CSIS: Survey Parpol 2014, Golkar Unggul

Arbie Marwan - Minggu, 26-05-2013 17:23

CSIS: Survey Parpol 2014, Golkar Unggul : aktual.co
Ilustrasi Survei (Foto: Waspada)

Survey Nasional CSIS, hari ini Minggu (26/5) di Jakarta kembali merilis hasil survey terbarunya Bulan April 2013, Antara Partai Politik yang tidak Terlembaga dan Pencarian Capres Alternatif. Dari hasil survei, Golkar Unggul dengan 13,2 persen suara


Jakarta, Aktual.co — Survey Nasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hari ini Minggu (26/5) di Jakarta kembali merilis hasil survey terbarunya Bulan April 2013, Antara Partai Politik yang tidak Terlembaga dan Pencarian Capres Alternatif.

Survey berlangsung dari tanggal 9-16 April 2013 dengan tatap muka di 31 Provinsi (Kecuali Papua dan Papua Barat karena situasi yang tidak kondusif), dengan jumlah sample 1635 responden dan Margin of error 2,42 persen pada confidence level 95 persen.

Pemilihan responden dilakukan secara acak dimulai dari tingkat Kelurahan, RT, sampai Kepala Keluarga. Proporsi jenis kelamian antara Pria dan Wanita (50:50) persen dan proporsi Penduduk Desa dan Kota (50:50) persen.

Adapun Hasil Survey Tingkat Keterpilihan Partai Politik tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Golkar (13,2 persen),
2. PDIP (12,7 persen),
3. Gerindra (7,3 persen),
4. Demokrat (7,1 persen),
5. PAN (4 persen),
6. PKB (3,5 persen),
7. PKS (2,7 persen),
8. PPP (2,2 persen),
9. Hanura (2,2 persen),
10. Nasdem (1,3 persen),
11. PBB (0,4 persen),
12. PKPI (0,2 persen)

