PKS Kembali Melawan Pemerintah Soal Penaikkan Harga BBM

Arbie Marwan - Kamis, 30-05-2013 17:39

PKS Kembali Melawan Pemerintah Soal Penaikkan Harga BBM : aktual.co
PKS (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Abdul Hakim menegaskan partainya menolak keputusan Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung SBY-Boediono soal penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).


Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Abdul Hakim menegaskan partainya menolak keputusan Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung SBY-Boediono soal penaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Rapat Setgab sendiri dilaksanakan kurang lebih dua minggu yang lalu. Rapat itu, sambungnya, bersifat hanya mendengarkan penjelasan pemerintah.
 
Berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, ternyata kebijakan itu membebani kehidupan rakyat. Atas dasar itulah, PKS, sambung Abdul Hakim melalui pesan singkat, Kamis (30/5) menolak kenaikan harga BBM.

"Dalam dua pekan terakhir, kami mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, kami konsisten dengan sikap kami tahun lalu, 2012, bersama rakyat menolak kenaikan BBM. Sikap ini merupakan sebuah konsistensi partai untuk pro terhadap rakyat," imbuhnya.
Ari Purwanto
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 1 Nov 2014 19:47:52
    Ia menjelaskan, alasan setuju Golkar kembali dipimpin ARB karena khawatir jika orang baru terjadi perubahan dalam setiap kebijakan politik.
  • 1 Nov 2014 18:02:28
    Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla didampingi Rais Aam PBNU, KH Mustofa Bisri (Gus Mus), Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin  membuka acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas dan Konbes NU) dengan menabuh bedug di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).  Munas Konbes NU merupakan musyawarah tertinggi setelah muktamar yang digelar setiap tahunnya, akan membahas pelaksaan muktamar dan juga program NU kedepan, serta membahas isu seputar Agama dan Bangsa dan akan menghasilkan rekomendasi untuk Presiden RI Joko Widodo. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 1 Nov 2014 17:20:38
    Menurutnya, atas dasar itu, KIH yang terdiri lima fraksi di DPR mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemimpin DPR.
  • 1 Nov 2014 16:43:48
    Anggota komisi IX DPR itu juga mengingatkan, ketika wakil rakyat diambil sumpahnya, maka saat itu juga tanggung jawab amanah kerakyatan diemban.
  • 1 Nov 2014 16:30:29
    Tujuh bakal calon tersebut yakni Priyo Budi Santoso, HR Agung Laksono, MS Hidayat, Airlangga Hartanto, Agus Gumiwang K, Hajriyanto Tohari, dan Zainudin Amali.
  • 1 Nov 2014 14:25:24
    Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofriansyah menyebut akar dari kegaduhan di DPR RI adalah UU MD3 yang membuat salah satu kubu menilai adanya rekayasa politik.
  • 1 Nov 2014 13:55:07
    Pengamat politik Hendri Satrio menilai langkah fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat membentuk DPR tandingan menunjukan ketidakdewasaan dan buruknya kemampuan komunikasi politik para pejabat wakil rakyat tersebut.
  • 1 Nov 2014 11:25:46
    Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa rapat kabinet yang digelar oleh fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kemarin bukanlah rapat paripurna yang sah.
  • 1 Nov 2014 10:55:39
    Bekas daerah konflik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yakni di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, kini mengalami kekeringan.
  • 1 Nov 2014 08:36:00
    Demi mencapai kedaulatan pangan itu perlu berbagai stimulasi guna menggugah semangat kebersamaan segenap unsur bangsa dalam memaknai falsafah dasar negara. Sehingga, upaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
  • 31 Oct 2014 23:53:03
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan para pimpinan partai politik harus mau duduk bersama untuk menyelesaikan dualisme yang terjadi di DPR.
  • 31 Oct 2014 23:50:15
    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pun mendesak agar institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk segera membuka nama-nama menteri yang disebut diberi tanda merah itu.
  • 31 Oct 2014 23:44:41
    Bila salah memilih pemimpin yang dibuat Partai Golkar maka akan sulit membuat partai pohon beringin itu gagal memenangi pemilu lagi.
  • 31 Oct 2014 22:55:54
    "Penanganan dugaan malpraktik harus dilakukan sepantasnya dan sepatutnya serta tepat waktu," kata Aditya saat dihubungi, Jumat (31/10) malam.
  • 31 Oct 2014 22:41:00
    "Presiden gunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hati ke hati," kata Yusril, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 22:21:00
    "Ini menko baru belum memiliki kantor dan anggaran. Kami ingin dengar dari beliau (Indroyono dan Puan)," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 21:06:21
    Ketua DPP PPP hasil kongres Surabaya M. Romahurmuziy dan Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair, di Ponpes Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Jum'at (31/10).
  • 31 Oct 2014 20:50:00
    Priyo mengatakan jika pertemuannya dengan DPD Golkar di Jabar guna menjaga komunikasi untuk menyamakan pemikiran dalam membangun Golkar dan bangsa Indonesia ke arah lebih baik.
  • 31 Oct 2014 20:34:28
    Tanggapan itu menyusul munculnya informasi perihal adanya "operasi" pihak tertentu untuk menghilangkan data nama menteri yang terkena tanda merah, agar tidak tersiar ke publik.
  • 31 Oct 2014 19:30:00
    "Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 19:10:40
    "Saya berharap teman-teman di parlemen bisa menurunkan emosinya, dan saling mengalah," kata Puan di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:50:00
    "Penambahan ruangan penting, bukan hanya untuk fasilitas anggota, tapi juga tenaga ahli, sekretaris, dan tamu," kata Roem saat berkunjung ke ruang wartawan DPR, di Gedung Nusantara III, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:42:28
    "Sebab jika itu tidak dibuka ke publik, maka publik akan mengatakan bahwa KPK sudah menghamba pada kekuasaan dan berusaha main mata serta kompromi dengan nama-nama yang dicoret merah atau kuning,"
  • 31 Oct 2014 18:30:00
    "Jika pembentukan DPR tandingan ini terjadi, menunjukan ketidakmatangan berdemokrasi sekaligus kemunduran demokrasi," kata Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:11:00
    "Sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).


eXTReMe Tracker