Dituding Mainkan DCS, Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sumut Dituntut Mundur

Damai Oktafianus Mendrofa - Jum'at, 19-04-2013 21:40

Dituding Mainkan DCS, Ketua dan Sekretaris DPW PAN Sumut Dituntut Mundur : aktual.co
Demo Tuntut Ketua DPW PAN Sumut Turun (Foto: Aktual.co/Damai Oktafianus Mendrofa)

"Posisi Caleg yang sudah ditetapkan diawal jangan diganggu oleh DPD PAN Sumut. Massa akan terus berdemo sampai Ketua dan Sekretaris diganti oleh DPP," tuntut mantan pengurus DPW PAN Sumut, Anang Anas Azhar


Medan, Aktual.co — Diduga adanya permainan dalam proses penetapan dan penempatan Daftar Caleg Sementara (DCS) dari Partai PAN Sumut, sejumlah kader partai berlambang matahari ini tuntut Ketua DPW PAN Sumut Syah Affandin dan Sekretaris DPW PAN Parluhutan Siregar untuk mundur dari Jabatannya.

Tuntutan itu disampaikan saat ratusan kader PAN Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW PAN, Jalan Krakatau No.156A, Kota Medan, Jumat (19/4).

"Posisi Caleg yang sudah ditetapkan diawal jangan diganggu oleh DPD PAN Sumut. Massa akan terus berdemo sampai Ketua dan Sekretaris diganti oleh DPP," tuntut mantan pengurus DPW PAN Sumut, Anang Anas Azhar, yang saat ini juga menjadi Bacaleg dari PAN.

Disebutkan, terjadinya permainan DCS itu dimana beberapa caleg mengalami penggantian Daerah Pemilihan (Dapil)," Ahmad Arif diganti ke Dapil II Sumut, Syahrial Harahap dapil Langkat dipindah ke Nias," sebut Anang.

Anang menambahkan, Hasil Survei Syaiful Muzani menunjukkan elektabilitas PAN di Sumut hanya 0,8 persen, atau lebih rendah setelah Jabar.

"Ini bukti bahwa DPW PAN tidak bekerja. Untuk itu kita menuntut Sekretaris dan Ketua DPW diberhentikan dan DPW Sumut diambil alih oleh DPP," tegasnya.

Menurut Anang, seluruh kader PAN di Sumut secara prinsip ingin bersama-sama membesarkan PAN dan berharap PAN dapat 2 digit di Sumut. "Namun kenyataannya malah tidak ada kerja oleh DPW," tandasnya.
Tri Wibowo -
Berita Terkait



