Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik

Kamis, 14-02-2013 20:08

Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik  : aktual.co
Ilustrasi demokrasi (Foto: Istimewa)

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma


Jakarta, Aktual.co — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengharapkan partai politik dapat menumbuhkan demokrasi yang lebih baik dengan menerapkan prinsip demokrasi di internal masing-masing.

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk "Parpol dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal" di Jakarta, Kamis (14/2).

Leo menyebutkan enam ciri-ciri hakiki negara yang berdemokrasi yang seharusnya juga diterapkan di internal partai politik. Pertama, taat hukum. Artinya, semua kegiatan harus berdasarkan hukum.

Menurut Leo dalam praktiknya tidak sedikit parpol yang justru melanggar hukum.

"Mereka merupakan wakil yang menjalankan kehidupan bernegara dalam membuat undang-undang tapi mereka juga yang melanggar rambu-rambu yang telah disepakati," katanya.

Ciri-ciri yang kedua, kata Leo, adalah musyawarah, yang merupakan bagian melekat dari demokrasi.

"Kalau kita sudah biasa bermusyawarah dan suara diambil secara aklamasi itu demokrasi sudah terwujud. Apabila tidak, dilakukan pemungutan suara, yaitu suara terbanyak dengan tidak mengalienasi hak-hak demokratis dari semua lapisan masyarakat," katanya.

Ciri-ciri berikutnya, menurut Leo, adalah kebebasan (freedom), kesetaraan (egality), aturan main (rule of law), dan tata kelola yang baik (good governance).

"Kebebasan ini dengan koridor tidak menganggu kebebasan orang lain," katanya.

Dia menjelaskan kesetaraan yang dimaksud adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diikutsertakan dalam berdemokrasi.

Parpol, kata Leo, harus mematuhi aturan main sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mengendalikan konflik internal dan harus mempunyai tata kelola yang baik agar masing-masing pengurus bisa menjalankan fungsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai.

