Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik

Kamis, 14-02-2013 20:08

Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik  : aktual.co
Ilustrasi demokrasi (Foto: Istimewa)

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma


Jakarta, Aktual.co — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengharapkan partai politik dapat menumbuhkan demokrasi yang lebih baik dengan menerapkan prinsip demokrasi di internal masing-masing.

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk "Parpol dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal" di Jakarta, Kamis (14/2).

Leo menyebutkan enam ciri-ciri hakiki negara yang berdemokrasi yang seharusnya juga diterapkan di internal partai politik. Pertama, taat hukum. Artinya, semua kegiatan harus berdasarkan hukum.

Menurut Leo dalam praktiknya tidak sedikit parpol yang justru melanggar hukum.

"Mereka merupakan wakil yang menjalankan kehidupan bernegara dalam membuat undang-undang tapi mereka juga yang melanggar rambu-rambu yang telah disepakati," katanya.

Ciri-ciri yang kedua, kata Leo, adalah musyawarah, yang merupakan bagian melekat dari demokrasi.

"Kalau kita sudah biasa bermusyawarah dan suara diambil secara aklamasi itu demokrasi sudah terwujud. Apabila tidak, dilakukan pemungutan suara, yaitu suara terbanyak dengan tidak mengalienasi hak-hak demokratis dari semua lapisan masyarakat," katanya.

Ciri-ciri berikutnya, menurut Leo, adalah kebebasan (freedom), kesetaraan (egality), aturan main (rule of law), dan tata kelola yang baik (good governance).

"Kebebasan ini dengan koridor tidak menganggu kebebasan orang lain," katanya.

Dia menjelaskan kesetaraan yang dimaksud adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diikutsertakan dalam berdemokrasi.

Parpol, kata Leo, harus mematuhi aturan main sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mengendalikan konflik internal dan harus mempunyai tata kelola yang baik agar masing-masing pengurus bisa menjalankan fungsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai.

"Sebaiknya poin-poin tersebut harus dipahami, dijadikan prinsip, dan dilaksanakan agar tidak ada yang saling melangkahi tugas dan fungsi masing-masing yang memicu konflik internal parpol," katanya.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 26 Nov 2014 19:47:59
    Massa buruh dan mahasiswa menyandera truk tangki Pertamina saat menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Aksi ini sebagai protes terhadap kebijakan presiden Jokowi yang menaikan harga BBM. Selain itu mereka juga meminta Jokowi pecat menteri yang berbau Neolib diantara menteri perekonomian, BUMN dan ESDM. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 26 Nov 2014 18:00:26
    Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa menjelaskan jika penggunaan hak interpelasi sepenuhnya merupakan hak anggota dewan yang diatur oleh konstitusi.
  • 26 Nov 2014 17:49:26
    Ratusan Massa yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) melakukan aksi panggung Rakyat di depan Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Dalam aksinya PPRI Tolak Kenaikan Harga BBM, Tolak Upah Murah dan Tolak Penggusuran Tanah Rakyat. AKTUAL/MUNZIR
  • 26 Nov 2014 16:49:00
    Beberapa anggota DPR akan menggunakan hak Interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikkan harga BBM diprediksi tidak berjalan mulus.
  • 26 Nov 2014 16:00:46
    Lima inisiasi pengusul digunakannya hak interpelasi anggota dewan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mengumpulkan sebanyak 202 tandatangan anggota dewan.
  • 26 Nov 2014 15:30:50
    Imam Nachrowi dan Hanif Dhakiri yang merupakan menteri dalam kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi hadir dalam musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PKB Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • 26 Nov 2014 15:10:02
    Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah menunda sidang pengesahan memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 14:59:13
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi lahan di atas wilayah udara Provinsi Riau dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI Angkutan Udara.
  • 26 Nov 2014 14:40:19
    Agung Laksono akan langsung menduduki kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan rapat konsolidasi menyelamatkan partai. Dia pun bersikukuh untuk melawan rencana Munas di Bali pada 30 November 2014
  • 26 Nov 2014 14:30:37
    Gerindra menilai adanya uapaya Menkopolhukam melemahkan Partai Golkar. Sinyal ini diendus karena menkopolhukam melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali
  • 26 Nov 2014 14:10:24
    Setya Novanto berharap menemukan jalan keluar konflik Golkar saat bertemu dengan Aburizal Bakrie, hari ini
  • 26 Nov 2014 13:55:41
    Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin geram pada Pemerintah yang mengeluarkan surat edaran tentang larangan anggota kabinet menghadiri rapat dengan DPR. Dia juga meminta Menkopolhukam jangan mengurusi masalah Munas Golkar
  • 26 Nov 2014 13:45:52
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demorat, Benny K Harman sempat menyindir kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly dalam rapat sidang paripurna di DPR RI dengan agenda memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 13:30:45
    Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Fadel Muhammad mengatakan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy yang memerintahkan agar Kapolri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali kental nuansa politik.
  • 26 Nov 2014 13:08:06
    Ada kepentingan Surya Paloh di lingkaran Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik UNJ, Ubedillah Badrun, di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 13:00:50
    Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengatakan, larangan yang dikeluarkan Menko Polhukam Tedjo Edy bukan bermaksud mencampuri urusan Golkar. Larangan itu semata-mata demi keamanan secara luas.
  • 26 Nov 2014 12:20:45
    Alasannya, UU Migas sangat banyak kelemahannya dibandingkan dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 44 Tahun 1960. Salah satunya menyangkut kepentingan asing di Indonesia, utamanya IMF.
  • 26 Nov 2014 12:09:43
    Ketua Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan bahwa alasan Menko Polhukam Tedjo Edi mengeluarkan pernyataan agar Kapolri untuk tidak memberikan izin diselenggarakan Munas partai golkar sudah tepat.
  • 26 Nov 2014 11:47:00
    Menko Polhukam, Tedjo Edy adalah kader Partai NasDem. Sedangkan Ketua Umumnya adalah Surya Paloh
  • 26 Nov 2014 11:42:08
    Politisi Golkar, Titik Soeharto mengatakan tidak ada landasan kubu Agung Laksono Cs untuk menyatakan kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum dibekukan.
  • 26 Nov 2014 11:30:10
    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sikap Menko Polhukam membuktikan bahwa rezim pemerintahan Jokowi-JK, adalah rezim yang otoriter.
  • 26 Nov 2014 11:24:01
    Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edy menunjukkan adanya kepentingan politik. Demikian disampaikan politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 10:35:04
    Peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan surat Sekretaris Kabinet mengenai instruksi Presiden Joko Widodo kepada menteri Kabinet Kerja untuk tidak rapat dengan DPR sebelum permasalahan di parlemen selesai bisa mementahkan upaya rekonsiliasi.
  • 26 Nov 2014 09:45:45
    Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau Kapolda Bali untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Jenderal Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang.
  • 26 Nov 2014 09:40:42
    Ditambahkannya, adanya upaya pemecahanan partai Golkar untuk meredam suara partai ke oposisi, karena Golkar selama ini masih concern berada di kubu Koalisi Merah Putih.


eXTReMe Tracker