Adapun responden lain yakni Belum Punya Pilihan (40,5 persen), serta responden Golput (2,7 persen).
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 24 May 2015 10:39:01
    Haedar mengatakan, muktamar juga akan memformulasikan kembali tentang NKRI atau bagaimana memposisikan Indonesia dalam perspektif Muhammadiyah.
  • 24 May 2015 08:29:00
    "Ini sementara kesepakatan untuk pilkada. Setelah itu ada proses hukum jalan terus,"
  • 24 May 2015 06:40:04
    Anggaran tersebut dihibahkan ke jajaran pengawas di daerah yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melalui hibah yang tercantum dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  • 24 May 2015 06:29:21
    "Saya tidak tahu motifnya, tidak tahu berasnya macam mana. Tapi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir,"
  • 24 May 2015 05:13:25
    "Tak hanya itu kita juga meminta kesediaan menteri ESDM beserta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bisa duduk bersama membahas hal urgen tersebut di hadapan para anggota komisi VII DPR RI sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,"
  • 24 May 2015 00:04:03
    "Tragedi kemanusiaan terhadap entis Rohingya seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan pengungsi, juga langkah politis dan diplomatis bersama untuk memberikan tekanan kepada Myanmar agar menyelesaikan problem domestik mereka,"
  • 23 May 2015 23:45:31
    "Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya sungguh nyata di depan mata. Sudah ribuan jiwa melayang, ribuan jiwa lainnya merana, lari atau meninggal karena kelaparan dan kesakitan di tengah laut,"
  • 23 May 2015 23:30:40
    "Karena itu hak prerogatif Presiden sehingga semua menteri harus mematuhi bila dicopot atau dipindahtugaskan,"
  • 23 May 2015 22:30:24
    "Kami menilai selama ini Pak Amran menjabat dikenal getol menolak masuknya impor beras bahkan fokus pada swasembada pangan yang diprogramkan presiden,"
  • 23 May 2015 20:30:44
    Sekretaris Jendral Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan bahwa pertemuan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) dan Aburizal Bakrie (ARB) akan dilakukan di Jakarta dalam kapasitas sebatas teman.
  • 23 May 2015 18:30:37
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahidin Halim membantah telah ikut menandatangani usulan inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).
  • 23 May 2015 17:00:10
    Ketua Harian Jaringan Nasional, Jimmy Setiawan, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang paling banyak menebar isue dan menyalahkan rezim sebelumnya, sejak berjalannya roda pemerintahan Jokowi enam bulan lalu. Mulai dari kesalahan Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia masih berutang pada IMF. Padahal utang Indonesia kepada IMF telah lunas sejak tahun 2006.
  • 23 May 2015 16:30:20
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai kenerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said seperti peribahasa "buruk muka cermin dibelah." Pernyataan ini dilontarkan Didi menanggapi Menteri ESDM, yang mengatakan bahwa usul pembubaran Petral dulu selalu terhambat di meja mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
  • 23 May 2015 15:45:53
    Gerakan “Pancasila Adalah Kita” kini semakin digelorakan lewat berbagai kegiatan, yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, baik swasta maupun pemerintah. Gerakan ini bertujuan mendorong pengamalan Pancasila secara meluas, menghadapi berbagai situasi yang dihadapi bangsa.
  • 23 May 2015 15:35:26
    "Ini politik tidak sehat dengan menyalahkan rezim sebelummnya. Pak SBY banyak melakukan tindakan yang baik, dengan tidak menyalahkan rezim sebelumnya. Presiden harus menertibkan menterinya agar tidak memperbanyak musuh politik," sebut Ulil.
  • 23 May 2015 15:14:20
    "Menuduh tidak bisa, tapi kita rasakan, omset turun 20 persen, banyak (pembeli) datang ke pasar nanya, banyak juga yang dibatalkan," ujar dia.
  • 23 May 2015 12:45:49
    Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto, Anggota Komisi I DPR F-Golkar Meutya Hafid dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie saat menjadi pembicara pada acara diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5/2015). Diskusi membahas terkait keputusan Presiden Joko Widodo memilih perempuan sebagai Tim Pansel KPK, dengan mengangkat tema "Plong, KPK ber-Pansel Ibu Pertiwi". AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 23 May 2015 11:34:54
    "Ada unsur pihak lain, bukan tendensius, akhirnya nanti lari ke pasar modern, seperti yang diceritakan ibu Dewi (penemu beras sintetis)," pungkasnya.
  • 23 May 2015 11:10:51
    "Tadi pak Ngadiran (Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) berulang kali menyampaikan untuk mengabil hikmahnya, itu iya. Tetapi kasus ini perlu dituntaskan (oleh aparat berwenang)," kata Yusni dalam acara diskusi bertajuk 'Kejahatan Beras Sintetis', di Hotel Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).
  • 23 May 2015 09:52:35
    "Kemungkinan dua pekan depan sudah berganti. Informasinya beredar setelah pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan seluruh Ketua DPD PDIP se-Indonesia," ujar Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni di Makassar, Jumat (22/5).
  • 23 May 2015 09:26:05
    "Sifat dan konsep manajemen itu warnanya dari pemimpin, karena menteri juga dapat melakukan kegiatan dari perundang-undangan atau PerPu yang stimulannya dikuasai oleh Presiden," kata Bob kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (23/5).
  • 23 May 2015 07:39:31
    ARUS juga menilai dengan ulah yang seperti itu Sudirman Said dianggap bukan orang yang pantas sebagai pejabat negara.
  • 23 May 2015 06:35:49
    DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Selatan membenarkan kabar rencana perubahan susunan kabinet (reshuffle) Presiden dan Wakilnya Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan mengganti Menteri Pertanian Amran Sulaeman dengan kadernya.
  • 23 May 2015 02:00:31
    Negara bagian Rakhine merupakan asal para pengungsi Rohingya yang saat ini menjadi pembahasan global karena sekitar 7.000 orang masih terkatung-katung di atas kapal di laut kawasan ASEAN.
  • 23 May 2015 00:10:05
    "Menurut saya Risma perlu memiliki pendirian yang kuat jika ingin maju lagi. Mengingat sanksi jika mengundurkan diri dari jalur independen cukup berat yakni harus membayar denda Rp10 miliar,"


eXTReMe Tracker