Ruhut Usulkan ke SBY Agar Menteri Ikut Konvensi Dinonaktifkan

Adi Adrian - Kamis, 02-01-2014 20:21

Ruhut Usulkan ke SBY Agar Menteri Ikut Konvensi Dinonaktifkan : aktual.co
Ruhut Sitompul (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

"Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden agar menonaktifkan para menteri anggota KIB II yang ikut konvensi capres Demokrat, paling tidak sampai April depan," kata Ruhut di Jakarta, Kamis (2/11).


Jakarta, Aktual.co — Jubir Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengusulkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono agar menonaktifkan menteri-menteri yang maju dalam konvensi PD.

"Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden agar menonaktifkan para menteri anggota KIB II yang ikut konvensi capres Demokrat, paling tidak sampai April depan," kata Ruhut di Jakarta, Kamis (2/11).

Usulan tersebut, kata Ruhut, karena dirinya melihat ada ketidakfairan dalam pelaksanaan konvensi capres yang diselenggarakan partainya. Selain itu, menteri yang ikut konvensi tidak fokus lagi pada pekerjaannya.

"Kalau tidak dinonaktifkan, keikutsertaan mereka bisa mengganggu tugasnya sebagai pembantu presiden. Juga dimaksudkan supaya mereka tidak memanfaatkan/menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan konvensi," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Disamping itu, usulannya itu juga untuk menjawab sesumbar salah seorang menteri (peserta konvensi) yang menyatakan siap mundur dari kabinet jika diminta presiden SBY.  Menurutnya, tantangan itu harus dijawab dengan tindakan riil, yakni menonaktifkan dari jabatannya di kabinet.

"Rasanya kurang elok kalau ada menteri yang nantang-nantang siap mundur kalau diminta presiden. Saya rasa tantangan itu kurang sopan, kalau mau mundur, ya mundur saja, tidak usah nantang-nantang segala,’’ ujarnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 25 Nov 2014 23:34:55
    Gerakan Pramuka yang menginginkan perubahan sistem pengangaran Swakelola dibawah Kementerian pemuda dan olah raga (Kemenpora) menjadi dana hibah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
  • 25 Nov 2014 22:39:14
    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa Polri tetap mengijinkan partainya untuk menggelar Munas di Bali.
  • 25 Nov 2014 22:31:43
    Pemerintahan Joko Widodo melarang Munas IX Golkar yang rencananya akan diselenggarakan di Bali pada 30 November mendatang.
  • 25 Nov 2014 21:41:43
    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical didampingi pimpinan partai Golkar lainnya menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/11/2014). Ical mengecam pembentukan presidium penyelamat partai yang dibuat para calon ketua umum partai berlambang beringin itu tidak sah. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 25 Nov 2014 21:21:32
    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX akan tetap dilakukan pada di Bali pada 30 Nopember 2014 mendatang.
  • 25 Nov 2014 20:52:10
    Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono langsung bergerak cepat menyiapkan agenda musyawarah nasional (Munas) partai Golkar.
  • 25 Nov 2014 20:42:56
    Presidium Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono akan mengelar Munas paling lambat Januari 2015
  • 25 Nov 2014 20:40:18
    Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dikritik karena tidak menemui kader beserta massa yang bentrok. Kehadiran Ical diyakini bisa membuat suasana kondusif
  • 25 Nov 2014 19:26:41
    Partai Golkar telah beku menyusul terbentuknya Presidium Penyelamat Partai. Langkah Ical untuk maju dalam Munas pun bisa terjegal
  • 25 Nov 2014 18:35:52
    Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pimpinan Yorrys Raweyai kembali menduduki kantor DPP Partai Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11).
  • 25 Nov 2014 18:33:37
    Dari kiri ke kanan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Komisioner KPK Busyro Muqoddas dan Koordinator ICW Ade Irawan saat berdiskusi “Peta Korupsi dan Pengawalan Pemerintahan Baru bersama Masyarakat Sipil”, di Jakarta, Selasa (25/11/2014). Melihat peta politik pasca pemilu 2014, korupsi dikhawatirkan semakin potensial terjadi. Pemerintahan baru juga terlihat belum imun terhadap korupsi. Oleh karena itu, masyarakat sipil mutlak hadir untuk mengawal pemerintahan baru. AKTUAL/MUNZIR
  • 25 Nov 2014 17:22:44
    Politisi Partai Golkar yang juga inisiasi hak interpelasi, Muhammad Misbakhun mengutarakan bahwa setidaknya sudah terkumpul 157 tandatangan dari empat fraksi di DPR RI.
  • 25 Nov 2014 17:12:59
    Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan penginisasian untuk menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah menimbulkan 'bintang baru' di Senayan atau DPR RI.
  • 25 Nov 2014 17:05:49
    Banyak kepentingan akan ikut bermain dalam Munas Golkar. Sebab hasil Munas akan menentukan arah kebijakan politik partai beringin dalam lima tahun ke depan
  • 25 Nov 2014 16:31:16
    Sejak Senin (24/11) petang hingga saat ini Yorrys Raweyai membawa massa yang menurutnya berasal dari Gerakan Penyelamat Partai, ke DPP Partai Golkar.
  • 25 Nov 2014 16:30:08
    Sebanyak 50 politikus dari Fraksi Golkar menandatangani penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga BBM, kata anggota DPR Misbakhun.
  • 25 Nov 2014 16:26:20
    Bentrokan puluhan massa dari dua kubu terjadi di dalam kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (25/11) petang.
  • 25 Nov 2014 16:24:51
    Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan heran karena masih ada yang menilai permasalahan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen belum selesai.
  • 25 Nov 2014 16:12:50
    Hak Interpelasi yang sedang dihimpun oleh sejumlah anggota dewan terhadap pemerintahan Jokowi-JK terkait kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi dinilai masih terlalu dini dilakukan.
  • 25 Nov 2014 15:50:57
    Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bahwa server bank data e-KTP berada di luar negeri.
  • 25 Nov 2014 15:45:28
    Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menyatakan 10 fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) per hari ini telah menyerahkan nama-nama anggotanya ke seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
  • 25 Nov 2014 15:10:50
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapan atas polemik menyangkut pemanggilan menteri-menteri Kabinet Kerja oleh DPR-RI.
  • 25 Nov 2014 14:59:49
    Berbagai program kerakyatan tidak akan bisa berjalan lantaran APBN-P tidak bisa cair tanpa persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR
  • 25 Nov 2014 14:50:04
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai pusing memikirkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak karena hingga kini belum memiliki payung hukum kuat
  • 25 Nov 2014 14:45:02
    Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyayangkan dikeluarkannya surat Sekretaris Kabinet yang melarang kementerian dan lembaga mengadakan rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan di DPR.


eXTReMe Tracker