Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang!

Fadlan Syiam Butho - Minggu, 26-01-2014 22:05

Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang! : aktual.co
Prabowo Subianto (Istimewa)

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.


Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam beberapa lembaga survei meningkat popularitasnya. Namun naiknya popularitas Prabowo hasil lembaga survei belakangan menimbulkan tanda tanya besar.

Calon Presiden dari Partai Gerindra yang juga mantan petinggi militer di era Orde Baru  tersebut dinilai oleh beberapa lembaga survei sebagai pemimpin tegas dan paling kompeten dalam mengurai permasalahan bangsa.

Terkait hal tersebut, koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.

Menurutnya, hasil publikasi beberapa lembaga survei yang mengagungkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) paling kompeten jelas mengabaikan sejarah kelam masa lalunya sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

"Survei semacam itu seperti tidak punya sejarah yang seharusnya diperhitungkan untuk kebaikan masa depan bangsa," kata koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (26/1).

Haris melanjutkan, jika memang lembaga survei itu fair terhadap hasil penelitiannya, maka sewajarnya harus berani melihat sosok Prabowo di masa lalunya. Lembaga survei yang mengklaim kredibel dan independen harus menampilkan pengalaman, rekam jejak, kemampuan dan persoalan setiap calon presiden (capres)  dimasa lalu.

"Kan mereka bukan malaikat jibril yang suci dan tiba-tiba datang. Mereka pasti punya rekam jejak semua, termasuk Prabowo," tegas Haris.

Seperti diketahui, Survei Indonesia Survey Center (ISC) pada Minggu (26/1/2014) menempatkan Prabowo Subianto Djojohadikusumo di peringkat pertama sebagai calon Presiden (Capres) RI yang paling tegas, berani dan kompeten mengurai masalah bangsa termasuk  memberantas korupsi.

"Prabowo Subianto oleh publik dinilai sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi (21,2%) dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (23,4%)," kata Andry Kurniawan, Direktur Komunikasi ISC.

Survei lain yang menempatkan mantan panglima komando cadangan strategis (Pangkostrad) sebagai capres nomor urut pertama adalah  yang dilakukan Survei and Polling Indonesia (SPIN), minggu lalu.

Dalam survei tersebut ditegaskan Prabowo Subianto dinilai sebagai calon presiden yang memiliki kompetensi tertinggi, yaitu sebesar 26,5 persen.

"Prabowo mendapat apresiasi yang paling baik karena dipandang lebih punya ketegasan, keberanian, serta visi dan misi yang unggul," kata Direktur Eksekutif SPIN, Danny Indrianto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/1/2014). 

Berdasarkan, informasi yang dikutip dan dihimpum  dari Wikipedia, ketika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkorstrad)  diberikan sangsi  pengakhiran masa dinas TNI oleh Pimpinan ABRI atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira.