"Sebaiknya poin-poin tersebut harus dipahami, dijadikan prinsip, dan dilaksanakan agar tidak ada yang saling melangkahi tugas dan fungsi masing-masing yang memicu konflik internal parpol," katanya.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 24 May 2015 13:07:39
    "Ya Nanti lah, yang pasti saya malam ini akan tetap di rumah saja (tidak kemana-mana),"
  • 24 May 2015 13:07:16
    pengadaan logistik dan penyelenggara Pilkada 2015 di tingkat kecamatan dan nagari (desa adat)
  • 24 May 2015 12:28:42
    maka DPD Golkar Musirawas langsung merespon dengan membuka pendaftaran bagi calon bupati dan wakil bupati.
  • 24 May 2015 12:07:14
    Koalisi Kaum Muda Penggerak Kemasyrakatan (KKMPK) melakukan aksi theaterikal dalam aksi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, di acara Car Free Day, Jakarta, Minggu (24/5/2015). Aksi teaterikal yang mengkampanyekan semangat Anti Korupsi, menolak kekerasan terhadap Perempuan/anak dan mengkritisi kaum muda yang apatisme terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. AKTUAL/MUNZIR
  • 24 May 2015 10:39:01
    Haedar mengatakan, muktamar juga akan memformulasikan kembali tentang NKRI atau bagaimana memposisikan Indonesia dalam perspektif Muhammadiyah.
  • 24 May 2015 08:29:00
    "Ini sementara kesepakatan untuk pilkada. Setelah itu ada proses hukum jalan terus,"
  • 24 May 2015 06:40:04
    Anggaran tersebut dihibahkan ke jajaran pengawas di daerah yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melalui hibah yang tercantum dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
  • 24 May 2015 06:29:21
    "Saya tidak tahu motifnya, tidak tahu berasnya macam mana. Tapi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir,"
  • 24 May 2015 05:13:25
    "Tak hanya itu kita juga meminta kesediaan menteri ESDM beserta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bisa duduk bersama membahas hal urgen tersebut di hadapan para anggota komisi VII DPR RI sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat,"
  • 24 May 2015 00:04:03
    "Tragedi kemanusiaan terhadap entis Rohingya seharusnya tidak hanya fokus pada penanganan pengungsi, juga langkah politis dan diplomatis bersama untuk memberikan tekanan kepada Myanmar agar menyelesaikan problem domestik mereka,"
  • 23 May 2015 23:45:31
    "Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnik Rohingya sungguh nyata di depan mata. Sudah ribuan jiwa melayang, ribuan jiwa lainnya merana, lari atau meninggal karena kelaparan dan kesakitan di tengah laut,"
  • 23 May 2015 23:30:40
    "Karena itu hak prerogatif Presiden sehingga semua menteri harus mematuhi bila dicopot atau dipindahtugaskan,"
  • 23 May 2015 22:30:24
    "Kami menilai selama ini Pak Amran menjabat dikenal getol menolak masuknya impor beras bahkan fokus pada swasembada pangan yang diprogramkan presiden,"
  • 23 May 2015 20:30:44
    Sekretaris Jendral Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Bali Idrus Marham mengatakan bahwa pertemuan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) dan Aburizal Bakrie (ARB) akan dilakukan di Jakarta dalam kapasitas sebatas teman.
  • 23 May 2015 18:30:37
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahidin Halim membantah telah ikut menandatangani usulan inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada).
  • 23 May 2015 17:00:10
    Ketua Harian Jaringan Nasional, Jimmy Setiawan, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang paling banyak menebar isue dan menyalahkan rezim sebelumnya, sejak berjalannya roda pemerintahan Jokowi enam bulan lalu. Mulai dari kesalahan Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia masih berutang pada IMF. Padahal utang Indonesia kepada IMF telah lunas sejak tahun 2006.
  • 23 May 2015 16:30:20
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai kenerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said seperti peribahasa "buruk muka cermin dibelah." Pernyataan ini dilontarkan Didi menanggapi Menteri ESDM, yang mengatakan bahwa usul pembubaran Petral dulu selalu terhambat di meja mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
  • 23 May 2015 15:45:53
    Gerakan “Pancasila Adalah Kita” kini semakin digelorakan lewat berbagai kegiatan, yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, baik swasta maupun pemerintah. Gerakan ini bertujuan mendorong pengamalan Pancasila secara meluas, menghadapi berbagai situasi yang dihadapi bangsa.
  • 23 May 2015 15:35:26
    "Ini politik tidak sehat dengan menyalahkan rezim sebelummnya. Pak SBY banyak melakukan tindakan yang baik, dengan tidak menyalahkan rezim sebelumnya. Presiden harus menertibkan menterinya agar tidak memperbanyak musuh politik," sebut Ulil.
  • 23 May 2015 15:14:20
    "Menuduh tidak bisa, tapi kita rasakan, omset turun 20 persen, banyak (pembeli) datang ke pasar nanya, banyak juga yang dibatalkan," ujar dia.
  • 23 May 2015 12:45:49
    Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto, Anggota Komisi I DPR F-Golkar Meutya Hafid dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie saat menjadi pembicara pada acara diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5/2015). Diskusi membahas terkait keputusan Presiden Joko Widodo memilih perempuan sebagai Tim Pansel KPK, dengan mengangkat tema "Plong, KPK ber-Pansel Ibu Pertiwi". AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
  • 23 May 2015 11:34:54
    "Ada unsur pihak lain, bukan tendensius, akhirnya nanti lari ke pasar modern, seperti yang diceritakan ibu Dewi (penemu beras sintetis)," pungkasnya.
  • 23 May 2015 11:10:51
    "Tadi pak Ngadiran (Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) berulang kali menyampaikan untuk mengabil hikmahnya, itu iya. Tetapi kasus ini perlu dituntaskan (oleh aparat berwenang)," kata Yusni dalam acara diskusi bertajuk 'Kejahatan Beras Sintetis', di Hotel Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5).
  • 23 May 2015 09:52:35
    "Kemungkinan dua pekan depan sudah berganti. Informasinya beredar setelah pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan seluruh Ketua DPD PDIP se-Indonesia," ujar Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni di Makassar, Jumat (22/5).
  • 23 May 2015 09:26:05
    "Sifat dan konsep manajemen itu warnanya dari pemimpin, karena menteri juga dapat melakukan kegiatan dari perundang-undangan atau PerPu yang stimulannya dikuasai oleh Presiden," kata Bob kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (23/5).


eXTReMe Tracker