Kubu Pasti-Kerta Siap Ladeni Gugatan PDIP

Bobby Andalan - Senin, 27-05-2013 16:35

Kubu Pasti-Kerta Siap Ladeni Gugatan PDIP : aktual.co
Ilustrasi Pilkada (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Yang digugat itu KPU, kami pihak terkait. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti. Tim hukum kami sudah bekerja. Pelanggaran itu sangat banyak. Tapi tidak baik kami ekspose sekarang," kata Mudarta


Denpasar, Aktual.co — Ketua Tim Pemenangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta), Made Mudarta menegaskan jika pihaknya siap meladeni gugatan PDIP terkait hasil Pilgub Bali 15 Mei lalu.

Meski sebagai pihak terkait dalam gugatan yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun Mudarta tetap mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah bukti yang diperlukan.

"Yang digugat itu KPU, kami pihak terkait. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti. Tim hukum kami sudah bekerja. Pelanggaran itu sangat banyak. Tapi tidak baik kami ekspose sekarang," kata Mudarta di Denpasar, Senin (27/5).

Mudarta meyakini jika tak ada selisih suara seperti disangkakan PDIP. Kendati begitu, ia berharap agar PDIP mengurungkan niatnya untuk melayangkan gugatan ke MK.
 
"Bali ini pulau surga, tempat orang tersenyum. Bali ini pulau damai. Apalagi ini kemenangan rakyat Bali," kata dia.

Mudarta mengaku siap menjalin komunikasi dengan PDIP agar persoalan Pilgub Bali dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kami ini sangat terbuka. Kita bisa bangun komunikasi," tutur Ketua DPD Partai Demokrat Bali itu.

Saat ini, imbuhnya, rakyat Bali sudah cerdas dan pintar dalam menentukan pemimpinnya. Pilgub kali ini pun tak berbeda jauh dengan Pilgub yang digelar 2008 lalu, ketika Made Mangku Pastika-Anak Agung Ngurah Puspayoga yang diusung PDIP memenangkan perebutan kursi nomor satu di Bali.

"KPU sudah bekerja secara profesional, begitu juga dengan aparat keamanan. Kalau ditemukan ada pelanggaran yang massif, kami juga punya rekaman disertai video soal pelanggaran mereka," ucap Mudarta.

Ia berharap Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang diusung PDIP pada Pilgub lalu dapat memegang teguh prinsipnya untuk tidak melayangkan gugatan ke MK. Hal itu seperti disampaikan keduanya ketika memaparkan visi misi di Gedung DPRD Bali.

"Kala itu keduanya mengatakan siapapun yang menang harus didukung. Pemimpin, tokoh, yang kita pegang adalah kata-katanya. Kalau ini bisa terwujud, pilkada semakin baik di Bali," papar Mudarta.

