Dituding Mainkan DCS, Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sumut Dituntut Mundur

Damai Oktafianus Mendrofa - Jum'at, 19-04-2013 21:40

Dituding Mainkan DCS, Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sumut Dituntut Mundur : aktual.co
Demo Tuntut Ketua DPW PAN Sumut Turun (Foto: Aktual.co/Damai Oktafianus Mendrofa)

"Posisi Caleg yang sudah ditetapkan diawal jangan diganggu oleh DPD PAN Sumut. Massa akan terus berdemo sampai Ketua dan Sekretaris diganti oleh DPP," tuntut mantan pengurus DPW PAN Sumut, Anang Anas Azhar


Medan, Aktual.co — Diduga adanya permainan dalam proses penetapan dan penempatan Daftar Caleg Sementara (DCS) dari Partai PAN Sumut, sejumlah kader partai berlambang matahari ini tuntut Ketua DPW PAN Sumut Syah Affandin dan Sekretaris DPW PAN Parluhutan Siregar untuk mundur dari Jabatannya.

Tuntutan itu disampaikan saat ratusan kader PAN Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW PAN, Jalan Krakatau No.156A, Kota Medan, Jumat (19/4).

"Posisi Caleg yang sudah ditetapkan diawal jangan diganggu oleh DPD PAN Sumut. Massa akan terus berdemo sampai Ketua dan Sekretaris diganti oleh DPP," tuntut mantan pengurus DPW PAN Sumut, Anang Anas Azhar, yang saat ini juga menjadi Bacaleg dari PAN.

Disebutkan, terjadinya permainan DCS itu dimana beberapa caleg mengalami penggantian Daerah Pemilihan (Dapil)," Ahmad Arif diganti ke Dapil II Sumut, Syahrial Harahap dapil Langkat dipindah ke Nias," sebut Anang.

Anang menambahkan, Hasil Survei Syaiful Muzani menunjukkan elektabilitas PAN di Sumut hanya 0,8 persen, atau lebih rendah setelah Jabar.

"Ini bukti bahwa DPW PAN tidak bekerja. Untuk itu kita menuntut Sekretaris dan Ketua DPW diberhentikan dan DPW Sumut diambil alih oleh DPP," tegasnya.

Menurut Anang, seluruh kader PAN di Sumut secara prinsip ingin bersama-sama membesarkan PAN dan berharap PAN dapat 2 digit di Sumut. "Namun kenyataannya malah tidak ada kerja oleh DPW," tandasnya.
Tri Wibowo -
Berita Terkait

