Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang!

Fadlan Syiam Butho - Minggu, 26-01-2014 22:05

Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang! : aktual.co
Prabowo Subianto (Istimewa)

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.


Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam beberapa lembaga survei meningkat popularitasnya. Namun naiknya popularitas Prabowo hasil lembaga survei belakangan menimbulkan tanda tanya besar.

Calon Presiden dari Partai Gerindra yang juga mantan petinggi militer di era Orde Baru  tersebut dinilai oleh beberapa lembaga survei sebagai pemimpin tegas dan paling kompeten dalam mengurai permasalahan bangsa.

Terkait hal tersebut, koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.

Menurutnya, hasil publikasi beberapa lembaga survei yang mengagungkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) paling kompeten jelas mengabaikan sejarah kelam masa lalunya sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

"Survei semacam itu seperti tidak punya sejarah yang seharusnya diperhitungkan untuk kebaikan masa depan bangsa," kata koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (26/1).

Haris melanjutkan, jika memang lembaga survei itu fair terhadap hasil penelitiannya, maka sewajarnya harus berani melihat sosok Prabowo di masa lalunya. Lembaga survei yang mengklaim kredibel dan independen harus menampilkan pengalaman, rekam jejak, kemampuan dan persoalan setiap calon presiden (capres)  dimasa lalu.

"Kan mereka bukan malaikat jibril yang suci dan tiba-tiba datang. Mereka pasti punya rekam jejak semua, termasuk Prabowo," tegas Haris.

Seperti diketahui, Survei Indonesia Survey Center (ISC) pada Minggu (26/1/2014) menempatkan Prabowo Subianto Djojohadikusumo di peringkat pertama sebagai calon Presiden (Capres) RI yang paling tegas, berani dan kompeten mengurai masalah bangsa termasuk  memberantas korupsi.

"Prabowo Subianto oleh publik dinilai sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi (21,2%) dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (23,4%)," kata Andry Kurniawan, Direktur Komunikasi ISC.

Survei lain yang menempatkan mantan panglima komando cadangan strategis (Pangkostrad) sebagai capres nomor urut pertama adalah  yang dilakukan Survei and Polling Indonesia (SPIN), minggu lalu.

Dalam survei tersebut ditegaskan Prabowo Subianto dinilai sebagai calon presiden yang memiliki kompetensi tertinggi, yaitu sebesar 26,5 persen.

"Prabowo mendapat apresiasi yang paling baik karena dipandang lebih punya ketegasan, keberanian, serta visi dan misi yang unggul," kata Direktur Eksekutif SPIN, Danny Indrianto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/1/2014). 

Berdasarkan, informasi yang dikutip dan dihimpum  dari Wikipedia, ketika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkorstrad)  diberikan sangsi  pengakhiran masa dinas TNI oleh Pimpinan ABRI atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira.