Berita Lainnya

  • 2 Aug 2014 15:21:29
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya menyikapi permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, dengan cermat. KPU juga harus menghindari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan publik selama sengketa berlangsung dengan tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti membuka kotak suara.
  • 2 Aug 2014 15:13:25
    Rekapitulasi yang diputuskan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap Lembaga Survei nasional (LSN) belum final. Pasalnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat ini tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan masih dalam proses.
  • 2 Aug 2014 15:09:38
    Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi mengatakan pembukaan kotak suara atas instruksi Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU) sebagai tindakan ceroboh. KPU tidak memahami konteks, tidak teliti dan tidak memperhatikan dialektika politik yang ada.
  • 2 Aug 2014 13:14:46
    "Usulan itu suatu bentuk ketidakdewasaan politik terhadap hasil dari sebuah kontestasi politik, dan sangat tidak mencerminkan kehendak untuk memperbaiki sistem pemilu, tetapi sekadar 'alat' untuk mempersoalkan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres 2014," ujar Ferry melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/8)
  • 2 Aug 2014 13:00:57
    Kuasa Hukum KPU Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa psikologis sebagai komisioner KPU maupun KPUD memang memiliki beban yang berat.
  • 2 Aug 2014 12:49:48
    "Kita bertemu dan berharap dapat masukan di samping persoalan pokok, baik (gugatan) kecurangan yang paling banyak kemudian perbedaan hasil perhitungan suara sampai dengan petitum yang mengajukan untuk membatalkan seluruh hasil pemilu, ini sangat luar biasa,"
  • 2 Aug 2014 12:28:56
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan dengan matang dalam menghadapi permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk mendampingi selama jalannya persidangan, KPU setidaknya mempersiapkan 15 orang ahli hukum.
  • 2 Aug 2014 11:52:21
    Partai Golkar harus tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Partai secara kelembagaan harus komitmen dengan kesepakatan awal dengan partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Paska penetapan pemenang pemilihan presiden oleh penyelenggara pemilu, 22 Juli lalu, Golkar bersama partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih harus tetap berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK).
  • 2 Aug 2014 11:40:04
    "Golkar bersama Gerindra serta anggota koalisi lainnya sedang berjuang di MK. Tidak elok rasanya sebagai partai, Golkar 'mencla-mencle'. Ketika pilihan bergabung jatuh pada koalisi merah putih yang mendukung Prabowo, maka perjuangan harus sampai pada titik darah yang penghabisan," tegas Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/8).
  • 2 Aug 2014 11:22:21
    "Kabinet Jokowi-JK jika ingin sukses tidak sekedar membawa Indonesia melangkah tapi Jokowi-JK diharapakan membawa "Indonesia Melompat". Tanpa loyalitas tinggi itu, Pak Jokowi-JK akan menghadapi kesulitan yang sama dihadapi SBY sekarang dalam mengkordinasikan kabinet," kata Fahmi di Depok, S
  • 2 Aug 2014 11:09:41
    "Juga tidak ada tekanan dari partai koalisi, karena koalisi yang dibentuk tanpa syarat. Selain itu, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa orang yang membantunya harus bersih dari catatan hukum," ujar Poempida.
  • 2 Aug 2014 10:54:20
    "Menteri itu tetap punya jabatan politis, political skill itu perlu. Kalau orang tidak punya political skill akan sulit karena harus berurusan dengan mitra kerjanya di DPR. Bisa ditolak terus kebijakan dia," ujarnya.
  • 2 Aug 2014 10:41:07
    Tanggap atas rasa penasaran publik, Jokowi menegaskan tidak akan ada dikotomi apakah kalangan profesional tersebut berasal dari partai atau nonpartai. Menurut dia, yang terpenting adalah menteri yang dipilih menguasai bidangnya. "Punya leadership yang kuat, manajemen yang kuat, kompetensi yang kuat, dan yang paling penting: bersih." Dia menyebutkan, banyak orang partai yang juga profesional. "Sebelum masuk partai, mereka adalah kalangan profesional dan mereka sama saja. Tadi saya sampaikan, kita tak bicara partai dan nonpartai," katanya.
  • 2 Aug 2014 10:28:54
    Pengamat dan dosen Ilmu Pengetahuan Moral-Politik UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Dr Ali Hasan Siswanto M.Fil.I menyarankan capres terpilih Joko Widodo untuk berhati-hati dalam memilih menteri dari kalangan parpol.
  • 2 Aug 2014 09:49:15
    "Putra-putri Papua terbaik layak direkrut untuk masuk dalam Kabinet Jokowi-JK," kata Samuel kepada wartawan di Jayapura, Papua
  • 2 Aug 2014 06:32:26
    Ia melanjutkan, semua pihak sebaiknya mempercayakan saja penilaian calon menteri kepada Jokowi-JK. Dipastikan penilaian keduanya semata-mata demi Indonesia yang lebih baik.
  • 2 Aug 2014 06:06:51
    Pidato Raja Arab Saudi Abdullah yang mengecam serangan Israel ke Gaza, Palestina adalah upaya membantah tuduhan bahwa negara itu -bersama sekutu, Mesir dan UAE- senang melihat Hamas melemah oleh serangan Israel.
  • 2 Aug 2014 04:34:00
    Situs Wikileaks yang digagas Julian Assange bukanlah situs penyebar hoax atau kelompok jejaring media sosial (sosmed) yang kerjanya menebar fitnah atas pesanan orang atau parpol tertentu.
  • 2 Aug 2014 04:18:00
    "Dan rakyat yang dimaksud mencakup rakyat internalnya (Kader) dan rakyat Indonesia. Seperti motto-nya Suara Golkar, Suara Rakyat," tukasnya.
  • 1 Aug 2014 22:27:09
    "Masih terlalu dini berbicara apakah Golkar akan menjadi partai oposisi atau kembali menjadi partai pendukung pemerintah. Kami harus lihat dulu perkembangan pascapengumuman MK pada tanggal 22 Agustus mendatang"
  • 1 Aug 2014 20:17:18
    "Memang statemen politik Jokowi-JK tidak bagi-bagi kursi, tapi para pendukungnya pasti meminta jabatan dalam susunan kabinetnya"
  • 1 Aug 2014 16:51:17
    "Ketika aksi-aksi moral kami diplintir kami marah besar, aksi kami adalah aksi moral tanpa ada massa bayaran"
  • 1 Aug 2014 16:25:28
    Komisi Pemilihan Umum disebut sudah melanggar Peraturan KPU dan Undang-Undang (UU) karena membuka kotak suara setelah rekapitulasi selesai.
  • 1 Aug 2014 16:15:08
    Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah Joko Purnomo mengakui telah membuka kotak suara yang kini menyisakan 10 persen yang belum terbuka dari jumlah TPS se Jateng.
  • 1 Aug 2014 16:10:46
    Pihak tim Prabowo-Hatta Rajasa akan terus memperkarakan kecurangan yang terjadi pelaksanaan Pemilu Presiden 2014.


eXTReMe Tracker