Kendati begitu, ia tetap mempersilakan jika PDIP menemukan pelanggaran hukum untuk menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau ada pelanggaran hukum, silakan tempuh secara hukum. Tapi kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan," harap Mudarta.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 16 Sep 2014 07:45:00
    "Saya melihat pak Suryadharma Ali tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan AD/ART," jelas Djan Faridz dihubungi di Jakarta, Senin (15/9).
  • 16 Sep 2014 07:02:00
    "TNI AL tak pernah menjual BBM. Saya harus klarifikasi bahwa bukan TNI AL yang jual minyak. Kita sudah ada SIUP-nya," kata Manahan di Jakarta, Senin (15/9), menanggapi terungkapnya penggelapan BBM bersubsidi di Batam oleh sejumlah orang, termasuk oknum anggota TNI AL.
  • 16 Sep 2014 05:34:00
    "Itu sikap beliau sebagai Ketua Partai (Demokrat). Kalau Pemerintah sampai saat ini masih dalam posisi menunggu keputusan di DPR," kata Gamawan di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 23:40:57
    Namun, ada juga yang mencibir. Seperti yang dilakukan akun @mr.bahlul. "Sukurin," kata @mr.bahlul.
  • 15 Sep 2014 22:50:49
    "Saya tidak tahu, belum dibicarakan mengenai hal itu," kata JK saat ditemui di Hotel Dharmawangsa usai menghadiri silaturahmi dengan relawan Komunitas Pengusaha Indonesia, Senin malam (15/9).
  • 15 Sep 2014 21:56:24
    "Jadi tidak ada masalah dengan calon independen," kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat di Senayan Jakarta, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 21:44:06
    "Melalui pemilihan oleh DPRD, maka bisa diminimalkan politik uang dan korupsi itu karena lebih mudah mengawasi praktik politik yang akan dikawal oleh PPATK, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan," kata Sekretaris Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat di Senayan Jakarta, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 21:36:39
    "Campur," celetuk Jokowi singkat, menanggapi pertanyaan apakah jabatan menko akan diisi kalangan profesional atau dari partai politik, di Rumah Transisi, Jakarta Pusat, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 21:00:12
    "Pemberhentian tetap saudara Wanda Hamidah sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN)," demikian isi surat itu yang dipublish Wanda di Twitter.
  • 15 Sep 2014 20:42:15
    "‎Tim Transisi memberi 2 opsi, yang pertama opsi tetap seperti sekarang. Ada Menko Polhukam, Menko Kesra, dan Menko Perekonomian. Yang kedua, tetap ada Menteri Polhukam, ada Menko Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, dan Menko Kebudayaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia," ucap Andi kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 20:34:05
    Demikian diungkapkan Rektor Universitas Satya Negara (USNI), Prof Lijan Sinambela, saat ditemui dalam diskusi tentang Paradigma Baru Kementerian PDT di Jakarta, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 20:27:57
    "Selama hampir 10 tahun pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat menyulitkan KPK untuk mengendus dan menangkap serta menindak oknum pelaku praktik kolusi, korupsi dam terutama korupsi karena dari aspek "locus dan tempus delicti" butuh waktu lama baru dapat mengungkap," katanya di Kupang, Senin (15/9), menanggapi polemik dinamika RUU Pilkada yang sekarang masih berlangsung.
  • 15 Sep 2014 20:19:40
    "Sudah saya sampaikan bolak-balik. Itu tidak berubah," kata Jokowi, usai menggelar konpersnya, di rumah transisi, di Jakarta, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 19:04:53
    Jokowi: Kabinet Diisi 16 Profesional Parpol dan 18 Profesional Murni‎
  • 15 Sep 2014 18:59:05
    Presiden terpilih Joko Widodo bersama Jusuf Kalla resmi mengumumkan struktur kabinet pemerintahnya di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta, Senin (15/9/2014). Jokowi-JK memutuskan untuk mempertahankan 34 kementerian yang ada. Guna memastikan berjalannya pemerintahan berjalan efektif dengan sistem presidensial. Nantinya, di 34 kementerian itu bakal diduduki oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Selain itu, Jokowi-JK tetap mempertahankan tiga jabatan Menteri koordinasi dalam kabinet dan memutuskan menghapus jabatan wakil menteri (wamen) di tubuh kabinetnya. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 15 Sep 2014 18:52:13
    Ini Empat Kementerian yang Diisi Profesional Murni‎ ‎
  • 15 Sep 2014 17:53:25
    Jokowi sendiri tiba dengan menumpang mobil kijang Innova berplat nomor B 1124 BH warna hitam. Dengan mengenakan batik lengan panjang, Jokowi enggan berkomentar.
  • 15 Sep 2014 17:37:30
    "Yang terbaik Menteri Jokowi didominasi oleh orang yang berusia muda apakah itu dari profesional ataupun dari partai politik. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Jokowi memiliki tipikal pemimpin Jawa yang penuh kesantunan dan ewuh pakewuh," ucap Direktur Indonesia Law Reforms Institute (ILRIns), Jeppri Firdaus Silalahi, di Jakarta, Senin (18/9).
  • 15 Sep 2014 17:18:33
    Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo menggelar jumpa pers terkait mundurnya Ahok dari Partai Gerindra di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014). Hashim menantang Ahok untuk mundur dari jabatan Wagub DKI Jakarta, karena Ahok diusung oleh Partai Gerindra pada saat dicalonkan sebagai Wakil Gubernur pada Pilgub DKI 2012. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 15 Sep 2014 17:14:43
    “Memang benar terdapat sebagian subsidi BBM yang salah sasaran. Ini dalam arti Negara selama ini selain menyubsidi yang kurang mampu, yaitu sepeda motor yang jumlahnya 86,3 juta unit, angkutan umum yang jumlahnya 3 juta unit, dan perahu nelayan tradisional yang jumlahnya 2,2 juta unit, ternyata juga mensubsidi mereka yang mampu, yaitu mobil pribadi yang jumlahnya lebih dari 10 juta unit," kata Gede di Jakarta, Kamis (15/9).
  • 15 Sep 2014 17:07:42
    Pengurus Harian DPP PPP kubu Romahurmuziy, menyerahkan struktur kepengurusan baru partai kepada Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (15/9/2014), Laporan yang diserahkan merupakan hasil dari Rapimnas III. Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) mengatakan, hari ini pihaknya ingin menyerahkan laporan terkait perubahan kepengurusan di DPP PPP. Dalam kepengurusan itu, Suryadharma Ali (SDA) telah dipecat dari posisi ketua umum dan digantikan oleh Emron. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 15 Sep 2014 16:56:26
    "Ada tiga kriteria ada integritas, ideologis dan kriteria kompetensi," ucap dia kepada wartawan, di rumah transisi, di Jakarta Pusat, Senin (15/9).
  • 15 Sep 2014 16:56:04
    "Sekitar 300 kepala daerah di Indonesia terseret kasus korupsi. Setelah dianalisi ternyata setelah menjabat berupaya memanfaatkan jabatan dan wewenang untuk mengembalikan modal saat pilkada," katanya.
  • 15 Sep 2014 16:40:52
    "Agar tidak ada duplikasi fungsi, agar kementerian-kementerian berfokus pada tugas utamanya dalam mensejahterahkan rakyat," kata dia.
  • 15 Sep 2014 16:40:39
    "Termasuk perubahan nama-nama kementeriannya yang akan langsung diumumkan oleh Pak Jokowi setengah lima, saat ini kami sedang menyiapkan pres rilisnya," ucap Andi kepada wartawan, di Jalan Situbondo, Jakarta, Senin (15/9).


eXTReMe Tracker