MK Tetapkan Pasangan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari Pemenang Pilkada Pamekasan

Novrizal Sikumbang - Selasa, 05-02-2013 18:45

MK Tetapkan Pasangan Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari Pemenang Pilkada Pamekasan   : aktual.co
Mahfud MD (Foto: Aktual.co/Oke Dwi Atmaja)

Permohonan PHPU ini diajukan oleh pasangan nomor urut 2, yakni Kholilurrahman dan Mohammad Masduki yang mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013.


Jakarta, Aktual.co —  Mahkamah Konstitusi (MK) mentetapkan pasangan nomor urut 3, Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari sebagai pemenang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Mahkamah menyatakan dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), menolak permohonan pemohon.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata ketua MK, Mahfud MD saat membacakan putusan, di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/2).

Untuk diketahui, permohonan PHPU ini diajukan oleh pasangan nomor urut 2, yakni Kholilurrahman dan Mohammad Masduki yang mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pamekasan bertanggal 12 Januar 2013.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Akil Mochtar menyatakan bahwa ada surat suara siluman dalam pemilukada Pamekasan sebanyak 22.420 suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak terbukti menurut hukum. 

Oleh karena itu, dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. Lebih jauh, imbuhnya, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Pamekasan.

"Seandainya pun terdapat pelanggaran, maka hal itu hanya bersifat sporadis, tidak terstruktur, tidak sistemati, dan tidak masif, serta tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasnagan calon, sehingga suara pemohon melampaui suara pihak terkait (nomor urut 3,red)," pungkasnya.
Epung Saepudin
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 19 Dec 2014 19:20:02
    Tudingan yang dilayangkan pemerintahan Jokowi yang menilai bahwa anjloknya nilai tukar rupiah atas dollar Amerika Serikat (AS) merupakan warisan pemerintahan SBY.
  • 19 Dec 2014 18:41:22
    Menurut Ardian, kebijakan Rini semakin memperburuk keadaan. "Sekarang masyarakat belum terpuaskan dengan janji-janji Jokowi yang sampai hari ini belum ada yang dirasakan," ungkapnya.
  • 19 Dec 2014 17:50:36
    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika dewan akan tetap mempertanyakan kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara sepihak. Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan tanpa koordinasi dengan parlemen.
  • 19 Dec 2014 16:51:52
    Direktur Eksekutif Energy Watch (EWI) Ferdinan Hutahea mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno merupakan anak buah Presiden Jokowi yang perlu di reshufle dalam evalaluasi kinerja 100 hari kabinet kerja.
  • 19 Dec 2014 16:39:15
    Seluruh elite dan kader Partai Golkar, seharusnya mulai bersama untuk mewaspadai adanya "penumpang gelap" yang hendak mengambil keuntungan dari kekisruhan in
  • 19 Dec 2014 16:19:37
    Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menantang DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta untuk saling membuktikan keabsahan dokumen-dokumen pada penyelenggaraan Munas di Pengadilan.
  • 19 Dec 2014 15:29:47
    Wakil Ketua Umum PAN Dradjat H Wibowo menegaskan partainya tetap solid menjelang pelaksanaan Kongres 2015 sehingga tidak akan ada perpecahan seperti yang terjadi di Partai Golkar dan PPP.
  • 19 Dec 2014 13:34:12
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa tak setuju dengan wacana pelantikan gubernur di Istana Negara. Ia menilai pelantikan di Istana hanya memboroskan anggaran negara saja.
  • 19 Dec 2014 13:27:41
    Diundurnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dari 2015 menjadi 2016 menuai pro kontra. Pasalnya, kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi salah satu pertimbangan untuk mengundur pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
  • 19 Dec 2014 13:20:09
    Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) menyatakan agar Jokowi-JK meminta pendapat KPK dan BPK sebelum memutuskan menalangi utang PT Minarak Lapindo sebesar Rp 781 miliar.
