Bawaslu Curigai Adanya Kepentingan PKPU No.13/2013

Arbie Marwan - Jum'at, 05-04-2013 20:45

Bawaslu Curigai Adanya Kepentingan PKPU No.13/2013 : aktual.co
Muhammad - Ketua Bawaslu (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Harusnya KPU menghitung dengan cermat. Kalau ada perubahan ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Setiap perubahan kita tidak diajak konsultasi", ujar Ketua Bawaslu, Muhammad


Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tanggapan tentang Peraturan KPU (PKPU) No.13/2013 terkait dihapusnya Pasal 47 PKPU No.7/2013.

"Sebenarnya itu menunjukkan kelemahan dari sistem perencanaan. Harusnya KPU menghitung dengan cermat. Kalau ada perubahan ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Setiap perubahan kita tidak diajak konsultasi", ujar Ketua Bawaslu, Muhammad,  saat ditanya tanggapan tentang penghapusan pasl 47 di Jakarta (5/4).

Sebelumnya, di Pasal 47 PKPU No.7/2013 disebutkan ayat (1) "Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota."

Dan juga ayat (2) "Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat". 

Bawaslu, kata Muhammad, merasa janggal akan PKPU tersebut, karena merasa belum mendapatkan alasan perubahan yang begitu cepat yang dilakukan oleh KPU. 

"Apa alasan perubahannya, kita berharap akan merencanakan ketemu dengan KPU berkonsultasii dengan KPU karena sebelumnya surat kami belum direspon," tambah Muhammad.
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 26 Nov 2014 16:00:46
    Lima inisiasi pengusul digunakannya hak interpelasi anggota dewan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mengumpulkan sebanyak 202 tandatangan anggota dewan.
  • 26 Nov 2014 15:30:50
    Imam Nachrowi dan Hanif Dhakiri yang merupakan menteri dalam kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi hadir dalam musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PKB Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • 26 Nov 2014 15:10:02
    Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah menunda sidang pengesahan memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 14:59:13
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi lahan di atas wilayah udara Provinsi Riau dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI Angkutan Udara.
  • 26 Nov 2014 14:40:19
    Agung Laksono akan langsung menduduki kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan rapat konsolidasi menyelamatkan partai. Dia pun bersikukuh untuk melawan rencana Munas di Bali pada 30 November 2014
  • 26 Nov 2014 14:30:37
    Gerindra menilai adanya uapaya Menkopolhukam melemahkan Partai Golkar. Sinyal ini diendus karena menkopolhukam melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali
  • 26 Nov 2014 14:10:24
    Setya Novanto berharap menemukan jalan keluar konflik Golkar saat bertemu dengan Aburizal Bakrie, hari ini
  • 26 Nov 2014 13:55:41
    Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin geram pada Pemerintah yang mengeluarkan surat edaran tentang larangan anggota kabinet menghadiri rapat dengan DPR. Dia juga meminta Menkopolhukam jangan mengurusi masalah Munas Golkar
  • 26 Nov 2014 13:45:52
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demorat, Benny K Harman sempat menyindir kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly dalam rapat sidang paripurna di DPR RI dengan agenda memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 13:30:45
    Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Fadel Muhammad mengatakan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy yang memerintahkan agar Kapolri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali kental nuansa politik.
  • 26 Nov 2014 13:08:06
    Ada kepentingan Surya Paloh di lingkaran Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik UNJ, Ubedillah Badrun, di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 13:00:50
    Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengatakan, larangan yang dikeluarkan Menko Polhukam Tedjo Edy bukan bermaksud mencampuri urusan Golkar. Larangan itu semata-mata demi keamanan secara luas.
  • 26 Nov 2014 12:20:45
    Alasannya, UU Migas sangat banyak kelemahannya dibandingkan dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 44 Tahun 1960. Salah satunya menyangkut kepentingan asing di Indonesia, utamanya IMF.
  • 26 Nov 2014 12:09:43
    Ketua Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan bahwa alasan Menko Polhukam Tedjo Edi mengeluarkan pernyataan agar Kapolri untuk tidak memberikan izin diselenggarakan Munas partai golkar sudah tepat.
  • 26 Nov 2014 11:47:00
    Menko Polhukam, Tedjo Edy adalah kader Partai NasDem. Sedangkan Ketua Umumnya adalah Surya Paloh
  • 26 Nov 2014 11:42:08
    Politisi Golkar, Titik Soeharto mengatakan tidak ada landasan kubu Agung Laksono Cs untuk menyatakan kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum dibekukan.
  • 26 Nov 2014 11:30:10
    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sikap Menko Polhukam membuktikan bahwa rezim pemerintahan Jokowi-JK, adalah rezim yang otoriter.
  • 26 Nov 2014 11:24:01
    Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edy menunjukkan adanya kepentingan politik. Demikian disampaikan politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 10:35:04
    Peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan surat Sekretaris Kabinet mengenai instruksi Presiden Joko Widodo kepada menteri Kabinet Kerja untuk tidak rapat dengan DPR sebelum permasalahan di parlemen selesai bisa mementahkan upaya rekonsiliasi.
  • 26 Nov 2014 09:45:45
    Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau Kapolda Bali untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Jenderal Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang.
  • 26 Nov 2014 09:40:42
    Ditambahkannya, adanya upaya pemecahanan partai Golkar untuk meredam suara partai ke oposisi, karena Golkar selama ini masih concern berada di kubu Koalisi Merah Putih.
  • 26 Nov 2014 09:32:00
    Pelarangan Munas Golkar yang dilakukan jajaran pemerintahan merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi.
  • 26 Nov 2014 09:25:14
    Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan ijin untuk Munas Golkar di Bali, 30 November mendatang, semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga (RT) partai Golkar.
  • 26 Nov 2014 09:14:09
    Wakil Ketua DPR Fadli zon mempertanyakan maksud dari tindakan Menko Plhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November - 3 Desember di Bali.
  • 26 Nov 2014 06:10:12
    Beredar kabar bahwa Presiden Jokowi akan menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai kepala staf kepresidenan. Hal ini sangat disayangkan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra


eXTReMe Tracker