Bawaslu Curigai Adanya Kepentingan PKPU No.13/2013

Arbie Marwan - Jum'at, 05-04-2013 20:45

Bawaslu Curigai Adanya Kepentingan PKPU No.13/2013 : aktual.co
Muhammad - Ketua Bawaslu (Foto: Aktual.co/Amir Hamzah)

"Harusnya KPU menghitung dengan cermat. Kalau ada perubahan ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Setiap perubahan kita tidak diajak konsultasi", ujar Ketua Bawaslu, Muhammad


Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan tanggapan tentang Peraturan KPU (PKPU) No.13/2013 terkait dihapusnya Pasal 47 PKPU No.7/2013.

"Sebenarnya itu menunjukkan kelemahan dari sistem perencanaan. Harusnya KPU menghitung dengan cermat. Kalau ada perubahan ada kesan KPU kurang independen yang dikhawatirkan ada tekanan politik. Setiap perubahan kita tidak diajak konsultasi", ujar Ketua Bawaslu, Muhammad,  saat ditanya tanggapan tentang penghapusan pasl 47 di Jakarta (5/4).

Sebelumnya, di Pasal 47 PKPU No.7/2013 disebutkan ayat (1) "Calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota."

Dan juga ayat (2) "Bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat". 

Bawaslu, kata Muhammad, merasa janggal akan PKPU tersebut, karena merasa belum mendapatkan alasan perubahan yang begitu cepat yang dilakukan oleh KPU. 

"Apa alasan perubahannya, kita berharap akan merencanakan ketemu dengan KPU berkonsultasii dengan KPU karena sebelumnya surat kami belum direspon," tambah Muhammad.
Tri Wibowo -
Berita Terkait

