Jakarta, Aktual.co — Pidato Nota Keuangan RAPBN 2013 yg dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan anggota DPR dan DPD RI, Kamis (16/8) kemarin, masih menggunakan paradigma lama.

"Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada investasi dan utang. Paradigma ini terbukti tidak berhasil menciptakan pemerataan ekonomi dan kemakmuran seluruh rakyat," tandas Koordinator Koalisi Anti Utang Dani Setiawan di Jakarta, Jumat (17/8).

Ia menjelaskan, dalam paradigma RAPBN yang digunakan oleh Pemerintahan SBY itu hanya menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan sosial di tengah-tengah rakyat.

Menurutnya, APBN selama ini tidak dibuat secara terbuka, tidak bertanggung jawab dan tidak disusun sebagai instrumen politik untuk kemakmuran rakyat. Sementara seharusnya sektor pertanian serta sektor industri pengolahan yang menyerap lapangan pekerjaan yang sangat besar lah yang menjadi prioritas politik anggaran pemerintah.

Seperti diketahui, semalam Presiden mengatakan, bahwa RAPBN Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat