tolak tapi hargai juga perempuan yang meniru yang baik dari mereka. Sayangkan adanya demo-demo, kan bisa dialog. Himbau semua pihak agar jernih lihat event besar itu dan tak perlu diperbesar. Kenapa masalah narkoba tidak jadi fokus," terang Miryam.
Nurlail Qadr -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Apr 2015 16:34:02
    "Saya siap untuk melakukan 'fit and proper test',"
  • 2 Apr 2015 15:29:30
    Selain itu, DPP Partai Golkar itu juga menyampaikan hasil putusan PTUN kepada seluruh pengurus partai di tingkat Provinsi, Kabupaten dan kota.
  • 2 Apr 2015 15:22:35
    Hal itulah yang membuat panitia penyelenggara kemudian mencoba untuk membatasi penggunaan jet pribadi bagi para kepala negara/pemerintahan yang akan hadir.
  • 2 Apr 2015 15:04:00
    Selain itu, dalam menetapkan sebuah situs disebut menyebarkan radikalisme sebaiknya melibatkan beberapa pihak seperti ulama, cendekiawan, Kementerian Agama dan organisasi masyarakat terkait.
  • 2 Apr 2015 14:42:09
    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau agar situs-situs berita terdaftar di dalam jaringan domain Indonesia agar memudahkan pemerintah dalam memonitor isi laman situs tersebut.
  • 2 Apr 2015 14:39:52
    Menurutnya, pihak kepolisian tak perlu ikut campur dalam urusan internal partai. Hal itu cukup diselesaikan oleh mekanisme partai itu sendiri.
  • 2 Apr 2015 14:10:48
    "Kami dari fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah bekerja sama dengan baik dan menjaga kondisi kondusif di DPR. Beberapa hari lalu, kita dengar ada suatu perselisihan di antara kami, sahabat-sahabat kami,”
  • 2 Apr 2015 14:07:06
    "Maksud kami ingin sampaikan dua buah surat. Pertama tentang perihal putusan PTUN yang menunda pelaksanaan SK Menkumham tentang pengesahan Partai Golkar Munas Ancol,"
  • 2 Apr 2015 13:29:36
    "Jadi yang berhak menangani pencalonan Pilkada 2015 jika belum ada putusan final atas perkara ini, ada di tangan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang ketumnya ARB dan sekjennya Idrus Marham,"
  • 2 Apr 2015 13:05:57
    Sekjen Golkar Munas Bali, Idrus Marham menyerahkan putusan sela PTUN kepada Ketua DPR Setya Novanto di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Menkum HAM menunda berlakunya SK pengesahan kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono. Penetapan dalam putusan sela itu diteruskan kubu Aburizal Bakrie ke pimpinan DPR. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 2 Apr 2015 12:34:53
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit menyatakan, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau ARB tidak akan terjebak kedua kali dengan tawaran rekonsiliasi yang ditawarkan oleh kubu Agung Laksono.
  • 2 Apr 2015 12:07:48
    Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemblokiran situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme sebaiknya melalui putusan pengadilan.
  • 2 Apr 2015 12:00:12
    Mayjen TNI Andogo Wiradi yang menjabat Deputi V Bidang Prediksi dan Analisis Informasi Strategis kantor staf kepresidenan, ternyata masih belum bisa dilantik bersama dengan empat deputi lainnya pada hari ini, Jum'at (2/4).
  • 2 Apr 2015 11:52:09
    Sebanyak empat deputi Staf Kepresidenan dan dua Staf Khusus Kepresidenan dilantik oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan di Auditorium Gedung III Sekretariat Negara Jakarta, Kamis, sekitar pukul 09.00 WIB.
  • 2 Apr 2015 11:00:33
    Presiden Joko Widodo kemabli mengeluarkan kebijakan yang kontrovesrial. Kebijakan tersebut yakni penambahan dana untuk uang muka pembelian kendaraan bermotor bagi para pejabat negara.
  • 2 Apr 2015 10:35:39
    Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyesalkan langkah yang diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs Islam di "internet".
  • 2 Apr 2015 10:14:12
    Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono melihat kisruh dualisme partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono dalam perspektif demokrasi sama saja mempermalukan diri sendiri. Pasalnya, partai politik seharusnya menjadi alat demokrasi untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat, justru hanya menjadi kepentingan elit.
  • 2 Apr 2015 09:38:55
    Kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menutup sejumlah situs Islam terus menuai kritikan dari politisi berideologi Islam.
  • 2 Apr 2015 09:14:32
    Anggota Komisi I Dave Laksono menilai maraknya aksi mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo mundur merupakan bentuk keprihatinan terhadap pemerintahan sekarang. Ia menyebut aksi mahasiswa sebagai perwakilan suara rakyat atas kondisi ekonomi Indonesia yang semakin memprihatinkan.
  • 2 Apr 2015 08:31:35
    Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan bahwa dalam sensus yang dilakukan terhadap internal PDI Perjuangan muncul fakta jelang kongres, jika ketua partai di daerah sudah berani buka suara untuk memilih ketua umum di luar trah Soekarno.
  • 2 Apr 2015 08:22:52
    Lembaga Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai jika saat ini para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan se- Indonesia masih malu-malu mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum partai berlambang kepala banteng tersebut.
  • 2 Apr 2015 07:00:46
    Menurut dia, akan menjadi salah bilamana hak angket yang diinisiasi Golkar tidak dilanjutkan.
  • 2 Apr 2015 06:30:24
    Kita negara hukum ada Undang-undangnya jadi soal (deputi) staf kepresidenan ya harus berpacu pada undang-undang bukan pada kepentingan pribadi. Jadi bilamana masih aktif alam lembaga militer sebaiknya dicabut atau diganti,"
  • 2 Apr 2015 01:22:35
    PKS ingin mengokohkan nilai-nilai agama sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara,"
  • 1 Apr 2015 23:53:25
    "Goncangan di internal partai justru menjadikan pengalaman dari kisruh-kisruh sebelumnya,"


eXTReMe Tracker