Ruhut Usulkan ke SBY Agar Menteri Ikut Konvensi Dinonaktifkan

Adi Adrian - Kamis, 02-01-2014 20:21

Ruhut Usulkan ke SBY Agar Menteri Ikut Konvensi Dinonaktifkan : aktual.co
Ruhut Sitompul (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)

"Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden agar menonaktifkan para menteri anggota KIB II yang ikut konvensi capres Demokrat, paling tidak sampai April depan," kata Ruhut di Jakarta, Kamis (2/11).


Jakarta, Aktual.co — Jubir Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengusulkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono agar menonaktifkan menteri-menteri yang maju dalam konvensi PD.

"Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden agar menonaktifkan para menteri anggota KIB II yang ikut konvensi capres Demokrat, paling tidak sampai April depan," kata Ruhut di Jakarta, Kamis (2/11).

Usulan tersebut, kata Ruhut, karena dirinya melihat ada ketidakfairan dalam pelaksanaan konvensi capres yang diselenggarakan partainya. Selain itu, menteri yang ikut konvensi tidak fokus lagi pada pekerjaannya.

"Kalau tidak dinonaktifkan, keikutsertaan mereka bisa mengganggu tugasnya sebagai pembantu presiden. Juga dimaksudkan supaya mereka tidak memanfaatkan/menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan konvensi," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Disamping itu, usulannya itu juga untuk menjawab sesumbar salah seorang menteri (peserta konvensi) yang menyatakan siap mundur dari kabinet jika diminta presiden SBY.  Menurutnya, tantangan itu harus dijawab dengan tindakan riil, yakni menonaktifkan dari jabatannya di kabinet.

"Rasanya kurang elok kalau ada menteri yang nantang-nantang siap mundur kalau diminta presiden. Saya rasa tantangan itu kurang sopan, kalau mau mundur, ya mundur saja, tidak usah nantang-nantang segala,’’ ujarnya.
Ismed Eka Kusuma -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 18 Dec 2014 19:00:42
    Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak setuju dengan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka cabang di daerah karena akan membebani Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.
  • 18 Dec 2014 17:21:03
    Melemahnya nilai tukar rupiah mendapat perhatian serius dari mantan Presiden SBY. SBY menanggapi jebloknya nilai tukar rupiah lewat media sosial twitter. SBY beralasan tak mudah masuk ke liputan media konvensional.
  • 18 Dec 2014 17:05:09
    Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKS, Fahri Hamzah mengatakan bahwa sejumlah buku nikah yang diterbitkan oleh kementerian agama (Kemenag) yang masih menggunakan nama dan tandatangan era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA) tetap sah dan diakui negara.
  • 18 Dec 2014 16:07:00
    Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan bahwa peryataan Presiden Jokowi yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, akan memberikan pesan tidak baik kepada rakyat Indonesia.
  • 18 Dec 2014 15:33:46
    Buruh migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia menggelar aksi unjuk rasa mendesak Presiden Jokowi untuk segera mewujudkan perlindungan bagi pekerja/buruh migran di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12/2014). Aksi ini mendesak Pemerintah Jokowi untuk melindungi para buruh migran dengan meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). AKTUAL/MUNZIR
  • 18 Dec 2014 15:31:33
    Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah (BUMN) untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara, menuai kritik keras dari politisi senayan.
  • 18 Dec 2014 15:24:57
    Rencana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN, sama saja menempatkan WNI sebagai masyarakat kelas dua.
  • 18 Dec 2014 14:10:59
    Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menjual gedung kementeriannyaa dinilai karena adik dari Arie Soemarno itu tidak tahu soal anggaran negara.
  • 18 Dec 2014 14:06:42
    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kongres partai berlambang matahari putih itu akan digelar sekitar Maret, di Bali pada 2015.
  • 18 Dec 2014 13:57:33
    Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan agar untuk tidak 'mengobral' kembali aset negara. Sama ketika PDI Perjuangan memerintah negeri ini.
  • 18 Dec 2014 13:15:51
    Kementerian BUMN menepis rumor beredar yang mengatakan bahwa melarang pegawainya masuk kantor mengenakan jilbab, celana katung dan berjenggot. Bantahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro.
  • 18 Dec 2014 12:10:55
    Wacana pemerintahan Presiden Jokowi untuk memasukan kembali rancangan undang-undang keamanan nasional (RUU Kamnas) dalam prolegnas 2015 nanti terus menuai reaksi. Terlebih, terkait kekhawatiran ketentuan penggunaan militer yang mendominasi.
  • 18 Dec 2014 10:00:30
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menyatakan hasil lembaga survei mengenai bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan menempatkan Joko Widodo menggeser Megawati Soekarnoputri belum sepenuhnya didukung elit partai. Meski begitu, Jokowi tetap tidak berani melompat ke partai lain, semisal partai Nasional Demokrat yang makin romantis dengan Jokowi.
  • 18 Dec 2014 09:32:56
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki semuanya, termasuk menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara besar.
  • 18 Dec 2014 09:17:30
    Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tridianto mengatakan perjuangan politisi demokrat Gede Pasek akan sangat berat dan butuh tenaga ekstra dalam menghadapi kompetisi bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:10:12
    Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyakini jika Anas Urbaningrum akan mendukung langkah Sekjen PPI sekaligus politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika dalam bursa calon ketua umum (Catum) di Kongres Partai Demokrat 2015 nanti.
  • 18 Dec 2014 09:02:24
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menegaskan Presiden RI Joko Widodo diminta tidak mengulangi pengalaman sama seperti era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat ketua umum partai politik, meskipun hasil lembaga survei Jokowi menggeser Megawati Soekarnoputri dalam bursa calon Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
  • 18 Dec 2014 08:37:04
    Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2014-2019 setelah menang voting atas Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 di Jakarta.
  • 18 Dec 2014 07:55:14
    Susunan Fraksi Partai Golkar yang ada di komplek parlemen Senayan tidak bisa diganggu gugat. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB), lewat akun Facebook Aburizal Bakrie, Kamis (18/12).
  • 18 Dec 2014 07:37:22
    Peneliti politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly terhadap dualisme Partai Golkar sebagai langkah untuk mencari aman.
  • 18 Dec 2014 07:22:32
    Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengutuk keras insiden serangan militan Taliban di sebuah komplek sekolah di Peshawar, Pakistan, pada 16 Desember 2014 lalu.
  • 18 Dec 2014 06:20:28
    Dalam dunia politik Indonesia modern muncul fenomena baru, yaitu naiknya era politik sensasional. Politik sensasional ini adalah varian dari politik pencitraan, hanya lebih ekstrim. Presiden sebelum yang sekarang (SBY) adalah maestronya politik pencitraan, namun presiden yang sekarang (Jokowi) masuk ke zona pencitraan yang ekstrim.
  • 18 Dec 2014 05:02:59
    Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Mudzakkir, menilai penjemputan paksa oleh Kejaksaan Agung terhadap mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifuddin (Yance) menunjukan arogansi dan ketidakpahaman Jaksa Agung dalam menegakkan hukum.
  • 17 Dec 2014 21:45:54
    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengatakan daerah yang harus menggelar pemilihan kepala daerah akan bertambah jika pelaksanaan serentaknya mundur ke tahun 2016.
  • 17 Dec 2014 21:35:21
    Chairman SSS Sukardi Rinakit, mengatakan selain faktor pileg dan pilpres, ada empat hal lain yang menyebabkan terjadi arogansi politik pada tahun 2014.


eXTReMe Tracker