KPU Akan Verifikasi Dukungan Cabup Parpol Ganda

Senin, 27-05-2013 14:10

KPU Akan Verifikasi Dukungan Cabup Parpol Ganda   : aktual.co
Suasana Rapat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

"KPU menerima pendaftaran pasangan Cabup Biak sesuai jadwal, ya setiap pengurus parpol yang terindikasi kepengurusan beda maka KPU akan melakukan verifikasi faktual dari pengurus tingkat provinsi hingga Pusat," ungkap Ketua KPU Milliam Tiblola.


Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua akan melakukan verifikasi dukungan pasangan calon Bupati (Cabup) yang diusung pengurus parpol ganda pada pendaftaran pemilihan kepala daerah 25 Mei hingga 1 Juni.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Biak, Milliam P.Tiblola di Biak, Senin (27/5) mengakui, KPU tetap menerima pengajuan pendaftaran Cabup Biak meski ada sejumlah pengurus parpol yang terjadi kepengurusan ganda karena adanya konflik internal partai setempat.

"KPU menerima pendaftaran pasangan Cabup Biak sesuai jadwal, ya setiap pengurus parpol yang terindikasi kepengurusan beda maka KPU akan melakukan verifikasi faktual dari pengurus tingkat provinsi hingga Pusat," ungkap Ketua KPU Milliam Tiblola.

Ia menyebutkan, munculnya kepengurusan ganda di berbagai parpol menjelang tahapan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati 10 September 2013 merupakan masalah internal parpol bersangkutan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen dan profesional, menurut Milliam, tidak berwenang untuk menentukan pengurus parpol mana yang sah saat mendaftar pasangan Cabup ke KPU.

"Sebelum KPU menetapkan pasangan Cabup Biak dukungan parpol yang sah dan diakui kepengurusan pihak KPU akan melakukan verifikasi faktual ke pengurus parpol bermasalah ke Provinsi dan pengurus Pusat di Jakarta," tegas Milliam Tiblola.

Jelang pendaftaran Cabup Biak ke KPU telah bermunculan sejumlah pengurus parpol ganda diantaranya Barisan Nasional, Partai Buruh, PKPB serta beberapa partai "gurem" lain tidak lolos Pemilu.

Sesuai jadwal pendaftaran KPU untuk calon Bupati dan Wakil Bupati calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik 25 Mei-1 Juni 2013.

Hingga Senin pagi pasca pembukaan pendaftaran pasangan Cabup Biak baru terdaftar dua nama bakal calon Bupati yakni due Yesaya Sombuk-Thomas Ondik (koalisi Biak Bangkit Mandiri dan Sejahtera) serta pasangan Demianus Dimara-Danil Bontong (Koalisi Melayani Dengan Kasih).

Sedangkan tiga calon perseorangan Lameck Ap/Willem Rumpaidus, Prof Dr Yohana Yembise/Frits G.Senandi serta Hengky Wakum/Lazarus Bosyerem.

