Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik

Kamis, 14-02-2013 20:08

Formappi: Parpol Harus Tumbuhkan Demokrasi Lebih Baik  : aktual.co
Ilustrasi demokrasi (Foto: Istimewa)

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma


Jakarta, Aktual.co — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengharapkan partai politik dapat menumbuhkan demokrasi yang lebih baik dengan menerapkan prinsip demokrasi di internal masing-masing.

"Parpol harus benar-benar mengaktualisasikan dan menumbuhkan demokrasi yang lebih baik," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk "Parpol dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Internal" di Jakarta, Kamis (14/2).

Leo menyebutkan enam ciri-ciri hakiki negara yang berdemokrasi yang seharusnya juga diterapkan di internal partai politik. Pertama, taat hukum. Artinya, semua kegiatan harus berdasarkan hukum.

Menurut Leo dalam praktiknya tidak sedikit parpol yang justru melanggar hukum.

"Mereka merupakan wakil yang menjalankan kehidupan bernegara dalam membuat undang-undang tapi mereka juga yang melanggar rambu-rambu yang telah disepakati," katanya.

Ciri-ciri yang kedua, kata Leo, adalah musyawarah, yang merupakan bagian melekat dari demokrasi.

"Kalau kita sudah biasa bermusyawarah dan suara diambil secara aklamasi itu demokrasi sudah terwujud. Apabila tidak, dilakukan pemungutan suara, yaitu suara terbanyak dengan tidak mengalienasi hak-hak demokratis dari semua lapisan masyarakat," katanya.

Ciri-ciri berikutnya, menurut Leo, adalah kebebasan (freedom), kesetaraan (egality), aturan main (rule of law), dan tata kelola yang baik (good governance).

"Kebebasan ini dengan koridor tidak menganggu kebebasan orang lain," katanya.

Dia menjelaskan kesetaraan yang dimaksud adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diikutsertakan dalam berdemokrasi.

Parpol, kata Leo, harus mematuhi aturan main sesuai dengan kesepakatan bersama untuk mengendalikan konflik internal dan harus mempunyai tata kelola yang baik agar masing-masing pengurus bisa menjalankan fungsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai.

