Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang!

Fadlan Syiam Butho - Minggu, 26-01-2014 22:05

Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang! : aktual.co
Prabowo Subianto (Istimewa)

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.


Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam beberapa lembaga survei meningkat popularitasnya. Namun naiknya popularitas Prabowo hasil lembaga survei belakangan menimbulkan tanda tanya besar.

Calon Presiden dari Partai Gerindra yang juga mantan petinggi militer di era Orde Baru  tersebut dinilai oleh beberapa lembaga survei sebagai pemimpin tegas dan paling kompeten dalam mengurai permasalahan bangsa.

Terkait hal tersebut, koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.

Menurutnya, hasil publikasi beberapa lembaga survei yang mengagungkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) paling kompeten jelas mengabaikan sejarah kelam masa lalunya sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

"Survei semacam itu seperti tidak punya sejarah yang seharusnya diperhitungkan untuk kebaikan masa depan bangsa," kata koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (26/1).

Haris melanjutkan, jika memang lembaga survei itu fair terhadap hasil penelitiannya, maka sewajarnya harus berani melihat sosok Prabowo di masa lalunya. Lembaga survei yang mengklaim kredibel dan independen harus menampilkan pengalaman, rekam jejak, kemampuan dan persoalan setiap calon presiden (capres)  dimasa lalu.

"Kan mereka bukan malaikat jibril yang suci dan tiba-tiba datang. Mereka pasti punya rekam jejak semua, termasuk Prabowo," tegas Haris.

Seperti diketahui, Survei Indonesia Survey Center (ISC) pada Minggu (26/1/2014) menempatkan Prabowo Subianto Djojohadikusumo di peringkat pertama sebagai calon Presiden (Capres) RI yang paling tegas, berani dan kompeten mengurai masalah bangsa termasuk  memberantas korupsi.

"Prabowo Subianto oleh publik dinilai sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi (21,2%) dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (23,4%)," kata Andry Kurniawan, Direktur Komunikasi ISC.

Survei lain yang menempatkan mantan panglima komando cadangan strategis (Pangkostrad) sebagai capres nomor urut pertama adalah  yang dilakukan Survei and Polling Indonesia (SPIN), minggu lalu.

Dalam survei tersebut ditegaskan Prabowo Subianto dinilai sebagai calon presiden yang memiliki kompetensi tertinggi, yaitu sebesar 26,5 persen.

"Prabowo mendapat apresiasi yang paling baik karena dipandang lebih punya ketegasan, keberanian, serta visi dan misi yang unggul," kata Direktur Eksekutif SPIN, Danny Indrianto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/1/2014). 

Berdasarkan, informasi yang dikutip dan dihimpum  dari Wikipedia, ketika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkorstrad)  diberikan sangsi  pengakhiran masa dinas TNI oleh Pimpinan ABRI atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira.

