Kubu Pasti-Kerta Siap Ladeni Gugatan PDIP

Bobby Andalan - Senin, 27-05-2013 16:35

Kubu Pasti-Kerta Siap Ladeni Gugatan PDIP : aktual.co
Ilustrasi Pilkada (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Yang digugat itu KPU, kami pihak terkait. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti. Tim hukum kami sudah bekerja. Pelanggaran itu sangat banyak. Tapi tidak baik kami ekspose sekarang," kata Mudarta


Denpasar, Aktual.co — Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), Made Mudarta menegaskan jika pihaknya siap meladeni gugatan PDIP terkait hasil Pilgub Bali 15 Mei lalu.

Meski sebagai pihak terkait dalam gugatan yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun Mudarta tetap mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah bukti yang diperlukan.

"Yang digugat itu KPU, kami pihak terkait. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti. Tim hukum kami sudah bekerja. Pelanggaran itu sangat banyak. Tapi tidak baik kami ekspose sekarang," kata Mudarta di Denpasar, Senin (27/5).

Mudarta meyakini jika tak ada selisih suara seperti disangkakan PDIP. Kendati begitu, ia berharap agar PDIP mengurungkan niatnya untuk melayangkan gugatan ke MK.
 
"Bali ini pulau surga, tempat orang tersenyum. Bali ini pulau damai. Apalagi ini kemenangan rakyat Bali," kata dia.

Mudarta mengaku siap menjalin komunikasi dengan PDIP agar persoalan Pilgub Bali dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kami ini sangat terbuka. Kita bisa bangun komunikasi," tutur Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu.

Saat ini, imbuhnya, rakyat Bali sudah cerdas dan pintar dalam menentukan pemimpinnya. Pilgub kali ini pun tak berbeda jauh dengan Pilgub yang digelar 2008 lalu, ketika Made Mangku Pastika-Anak Agung Ngurah Puspayoga yang diusung PDIP memenangkan perebutan kursi nomor satu di Bali.

"KPU sudah bekerja secara profesional, begitu juga dengan aparat keamanan. Kalau ditemukan ada pelanggaran yang massif, kami juga punya rekaman disertai video soal pelanggaran mereka," ucap Mudarta.

Ia berharap Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang diusung PDIP pada Pilgub lalu dapat memegang teguh prinsipnya untuk tidak melayangkan gugatan ke MK. Hal itu seperti disampaikan keduanya ketika memaparkan visi misi di Gedung DPRD Bali.

"Kala itu keduanya mengatakan siapapun yang menang harus didukung. Pemimpin, tokoh, yang kita pegang adalah kata-katanya. Kalau ini bisa terwujud, pilkada semakin baik di Bali," papar Mudarta.