Tegakkan Trisakti


Berita Lainnya

  • 28 Jan 2015 20:19:21
    "Saya pun wapres tak bisa memutuskan itu, apalagi yang lainnya,"
  • 28 Jan 2015 18:59:47
    Hal ini terlihat dalam APBN-P 2015 yang menunjukan adanya kenaikan target penerimaan pajak, cukai, hutang, dan pungutan lain. Sementara semua anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menurun.
  • 28 Jan 2015 18:44:36
    Anggota Tim Konsultatif Independen (Tim Sembilan), mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif (kedua kiri), Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (keempat kiri), mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan (kanan), mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas (keempat kanan), Sosiolog Imam Prasodjo (ketiga kanan), mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno (kedua kanan), Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar (kiri) dan Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana (ketiga kiri) berdiri usai memberikan keterangan pers di Gedung Kemensesneg, Jakarta, Rabu (28/1). Tim Sembilan menyampaikan sejumlah rekomendasi dan saran kepada Presiden Joko Widodo diantaranya tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka dan memberi kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau tidak menduduki jabatannya selama berstatus tersangka baik di KPK maupun Polri. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
  • 28 Jan 2015 18:24:37
    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia melakukan peringatan 100 hari Pemerintahan Indonesia di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2015). Para mahasiswa menganggap Pemerintahan Jokowi - JK telah gagal menjalanin roda Pemerintahan. AKTUAL/MUNZIR
  • 28 Jan 2015 18:19:07
    "Kami sendiri terbelah dua pendapat, sudah saya jelaskan, antara kami berpendapat tak usah diformaolkan dengan keppres,"
  • 28 Jan 2015 17:42:27
    "Kalau dia punya keberanian lakukan reshuffle terhadap menteri ESDM dan BUMN itu merupakan prestasi dan hadiah 100 hari,"
  • 28 Jan 2015 17:18:32
    "Kalau memang betul ada itikad merubah skema kesinambungan SBY khususnya di Tim Ekonomi baik Menkeu, BUMN, ESDM, dan Mendiknas, itu jadi prioritas diganti supaya selaras dengan jiwa Trisakti,"
  • 28 Jan 2015 17:14:46
    Anggota Komisi III F PKS Nasir Djamil berpendapat Tim independen (Tim 9) tak perlu dibentuk secara formal oleh Presiden Joko Widodo karena sudah ada Wantimpres dan staf kepresidenan yang dapat membantu presiden dengan memberikan masukan terkait kisruh KPK-Polri.
  • 28 Jan 2015 17:00:54
    Beredar kabar tender minyak mentah ISC Pertamina untuk periode bulan April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi, bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.
  • 28 Jan 2015 16:39:46
    Dari kiri ke kanan, Direktur Indopolling Wempy Hadir, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Indopolling Nasrullah Kusadjibrata, Pengamat Politik UIN Gun Gun Herianto, dan Pakar Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggono, saat Diskusi dan reales survei " Menakar Harapan Publik Terhadap Nawacita Jokowi- JK", di Warung Daun, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015). Kepercayaan publik saat ini mencapai di atas 70 persen dalam kemampuan melaksanakan program prioritas pemerintahan Jokowi - JK. AKTUAL/MUNZIR
  • 28 Jan 2015 16:33:25
    Begitu halnya pengacara dalam mendampingi kliennya hingga profesi dokter sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Dengan penekanan, mereka mendapatkan perlindungan ketika melakukan pekerjaannya menegakkan hukum.
  • 28 Jan 2015 15:43:34
    Manuver politik dilakukan berulang kali seperti bocornya sprindik Anas Urbaningrum, kasus suap Buol, kasus Simulator SIM. Disebutkan, Abraham Samad dan Adnan Pandu secara sah melakukan pelanggaran kode etik.
  • 28 Jan 2015 15:37:39
    Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng (kanan) bersama Relawan Jokowi Ferdianan Hutahea, Direktur Global Future Institute Hendrajit, Moderator Hatta Taliwang, Pengamat Anggaran Politik Uchok Sky Khadafi, Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng saat Dialog 100 Hari Jokowi di Jakarta, Rabu (28/1/2015). Dialog ini mengulas kepemimpinan Jokowi selama 100 hari mulai dari "pajak melayang, cukai mencekik, kong kalikong MoU Freeport, harga minyak ala pasar, penyertaan subsidi di BUMN dan hilangnya kontrol harga sembako yang meroket. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 28 Jan 2015 15:35:44
    Menurutnya, pada saat keluarnya PP No 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu bara, sebenarnya sudah dirancang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, tetapi baru diberlakukan tahun 2014. Sudah ada cerita sendiri mengenai PP No 1 Th 2014, yang mana ada surat perintah resmi SBY menggugurkan UU No 4 Th 2009 yang menyebutkan 'boleh eksport tanpa bikin smelter'.
  • 28 Jan 2015 15:33:22
    Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menjawab pertanyaan wartawan didampingi Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Siad Aqil Siroj usai bertemu di kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015). Kedatangan Agung didampingi pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Ancol untuk meminta saran kepada Ketua PBNU Said Aqil Siroj tentang kisruh dualisme Kepengurusan Partai Golkar. AKTUAL/MUNZIR
  • 28 Jan 2015 14:50:19
    Dirinya memandang situasi KPK-Polri sebenarnya tidak tegang apabila presiden bisa bersikap bijak dan mengambil keputusan tegas terhadap pribadi-pribadi menyimpang.
  • 28 Jan 2015 13:17:20
    Menurutnya, pertimbangan yang diberikan oleh tim Wantimpres sifatnya tidak mengikat, dan tergantung bagaimanan Jokowi nanti dalam memberi keputusan.
  • 28 Jan 2015 12:50:53
    Jaksa agung juga memaparkan, bagaimana kejaksaan harus memenuhi permintaan terakhir dari para keenam narapidana mati narkoba tersebut. Meski mengalami kendala, namun tetap harus dilaksanakan.
  • 28 Jan 2015 12:39:39
    Jika Budi Gunawan nantinya terbukti bersalah maka kembali pada proses hukum, pesiden bisa menonaktifkannya setelah dilantik menjadi Kapolri.
  • 28 Jan 2015 12:05:39
    Pada Desember 2013, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati bahwa pemerintah akan melakukan larangan ekspor mineral mentah terhitung sejak 12 Januari 2014.
  • 28 Jan 2015 11:58:31
    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) berjalan menuju ruang pertemuan dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1/2015). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
  • 28 Jan 2015 11:36:01
    Dia menambahkan, tim independen tidak hanya ditugaskan mencari fakta kasus yang menyebabkan polemik antara KPK dan Polri, tapi juga memberi masukan kepada Presiden Jokowi untuk pembenahan hubungan antarlembaga hukum negara ke depan.
  • 28 Jan 2015 11:08:43
    "Panja ini ditargetkan bekerja tiga bulan (sejak terbentuk) mengumpulkan data terkait dari berbagai sumber. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, analisa data, informasi, dan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi diharap sampai akhir 2015,"
  • 28 Jan 2015 10:47:14
    "Pertama, pendukung Kapolri incumbent yang tak rela dicopot. Kedua, kubu yang merasa pantas menjadi kapolri dibanding Komjen BG (Budi Gunawan) dan merasa punya akses kuat ke PDIP. Ketiga, kelompok yang sengaja bikin kekacauan dengan harapan bisa terpilih menjadi Kapolri,"
  • 28 Jan 2015 10:33:30
    "Dalam hal ini, tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen Budi Gunawan (BG) dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW). Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi,"


eXTReMe Tracker