Akibat ketidak mampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya terhadap penculikan aktivis 1997/1998. Yakni, sebuah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Selama periode 1997/1998, KONTRAS mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.
Ari Purwanto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 23 Aug 2014 00:35:00
    "Saya pahami gesekan-gesekan, dalam satu hal saya apresiasi mereka, mereka masih patuh pada koridor hukum, meskipun ada gesekan kecil," ucap Djoko dalam konfrensi persnya, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).
  • 23 Aug 2014 00:15:48
    "Perilaku menggeser-geser jabatan pada masa 'seakan-akan lowong' kekuasaan Presiden sudah kerap terjadi, baik itu dilingkungan sipil maupun militer,"kata Tigor kepada wartawan, Jumat (22/8).
  • 22 Aug 2014 23:56:37
    "DKPP memberikan angin segar dengan keputusan yang jelas, bahwa penyelenggaraan pilpres kita bermasalah," jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Teguh Juwarno di Jakarta, Jumat (22/8).
  • 22 Aug 2014 23:35:34
    Hanura sendiri tidak akan mempermasalahkan jika akhirnya Jokowi-JK menggandeng partai lain. Dasarnya adalah bergabungnya partai tersebut akan membuat jalannya pemerintahan ke depan lebih baik. Dan, di atas itu semua tujuan utamanya menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
  • 22 Aug 2014 23:15:56
    Fadli beralasan, bila saja DKPP mengambil keputusan dengan memecat atau memberhentikan Ketua dan Anggota KPU RI yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku penyelenggara, tentu hal itu akan memberikan kepastian hukum.
  • 22 Aug 2014 22:50:19
    "Kami Partai Hanura prinsipnya tidak ada masalah dan mendukung siapapun yang akan bergabung di dalam koalisi Jokowi-JK selama itu untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik sehingga tujuan utama guna menjadikan masyarakat menjadi sejahtera dapat tercapai. Ya monggo," kata Saleh.
  • 22 Aug 2014 22:14:07
    "Keputusan MK bagai pil pahit bagi kami, Namun inilah warna dan resiko demokrasi," kata Teguh di Jakarta, Jumat (22/8).
  • 22 Aug 2014 21:14:25
    DPR Aceh menyatakan pengesahan Qanun Bendera, Qanun Lambang dan Qanun Wali Nanggroe bukan untuk disintegrasi bangsa. Pasalnya, sejak qanun itu disahkan tahun lalu, tidak ada gerakan apa pun yang memicu Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • 22 Aug 2014 19:27:55
    Koalisi Anak Muda dan Relawan Joko Widodo (Kawan Jokowi) mendesak presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera memikirkan langkah strategis untuk mempercepat pengesahan turunan UU Pemerintah Aceh.
  • 22 Aug 2014 16:23:45
    "Karena itu harus diagendakan segera oleh tatib DPRD, dan memang persyaratannya harus mundur karena tidak boleh merangkan dua jabatan negara. Menjadi gubernur adalah pejabat negara dan presiden juga. Oleh karena itu pengunduran dirinya harus disetujui DPRD DKI Jakarta," kata Gamawan ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (22/8)
  • 22 Aug 2014 14:11:53
    "Titik tolak program kerja yang terkait dengan kebutuhan pangan nasional tentu saja akan menjadi skema kerja yang tidak ringan jika ukurannya adalah tercapainya swasembada pangan," katanya, Jumat (22/8).
  • 22 Aug 2014 13:50:15
    "RABPN 2015 sebaiknya perlu disesuaikan dengan visi dan misi presiden terpilih. Pemerintahan saat ini dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan penyesuaian," ujar Sri Adiningsih saat dihubungi di Jakarta, Jumat (22/8).
  • 22 Aug 2014 12:56:18
    Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama TNI Darwanto (dua kiri) bersama Direktur Pam Obvit Baharkam Brigjen Pol Cosmas Lembang (kanan) menunjukan dokumen pengalihan sistem pengamanan presiden terpilih dari Kepolisian kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) usai ditandatangani didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik (dua kanan) dan Ketua Bawaslu Muhammad (kiri) di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (22/8). Terhitung mulai ditandatanganinya peralihan pengamanan tersebut Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi mendapatkan pengamanan VVIP (Paspampres). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
  • 22 Aug 2014 12:09:36
    Presiden SBY mengatakan bahwa secara moral beliau dengan senang hati akan membantu Presiden baru bila dikehendaki
  • 22 Aug 2014 11:48:24
    Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokow
  • 22 Aug 2014 11:09:55
    Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) didampingi Mendagri Gamawan Fauzi (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman bersiap memberi keterangan kepada pers usai rapat evaluasi pengamanan pilpres di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (22/8). Menurut Djoko Suyanto pasca putusan MK terkait perselisihan pilpres, kondisi dan situasi keamanan di seluruh Indonesia aman dan kondusif. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
  • 22 Aug 2014 10:46:37
    "Hari ini saya menerima sejumlah pesan bernada negatif. Saya tahu hal ini juga beredar di sejumlah kalangan. Pesan negatif itu berbunyi 'SBY dan PD jangan ngrecoki Jokowi'. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi," kicauan pertamanya dengan tanda *SBY*
  • 22 Aug 2014 09:00:47
    Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh, menyatakan persoalan turunan UU Pemerintah Aceh berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tergantung niat baik Presiden SBY. Pasalnya, pembahasan antar kementerian dan tim Pemerintah Aceh sudah selesai.
  • 22 Aug 2014 08:43:10
    Menurut Fadli, apabila dirinya memberikan ucapan selamat kepada pasangan tersebut, artinya menampikan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli kemarin.
  • 22 Aug 2014 08:24:00
    "Kami memiliki skuad yang kuat. Dengan kondisi tersebut, tidak ada kata lain selain menjuarainya," tegas pria 42 tahun tersebut, Kamis (21/8).
  • 22 Aug 2014 08:02:00
    "Pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, terapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan," kata Akbar di Jakarta, Kamis (21/8).
  • 22 Aug 2014 07:54:00
    "Lebih baik makan gaplek tapi merdeka, dari pada makan stik tetapi budak", kata Tantowi mengutip perkataan Bung Karno, di Jakarta, Kamis (21/8).
  • 22 Aug 2014 07:30:00
    "Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian. Sebab waktu yang tersedia bagi Prabowo-Hatta untuk menyusun permohonan dan mengemukakan alat bukti dalam persidangan sangatlah terbatas," kata Yusril.
  • 22 Aug 2014 06:44:00
    Kunjungan ini akan dimulai Jumat, 22 Agustus 2014 dan kembali ke Jakarta pada 29 Agustus 2014.
  • 22 Aug 2014 03:31:00
    Polisi masih memeriksa 53 orang warga yang diamankan saat terlibat aksi saling serang di kawasan Kebon Sirih.


eXTReMe Tracker