Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang!

Fadlan Syiam Butho - Minggu, 26-01-2014 22:05

Prabowo Bukan Malaikat Suci yang Tiba-tiba Datang! : aktual.co
Prabowo Subianto (Istimewa)

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.


Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam beberapa lembaga survei meningkat popularitasnya. Namun naiknya popularitas Prabowo hasil lembaga survei belakangan menimbulkan tanda tanya besar.

Calon Presiden dari Partai Gerindra yang juga mantan petinggi militer di era Orde Baru  tersebut dinilai oleh beberapa lembaga survei sebagai pemimpin tegas dan paling kompeten dalam mengurai permasalahan bangsa.

Terkait hal tersebut, koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar Aziz, mengaku tidak percaya dengan survei abal abal yang belakangan menempatkan Prabowo diposisi teratas dalam segi ketegasan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi survei tersebut mengklaim sebagai lembaga survei yang independen.

Menurutnya, hasil publikasi beberapa lembaga survei yang mengagungkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) paling kompeten jelas mengabaikan sejarah kelam masa lalunya sebagai mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus).

"Survei semacam itu seperti tidak punya sejarah yang seharusnya diperhitungkan untuk kebaikan masa depan bangsa," kata koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (26/1).

Haris melanjutkan, jika memang lembaga survei itu fair terhadap hasil penelitiannya, maka sewajarnya harus berani melihat sosok Prabowo di masa lalunya. Lembaga survei yang mengklaim kredibel dan independen harus menampilkan pengalaman, rekam jejak, kemampuan dan persoalan setiap calon presiden (capres)  dimasa lalu.

"Kan mereka bukan malaikat jibril yang suci dan tiba-tiba datang. Mereka pasti punya rekam jejak semua, termasuk Prabowo," tegas Haris.

Seperti diketahui, Survei Indonesia Survey Center (ISC) pada Minggu (26/1/2014) menempatkan Prabowo Subianto Djojohadikusumo di peringkat pertama sebagai calon Presiden (Capres) RI yang paling tegas, berani dan kompeten mengurai masalah bangsa termasuk  memberantas korupsi.

"Prabowo Subianto oleh publik dinilai sebagai figur terdepan yang paling mempunyai kompetensi (21,2%) dan paling berani dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (23,4%)," kata Andry Kurniawan, Direktur Komunikasi ISC.

Survei lain yang menempatkan mantan panglima komando cadangan strategis (Pangkostrad) sebagai capres nomor urut pertama adalah  yang dilakukan Survei and Polling Indonesia (SPIN), minggu lalu.

Dalam survei tersebut ditegaskan Prabowo Subianto dinilai sebagai calon presiden yang memiliki kompetensi tertinggi, yaitu sebesar 26,5 persen.

"Prabowo mendapat apresiasi yang paling baik karena dipandang lebih punya ketegasan, keberanian, serta visi dan misi yang unggul," kata Direktur Eksekutif SPIN, Danny Indrianto saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (19/1/2014). 

Berdasarkan, informasi yang dikutip dan dihimpum  dari Wikipedia, ketika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkorstrad)  diberikan sangsi  pengakhiran masa dinas TNI oleh Pimpinan ABRI atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira.

