MK Tetapkan Pasangan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari Pemenang Pilkada Pamekasan

Novrizal Sikumbang - Selasa, 05-02-2013 18:45

MK Tetapkan Pasangan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari Pemenang Pilkada Pamekasan   : aktual.co
Mahfud MD (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Permohonan PHPU ini diajukan oleh pasangan nomor urut 2, yakni Kholilurrahman dan Mohammad Masduki yang mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013.


Jakarta, Aktual.co —  Mahkamah Konstitusi (MK) mentetapkan pasangan nomor urut 3, Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari sebagai pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Mahkamah menyatakan dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), menolak permohonan pemohon.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua MK, Mahfud MD saat membacakan putusan, di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/2).

Untuk diketahui, permohonan PHPU ini diajukan oleh pasangan nomor urut 2, yakni Kholilurrahman dan Mohammad Masduki yang mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pamekasan bertanggal 12 Januar 2013.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Akil Mochtar menyatakan bahwa ada surat suara siluman dalam pemilukada Pamekasan sebanyak 22.420 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak terbukti menurut hukum. 

Oleh karena itu, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Lebih jauh, imbuhnya, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Pamekasan.

"Seandainya pun terdapat pelanggaran, maka hal itu hanya bersifat sporadis, tidak terstruktur, tidak sistemati, dan tidak masif, serta tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasnagan calon, sehingga suara pemohon melampaui suara pihak terkait (nomor urut 3,red)," pungkasnya.
Epung Saepudin
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 21 Nov 2014 23:50:57
    Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR Muhammad Aziz Syamsuddin yang didampingi sejumlah anggotanya seperti Hasrul Azwar, dan Ruhut Poltak Sitompul.
  • 21 Nov 2014 22:42:18
    "Kita memandang ini sesuai aturan gak, kalau tidak sesuai kita batalkan nanti. Itu fungsi dari komisi VI sebagai mitra BUMN. Karena, setiap saat koorporasi BUMN kan melakukan aksi, bisa pergantian dirut pertamina. Itu harus dikonmsultasikan ke DPR, sehingga kalau tidak sesuai bisa kita anulir," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 22:30:00
    "Kita akan menggulirkan hak interpelasi, Senin depan sudah mau jalan. Kita siapkan argumennya," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 21:26:00
    "Setahu saya, putusan DPD seluruh Indonesia di Yogya sudah diputuskan tanggal 30. Nah tentu saya tidak terlalu ngikuti tapi sudah semua panitia DPP dan DPD sudah memutuskan. Kalau sudah berdasarkan yang ada sudah sah," kata Setya di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 21:10:00
    "Saya serahkan temuan itu ke teman-teman di Ditjen Dukcapil bahwa ini hampir mirip dan hampir sama, malah lebih bagus cetakannya. Tapi kan kita belum tahu sudah berapa yang beredar dan dicetak," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 20:50:19
    "Secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan demikian menambah jumlah masyarakat miskin," kata Dede, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 20:20:00
    "Karena Golkar sumbu di KMP," kata dia di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:53:01
    "Tidak ada kewajiban untuk itu (mengajak KPK dan PPATK) menelusuri rekam jejak (calon Jaksa Agung)," kata Wapres JK usai menghadiri acara di Kementerian Agama Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:29:35
    Ratusan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melakukan aksi demo di depan Istana Negara, Jakarta, Jum'at (21/11/2014). Dalam aksi mahasiswa HMI sempat menarik kawat berduri yang ada di depan Istana. Dalam orasinya HMI meminta agar Presiden Jokowi mencabut kenaikan harga BBM atau Jokowi turun dari kursi Presiden, jika masih ada menterinya yang masuk dalam daftar merah KPK dan berpaham neolib AKTUAL/CHAPUNK
  • 21 Nov 2014 19:22:37
    Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Akhi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMMI) melakukan aksi di depan kantor ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (21/11/2014). Dalam aksinya para pendemo memakai topeng Jokowi dengan hidung panjang (Jokowi Pinikio), menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas naiknya BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000, yang membuat rakyat semakin tercekik. AKTUAL/CHAPUNK
  • 21 Nov 2014 19:16:00
    "Dalam interpelasi saya akan menanyakan alasan harga BBM dinaikkan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan tersebut," kata Kanedi dalam Perspektif Indonesia bertema 'BBM naik, siapa untung/rugi?’ bersama anggota DPD RI asal Papua Yanes Murib dan pengamat ekonomi UI Berly Martawardaya, di Gedung DPD, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 19:10:00
    "Untuk tempat diutamakan di Bandung dan 3 tempat lain sebagai cadangan yaitu Jatim (Surabaya), Bali, dan Medan," kata dia usai diskusi mingguan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (21/11).
  • 21 Nov 2014 18:12:47
    Presiden Joko Widodo dinilai telah melanggar dua UU terkait dengan pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
  • 21 Nov 2014 17:53:13
    Grafik responden, soal publik kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi terpampang saat keterangan pers kepada awak media di Kantor LSI, Jakarta, Jumat (21/11/2014). LSI menyampaikan hasil survei Presiden Joko Widodo alias jokowi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bahwa pasca kenaikan harga BBM wong cilik tidak puas kerja Jokowi, tidak hanya wong cilik, bahkan pulbik kota lebih tidak puas kerja Jokowi. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 21 Nov 2014 17:05:23
    Proses seleksi pemilihan dirut pertamina yang sedang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dengan melibatkan PT DDI harus segera dihentikan dan dievaluasi sejak dini.
  • 21 Nov 2014 17:00:48
    Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA menyatakan pamor pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merosot drastis dalam sebulan masa kerjanya, atau sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam, karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
  • 21 Nov 2014 16:51:07
    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terkait terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo.
  • 21 Nov 2014 16:41:11
    Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK terus menuai protes. Salah satunya, dilakukan oleh mitra kerja pemerintah, yakni Komisi VI DPR RI.
  • 21 Nov 2014 16:35:02
    Keputusan presiden (keppres) untuk Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah siap ditandangani Presiden Joko Widodo.
  • 21 Nov 2014 16:10:28
    Komisi VI DPR RI mengaku jika pihaknya menerima surat yang dikeluarkan dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI terlebih dahulu. Surat yang ditujukan kepada kesetjenan DPR RI tersebut.
  • 21 Nov 2014 15:14:22
    Setelah Kejaksaan Agung dikuasai kroni Jokowi, bagaimana dengan KPK? Yang jelas pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatk
  • 21 Nov 2014 14:16:22
    Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan yang menjadikan permasalahan terkait dilantiknya HM Prasetyo sebagai jaksa agung masih menjabat aktif anggota dewan.
  • 21 Nov 2014 13:53:04
    Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menduga, pengangkatan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah untuk melindungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Trans Jakarta.
  • 21 Nov 2014 13:46:04
    Ratusan buruh yang tergabung dalam beberapa elemen, melakukan sweeping di kawasan industri, Cikarang, Jawa Barat, Jumat (21/11/2014). Para buruh menuntut UMK sama dengan upah buruh di Kota Bekasi yaitu Rp 2,9 juta/bulan. AKTUAL/Erwin Gustianto
  • 21 Nov 2014 13:43:10
    Massa buruh yang tergabung di serikat melakukan pemblokiran jalan menuju pintu tol cikarang timur, Jawa Barat, Jumat (21/11/2014). Para buruh menuntut UMK sama dengan upah buruh di Kota Bekasi yaitu Rp 2,9 juta/bulan. AKTUAL/AZZI YUPHIKATAMA


eXTReMe Tracker