(Ant)
Epung Saepudin
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Aug 2014 08:45:49
    Kebijakan menaikkan BBM ini diduga ada kepentingan broker SPBU asing agar bisa bersaing dengan harga BBM yang dijual Pertamina saat ini.
  • 28 Aug 2014 08:31:27
    Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengakui membahas rencana pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan tersebut dibicarakan kala keduanya bertemu di The Laguna Resort and Spa Nusa Dua Bali, Rabu malam (27/8). Namun sayangnya Jokowi tidak menjelaskan detail pembahasan itu.
  • 28 Aug 2014 08:05:00
    Menyikapi hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan rakyat kecil, KSPI menyampaikan sikap tegas, menuntut kepada pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dengan melakukan revisi jumlah komponen KHL dari 60 item menjadi 84 item KHL.
  • 28 Aug 2014 07:05:03
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan jika pertemuan dengan Joko Widodo (Jokowi) bukan sebagai ajang 'bargaining politics.'
  • 28 Aug 2014 05:48:46
    Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak hanya sekedar memecat penyelenggara Pemilu. Namun DKPP juga menjaga nama baik lembaga penyelenggara Pemilu termasuk komisioner di dalamnya.
  • 28 Aug 2014 05:04:00
    "Kami mengusulkan pada Ibu Hj Megawati Soekarnoputri untuk merekomendasi atau menetapkan sekaligus memenangkan Boy Sadikin sebagai pendamping Ahok," kata Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Jatinegara Jakarta Tim Budy Mulyawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (27/8).
  • 28 Aug 2014 04:30:00
    Tidak setiap rekomendasi Bawaslu kepada KPU harus dilaksanakan. Dalam hal-hal tertentu bisa juga diabaikan.
  • 28 Aug 2014 03:30:00
    "Dengan demikian, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produksi galangan kapal nasional," katanya usai menerima kapal pesanan TNI AL yang kedua, KCR 60 M dengan nama KRI Tombak-629, di Dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu (27/8).
  • 28 Aug 2014 03:04:00
    Pada Muscab tersebut, mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Ambo M terpilih sebagai ketua umum HMI Cabang Sinjai. Proses pelaksanaan musyawarah cabang pertama tersebut berjalan lancar dan hikmat.
  • 28 Aug 2014 02:35:52
    "Kami memiliki tekad dan sumpah sama yakni, berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Ini pertemuan pertama dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya," tambah Presiden.
  • 28 Aug 2014 01:36:00
    "Dari puluhan kapal itu sebanyak 16 unit berupa kapal cepat rudal (KCR) 60 meter, 16 unit KCR 40 meter, dan 16 unit kapal patroli cepat," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ditemui usai menerima kapal pesanan TNI AL yang kedua, KCR 60 M dengan nama KRI Tombak-629, di Dermaga PT PAL Indonesia, di Surabaya, Rabu (27/8).
  • 28 Aug 2014 01:31:27
    "Saya baru melaksanakan pertemuan dan ini yang pertama dalam rangka transisi kepemimpinan nasional," kata Presiden SBY di The Laguna Resort and Spa Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8).
  • 28 Aug 2014 01:04:07
    Jokowi yang berjalan terburu-buru sempat menghentikan langkahnya. Ia kemudian menyunggingkan senyum lantas kembali masuk ke dalam ruangan.
  • 28 Aug 2014 00:45:36
    Bersama Jokowi tampak Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dan sejumlah pengawalnya.
  • 28 Aug 2014 00:31:33
    "Ini cacat hukum karena dilakukan secara tertutup. Padahal, dalam UU No 32 pasal 10 ayat 2 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka," katanya dalam keterangan pers kepada Aktual.co, Rabu (27/8).
  • 28 Aug 2014 00:01:00
    Di satu sisi, perekonomian Indonesia tembus masuk dalam 10 besar dunia. Namun di sisi lain, upah buruh masih jauh tertinggal dibanding dengan negara lainnya seperi. Di Thailand upah buruh Rp3,27 juta, China Rp3,4 juta, Filipina Rp3,74 juta. Sementara itu di Korea Selatan Rp14,1 juta, Jepang Rp24,8 juta dan Australia Rp42,8 juta.
  • 27 Aug 2014 23:52:07
    "Ini adalah sebuah tradisi baru yang ingin kita bangun dari pemerintahan Presiden SBY ke pemerintahan baru nanti," kata Jokowi di Nusa Dua, Bali, Rabu malam (27/8), dalam jumpa pers bersama SBY.
  • 27 Aug 2014 23:40:31
    "Alhamdulillah pikiran saya dan Pak Jokowi klop. Kita ingin betul-betul melaksanakan transisi kepemerintahan ini sebaik-baiknya," kata Presiden Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Rabu malam (27/8), dalam jumpa pers bersama Joko Widodo (Jokowi).
  • 27 Aug 2014 22:05:51
    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
  • 27 Aug 2014 22:04:57
    Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih Joko Widodo merupakan lembaran baru dalam sejarah politik nasional yang mendorong budaya transisi kepemimpinan yang baik dan saling menghargai.
  • 27 Aug 2014 21:12:22
    Pernyataan bahwa harga BBM saat ini akan menguntungkan kelas menengah atas saja adalah pernyataan yang menyesatkan. Karena faktanya para pengusaha kecil dan mayoritas kaum buruh yang upahnya dikisaran 1 hingga 2 juta sangat bergantung pada penggunaan BBM murah.
  • 27 Aug 2014 20:24:29
    Kemenko LH ini disampaikan untuk membawahi dua kementerian lain, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertambangan.
  • 27 Aug 2014 20:14:56
    Kata Max, cobalah PDIP bersama presiden terpilihnya Jokowi yang kini memiliki predikat partai penguasa untuk juga belajar "memasak nasinya".
  • 27 Aug 2014 19:31:03
    "Orang-orang yang terlibat pada pelanggaran HAM di masa lalu agar tidak terlibat pada proses pengambilan kebijakan di dalam kantor transisi, tim Jokowi, atau apapun (termasuk menteri) sebagai implikasi pemerintahan Jokowi ke depan," kata Haris di Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/8).
  • 27 Aug 2014 19:05:57
    Ketemu Tim Transisi, Koalisi LSM Bahas Calon Menteri


eXTReMe Tracker