UCAPAN SELAMAT PRESIDEN


Berita Lainnya

  • 26 Nov 2014 16:00:46
    Lima inisiasi pengusul digunakannya hak interpelasi anggota dewan kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mengumpulkan sebanyak 202 tandatangan anggota dewan.
  • 26 Nov 2014 15:30:50
    Imam Nachrowi dan Hanif Dhakiri yang merupakan menteri dalam kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi hadir dalam musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PKB Nusa Tenggara Timur (NTT)
  • 26 Nov 2014 15:10:02
    Ketua Sidang Paripurna, Fahri Hamzah menunda sidang pengesahan memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 14:59:13
    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau kondisi lahan di atas wilayah udara Provinsi Riau dengan menggunakan Helikopter Super Puma milik TNI Angkutan Udara.
  • 26 Nov 2014 14:40:19
    Agung Laksono akan langsung menduduki kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan rapat konsolidasi menyelamatkan partai. Dia pun bersikukuh untuk melawan rencana Munas di Bali pada 30 November 2014
  • 26 Nov 2014 14:30:37
    Gerindra menilai adanya uapaya Menkopolhukam melemahkan Partai Golkar. Sinyal ini diendus karena menkopolhukam melarang pelaksanaan Munas Golkar di Bali
  • 26 Nov 2014 14:10:24
    Setya Novanto berharap menemukan jalan keluar konflik Golkar saat bertemu dengan Aburizal Bakrie, hari ini
  • 26 Nov 2014 13:55:41
    Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin geram pada Pemerintah yang mengeluarkan surat edaran tentang larangan anggota kabinet menghadiri rapat dengan DPR. Dia juga meminta Menkopolhukam jangan mengurusi masalah Munas Golkar
  • 26 Nov 2014 13:45:52
    Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demorat, Benny K Harman sempat menyindir kehadiran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Hamonangan Laoly dalam rapat sidang paripurna di DPR RI dengan agenda memasukan Undang-Undang (UU) Nomor 17/2014 tentang MD3 ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014.
  • 26 Nov 2014 13:30:45
    Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Fadel Muhammad mengatakan pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edy yang memerintahkan agar Kapolri tidak memberikan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali kental nuansa politik.
  • 26 Nov 2014 13:08:06
    Ada kepentingan Surya Paloh di lingkaran Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh pengamat politik UNJ, Ubedillah Badrun, di Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 13:00:50
    Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengatakan, larangan yang dikeluarkan Menko Polhukam Tedjo Edy bukan bermaksud mencampuri urusan Golkar. Larangan itu semata-mata demi keamanan secara luas.
  • 26 Nov 2014 12:20:45
    Alasannya, UU Migas sangat banyak kelemahannya dibandingkan dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 44 Tahun 1960. Salah satunya menyangkut kepentingan asing di Indonesia, utamanya IMF.
  • 26 Nov 2014 12:09:43
    Ketua Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan bahwa alasan Menko Polhukam Tedjo Edi mengeluarkan pernyataan agar Kapolri untuk tidak memberikan izin diselenggarakan Munas partai golkar sudah tepat.
  • 26 Nov 2014 11:47:00
    Menko Polhukam, Tedjo Edy adalah kader Partai NasDem. Sedangkan Ketua Umumnya adalah Surya Paloh
  • 26 Nov 2014 11:42:08
    Politisi Golkar, Titik Soeharto mengatakan tidak ada landasan kubu Agung Laksono Cs untuk menyatakan kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum dibekukan.
  • 26 Nov 2014 11:30:10
    Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sikap Menko Polhukam membuktikan bahwa rezim pemerintahan Jokowi-JK, adalah rezim yang otoriter.
  • 26 Nov 2014 11:24:01
    Pernyataan Menko Polhukam, Tedjo Edy menunjukkan adanya kepentingan politik. Demikian disampaikan politisi Golkar Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan Titiek Soeharto kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
  • 26 Nov 2014 10:35:04
    Peneliti Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengatakan surat Sekretaris Kabinet mengenai instruksi Presiden Joko Widodo kepada menteri Kabinet Kerja untuk tidak rapat dengan DPR sebelum permasalahan di parlemen selesai bisa mementahkan upaya rekonsiliasi.
  • 26 Nov 2014 09:45:45
    Indonesia Police Watch (IPW) menghimbau Kapolda Bali untuk tidak memberikan rekomendasi apapun ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Jenderal Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin bagi pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang.
  • 26 Nov 2014 09:40:42
    Ditambahkannya, adanya upaya pemecahanan partai Golkar untuk meredam suara partai ke oposisi, karena Golkar selama ini masih concern berada di kubu Koalisi Merah Putih.
  • 26 Nov 2014 09:32:00
    Pelarangan Munas Golkar yang dilakukan jajaran pemerintahan merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi.
  • 26 Nov 2014 09:25:14
    Pernyataan Menko Polhukam yang meminta Polri tidak memberikan ijin untuk Munas Golkar di Bali, 30 November mendatang, semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap rumah tangga (RT) partai Golkar.
  • 26 Nov 2014 09:14:09
    Wakil Ketua DPR Fadli zon mempertanyakan maksud dari tindakan Menko Plhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar pada 30 November - 3 Desember di Bali.
  • 26 Nov 2014 06:10:12
    Beredar kabar bahwa Presiden Jokowi akan menunjuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai kepala staf kepresidenan. Hal ini sangat disayangkan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra


eXTReMe Tracker