Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik

Kamis, 14-02-2013 20:08

Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik  : aktual.co
Ilustrasi demokrasi (Foto: Istimewa)

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma


Jakarta, Aktual.co — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengharapkan partai politik dapat menumbuhkan demokrasi yang lebih baik dengan menerapkan prinsip demokrasi di internal masing-masing.

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk "Parpol dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal" di Jakarta, Kamis (14/2).

Leo menyebutkan enam ciri-ciri hakiki negara yang berdemokrasi yang seharusnya juga diterapkan di internal partai politik. Pertama, taat hukum. Artinya, semua kegiatan harus berdasarkan hukum.

Menurut Leo dalam praktiknya tidak sedikit parpol yang justru melanggar hukum.

"Mereka merupakan wakil yang menjalankan kehidupan bernegara dalam membuat undang-undang tapi mereka juga yang melanggar rambu-rambu yang telah disepakati," katanya.

Ciri-ciri yang kedua, kata Leo, adalah musyawarah, yang merupakan bagian melekat dari demokrasi.

"Kalau kita sudah biasa bermusyawarah dan suara diambil secara aklamasi itu demokrasi sudah terwujud. Apabila tidak, dilakukan pemungutan suara, yaitu suara terbanyak dengan tidak mengalienasi hak-hak demokratis dari semua lapisan masyarakat," katanya.

Ciri-ciri berikutnya, menurut Leo, adalah kebebasan (freedom), kesetaraan (egality), aturan main (rule of law), dan tata kelola yang baik (good governance).

"Kebebasan ini dengan koridor tidak menganggu kebebasan orang lain," katanya.

Dia menjelaskan kesetaraan yang dimaksud adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diikutsertakan dalam berdemokrasi.

Parpol, kata Leo, harus mematuhi aturan main sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mengendalikan konflik internal dan harus mempunyai tata kelola yang baik agar masing-masing pengurus bisa menjalankan fungsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai.

"Sebaiknya poin-poin tersebut harus dipahami, dijadikan prinsip, dan dilaksanakan agar tidak ada yang saling melangkahi tugas dan fungsi masing-masing yang memicu konflik internal parpol," katanya.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 1 Nov 2014 11:25:46
    Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa rapat kabinet yang digelar oleh fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kemarin bukanlah rapat paripurna yang sah.
  • 1 Nov 2014 10:55:39
    Bekas daerah konflik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yakni di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, kini mengalami kekeringan.
  • 1 Nov 2014 08:36:00
    Demi mencapai kedaulatan pangan itu perlu berbagai stimulasi guna menggugah semangat kebersamaan segenap unsur bangsa dalam memaknai falsafah dasar negara. Sehingga, upaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
  • 31 Oct 2014 23:53:03
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan para pimpinan partai politik harus mau duduk bersama untuk menyelesaikan dualisme yang terjadi di DPR.
  • 31 Oct 2014 23:50:15
    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pun mendesak agar institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk segera membuka nama-nama menteri yang disebut diberi tanda merah itu.
  • 31 Oct 2014 23:44:41
    Bila salah memilih pemimpin yang dibuat Partai Golkar maka akan sulit membuat partai pohon beringin itu gagal memenangi pemilu lagi.
  • 31 Oct 2014 22:55:54
    "Penanganan dugaan malpraktik harus dilakukan sepantasnya dan sepatutnya serta tepat waktu," kata Aditya saat dihubungi, Jumat (31/10) malam.
  • 31 Oct 2014 22:41:00
    "Presiden gunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hati ke hati," kata Yusril, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 22:21:00
    "Ini menko baru belum memiliki kantor dan anggaran. Kami ingin dengar dari beliau (Indroyono dan Puan)," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 21:06:21
    Ketua DPP PPP hasil kongres Surabaya M. Romahurmuziy dan Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair, di Ponpes Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Jum'at (31/10).
  • 31 Oct 2014 20:50:00
    Priyo mengatakan jika pertemuannya dengan DPD Golkar di Jabar guna menjaga komunikasi untuk menyamakan pemikiran dalam membangun Golkar dan bangsa Indonesia ke arah lebih baik.
  • 31 Oct 2014 20:34:28
    Tanggapan itu menyusul munculnya informasi perihal adanya "operasi" pihak tertentu untuk menghilangkan data nama menteri yang terkena tanda merah, agar tidak tersiar ke publik.
  • 31 Oct 2014 19:30:00
    "Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 19:10:40
    "Saya berharap teman-teman di parlemen bisa menurunkan emosinya, dan saling mengalah," kata Puan di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:50:00
    "Penambahan ruangan penting, bukan hanya untuk fasilitas anggota, tapi juga tenaga ahli, sekretaris, dan tamu," kata Roem saat berkunjung ke ruang wartawan DPR, di Gedung Nusantara III, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:42:28
    "Sebab jika itu tidak dibuka ke publik, maka publik akan mengatakan bahwa KPK sudah menghamba pada kekuasaan dan berusaha main mata serta kompromi dengan nama-nama yang dicoret merah atau kuning,"
  • 31 Oct 2014 18:30:00
    "Jika pembentukan DPR tandingan ini terjadi, menunjukan ketidakmatangan berdemokrasi sekaligus kemunduran demokrasi," kata Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:11:00
    "Sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 17:32:51
    "Akan ada tim yang terdiri atas setidaknya lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan anjungan atau stan oleh penyewa," kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, di Yogyakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 17:25:43
    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letnal Kolonel Laut (KH) Abdul Kadir di Surabaya, mengatakan pengerahan KRI Sorong merupakan perintah langsung dari Pangarmatim Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim, guna membantu pencarian melalui laut.
  • 31 Oct 2014 17:25:40
    Pemerintah Indonesia mengecam keras langkah Pemerintah Israel yang menutup akses ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem. Indonesia meminta Israel untuk segera membuka kembali Masjid Al Aqsa.
  • 31 Oct 2014 17:18:35
    Pengamat politik USU, Dadang Darmawan kepada Aktual.co di Medan, Jumat (31/10) mengatakan, sebaiknya 122 UU yang bertentangan dengan cita-cita 'the founding fathersnya' dirilis ke publik. Lalu dikomparasikan dengan UUD 45 dan preambule.
  • 31 Oct 2014 17:12:00
    "Divided government dalam sistem pemerintahan presidensial sebenarnya memiliki sisi positif untuk memaksimalkan fungsi checks and balances, karena eksekutif akan diawasi secara ketat oleh legislatif," kata Nasef.
  • 31 Oct 2014 16:50:00
    "Dengan adanya KIP ini, mereka yang putus sekolah mau balik lagi ke sekolah, kami berikan bantuan ini nantinya," kata Anies di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 16:45:00
    "Saya berharap agar ini segera cair, dalam dua hingga tiga hari ke depan. Bagaimana pun juga bangsa ini besar, karena ada kompleksitas yang besar juga," kata Lukman Hakim yang juga Menteri Agama Kabinet Kerja di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (31/10).


eXTReMe Tracker