Kendati begitu, ia tetap mempersilakan jika PDIP menemukan pelanggaran hukum untuk menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau ada pelanggaran hukum, silakan tempuh secara hukum. Tapi kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan," harap Mudarta.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 Apr 2015 07:15:11
    Sekretaris Fraksi DPR RI Partai Demokrat, Didik Mukriyanto mengatakan bahwa posisi Ketua Harian akan dibahas di Kongres ke III, di Surabaya.
  • 28 Apr 2015 07:04:01
    Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi dan Deklarasi Partai Demokrat (FKDPD), Ahmad Mubarok meyakini jika Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak akan maju kembali sebagi ketua umum partai Demokrat, di Kogres ke III, di Surabaya nanti.
  • 28 Apr 2015 02:15:00
    Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meminta KPU tidak tunduk pada tekanan Komisi II DPR dalam memutuskan kepengurusan partai yang berhak mengusung calon kepala daerah.
  • 28 Apr 2015 02:00:00
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan persoalan internal dalam tubuh partai tertentu.
  • 28 Apr 2015 01:15:00
    Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta mengusulkan agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat berasal dari salah satu Ketua DPD Partai Demokrat. "Ada usul yang mengemuka seperti itu," kata Mudarta di Denpasar, Senin (27/4).
  • 28 Apr 2015 01:00:10
    Pemberian yang dimaksudkan adalah dalam bentuk barang, yang jika dikonversi nilainya maksimal Rp50 ribu,"
  • 28 Apr 2015 00:20:00
    Menjelang Kongres Partai Demokrat Mei mendatang di Surabaya, tarik menarik politik di internal partai itu mulai memanas.
  • 28 Apr 2015 00:05:17
    "Pilkada 2015 ini dan Pemilu 2019 mendatang target kami bersifat logis saja,"
  • 27 Apr 2015 23:00:49
    "Presiden sudah menyetujui memberikan bantuan di bidang SAR dan alat-alat dasar yang diperlukan, termasuk tenda dan obat-obatan. Itu diharapkan segera (dikirim), namun di sana 'airport' (bandara) tidak bisa, bukan ditutup, aksesnya memang tidak bisa,"
  • 27 Apr 2015 22:24:12
    "Ada yang nempel di gedung mezanine (gedung bulat) atau diselipkan di lantai 7 gedung Setjen, basement nusantara III, dan yang lainnya. Dan yang tidak tertampung sekitar 15.000 buku,"
  • 27 Apr 2015 22:16:12
    "Sumber pengamatan kami terhadap kinerja para menteri tersebut adalah pemberitaan di media-media online nasional dan lokal,"
  • 27 Apr 2015 22:00:26
    "Kami ingin (laporan) pertanggungjawaban keuangan daerah di tahun anggaran 2015 ini rapornya tidak merah, karena tahun kemarin saja hanya 36 persen daerah yang mampu mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya,"
  • 27 Apr 2015 21:56:08
    Presiden Joko Widodo memberikan pidato saat acara Silaturahim Pers Nasional di Jakarta, Senin (27/4). Presiden menekankan agar Pers Nasional menjalankan fungsinya secara maksimal, antara lain fungsi kontrol, informasi, edukasi, menjadi cahaya pengetahuan bagi masyarakat serta menebarkan optimisme bangsa Indonesia. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
  • 27 Apr 2015 21:17:25
    "Kalau kesepakatan diambil dari rapat kerja Komisi II dan mitranya memang itu mengikat. Sekarang kita lihat yang disebut kesepakatan itu bukan dari satu hasil raker dan RDP antara komisi II dan KPU. Karena tidak ada kesepakatan, KPU-nya keberatan, akhirnya komisi II hasilkan tiga opsi sendiri tapi tidak mengikat karena KPU nggak mau,"
  • 27 Apr 2015 20:20:20
    "Ruang kerja saat ini kurang memadai. Coba lihat ruang kerja DPR dengan eselon 2 di kementrian, coba bandingkan,"
  • 27 Apr 2015 20:09:55
    "Kami optimis gugatan dikabulkan. Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang KPU untuk mengikuti Pilkada serentak,"
  • 27 Apr 2015 19:26:15
    Persoalan ini perlu diperhatikan oleh DPR. Apalagi pada tahun ini saja DPR memiliki target menyelesaikan 37 RUU,"
  • 27 Apr 2015 19:16:51
    "Putusan MPG memang ada yang lain dari kelaziman, tapi bisa dipahami, karena pemutus-pemutus ini orang pandai namun bukan berkarier hakim,"
  • 27 Apr 2015 19:12:43
    "Oh tidak, kepengurusan forum pendiri iya, bukan partai. Forum pendiri itu tidak hanya dipusat, melainkan sampai ke daerah-daerah,"
  • 27 Apr 2015 19:00:03
    "Kalau Jokowi tidak melaksanakan (eksekusi) ini saya kira, begini saja indeks kepercayaan terhadap Jokowi sudah turun. Konon lagi, supremasi ini dipengaruhi ancaman dan tekanan. Saya kira akan semakin membuat citra pemerintah tidak akan meningkat,"
  • 27 Apr 2015 18:48:39
    "Saya pimpinan fraksi (PDIP) belum diajak bicara,"
  • 27 Apr 2015 18:32:17
    "Sebagian besar sangat layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam daftar perombakan Kabinet Jokowi karena sangat jelas berideologi kanan–neoliberal, posisi politik yang secara berdiametral bertentangan dengan Trisakti,"
  • 27 Apr 2015 18:24:26
    "Hak angket dimiliki DPR, kebijakan pemerintah strategis yang diduga melanggar perundangan dan merugikan masyarakat, dan harus dilihat dulu dari mana angket itu dilakukan, dari kenaikan harga BBM, bisa,"
  • 27 Apr 2015 18:15:22
    Ketua Badan Legislasi (Baleg) Sareh Wiyono (kanan) dan Anggota Baleg Arsul Sani, menerima sekitar 20 hakim muda yang tergabung dalam Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI) menyambangi gedung DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Mereka diterima dan diminta masukan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 27 Apr 2015 18:04:47
    "Rapat konsultasi tidak boleh memaksa KPU melakukan ini itu, apa yang di rekomendasi DPR itu adalah usulan. wewenang ada di KPU. Kami menghimbau KPU tidak terbawa arus politik yang diperdebatkan di Komisi II,"


eXTReMe Tracker