"Sebaiknya poin-poin tersebut harus dipahami, dijadikan prinsip, dan dilaksanakan agar tidak ada yang saling melangkahi tugas dan fungsi masing-masing yang memicu konflik internal parpol," katanya.
(Ant)
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 19 Sep 2014 15:35:44
    Akan tetapi, Heri tidak membantah jika dalam pemerintahan nanti akan muncul istilah "Matahari Kembar". Ia menilai dengan gaya kepemimpinan seorang JK yang realistis dan cepat dalam mengambil keputusan sehingga dominasi itu sangat terlihat nantinya.
  • 19 Sep 2014 14:45:35
    "Golkar saat ini tengah menggodok sejumlah nama yang dianggap layak untuk disodorkan sebagai Ketua DPR. Pekan depan nama calon Ketua DPR sudah bisa ditetapkan," ungkap Tantowi di gedung DPR, Jum'at (19/9).
  • 19 Sep 2014 14:05:49
    "Kami masih yakin Partai Demokrat adalah bagian dari Koalisi Merah Putih," ujar Tantowi di gedung DPR, Jum'at (19/9).
  • 19 Sep 2014 13:55:19
    "Pengangkatan Dato Tahir sebagai penasihat Panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit merupakan hal yang aneh dan baru kali ini terjadi dalam sejarah TNI," ujar Hasanuddin di gedung DPR, Jum'at (19/9).
  • 19 Sep 2014 11:40:50
    "Jika yang 10 itu diakomodir Kementerian Dalam Negeri, nyaris sempurna lah RUU Pilkada. Panja RUU Pilkada pekan depan disusul Raker Mendagri dengan parlemen, lalu dikunci di Paripurna DPR RI 25 September 2014," ujar Ramadhan di gedung DPR, Jum'at (19/9).
  • 19 Sep 2014 08:35:00
    Hasto mengungkapkan, pemerintahan Jokowi sebagai kepala pemerintahan ke depan melihat masalah energi ini persoalan fundamental yang harus segera diselesaikan.
  • 19 Sep 2014 08:06:00
    "Presiden membutuhkan pengakuan masyarakat di akhir masa jabatannya, agar orang mengenang dia. Kita bisa melihat SBY bermain disitu. Bahwa ada kepentingan ingin menutup masa jabatan dengan manis (terkait sikapnya dalam RUU Pilkada)," kata Ardian di Jakarta, Kamis (18/9).
  • 19 Sep 2014 07:43:00
    "Kapan sih omongan gue salah. Pak SBY sangat menghormati demokrasi sehingga mendengarkan suara rakyat. Lagipula, sejak kapan Demokrat gabung ke Koalisi Merah Putih," ungkap Ruhut di Gedung DPR, Kamis (18/9).
  • 19 Sep 2014 06:46:00
    "Saya mengharapkan Jokowi-JK mengangkat kami kaum waria yang rendah pendidikannya, rendah ekonominya, rendah tingkat kesehatannya akibat terpinggirkannya kami oleh masyarakat," ujar Yulianus Rettoblaut salah satu waria di rumah transisi, Jakarta Pusat, Menteng, Kamis (18/9).
  • 19 Sep 2014 06:20:00
    "Ini tentu berarti mendekatkan," kata Jusuf Kalla saat menghadiri peluncuran buku fotografi Palang Merah Indonesia yang berjudul "Menembus Batas: Catatan Perjalanan Kemanusiaan" di Jakarta, Kamis (18/9).
  • 19 Sep 2014 06:05:00
    "Sudah ada keputusan DPP bahwa Partai Demokrat sebagai penyeimbang dan tidak ingin kursi menteri di kabinet mendatang," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Kamis (18/9).
  • 19 Sep 2014 05:04:00
    "KPK (akan uji) integritas masih nanti, pada saat jumlahnya lebih kecil untuk 18 kementerian dari profesional diangkat 70-80 baru selesi interigtasnya dimulai," ucap dia di rumah transisi, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).
  • 18 Sep 2014 23:40:20
    Ketiga saksi yang dari HMI adalah Bahrur Rossi, Rian Adi Tama dan M. Cesar Regitama. Saksi pertama Bahrur Rossi mulai menjelaskan tentang kronologi kejadian.
  • 18 Sep 2014 22:56:16
    "Ada 10 catatan dari partai. Jika semuanya masuk dalam RUU maka Demokrat mendukung pilkada langsung," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers di Kantor DPP di Jakarta, Kamis (18/9).
  • 18 Sep 2014 22:50:01
    "Ada empat tugas utama, yakni mulai dari perencanaan yang sifatnya strategis sampai nanti memberikan informasi intelejen kepada presiden dalam satu mekanisme di dalam kantor kepresidenan," paparnya.
  • 18 Sep 2014 22:42:52
    "Kami sudah menduga bahwa Mendagri yang akan maju mundur. Memang dulu inisiasi oleh DPR, tetapi rancangan akademik oleh Mendagri. Sekali lagi bahwa pemerintah ini Presidennya adalah dari Partai Demokrat," tambahnya.
  • 18 Sep 2014 22:28:22
    Anggota Presidium JSKK, Maria Katarina Sumartis mengatakan hal ini langsung kepada Tim Transisi. Kemudian pesan ini akan disampaikan ke Jokowi-JK.
  • 18 Sep 2014 19:49:48
    Terdapat empat butir yang menjadi poin aspirasi Geram untuk disampaikan pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014 Jokowi-JK, yang diantaranya ialah, mendesak Jokowi-JK agar tidak memasukan para mafia migas dalam struktur kabinetnya serta bebas dari intervensi asing demi kedaulatan bangsa.
  • 18 Sep 2014 19:14:22
    Martin juga mengkritik soal Jokowi yang mengalokasikan 16 kursi menteri untuk kader partai berbanding terbalik dengan pernyataanya untuk membentuk kabinet tanpa syarat. "Buka bagi-bagi untuk partai, nah tetap saja bagi-bagi juga kan," ujarnya.
  • 18 Sep 2014 17:55:32
    "Soal Darwin didorong Pak Luhut itu sah-sah saja. Tapi sekarang kan itu hak Presiden, hak prerogatif Presiden. Tergantung dia mau arahnya kemana yang sesuai dengan kebijakan yang dia sampaikan sewaktu kampanye kemarin," ungkap Milton.
  • 18 Sep 2014 17:40:46
    200 nama tersebut, kata Andi merupakan hasil seleksi pertama yang dilakukan oleh mantan Walikota Solo tersebut, dari jumlah calon awal sebanyak 1000 calon yang mengajukan diri.
  • 18 Sep 2014 17:37:33
    Nama Bos Shell Indonesia Darwin Silalahi mencuat sebagai nominator Menteri ESDM kabinet Jokowi-JK. Ia dikabarkan di-endorse Luhut Panjaitan, petinggi Golkar yang membelot ke Jokowi-JK.
  • 18 Sep 2014 17:28:52
    Hadi juga optimis, Darwin yang berlatar belakang pengusaha di perusahaan asing tidak akan berpihak ke manapun jika ia benar-benar menjabat sebagai Menteri ESDM.
  • 18 Sep 2014 17:18:11
    Namun, Afdal mengatakan, kebijakan tersebut gagal total. Kebijakan itu tidak berpengaruh karena masyarakat mengakali kebijakan tersebut. Contohnya, ketika pelarangan pembelian BBM Bersubsidi di jalan tol masyarakat mengakalinya dengan membeli BBM yang bersubsidi sebelum masuk ke jalur tol.
  • 18 Sep 2014 17:14:03
    "Dari sisi kebijakan sudah dikunci bahwa ada 18 kementerian yang akan berasal dari professional di luar partai," ucap Hasto di Rumah Transisi, di Jakarta.


eXTReMe Tracker