Akibat ketidak mampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya terhadap penculikan aktivis 1997/1998. Yakni, sebuah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Selama periode 1997/1998, KONTRAS mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.
Ari Purwanto
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 1 Nov 2014 14:25:24
    Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofriansyah menyebut akar dari kegaduhan di DPR RI adalah UU MD3 yang membuat salah satu kubu menilai adanya rekayasa politik.
  • 1 Nov 2014 13:55:07
    Pengamat politik Hendri Satrio menilai langkah fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat membentuk DPR tandingan menunjukan ketidakdewasaan dan buruknya kemampuan komunikasi politik para pejabat wakil rakyat tersebut.
  • 1 Nov 2014 11:25:46
    Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa rapat kabinet yang digelar oleh fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kemarin bukanlah rapat paripurna yang sah.
  • 1 Nov 2014 10:55:39
    Bekas daerah konflik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yakni di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, kini mengalami kekeringan.
  • 1 Nov 2014 08:36:00
    Demi mencapai kedaulatan pangan itu perlu berbagai stimulasi guna menggugah semangat kebersamaan segenap unsur bangsa dalam memaknai falsafah dasar negara. Sehingga, upaya mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
  • 31 Oct 2014 23:53:03
    Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan para pimpinan partai politik harus mau duduk bersama untuk menyelesaikan dualisme yang terjadi di DPR.
  • 31 Oct 2014 23:50:15
    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pun mendesak agar institusi pimpinan Abraham Samad Cs untuk segera membuka nama-nama menteri yang disebut diberi tanda merah itu.
  • 31 Oct 2014 23:44:41
    Bila salah memilih pemimpin yang dibuat Partai Golkar maka akan sulit membuat partai pohon beringin itu gagal memenangi pemilu lagi.
  • 31 Oct 2014 22:55:54
    "Penanganan dugaan malpraktik harus dilakukan sepantasnya dan sepatutnya serta tepat waktu," kata Aditya saat dihubungi, Jumat (31/10) malam.
  • 31 Oct 2014 22:41:00
    "Presiden gunakan pengaruh dan kewibawaannya untuk mengundang Megawati, Aburizal, Prabowo, SBY dan lain-lain untuk bicara hati ke hati," kata Yusril, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 22:21:00
    "Ini menko baru belum memiliki kantor dan anggaran. Kami ingin dengar dari beliau (Indroyono dan Puan)," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 21:06:21
    Ketua DPP PPP hasil kongres Surabaya M. Romahurmuziy dan Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim Saifuddin sowan ke Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair, di Ponpes Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Jum'at (31/10).
  • 31 Oct 2014 20:50:00
    Priyo mengatakan jika pertemuannya dengan DPD Golkar di Jabar guna menjaga komunikasi untuk menyamakan pemikiran dalam membangun Golkar dan bangsa Indonesia ke arah lebih baik.
  • 31 Oct 2014 20:34:28
    Tanggapan itu menyusul munculnya informasi perihal adanya "operasi" pihak tertentu untuk menghilangkan data nama menteri yang terkena tanda merah, agar tidak tersiar ke publik.
  • 31 Oct 2014 19:30:00
    "Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 19:10:40
    "Saya berharap teman-teman di parlemen bisa menurunkan emosinya, dan saling mengalah," kata Puan di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:50:00
    "Penambahan ruangan penting, bukan hanya untuk fasilitas anggota, tapi juga tenaga ahli, sekretaris, dan tamu," kata Roem saat berkunjung ke ruang wartawan DPR, di Gedung Nusantara III, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:42:28
    "Sebab jika itu tidak dibuka ke publik, maka publik akan mengatakan bahwa KPK sudah menghamba pada kekuasaan dan berusaha main mata serta kompromi dengan nama-nama yang dicoret merah atau kuning,"
  • 31 Oct 2014 18:30:00
    "Jika pembentukan DPR tandingan ini terjadi, menunjukan ketidakmatangan berdemokrasi sekaligus kemunduran demokrasi," kata Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 18:11:00
    "Sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 17:32:51
    "Akan ada tim yang terdiri atas setidaknya lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan anjungan atau stan oleh penyewa," kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya, di Yogyakarta, Jumat (31/10).
  • 31 Oct 2014 17:25:43
    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letnal Kolonel Laut (KH) Abdul Kadir di Surabaya, mengatakan pengerahan KRI Sorong merupakan perintah langsung dari Pangarmatim Laksamana Muda TNI Sri Mohamad Darojatim, guna membantu pencarian melalui laut.
  • 31 Oct 2014 17:25:40
    Pemerintah Indonesia mengecam keras langkah Pemerintah Israel yang menutup akses ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem. Indonesia meminta Israel untuk segera membuka kembali Masjid Al Aqsa.
  • 31 Oct 2014 17:18:35
    Pengamat politik USU, Dadang Darmawan kepada Aktual.co di Medan, Jumat (31/10) mengatakan, sebaiknya 122 UU yang bertentangan dengan cita-cita 'the founding fathersnya' dirilis ke publik. Lalu dikomparasikan dengan UUD 45 dan preambule.
  • 31 Oct 2014 17:12:00
    "Divided government dalam sistem pemerintahan presidensial sebenarnya memiliki sisi positif untuk memaksimalkan fungsi checks and balances, karena eksekutif akan diawasi secara ketat oleh legislatif," kata Nasef.


eXTReMe Tracker