Akibat ketidak mampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya terhadap penculikan aktivis 1997/1998. Yakni, sebuah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Selama periode 1997/1998, KONTRAS mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.
Ari Purwanto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 28 May 2015 12:38:42
    Komisi IV DPR RI mendorong pemerintahan Jokowi untuk melakukan perubahan status Badan Urusan Logistik (Bulog) yang saat ini masih berstatus Perum.
  • 28 May 2015 11:48:48
    Menanggapi masalah itu, pakar komunikasi politik Universitas Hasanudin, Dr Aswar Hasan, mengatakan, bahwa Presiden Jokowi dibohongi besar oleh bawahanya. Aswar berpendapat apa yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut merupakan suatu tindakan tidak menghargai Presiden dimana sebagai atasannya.
  • 28 May 2015 11:11:33
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memprediksi pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang akan kacau. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) di DPR, Yandri Susanto
  • 28 May 2015 09:50:31
    Kementerian Pertanian mengaku jika pihaknya juga mencium adanya aroma ketidakberesan dalam perdagangan beras dipasaran, khususnya jelang puasa dan lebaran nanti.
  • 28 May 2015 09:20:51
    Pemerintahan yang bagus adalah pemerintahan sipil yang dibantu militer. Namun, Jika pemerintahan kacau, militer akan keluar sarang.
  • 28 May 2015 09:10:19
    Nahdlatul Ulama akan menggelar Muktamar ke-33 pada 1 – 5 Agustus 2015 mendatang di Jombang, Jawa Timur. Selain pemilihan Rais ‘Aam dan Ketua Umum baru, forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut akan membahas beberapa masalah, antara lain hukum penenggelaman kapal asing pencuri ikan dan hutang luar negeri.
  • 28 May 2015 08:20:42
    Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti penemuan stiker berisi kampanye hitam persaingan kandidat yang mulai tersebar menjelang pelaksanaan pada Agustus mendatang.
  • 28 May 2015 08:10:40
    Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Komisi Pemilihan Umum tidak bisa mengatur lembaga lain dalam peraturannya, termasuk terhadap Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi sengketa partai.
  • 28 May 2015 07:50:17
    Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nuraida Mohsen menegaskan orang yang tepat harus ditempatkan pada posisi yang benar dengan melihat kompetensi secara objektif sehingga proses seleksinya harus adil dan terbuka.
  • 28 May 2015 07:40:05
    Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, tujuan dasar dari sistem lelang jabatan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mempercepat neoliberalisme yang menjadikan negara sebagai alat pendukung pasar bebas.
  • 28 May 2015 07:30:51
    Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier yang menjabat pada zaman Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto mengatakan sistem lelang jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan akal-akalan asing untuk memasukan pengaruhnya dalam lingkaran birokrat.
  • 28 May 2015 07:20:04
    Politisi Golkar versi Munas Ancol Jakarta, TB Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya memandang upaya islah sebagai perjanjian politik agar partai berlambang pohon beringin tersebut mengikuti pilkada serentak tahap pertama bulan Desember mendatang.
  • 28 May 2015 07:10:40
    Dualisme kepengurusan partai politik tak hanya berpengaruh dalam kancah pemilihan kepala daerah serentak, tapi juga soal pendanaan parpol yang diberikan oleh pemerintah.
  • 28 May 2015 06:30:07
    Berdasarkan data yang dimiliki Aktual, terdapat dua pasal penting terkait dengan penjelasan mengenai persyaratan calon kepala daerah. Seperti, Pasal 12 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
  • 28 May 2015 06:00:00
    Berdasarkan data yang dimiliki Aktual, Pada pasal 4 PKPU terdapat beberapa poin penting tentang persyaratan dari pasangan kepala daerah. diantaranya, (poin m) belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
  • 28 May 2015 02:25:26
    tergantung kandidat yang diusung. Faktor ini jadi variabel penting bagi upaya Golkar dalam membangun kepercayaan masyarakat
  • 27 May 2015 20:44:55
    "Jadi kami buka sampai sebelum 24 Juni,"
  • 27 May 2015 20:36:15
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy untuk sisa masa jabatan 2012-2017 bersamaan dengan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Desi Albert Mamahit.
  • 27 May 2015 20:13:14
    "Kelihatannya tidak ada titik temu,"
  • 27 May 2015 19:40:39
    Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Jember, Jawa Timur akan memberikan sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang menjadi anggota fraksi DPRD setempat karena ikut dalam kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.
  • 27 May 2015 19:15:19
    Pada pilkada 2015 ini, kita harapkan balon adalah yang betul-betul punya ijazah, bukan bodong,"
  • 27 May 2015 18:35:36
    "Jadi Pak Habibie belum tahu banget,"
  • 27 May 2015 18:25:21
    “Kumpulan dari tulisan artikel saya di Harian Kompas dan bebeberapa ceramah bahan materi perkuliahan,”
  • 27 May 2015 18:15:23
    "Saya mengusulkan somasi, itu berpotensi fitnah pada Bang Hatta. Faisal Basri jangan asal ngomong, kita dorong Faisal Basri minta maaf secara terbuka,"
  • 27 May 2015 17:43:46
    "Belum ada kemajuan dan perkembangan signifikan, meskipun pemberitaan soal hukum cukup gaduh selama beberapa bulan pemerintahan Jokowi, sehingga masih jauh dari cita-cita peningkatan kesejahteraan dan penegakkan hukum yang berkeadilan,"


eXTReMe Tracker