KPU Sulteng Jamin Tidak Ada Pemilih Ganda

Sabtu, 19-10-2013 18:07

KPU Sulteng Jamin Tidak Ada Pemilih Ganda : aktual.co
KPU (Foto: Aktual.co/Istimewa)

"Dengan Sidali itu nama yang 'doubel' (ganda) langsung diketahui, dia tinggal di mana, tempat pemungutan suaranya di mana. Semua bisa diketahui," kata anggota KPU Sulawesi Tengah Divisi Perencanaan, Data, Keuangan, Umum dan Logistik Ramlan Salam di sela-sela rapat koordinasi rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilu 2014 di Palu,


Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menjamin tidak akan ada data pemilih ganda karena sudah disensor secara otomatis oleh sistem informasi pendaftaran pemilu (Sidali).

"Dengan Sidali itu nama yang 'doubel' (ganda) langsung diketahui, dia tinggal di mana, tempat pemungutan suaranya di mana. Semua bisa diketahui," kata anggota KPU Sulawesi Tengah Divisi Perencanaan, Data, Keuangan, Umum dan Logistik Ramlan Salam di sela-sela rapat koordinasi rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilu 2014 di Palu, Sabtu (19/10).

Ramlan mengatakan sistem yang dibuat KPU tersebut jauh lebih baik dibanding sistem yang ada pada pemilu sebelumnya. Proses rekapitulasi yang berlangsung di salah satu hotel tersebut sempat berlangsung alot karena terjadi ketidaksesuaian data pemilih dari Kabupaten Sigi.

Ketidaksesuaian itu terjadi antara data manual dengan Sidali. Selain itu data Sidali pusat dengan Sidali provinsi juga sempat terjadi perbedaan. Karena alotnya pembahasan itu rapat akhirnya ditunda beberapa saat untuk digunakan berkonsultasi dengan pengelola Sidali di Jakarta.

"Akhirnya bisa selesai juga dan tidak ada lagi masalah setelah kita konsultasi ke pusat," kata Ramlan.

Untuk memastikan validasi Sidali, KPU melakukan simulasi dengan mengecek kevalidan beberapa orang diantaranya Ketua KPU Sahran Raden, Ketua Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan perwakilan partai politik.
(Ant)
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 18 Dec 2014 10:00:30
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menyatakan hasil lembaga survei mengenai bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menempatkan Joko Widodo menggeser Megawati Soekarnoputri belum sepenuhnya didukung elit partai. Meski begitu, Jokowi tetap tidak berani melompat ke partai lain, semisal partai Nasional Demokrat yang makin romantis dengan Jokowi.
  • 18 Dec 2014 09:32:56
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara besar.
  • 18 Dec 2014 09:17:30
    Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tridianto mengatakan perjuangan politisi demokrat Gede Pasek akan sangat berat dan butuh tenaga ekstra dalam menghadapi kompetisi bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:10:12
    Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyakini jika Anas Urbaningrum akan mendukung langkah Sekjen PPI sekaligus politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika dalam bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:02:24
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menegaskan Presiden RI Joko Widodo diminta tidak mengulangi pengalaman sama seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat ketua umum partai politik, meskipun hasil lembaga survei Jokowi menggeser Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
  • 18 Dec 2014 08:37:04
    Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2014-2019 setelah menang voting atas Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 di Jakarta.
  • 18 Dec 2014 07:55:14
    Susunan Fraksi Partai Golkar yang ada di komplek parlemen Senayan tidak bisa diganggu gugat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), lewat akun Facebook Aburizal Bakrie, Kamis (18/12).
  • 18 Dec 2014 07:37:22
    Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.
  • 18 Dec 2014 07:22:32
    Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengutuk keras insiden serangan militan Taliban di sebuah komplek sekolah di Peshawar, Pakistan, pada 16 Desember 2014 lalu.
  • 18 Dec 2014 06:20:28
    Dalam dunia politik Indonesia modern muncul fenomena baru, yaitu naiknya era politik sensasional. Politik sensasional ini adalah varian dari politik pencitraan, hanya lebih ekstrim. Presiden sebelum yang sekarang (SBY) adalah maestronya politik pencitraan, namun presiden yang sekarang (Jokowi) masuk ke zona pencitraan yang ekstrim.
  • 18 Dec 2014 05:02:59
    Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Mudzakkir, menilai penjemputan paksa oleh Kejaksaan Agung terhadap mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifuddin (Yance) menunjukan arogansi dan ketidakpahaman Jaksa Agung dalam menegakkan hukum.
  • 17 Dec 2014 21:45:54
    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengatakan daerah yang harus menggelar pemilihan kepala daerah akan bertambah jika pelaksanaan serentaknya mundur ke tahun 2016.
  • 17 Dec 2014 21:35:21
    Chairman SSS Sukardi Rinakit, mengatakan selain faktor pileg dan pilpres, ada empat hal lain yang menyebabkan terjadi arogansi politik pada tahun 2014.
  • 17 Dec 2014 21:29:23
    Poros kemaritiman salah satu janji politik Jokowi-JK saat kampanye lalu dinilai tak sesuai dengan realisasi di lapangan saat ini.
  • 17 Dec 2014 21:25:08
    Lembaga penelitian Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyatakan tahun 2014 merupakan tahun arogansi politik, yang diindikasikan dengan terjadinya perselisihan antara dua kekuatan politik di berbagai tingkatan.
  • 17 Dec 2014 20:27:16
    Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2014-2017, Suwarjono menentang keras adanya pengalokasian dana oleh pemerintah kepada media massa.
  • 17 Dec 2014 20:09:44
    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammdiyah, Din Syamsuddin menyatakan menolak Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lebih mendorong Undang-Undang Perkumpulan untuk disahkan.
  • 17 Dec 2014 18:22:42
    Kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk melakukan pelarangan sepeda motor melintas di jalan protokol, sepanjang jalan Thamrin- jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menuai kecaman dari politisi senayan.
  • 17 Dec 2014 18:00:20
    Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) Fransisca Fitri mengatakan sejak disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 2 Juli 2013, KKB terdiri atas gabungan sejumlah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia, telah melakukan pemantauan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) secara intensif.
  • 17 Dec 2014 17:14:12
    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendesak Rini Soemarno untuk mengklarifikasi ikhwal surat edaran pelarangan tersebut kepada publik.
  • 17 Dec 2014 17:07:21
    Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo menilai, kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang rencana menjual Gedung Kementerian BUMN adalah kebijakan ngawur dan menunjukan cara berpikir yang pendek.
  • 17 Dec 2014 16:22:48
    Mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur, DR Rizal Ramli mengatakan kondisi ini tidak perlu dialami oleh Indonesia, jika saja fundamental ekonominya kuat.
  • 17 Dec 2014 16:15:27
    Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly terhadap perselisihan partai Golkar akan mengganggu stabilitas partai politik dan kehidupan dalam ketatanegaraan.
  • 17 Dec 2014 15:42:43
    Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai sikap Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui keabsahan Golkar hasil Munas Bali maupun Ancol, dan mengembalikan penyelesaian konflik melalui partai, justru akan mempertajam dan memperluas area konflik di Golkar.
  • 17 Dec 2014 15:28:52
    Pelarangan yang diterapkan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno terhadap pegawai wanitanya untuk tidak menggunakan jilbab panjang, menuai kecamanan dari politisi senayan.


eXTReMe Tracker