Bawaslu Curigai Adanya Kepentingan PKPU No.13/2013

Arbie Marwan - Jum'at, 05-04-2013 20:45

Bawaslu Curigai Adanya Kepentingan PKPU No.13/2013 : aktual.co
Muhammad - Ketua Bawaslu (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Harusnya KPU menghitung dengan cermat. Kalau ada perubahan ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Setiap perubahan kita tidak diajak konsultasi", ujar Ketua Bawaslu, Muhammad


Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tanggapan tentang Peraturan KPU (PKPU) No.13/2013 terkait dihapusnya Pasal 47 PKPU No.7/2013.

"Sebenarnya itu menunjukkan kelemahan dari sistem perencanaan. Harusnya KPU menghitung dengan cermat. Kalau ada perubahan ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Setiap perubahan kita tidak diajak konsultasi", ujar Ketua Bawaslu, Muhammad,  saat ditanya tanggapan tentang penghapusan pasl 47 di Jakarta (5/4).

Sebelumnya, di Pasal 47 PKPU No.7/2013 disebutkan ayat (1) "Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota."

Dan juga ayat (2) "Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat". 

Bawaslu, kata Muhammad, merasa janggal akan PKPU tersebut, karena merasa belum mendapatkan alasan perubahan yang begitu cepat yang dilakukan oleh KPU. 

"Apa alasan perubahannya, kita berharap akan merencanakan ketemu dengan KPU berkonsultasii dengan KPU karena sebelumnya surat kami belum direspon," tambah Muhammad.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 30 Sep 2014 18:34:27
    "Semua ini merupakan pertaruhan dan pertanggung jawaban TNI AU terhadap masyarakat Indonesia untuk menunjukkan dan mengetahui kemampuan TNI AU. Ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik karena dengan manajemen terencana dengan baik dan memiliki filosofi latihan disiplin yang benar serta dapat memprediksi apa yang akan terjadi," tegasnya.
  • 30 Sep 2014 18:04:15
    "Enggak bisa, karena mereka enggak ikutin 10 syarat," cetus Melani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:51:40
    "Tolong ditempatkan pada proporsi yang jujur, pemberitaan yang betul-betul objektif. Khusus untuk pilkada tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak ada instruksi (dari Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Syarif Hasan di sela-sela rapat konsolidasi Partai Demokrat jelang pelantikan anggota dewan, di Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:34:45
    "Ada itu. Masih berlaku (surat itu)," kata dia kepada wartawan, di Ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR RI, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:25:52
    "Kok bisa yang menang malah jadi oposisi di parlemen, kan lucu," tandas Jokowi.
  • 30 Sep 2014 17:22:07
    Ia mengatakan, jika setiap kita, terutama para politisi dan peminat politik mencermati secara mendalam akan makna tentang kepala daerah dipilih secara "demokratis" maka akan terjerumus dalam kelirumologi karena tidak jelas atau kabur.
  • 30 Sep 2014 17:15:24
    "Investigasi sudah selesai, kita umumkan secepatnya. Kapuspen TNI dan Kadiv Humas Mabes Polri akan berbicara. Hari ini tim akan diinformasikan," katanya di Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:07:06
    Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan tidak boleh ada yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan gugatan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
  • 30 Sep 2014 17:00:24
    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Totok Riyanto dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua saat tiba di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014). Kedatangannya di Hotel Sultan ini untuk menghadiri pertemuan dengan seluruh kader Partai Demokrat yang lolos sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 16:56:51
    Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Lantaro (kanan) secara simbolis menyerahkan tabungan hari tua kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Laode Ida (kiri) dan Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).PT Taspen (Persero) mencairkan hak tabungan hari tua untuk anggota legeslatif periode 2009-2014 dari DPR, MPR dan DPD. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 16:51:37
    Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) memberikan sambutan saat mengikuti Sidang Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014). Sidang Paripurna tersebut merupakan sidang terakhir bagi anggota DPR RI periode 2009-2014 yang akan digantikan oleh anggota DPR terpilih yang akan dilantik pada Rabu (1/10). AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 16:46:09
    "Belum ada nama-nama dan komposisinya. Sebagai paket pimpinan akan dibicarakan antar partai besok (1/10) setelah pelantikan, baru dibahas," ucapnya.
  • 30 Sep 2014 16:34:44
    "Puan Maharani, Pramono, dan Tjahjo Kumolo. Itu sementara dari kami kandidat untuk pimpinan DPR," ucap Trimedya kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 16:29:55
    "(Pembahasan) kemungkinan soal komposisi pimpinan DPR dan MPR," kata Romi kepada awak media, di lantai 12 ruang Fraksi Golkar, di Jakarta.
  • 30 Sep 2014 16:27:43
    "Pada prinsipnya saya kira Undang-Undang Dasar 45 harus terus di upgrade dengan situasi kondisi (kekinian)," ucap dia.
  • 30 Sep 2014 16:25:04
    "Saya dengar kabar itu. Tapi kita belum ada komunikasi langsung, kita belum tahu," ujar Melani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 15:19:45
    Rian, lanjutnya, bahwa yang publik ingin bukan sekedar sikap SBY sebagai presiden, tapi sebagai Ketua Demokrat agar konsisten ucapan dan perbuatan di paripurna saat itu.
  • 30 Sep 2014 14:31:17
    Ical Masih Bingung, Siapa yang Jadi Ketua DPR‎
  • 30 Sep 2014 14:26:17
    Golkar Sudah Duga, MK Tolak Gugatan MD3‎
  • 30 Sep 2014 12:48:54
    Relawan Jokowi JK Bara JP melakukan aksi unjuk rasa dengan memberikan piala penghargaan bapak anti demokrasi di Depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9/2014). Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas disahkannya UU Pilkada. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 12:47:22
    Demokrasi Barat Tak Cocok di Indonesia, PAN Usul Kembali ke UUD 45‎
  • 30 Sep 2014 12:00:13
    UMS, Kampus Swasta yang Punya Doktor Luar Negeri Terbanyak
  • 30 Sep 2014 09:18:29
    "Posisi tawar partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) semakin "mahal" apabila kubu Jokowi-JK ingin merangkul untuk bergabung, maupun ingin merangkul Demokrat," ucapnya.
  • 30 Sep 2014 08:58:00
    Kepala Imigrasi Jayapura, Gardu Tampubolon di Jayapura, Senin (29/9) mengatakan, BAP kedua wartawan asal Perancis yang bekerja di Arte TV itu dijadwalkan diserahkan Selasa (30/9) namun keduanya belum menunggu dinyatakan lengkap.
  • 30 Sep 2014 05:28:00
    Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Bali, Dr I Nyoman Subanda menyatakan bahwa dekrit presiden tidak bisa membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengundang pro dan kontra di masyarakat.


eXTReMe Tracker