  • 19 Dec 2014 11:14:14
    Jelang kongres Partai Demokrat pada 2015 nanti, sejumlah dukungan untuk kembali SBY kembali memimpin partai bintang mercy terus mengalir.
  • 19 Dec 2014 10:50:54
    Para pelajar sekolah dasar memberi hormat kepada bendera merah putih berukuran raksasa pada upacara peringatan Hari Bela Negara di Jakarta, Jumat (19/12/2014). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno menjadi inspektur upacara, sementara I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai atau yang lebih akrab dikenal sebagai Ade Rai bertindak sebagai pemimpin upacara. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 19 Dec 2014 10:40:40
    Sejumlah kader partai Demokrat menyakini jika dalam kongres nanti SBY akan kembali menjabat sebagai ketua umum secara aklamasi. Alasannya, dikarenakan elektabilitas SBY yang masih mempuni sehingga menjadi kader terkuat nantinya.
  • 19 Dec 2014 10:32:27
    Rencana pemerintah meningkatkan ekspor sektor industri untuk penguatan rupiah, dinilai tidak berdampak besar.
  • 19 Dec 2014 10:24:16
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini media sudah terbuka dan bebas sekali, apa pun dan siapapun bisa diberitakan, ada yang dapat berita baik, jelek dan sedang-sedang saja. Namun demikian, Presiden mengingatkan, berita media jangan melukai, menusuk.
  • 19 Dec 2014 10:10:45
    Direktur Eksekutif Energy Wacth Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahea mengatakan sejumlah peryataan maupun keputusan yang menimbulkan kontroversi di publik, merupakan bentuk ketidakpahaman Menteri BUMN, Rini Soemarno terhadap tugasnya.
  • 19 Dec 2014 07:54:12
    Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku geram dengan isu yang beredar terkait larangan berjilbab, celana katung dan berjenggot bagi pegawai Kementerian BUMN. Menurutnya hal itu hanya selintingan isu yang tidak benar adanya.
  • 19 Dec 2014 07:25:58
    Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno tak setuju bila wacana penjualan gedung BUMN dilakukan tanpa alasan yang kuat.
  • 18 Dec 2014 23:20:12
    Direktur The Jakarta Institute (TJI), Rahmat Sholeh mengingatkan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak harus tetap berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan badan Intelejen Negera (BIN). Hal ini agar proses seleksi benar-benar bersih dan mumpuni.
  • 18 Dec 2014 21:11:23
    50 orang aktivis dari "Papua Itu Kita" melakukan aksi bakar lilin sebagai bentuk solidaritas Papua itu kita di Bunderan HI, Kamis (18/12/2014). Aksi tersebut sebagai bentuk mengenang, mendoakan dan menuntut keadilan atas penembakan 4 orang warga Paniai Papua saat bentrokan 8 Desember 2014. Selain itu mendesak Komnas HAM membentuk komisi penyelidikan pelanggaran HAM yang independen, juga meminta Presiden Jokowi untuk bersuara tentang penembakan dan bentrokan tersebut. AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 20:50:00
    Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, jika kebesaran suatu partai politik itu tidak bisa dinafikan bahwa ketokohan seseorang itu sangat berpengaruh.
  • 18 Dec 2014 19:00:42
    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah karena akan membebani Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.
  • 18 Dec 2014 17:21:03
    Melemahnya nilai tukar rupiah mendapat perhatian serius dari mantan Presiden SBY. SBY menanggapi jebloknya nilai tukar rupiah lewat media sosial twitter. SBY beralasan tak mudah masuk ke liputan media konvensional.
  • 18 Dec 2014 17:05:09
    Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan bahwa sejumlah buku nikah yang diterbitkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang masih menggunakan nama dan tandatangan era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) tetap sah dan diakui negara.
  • 18 Dec 2014 16:07:00
    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa peryataan Presiden Jokowi yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, akan memberikan pesan tidak baik kepada rakyat Indonesia.


eXTReMe Tracker