Akibat ketidak mampuannya mengetahui segala kegiatan bawahannya terhadap penculikan aktivis 1997/1998. Yakni, sebuah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Selama periode 1997/1998, KONTRAS mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.
Ari Purwanto
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 30 Sep 2014 23:16:36
    Atau, lanjut dia, Presiden SBY yang juga selaku Ketua Umum Demokrat bisa menginstruksikan kepada para anggotanya yang duduk di DPR untuk merubah undang-undang itu melalui legislatif review.
  • 30 Sep 2014 23:11:56
    Pemerintah atau presiden tidak bisa mengajukan 'judicial review' terhadap Undang-Undang Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki legal standing atas undang-undang yang telah dibuatnya sendiri.
  • 30 Sep 2014 22:34:39
    Sidang lanjutan kasus bentrokan Universitas Pamulang (Unpam) dengan terdakwa aktivis Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unpam, Soleman Keno kembali dilakukan hari ini, Rabu (30/9). Sidang dimulai pada pukul 13.30 WIB di Pengadilan Negeri Tangerang.
  • 30 Sep 2014 22:34:11
    Rencana Presiden SBY yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pemilihan kepala daerah yang baru disahkan di DPR, dinilai langkah yang kurang tetap.
  • 30 Sep 2014 22:20:50
    "Itu harus dikaji terlebih dulu, ada Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009 yang menyatakan kalau Perppu itu menjadi subyektifitas Presiden namun obyektifitasnya di DPR. Maka kajian itu yang sedang dilakukan," kata Gamawan sebelum menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Selasa malam (30/9).
  • 30 Sep 2014 21:36:37
    "Saya sedang mempersiapkan Perppu sebagai pengganti undang-undang. Akan saya ajukan ke DPR," kata Presiden Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, seusai memimpin rapat konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 21:31:26
    "Kawan-kawan dari Nasdem, minta tatib itu dibahas dari awal karena mereka tidak. Terlibat, mereka baru dilantik," ujar dia.
  • 30 Sep 2014 19:54:38
    "Sebagai wakil rakyat, harusnya anggota DPR 2014-2019 mencari figur ketua yang bebas korupsi dan itu bukan ada di Setya Novanto, sang Koruptor. Ganas tidak ingin DPR semakin tercoreng karena dipimpin orang bermasalah," demikian Yepta.
  • 30 Sep 2014 18:34:27
    "Semua ini merupakan pertaruhan dan pertanggung jawaban TNI AU terhadap masyarakat Indonesia untuk menunjukkan dan mengetahui kemampuan TNI AU. Ini dapat tercapai dan terlaksana dengan baik karena dengan manajemen terencana dengan baik dan memiliki filosofi latihan disiplin yang benar serta dapat memprediksi apa yang akan terjadi," tegasnya.
  • 30 Sep 2014 18:04:15
    "Enggak bisa, karena mereka enggak ikutin 10 syarat," cetus Melani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:51:40
    "Tolong ditempatkan pada proporsi yang jujur, pemberitaan yang betul-betul objektif. Khusus untuk pilkada tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak ada instruksi (dari Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Syarif Hasan di sela-sela rapat konsolidasi Partai Demokrat jelang pelantikan anggota dewan, di Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:34:45
    "Ada itu. Masih berlaku (surat itu)," kata dia kepada wartawan, di Ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR RI, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:25:52
    "Kok bisa yang menang malah jadi oposisi di parlemen, kan lucu," tandas Jokowi.
  • 30 Sep 2014 17:22:07
    Ia mengatakan, jika setiap kita, terutama para politisi dan peminat politik mencermati secara mendalam akan makna tentang kepala daerah dipilih secara "demokratis" maka akan terjerumus dalam kelirumologi karena tidak jelas atau kabur.
  • 30 Sep 2014 17:15:24
    "Investigasi sudah selesai, kita umumkan secepatnya. Kapuspen TNI dan Kadiv Humas Mabes Polri akan berbicara. Hari ini tim akan diinformasikan," katanya di Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 17:07:06
    Peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan tidak boleh ada yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan gugatan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
  • 30 Sep 2014 17:00:24
    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disambut oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Direktur Eksekutif Partai Demokrat Totok Riyanto dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua saat tiba di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9/2014). Kedatangannya di Hotel Sultan ini untuk menghadiri pertemuan dengan seluruh kader Partai Demokrat yang lolos sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 16:56:51
    Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Lantaro (kanan) secara simbolis menyerahkan tabungan hari tua kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Laode Ida (kiri) dan Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di komplek parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).PT Taspen (Persero) mencairkan hak tabungan hari tua untuk anggota legeslatif periode 2009-2014 dari DPR, MPR dan DPD. AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 16:51:37
    Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) memberikan sambutan saat mengikuti Sidang Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014). Sidang Paripurna tersebut merupakan sidang terakhir bagi anggota DPR RI periode 2009-2014 yang akan digantikan oleh anggota DPR terpilih yang akan dilantik pada Rabu (1/10). AKTUAL/TINO OKTAVIANO
  • 30 Sep 2014 16:46:09
    "Belum ada nama-nama dan komposisinya. Sebagai paket pimpinan akan dibicarakan antar partai besok (1/10) setelah pelantikan, baru dibahas," ucapnya.
  • 30 Sep 2014 16:34:44
    "Puan Maharani, Pramono, dan Tjahjo Kumolo. Itu sementara dari kami kandidat untuk pimpinan DPR," ucap Trimedya kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 16:29:55
    "(Pembahasan) kemungkinan soal komposisi pimpinan DPR dan MPR," kata Romi kepada awak media, di lantai 12 ruang Fraksi Golkar, di Jakarta.
  • 30 Sep 2014 16:27:43
    "Pada prinsipnya saya kira Undang-Undang Dasar 45 harus terus di upgrade dengan situasi kondisi (kekinian)," ucap dia.
  • 30 Sep 2014 16:25:04
    "Saya dengar kabar itu. Tapi kita belum ada komunikasi langsung, kita belum tahu," ujar Melani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
  • 30 Sep 2014 15:19:45
    Rian, lanjutnya, bahwa yang publik ingin bukan sekedar sikap SBY sebagai presiden, tapi sebagai Ketua Demokrat agar konsisten ucapan dan perbuatan di paripurna saat itu.


eXTReMe Tracker